cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Niken Lestari
Contact Email
jurnal.labatila@gmail.com
Phone
+6282134075363
Journal Mail Official
jurnal.labatila@gmail.com
Editorial Address
Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen Jl. Tentara Pelajar No. 55 B Kebumen Jawa Tengah Email: iainufebi@gmail.com / jurnal.labatila@gmail.com Website: http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab 
Location
Kab. kebumen,
Jawa tengah
INDONESIA
Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam
Published by Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen
ISSN : 26146894     EISSN : 26213818     DOI : https://doi.org/10.33507/labatila
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Labatila adalah jurnal kajian ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Jurnal Labatila berusaha untuk menyajikan karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang mengulas permasalahan perekonomian yang sesuai perspektif syariah. Kajian yang disampaikan dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Ruang lingkup Labatila terbatas pada Ekonomi Islam, Perbankan dan Keuangan Islam, Manajemen Ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Islam, Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf, Kewirausahaan dan Bisnis Islam, Pemasaran Islam, Akuntansi Islam, dll.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 78 Documents
 2   3   4   5   6 
Kontekstualisasi Doktrin ASWAJA Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Umat Mukhsinun Mukhsinun
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.969 KB) | DOI: 10.33507/lab.v4i01.261

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi Muslim paling berpengaruh di Indonesia harus berusaha untuk menggalakkan dakwahnya dalam semua dimensi. Hal itu dimaksudkan untuk menjangkau semua orang di lapisan multi-etnis masyarakat Indonesia. Hal ini adalah salah satu agenda penting untuk mengatasi berbagai macam masalah bangsa. Tulisan ini mencoba untuk mendefinisikan istilah “Aswaja” sebagai penyebaran ajaran Islam dalam yang bijaksana dan sederhana, tetapi mencakup semua aspek dari problematika kebangsaan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa NU perlu untuk berusaha membangun program dan gerakan dalam isu ekonomi, isu politik, isu pendidikan, isu kesehatan dengan cara yang lebih baik. Jadi, NU sebagai salah satu organisasi Islam terkemuka dituntut untuk lebih aktif dalam masalah kebangsaan dengan prinsip Aswaja. Meskipun selama ini NU telah diakui sebagai gerakan puritan yang berusaha untuk memisahkan Islam dari unsur-unsur lain yang bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad luar Qur'an), tetapi NU masih harus memperhatikan isu-isu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan karena semua tidak dapat dipisahkan dari urusan agama (Islam). Dengan demikian, kontribusi NU terhadap bangsa dan negara akan benar-benar dirasakan.
Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga Abdul Waid
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.23 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.265

Abstract

Secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernihakan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. Persoalan yang kemudian muncul dari perkawinan siri ialah dampaknya terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya, termasuk hak-hak lainnya yang tidak bisa dilakukan karena status pernikahan tidak bisa dibuktikan secara tertulis. Pencatatan nikah harus ada demi kemaslahatan umat manusia, yang jika tidak ada atau dengan kata lain pernikahan dilakukan secara siri, maka kondisi tersebut akan menimbulkan kerusakan bagi umat manusia. Pencatatan nikah tersebut mutlak harus dilindungi, sebab apabila (pernikahan) dibiarkan berjalan dengan sendirnya maka akan mendatangkan kerusakan pada manusia dalam menjalani hidupnya. Dengan kata lain, nikah siri yang menimbulkan kerusakan harus lebih didahulukan untuk dicegah dibanding pertimbangan aspek-aspek yang lain.
Kulturalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Demi Kepentingan Ekonomi Kaum Perempuan Supriyadi Supriyadi
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.007 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.267

Abstract

konomi Perempuan telah lama berada dalam posisi yang selalu dirugikan. Bukan hanya akibat tindak kejahatan yang kerap terjadi pada perempuan, tetapi juga karena diskriminasi ekonomi dan sosial yang lama mengakar kuat. Bahkan, perempuan seringkali tidak dianggap sebagai manusia, tetapi dianggap sebagai barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan. Seiring dengan itu, harus diakui bahwa kultur yang tercipta di tengah masyarakat memang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Artinya, perempuan dianggap sebelah mata, baik dalam tatanan sosial, politik, pendidikan, maupun di tataran pemerintahan. Ironis sekali hal ini bisa terjadi di sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Padahal, doktrin demokrasi adalah persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, tanpa pandang bulu. Undang-Undang yang menaungi kepentingan serta memberi perlindungan kepada perempuan sebenarnya telah lama lahir. Tetapi, kultur di masyarakat tetap saja berlaku secara tidak adil dan selalu menempatkan perempuan berada dalam kasta yang paling bawah. Di sinilah diperlukan sebuah langkah serius dalam bentuk kulturalisasi nilai-nilai demokrasi dalam rangka menciptakan kultur ramah perempuan. Hal ini penting dilakukan karena sikap ramah perempuan tidak bisa hanya dipasrahkan kepada ketentuan undang-undang dan pemerintah, tetapi juga harus diperjuangan melalui proses budaya.
Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19 Nur Iman Hakim Al Faqih
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.077 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.268

Abstract

Virus Corona (Virus Covid 19) merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan (China) pada bulan Desember 2019 dan masih berlangsung sampai sekarang. Peningkatan kasus covid-19 terjadi begitu cepat dan sangat signifikan. (WHO) sejak tanggal 30 januari 2020 menetapkan status Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Wabah ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berimbas pada sector lain seperti ekonomi. Adanya kebijakan physical distancing dalam rangka mencegah penularan virus, membuat pasar semakin lesu dan terjadi PHK secara masal.sehingga kemiskinan kian meningkat di tengah pandemi. Filantropi menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam beberapa model seperti, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari ZISWAF baik yang didapat dari lembaga unit-unit pengumpul zakat (BASNAS dan LAZIS) maupun langsung didapat dari masyarakat. perlu adanya sosialsisasi yang massif terkait gerakan filantropi sehingga kesadaran masyarakt bias timbul untuk membantu sesame baik secara materi maupun moral.
Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Siti Ngatikoh; Akhmad Faqih
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.734 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.269

Abstract

Tingkat keberhasilan suatu negara dapat digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonominya yang dapat dinilai dari beberapa aspek di antaranya nilai ekspor dan impor yang mempunyai pengaruh terhadap neraca perdagangan suatu negara. Dikatakan berhasil apabila kemampuan dan kekuatan industrinya didukung oleh kemampuan ekonomi yang kuat dan tangguh. Untuk mewujudkan keberhasilan tersebut diperlukan komitmen dari pemerintah dalam rangka mendorong suksesnya pembangunan dengan memberikan kebijakan yang dapat memberikan dampak positif agar pertumbuhan ekonominya dapat berkembang pesat dan stabil, salah satunya kebijakan dalam kaitan perdagangan internasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan meningkatkan pendapatan secara nasional, masyarakat menjadi sejahtera dalam hal ekonomi. Dalam dekade terakhir ini sudah banyak studi menyatakan bahwa ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan sektor dalam negeri serta dapat digunakan untuk membiayai impor. Permasalahannya muncul ketika hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral sehingga menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu jalannya perdagangan internasional agar dapat berjalan lancar, sehingga untuk mengatasi persoalan perlu segera dicarikan jalan keluarnya, hal ini dilakukan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Artikel ini akan mendiskusikan tentang kebijakan ekspor impor sebagai suatu strategi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengumpulan dan analisis dalam kajian ini menggunakan metode literature review.
Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional Abdul Waid; Niken Lestari
LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 4 No 02 (2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.021 KB) | DOI: 10.33507/lab.v4i01.270

Abstract

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid al-syari’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari’ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Dalam kaitannya dengan metode atau cara untuk menemukan hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syatibi. Cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperkenal konsep dan klasifikasi maqashid al-syari’ah yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqashid yang baru yaitu pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian tak terpissahkan dari tujuan syariah, mengembangkan terminologi maqashid al-syari’ah “tradisional”, guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid al-syari’ah “tradisional”. terori maqashid al-syari’ah juga sangat relevan dengan pembentukan hukum nasional yang mengikat dan memaksa. Maqashid al-syari’ah selaras dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kemanfaatan.
Peran LAZISNU terhadap Kesejahteraan Muallaf pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Sorong Papua Barat) Annisa Mangole
LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 5 No 01 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.803 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.383

Abstract

This study aims to determine the role of LAZISNU in fostering the economy of converts to Sorong, West Papua through the distribution of zakat, infaq, and alms during the Covid-19 pandemic. The research approach used in this study is a descriptive qualitative approach using the case study method. The informants in this study consisted of LAZISNU Sorong management and Muallag administrators who received capital loans during the Covid-19 pandemic. Data collection was carried out by observation, interview and documentation techniques. The results showed that during the Covid-19 pandemic LAZISNU Sorong succeeded in prospering converts through an economic development program where the success of LAZISNU Sorong's economic development was measured by indicators of fulfilling basic needs, additional needs, education, health, economic security, social care and worship.
Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya Niken Lestari; Adam Surya
LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 5 No 01 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.991 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.384

Abstract

In the context of providing handling in dealing with the dangers of usury , business ethics or morals in doing business are necessary. Because in doing business it's not only related horizontally, that is, to fellow human beings, but in all business it is also required to have a good relationship vertically vertically. These business ethics include the principles of faith and piety, intentions that are sincere, virtuous, noble, lawful business, fulfilling rights, learning manners and practicing Islamic muammalah, avoiding all transactions that are prohibited by the Shari'a, including riba, and keeping commitments. Ethics in business is really needed for business people, because in doing business we don't only think about profits but more about the common good, so that all parties will feel benefited without exception.
Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Risiko Force Majeure Pada PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombong Mukhsinun Mukhsinun; Sinta Nurikurnia
LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 5 No 01 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.313 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.385

Abstract

The financing restructuring policy is a policy of providing concessions to customers in making financing installment loans, the aim of which is to help customers who have problems in installment loans. Of course, this has a reason why customers experience credit problems, namely the Covid-19 pandemic. This time the author will conduct research on MSME financing customers with problems due to force majeure or natural disasters due to the Covid-19 Pandemic. This pandemic has greatly affected the economic sector, MSMEs are the most affected because people's activities are limited to leaving the house, resulting in the income of MSME entrepreneurs dropping dramatically. Implementation of a policy of relaxation or restructuring of MSME financing affected by Covid-19 and force majeure risk management carried out by PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombong is quite good, the process is fast, only waiting for ± 3 days, the submission process is easy and the policy is very helpful for MSME customers affected by Covid-19. Risk management implemented by PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombong, which includes: Prudential Banking Principles (careful), Establishment of Allowance for Earning Assets (PPAP), Intensive Billing, Product Marketing Strategy, Guarantee Binding.
Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syari'ah dan Sistem Pelaporan DPS di BPRS Muhammad Achid Nurseha; Khoirotun Nisatasni
LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 5 No 01 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.895 KB) | DOI: 10.33507/labatila.v4i02.386

Abstract

This research examines the working mechanism of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic banking in Indonesia. This research adopts content-based analytical methods, and legal regulations, descriptive analysis studies related to the research topic. The data used is based on relevant sources and relies on several research journals that have been done previously. The method used in this research is a qualitative approach method. Qualitative research is research that is descriptive in nature and tends to use analysis. The results of the study conclude that the DSN MUI as an institution that issues fatwas can coordinate and equate perceptions with DPS placed in Islamic banks in Indonesia in supervising Islamic banking operations.

Page 4 of 8 | Total Record : 78

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 01 (2023) Vol 6 No 02 (2022) Vol 6 No 01 (2022) Vol 5 No 02 (2021) Vol 5 No 01 (2021) Vol 4 No 02 (2020) Vol 4 No 01 (2020) Vol 3 No 02 (2019) Vol 3 No 01 (2019) Vol 2 No 02 (2018) Vol 2 No 01 (2018) Vol 1 No 01 (2017) More Issue