cover
Contact Name
Haryanto
Contact Email
haryantojpp@ugm.ac.id
Phone
+628112515863
Journal Mail Official
jurnal-polgov.fisipol@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Yusticia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. 0274- 563362 ext 111 Fax. 0274 – 552212
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal PolGov
ISSN : -     EISSN : 26864592     DOI : -
Core Subject : Social,
Fokus dan cakupan Jurnal Polgov meliputi bidang politik dan Pemerintahan dan terbuka untuk semua pendekatan metodologis dan penggunaan teori.
Articles 58 Documents
Terbukanya Ruang Baru bagi Agama Lokal: Studi Kasus Penerimaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) di Desa Salamrejo Rosemeini Heraningtyas
Jurnal PolGov Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (729.127 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i1.1231

Abstract

Eksklusi sosial yang terjadi pada penghayat kepercayaan Majelis Eklasing Budi Murko (MEBM) di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif. Eksklusi sosial ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan antara kelompok mayoritas beragama dan kelompok minoritas penghayat kepercayaan. Melalui persoalan tersebut, ketersediaan ruang peran menjadi jawaban dalam mencapai inklusi sosial yang diciptakan oleh organisasi masyarakat sipil tanpa menyinggung kelompok mayoritas di Desa Salamrejo. Temuan dari penelitian ini menunjukkan pengangkatan nilai-nilai kearifan lokal merupakan kunci dasar penempatan ruang peran yang mampu memberikan pengaruh pada penerimaan sosial, akses layanan, dan kebijakan berupa pelibatan penghayat sebagai panitia Tirta Sapto Pratolo yang diatur dalam Peraturan Desa No. 7 Tahun 2016. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan kearifan lokal dan ruang peran merupakan cara baru dalam menyikapi eksklusi sosial kelompok minoritas.
Pengambilan Keputusan Normatif KPU: Perspektif Menghadapi Pragmatisme Partai Politik pada Pencalonan Kepala Daerah Karanganyar Tahun 2018 Siti Fadhilah
Jurnal PolGov Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.901 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i1.1232

Abstract

Artikel ini mengungkap dinamika dalam pengambilan keputusan KPU Karanganyar ketika menerima pendaftaran pasangan calon pada Pilkada Karanganyar 2018. Salah satu pasangan calon diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, padahal sebelumnya Partai Gerindra telah mengusung pasangan calon lain. Saat mendaftarkan pasangan calon lagi, dukungan Partai Gerindra terhadap pasangan calon lain sebelumnya belum dicabut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan menggali informasi melalui wawancara, pengumpulan, dan pendokumentasian data dari KPU Karanganyar. Hal tersebut dilakukan agar berhasil mendeskripsikan respons KPU Karanganyar saat menghadapi sikap pragmatis partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Dari penelitian ini, diketahui bahwa meskipun Partai Gerindra tidak mencabut dukungan pada pasangan calon yang diusung sebelumnya, KPU Karanganyar melalui langkah-langkah srategis memutuskan untuk menerima pendaftaran pasangan calon Rohadi–Ida. Dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut menunjukkan bukti nyata bahwa KPU Karanganyar telah membuat keputusan berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dan sesuai dengan aturan main pemilu. Pengalaman KPU Karanganyar tersebut dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pilkada di daerah lain pada pilkada di masa mendatang, bilamana penyelenggara pilkada menghadapi sikap pragmatis partai politik ketika mengusung pasangan calon kepala daerah.
Analisis Keruangan Kejadian Darurat Dan Pemanfaatan Layanan Aduan Darurat Command Center 112 Kota Surabaya Tahun 2019 Veni Ayu Kartika Sari; Rini Rachmawati
Jurnal PolGov Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1034.909 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i1.1233

Abstract

Command Center 112 adalah perwujudan dari inovasi layanan publik Pemerintah Kota Surabaya. Namun, tidak sedikit warga yang masih belum mengetahui tentang keberadaan layanan pengaduan 112 Command Center di Surabaya yang kini telah menjadi andalan bagi Kota Surabaya sebagai wadah pengaduan dan panggilan darurat masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keruangan sebaran kejadian darurat di Kota Surabaya dan untuk mengetahui sebaran spasial pemanfaatan layanan. Oleh sebab itu, dilakukan Analisis Keruangan Kejadian Darurat dan Pemanfaatan Layanan Aduan Darurat Command Center 112 Tahun 2019 Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data riwayat aduan masuk ke Command Center 112 dan wawancara mendalam bersama dengan beberapa SKPD terlibat dalam Command Center 112. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan teknik statistik deskriptif, yaitu dengan menganalisis hasil pengolahan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa layanan Command Center 112 merupakan layanan berbasis TIK dari Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan untuk menerima aduan darurat dari masyarakat melalui nomor panggilan 112. Aduan darurat tersebut terdiri dari lima kelompok kejadian, yaitu masalah keamanan, kesehatan, kriminalitas, kebencanaan, dan aduan darurat lainnya. Selain itu, layanan Command Center 112 juga menunjang terwujudnya Surabaya Smart City dengan memanfaatkan perkembangan TIK di Kota Surabaya yang melibatkan peran berbagai SKPD.
Danda Janda: Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan Anastasia Imelda Cahyaningrum
Jurnal PolGov Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2285.45 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i1.1234

Abstract

Artikel ini membedah kaitan antara belenggu sistem patriarki bagi perempuan desa, terutama janda desa, dalam mengakses hak-hak politik dan ekonomi dengan strategi advokasi sebagai salah satu koridor pemberdayaan perempuan. Patriarki sebagai sebuah sistem telah menempatkan perempuan pada peran domestik—jauh dari bentuk-bentuk partisipasi politik di ruang publik—sekaligus peran reproduksi yang menyingkirkan perempuan dari akses sumber daya ekonomi. Meminjam kerangka konsep strategi advokasi dengan fokus pada aspek perubahan dan audiens, artikel ini mengeksplor program dan pendekatan LSM PEKKA dalam memberdayakan janda desa di Desa Batangan, Kabupaten Bangkalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial menjadi kebutuhan utama janda desa. Ketimbang sebatas persoalan administratif, perlindungan sosial menjadi basis material yang mampu membuka akses lebih luas terhadap ruang-ruang partisipasi publik dan sumber daya ekonomi. Pun demikian, upaya pemberian akses ini perlu memperhatikan jejaring aktor berpengaruh untuk kemudian mengupayakan perubahan dari strategi advokasi yang dirumuskan. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi efektif dilakukan dengan berfokus pada pemilihan isu, yang kemudian menjadi program utama PEKKA, dan pemetaan aktor lingkar kuasa Kepala Desa untuk jaringan kader awal.
Komparasi Model Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Reflektif Menemukan Bentuk Ideal KPK dalam Kacamata State-Centric Syahran Firdaus
Jurnal PolGov Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2345.404 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i1.1297

Abstract

Artikel ini menggunakan teori State-Centric untuk menganalisa bentuk kelembagaan yang ideal bagi KPK sebagai pelaksana pemberantasan korupsi. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan komparasi model pemberantasan korupsi di dua negara, yaitu Singapura dan Hongkong. Dari hasil komparasi ini, kemudian dikerangkai dalam teori tentang Korupsi dan State Auxiliary Agencies (SAA) sebagai langkah untuk mengenali kelembagaan KPK. Dengan menggunakan pendekatan State-Centric, hasil rumusan rekomendasi disesuaikan dengan konteks KPK di Indonesia dan mempertimbangkan hasil refleksi komparasi di dua negara yang telah disebutkan. Selain itu, artikel ini juga tidak lupa untuk menganalisis capaian dan hambatan kinerja yang dihadapi KPK. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil evaluasi dari kinerja KPK selama ini sehingga rumusan rekomendasi yang diberikan dapat dilakukan secara komprehensif. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data studi literatur disertai dengan tambahan data sekunder terkait dengan capaian dan hambatan kinerja KPK dalam kurun waktu 2003–2019.
Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi pada Mahasiswa FISIPOL UGM Tri Rizki Putra; Ahmad Nurcholis
Jurnal PolGov Vol 2 No 1 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 1 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.136 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i1.1372

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2019 yang difokuskan kepada mahasiswa FISIPOL UGM. Seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial semakin masif digunakan sebagai saluran informasi dalam berbagai bidang. Di bidang politik, media sosial memberikan peran yang sangat signifikan terhadap para pemilih, khususnya pemilih pemula pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Setiap pasangan calon menyebarkan informasinya lewat media sosial dengan harapan mendapatkan dukungan dan simpati. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melakukan survey online melalui penyebaran google form kepada mahasiswa Fisipol UGM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang pemilih pemula, Teori Stimulus Organisme Respons (SOR), dan teori tentang partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula aktif mengunakan media sosial dan menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama. Lebih kurang, pemilih pemula adalah pemilih yang paling berpengaruh dalam perebutan suara, khususnya melalui kampanye di media sosial. Pemilih pemula cenderung memilih pasangan yang aktif memberikan informasi lewat media sosial karena dianggap menarik dan mudah dijangkau.
Kiai dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo Rizky Amalia Aziz
Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.947 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i2.1678

Abstract

Peran kiai dalam pemenangan kandidat pemilu menjadi efektif karena ia berperan di dua level, yaitu sebagai konsolidator kekuatan politik di level elit dan sebagai mobilisator suara pemilih di level grassroot. Tulisan ini membahas peran Kiai Yusuf Chudlori sebagai konsolidator jaringan kiai dan mobilisator suara pemilih dalam pemenangan kandidat Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji permasalahan ini. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatoris, dan dokumentasi. Kajian ini menunjukkan bahwa Gus Yusuf berhasil mengonsolidasikan jaringan kiai secara gradual sehingga terbentuk kekuatan politik yang stabil. Jaringan kiai ini berfungsi untuk menjangkau massa jamaah secara luas. Di sisi lain, sebagai kiai yang paling berpengaruh secara elektoral di Tegalrejo, Gus Yusuf berperan efektif sebagai mobilisator suara pemilih karena banyaknya pengajian sebagai sarana mobilisasi, kuatnya pengaruh Gus Yusuf dalam kehidupan masyarakat, serta penggunaan metode-metode mobilisasi yang menarik. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemenangan kandidat Jokowi-Ma’ruf di Tegalrejo menjadi efektif karena Gus Yusuf berperan kolaboratif sebagai konsolidator yang bergerak di level elit dan mobilisator yang bergerak di level akar rumput.
Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Ferdana Femiliona
Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.612 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i2.1679

Abstract

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang wajib dipenuhi oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Hal ini juga wajib dipenuhi pada proses pencalonan karena merupakan dasar informasi bagi pemilih untuk menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara. Untuk melakukan hal tersebut, KPU menggunakan teknologi informasi melalui sistem informasi pencalonan atau silon yang mampu menampilkan data dan dokumen pencalonan secara online kepada pemiih. Tulisan ini membahas tentang penggunaan silon dalam usaha memenuhi transparansi informasi pencalonan kandidat kepada pemilih. Hasil penelitian menunjukan bahwa silon belum mampu memenuhi usaha KPU dalam transparansi informasi. Banyak faktor seperti infrastruktur sistem belum memadahi, peserta pemilu yang enggan melengkapi data dan dokumen di silon, payung hukum yang belum jelas, dan pasifnya KPU sebagai penyelenggara untuk sosialisasi tentang silon kepada pemilih yang membuat masyarakat bahkan tidak tahu keberadaan silon. Hal ini menunjukkan belum adanya akuntabilitas dan kepatuhan hukum dalam prinsip transparansi informasi pencalonan menggunakan silon sehingga gagal dalam memperkuat integritas pemilu.
Kelompok Vigilante sebagai Exit Institution: Friksi antara Brigade Manguni dan Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) Pasca Reformasi (2000-2010) Daniel Andara Kalangie
Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.177 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i2.1680

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk melihat proses kehadiran kelompok vigilante bernama Brigade Manguni dalam masyarakat Minahasa pasca reformasi. Berbeda dari beberapa studi terdahulu yang melihat kehadiran kelompok vigilante dalam konteks relasi negara dan masyarakat, Brigade Manguni (BM) hadir sebagai faksi dari institusi keagamaan, yaitu gereja dalam masyarakat Minahasa-Kristen, atau Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM). Faksi tersebut hadir untuk mempertahankan identitas Minahasa-Kristen saat peristiwa Konflik Poso antara kelompok Kristen dan Islam yang menyebabkan banyak korban dari pihak Kristen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Siegel dan Beals (1960) dalam memahami faksi sebagai disrupsi terhadap cara kerja struktur dominan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BM sebagai faksi memainkan peran sebagai “Exit Institution”, yaitu institusi yang mampu menawarkan jalan keluar dari cara diskursif menuju cara-cara kekerasan dalam upaya mempertahankan identitas. Menggunakan metode penelitian kualitatif, kasus BM dapat menjadi konteks alternatif untuk memahami kelompok vigilante di Indonesia pasca reformasi.
Mengadvokasi Ketidaksetaraan Gender (Peran Negara dan Hegemoni Budaya Patriarki): Study pada Rifka Annisa Woman Crisis Centre (WCC) Yogyakarta Arief Hidayat; Adi Chandra Kumala
Jurnal PolGov Vol 2 No 2 (2020): Jurnal PolGov Volume 2 No. 2 Tahun 2020
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1156.634 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v2i2.1864

Abstract

Artikel ini mengelaborasi dvokasi ketidaksetaraan gender yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Riska Annisa. Ketidaksetaraan tersebut tentang adanya perilaku diskriminasi negara dalam proses menangani persoalan domestik dalam keluarga, yang sudah menjadi urusan publik. Salah satunya adalah terkait isu penanganan perilaku kekerasan yang diterima kaum perempuan, urusan penyembuhan trauma bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan, penyediaan rumah aman sampai pada advokasi dalam bentuk bantuan hukum. Persoalan yang semula diambil alih oleh negara secara yuridis, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai, bahkan luput dari perhatian negara. Padahal dalam konsep civil rights, seluruh warga negara mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Pola diskriminasi yang berkelindan dengan ketiadaan pemihakan negara menjadi pokok persoalan yang sulit untuk diatasi. Diperlukan dukungan berbagai pihak, khususnya organ civil society sebagai motor penggerak yang mengatasi persoalan ini sehingga tidak berlarut dalam sengkarut yang tidak berujung. Secara praktis, tujuan riset ini mencakup bahasan mengenai minimnya peran negara dalam isu ketidaksetaraan gender, khususnya ketidakberdayaan perempuan dalam budaya patriarki, serta upaya yang dilakukan oleh Rifka Annisa dalam mengadvokasi ketidaksetaraan gender tersebut. Riset ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan untuk mempertajam kajiannya ditopang dengan kajian pustaka yang relevan. Hasil dari riset membuktikan bahwa stereotip gender terhadap perempuan masih menjadi bagian domestifikasi bagi sebagian besar masyarakat. Minimnya peran negara tercermin dari tidak opersionalnya perlindungan hukum bagi perempuan. Belum ada kerja-kerja teknis yang dilakukan oleh aparat negara. Menindaklanjuti hal ini, Rifka Annnisa bergerak untuk memberikan berbagai jenis bantuan mulai dari pendampingan, konsultasi, pemeriksaan psikologi sampai pada bantuan hukum. Implikasi dari adanya aksi Rifka Annisa membuka aras baru dalam persoalan patriarki yang dulu menjadi ranah domestik, kemudian bergeser ke ranah publik dengan perlakuan yang lebih seimbang.