cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 146 Documents
 1   2   3   4   5 
Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online fitri maghfirah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i2.1826

Abstract

Teknologi online tidak hanya memudahkan beberapa aspek kehidupan manusia. Dalam konteks media online yang berimplikasi pada kemudahan komunikasi, selain itu pada era revolusi industri 4.0, hampir segala lini kehidupan manusia telah diakomodir oleh sistem teknologi online yang tidak hanya sebatas kemudahan dalam informasi saja. Kemudahan-kemudahan tersebut mengakomodir hingga dalam lingkup pengelolaan zakat, oleh karena itu penulis tertarik terhadap proses mobilisasi zakat melalui teknologi online. Ruang lingkup penelitian ini hendak mengidentifikasi pengaruh pengumpulan zakat melalui sistem teknologi online sekaligus juga pengaruh sosialisasi zakat melalui sosial media yang kemudian menggunakan pisau analisa Maqāṣid asy-Syarī’ah Jasser Audah untuk menemukan jawabannya. Penelitian ini memberi hasil sebagai berikut: pertama, penggunaan layanan online untuk pembayaran zakat di LAZ kota Yogyakarta memberi dampak kemudahan bagi muzakki dalam menyetorkan zakat sebagai upaya memenuhi kewajibannya. Kedua, adanya sosialisasi zakat melalui media social disamping untuk mengakomodir para muzakki yang peka terhadap penggunaan teknologi online, juga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui informasi yang disebarkan di sosial media. Dalam hal ini, perwujudan Maqāṣid asy-Syarī’ah melalui strategi pengembangan jumlah penghimpunan dana zakat jelas secara juziyyah nya bertujuan untuk mencari jalan keluar dari tidak optimalnya penghimpunan dana zakat menuju optimalnya penghimpunan dana zakat. Hal tesebut dapat diupayakan melalui sistem sosialisasi zakat dan penggunaan pembayaran zakat melalui teknologi online, sehingga dapat tercapai hifzu al-mal dan hifzu ad-din bagi para muzakki dan mustahik.Kata kunci: Teknologi Online, Zakat, Maqāṣid asy-Syarī’ah
Implimentasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baitul Maal wa Tamwil az-zarqa az-zarqa; Shabarullah Shabarullah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 10, No 2 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i2.1745

Abstract

Baitul Maal Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dari kata Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan suatu konsep keuangan yang aktivitasnya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau sumber lain yang halal seperti hibah. Baitul Tamwil merupakan suatu konsep keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. Kedudukan BMT sebagai badan hukum masih bernaung dalam beberapa aturan di antaranya UU koperasi, UU yayasan, dan UU Lembaga Keuangan Mikro. Fokus kajian dalam tulisan ini yaitu pada BMT yang berbadan hukum Koperasi. Permen no 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, menyebutkan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana kebajikan lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Artinya pengelolaan baitul mal tunduk pada undang-undang zakat dan wakaf. Dalam UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan zakat dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan apabila ada masyarakat ingin melakukan pengelolaan zakat maka harus dibentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Kewenangan LAZ berada dibawah pengawasan BAZNAS, BMT sebagai lembaga yang menjalankan pengelolaan zakat haruslah memiliki izin untuk mengelola harta maal. Oleh karenanya laporan pengelolaan harta maal BMT harus dilaporkan kepada BAZNAS. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa BAZNAS turut melakukan pengawasan dalam pengelolaan harta maal di BMT.
Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia) azzarqa azzarqa; Ratnasari Fajariya Abidin
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i2.1468

Abstract

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ini termasuk di antaranya adalah bahan galian (tambang). Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pertambangan mineral dan/atau batu bara harus dikelola berdasarkan asas Manfaat, keadilan, dan keseimbangan, Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep kesejahteraan masyarakat berdasarkan UUD 1945 pada prinsipnya menekankan bahwa segala kegiatan pembangunan ekonomi harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Rakyat sebagai subyek hukum, batas-batas mengenai hak dan kewajibannya harus jelas.Hak dan kewajiban merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dalam rangka kehidupan bernegara sebagai suatu kesatuan. Di sinilah hokum harus berperan untuk merumuskan sedemikian rupa batas hak dan kewajiban rakyat sebagai warga Negara maupun kepentingan-kepentingan rakyat sebagai individu.Hal ini penting untuk mencegah timbulnya berbagai konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan umum dan individu. Tercapainya kesejahteraan masyarakat harus diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini juga harus berkelanjutan supaya bias memberikan hasil berupa kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat.Pendistribusian sumber daya dapat dinyatakan adil jika pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme atau prosedur yang baik atau yang standar. Cara atau prosedur dinyatakan adil jika dalam prosedur memenuhi tiga unsur, yaitu :kelayakan, kebebasan, dan persamaan kedudukan.Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu Bagaimana harmonisasi peraturan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan prinsip keadilan, Kemudian Bagaimana implementasi peraturan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral berdasarkan prinsip keadilan antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Freeport Indonesia, apakah peraturan itu sudah sesuai dengan konsep peraturan mengenai penanaman modal asing berdasarkan prinsip keadilan.Regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing, sebelum lahirnya UU No.4 Tahun 2009, belum mencerminkan prinsip keadilan,karena masih menguntungkan pihak investor, di sisi lain pemerintah RI dan masyarakat setempat banyak merasakan dampak negatif. UU Minerba yang terbaru, yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sudah mencerminkan prinsip keadilan. Implementasi peraturan penanaman modal asing yang mengedepankan prinsip keadilan, masih belum terlaksana. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan pokok yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ybs, di antaranya pemenuhan pembangunan smelter dan divestasi saham.
Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai Winceh Herlena; Abdul Mujib
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 13, No 2 (2021): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v13i2.1857

Abstract

The type of qualitative research by using a type of purposive sampling: first use of samples with consideration and specific purpose. Second, the data in this study were collected through observation, documentation and interviews. As for the respondents to this study are four people. For knowing management and distribution of Waqf money through observation,  whereas the documentation as a supporter of the results of observation and interviews of researchers in the field. Then the data should be analysis by means of the reduction of data, presenting data and tethering conclusion.The results of this research show that collecting, management and distribution strategy of cash endowments Baitul Maal Indonesia BMT BIF includes two steps : internal and external. Collecting the internal way include directors, managers, employees and members. While the external covering, collecting the way the general public, study of social media, brochures, which include Facebook, WhatsApp, Instagram, Website. Strategy management of cash by means of Waqf invested towards Tanwil Bina Ihsanul Fikri. While channeling cash endowments Baitul Maal BMT BIF to orphanages and boarding schools Al-Amin, entrepreneurial, small-scale village boarding school, mentoring Da'i-dai coastal and other social activities. Keywords : Cash Endowments; BMT; Social Media.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul azzarqa azzarqa; Bagus Hermawan
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 7, No 2 (2015): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v7i2.1500

Abstract

Penelitian ini disusun berkenaan dengan adanya praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Ikhsan Rent Dusun Krapyak Kulon, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Dilatarbelakangi  adanya  pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai (murtahin). Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana praktik gadai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif  yakni peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang syari’ah. Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai motor di Ikhsan Rent ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam di antaranya yaitu adanya syarat yang bertentangan dengan syara' yaitu adanya unsur riba dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak kedua, padahal dalam hukum Islam pemanfaatan barang  gadai tidak diperbolehkan, sehingga akad gadai tersebut tidak sah. 
Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an azzarqa azzarqa; Mujiburrohman Mujiburrohman
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 5, No 2 (2013): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v5i2.1318

Abstract

Islam is a immeasurable which has assess and target of very fundamtally, because Islam has side of the truth of absolute which term from al-Qur'an. Word Islam is Shown a name of which is mercy by Allah as a Religion which a later time had made a night of it by Allah to Prophet of Muhammad SAW by the instrumentality of the Angel of Jibril. Bearing Islamic Religion with al-Qur'an very hand in glove once and cannot be disjointed one with is other. Its section of al-Qur'an represent the source of from Islam itself teaching. A lot of sentence of al-qur'an mentioning the name of Islam itself like in Surah al-Baqarah:112, and then Surah Ali Imron:19 and others. In Ianguage context, Islam word in al-Qur'an divided to become two kinds of which among others is islam as sign delivery of self to the infinite, and then secondly islam is as name of from an religion which is marcy by Allah brought by Prophet of Muhammad SAW. Thereby, in comprehending Islam in al-Qur'an, at least relate at two sides, first as a Religion which is genuine as of apocalipse text of ilahiyah and secondly is Islam as a meaning of delivery of it’s self totally to Allah. Among reeling of Islam as a Religion or as form delivery of its self to Allah by all of utilize to reach safety in the world and in eternity.
Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia saifuddin saifuddin
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i2.2181

Abstract

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari masa pra kemerdekaan hingga era reformasi memang cukup unik. Terjadi tarik menarik antara pemerintah pada satu sisi dengan civil society pada sisi yang lain. Keadaaan ini kadang mesra dalam arti pemerintah memberikan support sepenuhnya terhadap civil society dalam pengelolaan zakat tanpa melakukan intervensi terlalu jauh, tetapi kadang juga antagonis dalam arti pemerintah dengan civil society berdiri pada posisi yang diametral. Tulisan ini memotret pengelolaan zakat dari mulai era pra kemerdekaan hingga era reformasi. Alat analisis yang dipakai adalah Sejarah sosial, ia merupakan suatu bagian dari ilmu sejarah yang dikelompokkan berdasarkan pembagian sejarah secara sistematis.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah az-zarqa az-zarqa; Ainul Wardah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 10, No 2 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i2.1740

Abstract

Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya bisa menerima atau menolak kontrak tersebut. Akad mudarabah merupakan akad yang mencerminkan bahwa pembagian keuntungan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, ulama fikih juga menyatakan bahwa perjanjian yang keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak itu tidak sah, dan persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa. Hal ini menjadi masalah tersendiri ketika pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan dan menominalkan perjanjian tersebut tetapi jika dihubungkan dengan perubahan zaman yang tidak hanya kepentingan nasabah saja yang diutamakan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan lembaga perbankan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad baku pada lembaga perbankan syariah adalah sah karena telah terpenuhinya beberapa syarat dan rukun dalam Islam meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam Islam tapi tidak membuat akad pembiayaan ini batal karena terdapat unsur rida, kemudian berkaitan dengan klausula baku pada akad mudarabah yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam penyusunan maupun dari segi kontraknya. Tetapi penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh pihak perbankan saat ini bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, sehingga penerapan kontrak baku dalam lembaga perbankan syariah boleh di terapkan dan dinominalkan dengan syarat pembagian keuntunganya fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.
Evaluasi Pemasaran Pada Mini Market Syari’ah (Tinjauan Perspektif Hukum Islam pada Minimarket Syar’e Mart) azzarqa azzarqa; Widyarini Widyarini; Puji Pramudya Wardani
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i2.1464

Abstract

Minimarket Syar’e Mart adalah minimarket yang berlokasi di Kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang menggunakan nama (brand) dengan makna islami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pemasaran oleh Syar’e Mart, sehingga diperoleh perbandingan antara praktik konvensional dengan Syari’ah dan untuk mengetahui penerapan pemasaran Syari’ah berdasarkan hukum Islam (maqasid asy-Syarî’ah) atau hanya sekedar nama atau logo.Penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian survei dan komponen pemasaran yang digunakan dalam penelitian adalah komponen produk, harga, promosi, pelayanan, display dan kebersihan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Jumlah responden sebanyak 50 orang dengan alasan setelah jumlah tersebut jawaban responden sudah tidak bervariasi lagi (sampel jenuh).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komponen produk yang ditawarkan sudah memenuhi standar Syari’ah yaitu berlabel halal dari LP-POM MUI, komponen harga yang diterapkan sesuai tuntunan syar’î dengan menggunakan sistem murâbahah, komponen promosi sudah diterapkan sesuai Syari’ah dengan tidak melakukan promosi secara berlebihan dan mengandung unsur penipuan, komponen display cukupmenarik dan kebersihan selalu terjaga sudah menerapkan secara syar’î. Sedangkan komponen pelayanan belum Syari’ah karena keramahan dan ucapan salam yang merupakan ciri khas kaum muslim belum dilakukan secara maksimal. Atas dasar penelitian, Minimarket Syar’e Mart secara umum sudah memenuhi persyaratan minimarket yang menerapkan pemasaran Syari’ah. Berdasarkan tinjauan Syari’ah, pemasaran dapat diwujudkan dengan kriteria: Produk yang dijual adalah halal (mendapatkan sertifikasi halal dari LP-POM MUI); penawaran barang dagangan sudah terhindar dari unsur H-MAGRIB (haram, maisîr, garar dan riba); harga murah; barang rusak atau jelek tidak disembunyikan.
Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Ahmad Hashfi Luthfi; Afrizal Khakiki; Yanuar Bela Wijayanti; Chindi Fatika Sari; Affriza Novia Putri
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v13i1.2429

Abstract

Gold investment is considered as something that is so promising because of its increasing price trend. One of the sharia pawn shops services, namely gold savings. Sharia pawn shops are financial institutions that provide financing transactions and pawn services based on Islamic sharia principles. In practise, gold will be suspended when the savings balance is not equal to the weight of 1 gram. This study aims to find out Islamic law regarding gold investments on credit in sharia pawn shopsand related contracts. This research uses a normative juridical method and a qualitative approach. The result shows that gold investment on credit in sharia pawn shops is legal as long as gold is not used as an official medium of exchanges (money), so this issue shouldn’t be debated in Indonesia.Keywords: Gold Investment, Sharia Pawn Shops, Gold Credit Practice Investasi emas dianggap sebagai sesuatu yang begitu menjanjikan karena kecenderungan harganya yang semakin naik. Salah satu layanan jasa pegadaian syariah yaitu tabungan emas. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pendanaan dan layanan gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, emas akan ditangguhkan ketika saldo tabungan belum setara dengan berat 1 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang investasi emas yang dilakukan secara kredit di pegadaian syariah dan akad-akad yang berkenaan dengannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas secara kredit di pegadaian syariah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang), sehingga seharusnya permasalahan ini tidak diperdebatkan lagi di Indonesia.Kata kunci: Investasi Emas, Pegadaian Syariah, Praktik Kredit Emas

Page 3 of 15 | Total Record : 146

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol 13, No 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol 11, No 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol 10, No 2 (2018): Az-Zarqa' Vol 10, No 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol 9, No 1 (2017): Az-Zarqa' Vol 8, No 2 (2016): Az-Zarqa' Vol 7, No 2 (2015): Az-Zarqa' Vol 7, No 1 (2015): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol 6, No 1 (2014): Az-Zarqa' Vol 5, No 2 (2013): Az-Zarqa' Vol 4, No 2 (2012): Az-Zarqa' Vol 4, No 1 (2012): Az-Zarqa' More Issue