cover
Contact Name
Muhammad Zainuddin Sunarto
Contact Email
zain2406@gmail.com
Phone
+6282232108969
Journal Mail Official
hakam.unuja@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid PO. BOX . 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 Jawa Timur
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
ISSN : 28295803     EISSN : 25808052     DOI : https://doi.org/10.33650/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam adalah jurnal ilmiah yang mengkaji tentang persoalan - persoalan hukum dan keislaman. Jurnal ini diterbitkan secara berkala setahun dua kali, yaitu setiap bulan Juni dan Desember oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Redaksi menerima naskah ilmiah ataupun hasil penelitian dalam bahasa Indonesia, bahasa inggris maupun bahasa arab. Di samping itu, Tim Redaksi juga berhak untuk mengedit dan menyempurkan naskah ilmiah yang akan diterbitkan tanpa menghilangkan esensi dan makna tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
LELANG HARTA WARIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA Sugeng Wahyudi
JURNAL HAKAM Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.406 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i2.71

Abstract

Penelitian ini berjudul “Lelang Harta Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama”. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, Apakah Pengadilan Agama berwenang mengajukan eksekusi melalui lelang terhadap putusannya di bidang kewarisan Islam ?, dan Apakah Kantor Lelang Umum berwenang melakukan lelang eksekusi atas putusan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris ?.Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama berwenang mengajukan eksekusi melalui lelang teradap putusannya di bidang kewarisan Islam, karena kaitannya dengan pewarisan merupakan kompetensi peradilan Agama. Kantor Lelang Umum berwenang melakukan lelang eksekusi atas putusan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris, Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi membatalkan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Semarang. Hendaknya Kantor Lelang dalam melaksanakan lelang berdasarkan penetapan Pengadilan Agama lebih hati-hati dan selektif. Kata Kunci: Lelang, Waris, Eksekusi
PEMIKIRAN MAZHAB FIQH IMAM SYAFI’I Fahrur Rozi
JURNAL HAKAM Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.953 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v5i2.3502

Abstract

The leadership of fiqh in Medina culminated in Imam Malik, and Imam Shafi'I went to Medina to study with him. And when the leadership of fiqh in Iraq culminated in Abu Hanifah, he studied fiqh in Iraq from Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (one of Abu Hanifah's students). Therefore, Imam Shafi'i gathered knowledge of fiqh Ashab al-Ra'yi (Imam Malik) and fiqh Ashab al-Ra'yi (Abu Hanifah). The religious sect of Imam Shafi'i, as well as other schools of thought from the priests of the four schools: Abu Hanifah, Malik bin Anas, and Ahmad ibn Hanbal, are members of the Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah group. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah in the field of furu' is divided into two schools, namely the Ahlu al-Hadith school and the Ahlu al-Ra'yi school. Imam Shafi'i, including Ahlu al-Hadith. Imam Shafi'i was famous for defending the Maliki school and defending the Medina school of thought until he was known as Nasyirus Sunnah (spreader of the Sunnah). This is the result of bringing together the fiqh of Medina and the fiqh of Iraq. Qaul Qadim (as the result of the first ijtihad) and qaul Jadid (as the first legal decision changer) of Imam Shafi'i was revealed in several issues.
IZIN POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PASANGAN DI PA. SITUBONDO Ahmad Sholehuddin; Idrus Idrus
JURNAL HAKAM Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.954 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v4i2.2019

Abstract

Marriage is one of the most important aspects of life in a perfect society and association. Marriage is not only a noble way to organize domestic life and get offspring, but also an introduction between one family and another.Islam provides a way for men who want polygamy (marrying more than one person), which has been explained in the Al-Quran surah An-Nisa', with conditions that have been determined, one of which can be fair. The purpose of fair is fair treatment in serving the wife, both in terms of clothing, place, turn and others.the implementation of polygamy in Indonesia, must go through the Religious Court, the decision in the polygamy case, the judge only provides material protection, however, from the psychological aspect the judge does not provide protection, because the defendant has stated his ability to be polygamous, because the defendant cannot provide offspring, and he answered verbally before the Panel of Judges.
HUKUM KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM RANAH PUBLIK: Kajian Tafsir Tekstual dan Kontekstual Musolli Musolli
JURNAL HAKAM Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.192 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v4i1.1371

Abstract

The involvement of women in the public sphere should be accompanied by two theories, textual and contextual. These two theories appear to support a big agreement that the Koran is present in addition to being a solution but also providing innovation. The innovation offered is the concept that the Koran is suitable for every situation.Keywords: women, Koran, textual and contextual.
OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI SOSIAL Alvan Fathony
JURNAL HAKAM Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1146.684 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v2i1.327

Abstract

Lembaga Amil Zakat dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat muslim, sehingga keberadaannya menjadi sangat urgen. Hal ini terlihat dari potret kepedulian umat muslim setiap tahun yang semakin antusias untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqahnya. Kepedulian mereka semakin terlihat nyata ketika di belahan bumi yang lain, saudara kita ditimpa musibah, baik berupa tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi maupun musibah lainnya, yang sedikit banyak mengakibatkan rusaknya sarana-prasarana maupun fasilitas publik, baik fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di sinilah, lembaga amil zakat dapat memainkan peran/fungsi sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni meringankan bahkan menghilangkan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan
PEMBATALAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA Dhofir Catur Bashori; Miftahul Ichsan
JURNAL HAKAM Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.974 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v5i1.2738

Abstract

A grant is a gift made by someone to another party that is carried out while still alive and its implementation is carried out while the grantor is still alive. Grants in any law are basically irrevocable, but if certain conditions are met the grant can be cancelled. This study aims to determine that the decision to cancel the grant made by the Situbondo Religious Court in case number 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit was in accordance with applicable legal provisions or not, to determine whether the cancellation of the grant made by the Religious Court was allowed or not. not in fiqh. Based on this research, the results obtained: first, the cancellation of the grant made at the Situbondo religious court in accordance with the applicable legislation, the legal basis for the judge's assembly to decide the case was because the grant did not meet the requirements of the grant. Second, the cancellation of grants made by religious courts is allowed in fiqh.
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.39 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i1.67

Abstract

Tanah dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, di mana pertambahan penduduk yang begitu pesat yang tidak diiringi dengan penambahan luas tanah ini telah menimbulkan persoalan, terutama dalam pengadaan sarana  prasarana kehidupan, oleh karena itu nagara harus membuat regulasi yang tepat untuk pengadaan tanah, mengingat tanah yang dikuasai oleh negara terbatas sedangkan kebutuhannya yang sangat mendesak cukup luas dan sering menimbulkan konflik kepentingan antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah.Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatif, pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan warga negara oleh negara, dengan disertai beberapa contoh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewesdezaak)Negara sebagai organisasi kekuasaan dapat membuat regulasi yang tepat dalam pengadaan tanah dan dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan antara pihak yang berhak dengan penyelenggara pengadaan tanah, maka diterbitkannya UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tasnah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Kata kunci: Penyelesaian, Perselisihan, Tanah.
ANALISIS PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA PRINGGONDANI KECAMATAN SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER Lujeng Rizkiyah; Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1038.107 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v4i1.1931

Abstract

The phenomenon of marriage at a young age is still happening in the community, especially in Pringgondani Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. Marriage at an early age is the practice of marriage between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household, but the ages of both of them have not yet reached the predetermined date.Early marriage in Pringgondani Village, Sumber Jambe District is caused by several factors including tradition / culture factors, parental factors, educational factors, and customs factors. Early marriage also has several positive impacts, namely faster independence, preventing adultery and reducing the economic burden on parents, while the negative impact is the loss of adolescence and play for adolescents and immature reproductive organs, especially if pregnancy occurs. And the 'urf' analysis of early marriage in Pringgondani Village is if viewed from the object, it includes 'urf' amali, seen from its scope including 'urf khos' and if seen from its validity it includes 'ufr shahih because it does not contradict syara's argument'.
MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MANDIRI Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.57 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v2i2.452

Abstract

Negara hukum merupakan negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip negara hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam negara hukum adanya perhubungan antara negara dan hukum, negara hukum memerlukan adanya  fondasi, substansi dan tujuan yang memberikan arah, di mana kekuasaan negara dibatasi (limitasi) oleh hak hak warga negara. Oleh karena, kekuasaan dan kelakuan didasarkan pada adanya kesepakatan  dan semua perhubungan ditundukkan pada aturan aturan yang ditetapkan bersama. Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, maka dilakukan regulasi  dengan kearah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan ini merupakan tuntutan di era reformasi, maka digantilah beberapa aturan yang menghambat terciptanya kekuasaan kehakiman yang mandiri seperti UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. diganti dengan Unadang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008) Endik Wahyudi; Sujana Donandi S
JURNAL HAKAM Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.276 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i2.72

Abstract

Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Soekarwo dan H. Syaifullah Yusuf yang berhadapan dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono pada Pilkada Jawa Timur tanggal 14 November 2008. Untuk itu permasalahan mengenai pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu menarik untuk dikaji. Selain itu, penting juga untuk mengetahui tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada pilkada di Jawa Timur Tahun 2008.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Penyelanggara Pemilu (KPU) tidak dapat dipidana, karena dalam faktanya KPU tidak mengeluarkan kebijakan, instruksi untuk melakukan tindak pidana pemilu yang terjadi. Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum