cover
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Articles 146 Documents
Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi azzarqa azzarqa; Udiyo Basuki
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 6, No 1 (2014): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v6i1.1305

Abstract

Globalisasi dan dampaknya bagi perekonomian bangsa khususnya pada produk dalam negeri sangat luar biasa. Impor kebutuhan hidup baik kebutuhan primer seperti makanan dan minuman maupun kebutuhan sekunder tersier seperti kosmetik dan lain-lain justru semakin meningkat. Permendag No 57 Tahun 2010 juga seakan tidak berdaya terhadap serbuan produk luar negeri. Harapannya tinggal kepada Pemerintah Daerah, namun kenyataannya, alih-alih melindungi produk lokal, Pemerintah Daerah justru melindungi kepentingan pemodal asing yang ingin menanamkan sahamnya di wilayahnya dan melupakan atau kurang memberikan perhatian terhadap produk lokal. Tulisan ini membincang bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah berperan dalam melindungi produk lokal menghadapi globalisasi.  
Griya Take Over Dalam Perbankan Syari’ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta) Dhaifina Fitriani
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i1.1846

Abstract

Abstrak: Griya take over adalah bagian dari produk pembiayaan yang ditawarkan bank kepada nasabah yang hendak melakukan pengalihan hutang. Pembiayaan take over tidak disebutkan dengan jelas sebagai salah satu bagian dari produk perbankan, namun praktiknya dapat kita jumpai khususnya di bank syari’ah. Praktik pengalihan hutang pada perbankan dinilai terdapat ketimpangan hutang dikarenakan nasabah mengalihkan hutangnya dengan permohonan pembiayaan kepada bank lainnya sedangkan hutang pada bank sebelumnya belum dilunaskan. Praktik pengalihan hutang (take over) di PT. Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta menggunakan akad murabahah karena pihak bank (sebagai penanggung hutang/kreditur kedua) membeli jaminan nasabah pada bank sebelumnya sesuai dengan sisa hutangnya. Dalam hal ini bank sebagai kreditur kedua yang memiliki tanggung jawab untuk melunaskan sisa hutang nasabah pada bank sebelumnya dengan cara mentransfer sejumlah sisa hutang nasabah ke rekening nasabah pada bank sebelumnya dan memberikan konfirmasi langsung kepada pihak bank bagian pembiayaannya. Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, tidak terdapat tulisan yang sama karena fokus kajian dalam tulisan ini berbeda dengan tulisan sebelumnya baik dari latar belakang masalah, objek dan tempat penelitian, sasaran penelitian dan metode yang digunakan. Tulisan ini fokus pada penerapan dan mekanisme akad yang digunakan pada pembiayaan take over di PT. Bank BNI Syari’ah. Tulisan ini menggunakan metode studi kasus (case studies) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari field research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian pustaka) serta menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa data. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalihan hutang dalam fiqh muamalah yang disebut hawalah dengan akadnya tidak menjadi rujukan dalam perbankan syari’ah. Praktik dalam perbankan syari’ah menggunakan alternatif akad sesuai dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang dengan 4 alternatif akad transaksi yaitu akad Qardh, Murabahah, Syirkah, dan Ijarah. Dengan demikian, adanya ketimpangan hutang dan dua regulasi dengan alternatif yang berbeda bisa menimbulkan pertentangan hukum terhadap penerapannya dalam pembiayaan take over di bank syari’ah.Kata Kunci: Take over, Murabahah, Bank Syari’ah
Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara azzarqa azzarqa; Venti Ambarwati
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 7, No 2 (2015): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v7i2.1507

Abstract

Transaksi dalam jual beli menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf  hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Dalam hal ini jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip yaitu pengepul besar dapat membeli salak kepada petani sebelum salak dipanen, dengan memberikan pinjaman modal yang dikehendaki petani di awal. Pada umumnya petani mengetahui besarnya selisih harga jual salak yang ditawarkan antara di pasar dan di pengepul desa. Pengepul besar membeli salak petani di desa dengan harga yang murah. Persaingan yang ada di antara pengepul yaitu kepemilikan alat transportasi, jasa pekerja, serta modal. Pengepul menggunakan jasa transportasi dan pekerja yang dimiliki pengepul besar dalam aktifitas dagang mereka. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar tersebut. Dengan banyaknya pasokan salak yang ada di pengepul besar menyebabkan pengepul besar dapat menetapkan harga salak di pasar induk, baik pasar induk Madukara maupun Banjarnegara.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta azzarqa azzarqa; Saif Uddin; Sunarsih Sunarsih
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 8, No 2 (2016): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v8i2.1325

Abstract

Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh service atau pelayanan dan juga kinerja dari sebuah lembaga. Ketika pelayanan dan kinerja sebuah lembaga tidak atau kurang baik maka kepuasaan pelanggan menunjukkan angka yang rendah.  Berdasarkan penelitian penulis tentangpengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, tingkat Kepentingan (Importance) > Tingkat Kinerja (Performance) atau dapat dikatakan bahwa Expected Service > Perceive Service. Dengan demikian, berarti mahasiswa belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Faktor-faktor yang belum memberikan kepuasan kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  meliputi semua faktor, dengan urutan sebagai berikut relability, diikuti dimensi assurance, tangiles, responsiveness  dan terakhir emphaty (2,88). Faktor-faktor lainnya yang dianggap tidak penting tapi sudah dilaksanakan dengan baik oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: Faktor interior kantor dan ruang kelas UIN yang menarik, Faktor tampilan kantor dan fasilitas fisik UIN yang  menarik, Faktor jam operasi UIN yang sangat jelas, Faktor lokasi UIN yang seharusnya mudah dijangkau, Faktor nama fakultas/jurusan di UIN seharusnya mudah dikenali, Faktor ketersediaan data alumni dan tempat bekerjanya,  Faktor tarif layanan yang rendah, Faktor penampilan karyawan (staff) UIN yang Islami, Faktor penapilan/pembawaan para pimpinan UIN yang Islami, Faktor penampilan/ pembawaan para dosen UIN yang Islami.
Analisis Kontrak Mudarabah pada Praktik Perbankan Syari’ah Oktavi Maulizar
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i2.2165

Abstract

Bank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dan strategis dalam menghubungkan pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang berlebihan dana. Salah satu produk unggulan sekaligus menjadi ciri khasnya perbankan syariah yaitu produk yang berbentuk penghimpunan dan pembiayaan dengan menggunakan akad mudarabah yang memiliki prinsip saling percaya di antara pihak dengan keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka capai. Akad mudarabah memiliki dua bentuk yaitu mudarabah muthlaqah dan mudarabah muqayyadah. Perbedaan keduanya terletak hanya pada syarat dan ketentuan yang mereka ajukan dan sepakati. Adapun praktik mudarabah pada perbankan syariah terdapat beberapa perbedaan secara konsep fikih, yang mana adanya perluasan pihak, perkiraan pendapatan yang disebutkan secara nominal rupiah, dan juga terdapat adanya jaminan, dan hal itu semua lumrah terjadi karena melihat situasi perkembangan dan kemajuan pada lembaga keuangan syariah saat ini.
Mekanisme Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam Perpektif Hukum Bisnis Syari’ah az-zarqa az-zarqa; Fajar Fajar
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 10, No 2 (2018): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v10i2.1746

Abstract

Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghidari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: ”Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”. Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnyalah BMT mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali. Barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh BMT di antaranya adalah: emas, BPKB Kendaraan bermotor, Sertifikat Tanah, Dll. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai mekanisme eksekusi jaminan. pada tulisan ini kajian terfokus pada mekanisme eksekusi jaminan pada akad musyarakah di BMT UGT Sidogiri Bangkalan dalam pandangan Hukum Bisnis Syari’ah.
Resiprositas dan Reditribusi Kekeramatan Situs Islam di Pulau Lombok dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah azzarqa azzarqa; Masnun Masnun
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v9i2.1478

Abstract

Berziarah ke makam-makam waliyullah atau yang sering disebut dengan sunan karena tujuan-tujuan tertentu merupakan tradisi turun-temurun yang masih berakar kuat hingga saat ini di kalangan umat Islam. Meski banyak pertentangan atau perdebatan di kalangan umat Islam mengenai tradisi tersebut, tetapi tradisi ini masih sering di jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bentuk pelestarian terhadap tradisi mengunjungi makam wali ini adalah dengan merawat situs-situs yang telah ada. Sering kali situs-situs tersebut dipercaya memiliki nilai kekeramatan yang dapat mendatangkan berkah bagi masyarakat yang mempercayainya. Penelitian lapangan yang mengambil lokasi di pulau Lombok yang berpengaruh terhadap nilai ekonomi masyarakat setempat, khususnya pada pola resiprositas dan redistribusi ekonomi antara peziarah dan masyarakat setempat. 
Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance Ika Meliyana Wahyuni; Muhammad Iqbal Fasa; Suharto Suharto
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 13, No 2 (2021): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v13i2.2251

Abstract

Sewa guna usaha adalah perjanjian yang dilakukan antara lessor (lessor company) dan lessee (customer). Berdasarkan perjanjian ini, lessor memberikan hak lessee untuk menggunakan barang sebagai imbalan pembayaran leasing dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ada perbandingan antara pembiayaan leasing konvensional dan syariah. Pada Adira konvensional menggunakan akad sewa guna usaha dengan sistem suku bunga sebagai keunggulannya, sedangkan pada Adira syariah menggunakan akad murabahah (jual beli), dan keuntungannya berasal dari margin keuntungan. Dalam Adira konvensional, jika pelanggan tidak bisa terus membayar cicilan, pihak Adira akan menarik barang, dan konsumen harus membayar bunga, Adira kan menjual kembali barang, dan hasil penjualan menjadi pendapatan perusahaan. Di Adira syariah, jika nasabah tidak mampu membayar, barang akan ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut, jika terdapat selisih hasil penjualan dengan hutang maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada konsumen. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara sewa syariah dan konvensional PT Adira Finance. Jenis data yang penulis gunakan merupakan jenis data sekunder atau data eksternal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.Kata kunci : Akad; Denda; Pengawasan; Leasing; Syariah; Konvensional.
Jual Beli Online yang Aman dan Syar’i> (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) azzarqa azzarqa; Friska Muthi Wulandari
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 7, No 2 (2015): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v7i2.1501

Abstract

Problematika jual beli online seperti penipuan, penyembunyian cacat barang, ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi membuat penyusun tertarik untuk memberikan tawaran konsep mengenai jual beli online yang aman dan syar’i> berdasarkan studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan mahasiswa dan alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Banyak model dari transaksi jual beli online, antara lain transfer via ATM, sistem Cash On Delivery (COD), dan rekening bersama (rekber). Terlepas dari model transaksi tersebut, hal yang paling diutamakan dalam belanja online adalah kejelian melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi. Aman saja belum tentu syar’i>, karena jual beli online dapat dikatakan syar’i> jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad salam, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum islam salah satunya adalah asas amanah, karena jual beli online dilakukan dengan modal kepercayaan dan atas dasar saling rid}a. Informasi sejujur-sejujurnya diperlukan untuk menghindari garar dan kemungkinan risiko yang akan terjadi.
Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam azzarqa azzarqa; Ajeng Mar‘atus Solihah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 6, No 1 (2014): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v6i1.1320

Abstract

Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini sudah banyak terdapat Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bisa membantu melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat seperti kebutuhan anggota dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan akad ijarah. Pelaksanaannya adalah Lembaga Keuangan Syariah memberikan dana kepada anggota untuk biaya pendidikan dan rumah sakit, setelah itu anggota membayar kepada Lembaga Keuangan Syariah secara angsuran dengan ujrah yang telah ditetapkan. Setelah penulis mengamati tentang pelaksanaan akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam, karena pengertian jasa dalam akad ijarah yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan adalah produk jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan bukan merupakan jasa yang dikerjakan oleh pihak lain.

Page 5 of 15 | Total Record : 146