JIM-FH UNIMAL
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Articles
165 Documents
<![CDATA[Saksi Mahkota dalam pembuktian pidana kasus Narkotika ]]>
<![CDATA[Muhammad Syahputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Zulfan Z]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4075
<![CDATA[A crown witness is a witness who comes or is taken from one of the suspects or other defendants who jointly committed a criminal act, and in which case the witness is given a crown. The crown given to a witness with the status of a defendant is in the form of negating the prosecution of his case or the imposition of a very light charge if the case is submitted to court or is forgiven for wrongdoing. The formulation of the problem in this research is the strength of the testimony of the crown witness in proving narcotics trafficking and the existence of human rights if he is placed as the crown witness in proving the narcotics trafficking. This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. . The results showed that the testimony of the crown witness was considered strong and as strong as the testimony of other witnesses because he was also under oath. The strength of the testimony of the crown witness in proving the narcotics trade in his position as the crown witness has not been regulated separately in the existing law. Crown witness itself is a term that can be interpreted as a defendant who has the status of being a witness in the case of another defendant who has both committed a criminal act, namely in the event that the case files are separated (splitsing) on the separation of the case files during examination based on Article 141 of the Criminal Procedure Code. Human rights are very much considered in the judicial process when the crown witnesses give information such as the absence of intervention that makes the crown witnesses depressed. The existence of human rights when placed as a crown witness in proving narcotics trafficking, where the crown witness is presented before the court because of the splitsing mechanism regulated in Article 142 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). By splitting the case files into several stand-alone cases, between one defendant and another defendant, each of them can be used as a mutual witness. Meanwhile, if they are combined in one file and in a trial examination, they cannot be used as mutual witnesses between one another. It is recommended to the Government, especially the legislators, that if indeed this crown witness is an important tool to reveal a legal act, then it should make legislation that specifically regulates the existence of Crown Witness.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK ]]>
<![CDATA[Wahyu Diniarsa]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.4866
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pencemaran limbah dan penerapan sanksi korporasi. Permasalahan yang difokuskan yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pembuangan limbah pabrik dan perlindungan korban yang diakibatkan oleh suatu korporasi dalam pembuangan limbah pabrik secara sembarangan tentu hal ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar perusahaan dan bahkan sangat dirugikan terutama untuk generasi penerus bangsa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuatitatif dengan menguji data yang didapat dari temuan-temuan yang didapat serta membandingkannya dengan berbagai fakta yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif ditemukan bahwa korporasi yang terbukti membuang limbah sembarangan yang secara nyata merugikan kepentingan umum wajib memberikan kompensasi masyarakat yang terdampak, dan/atau denda admininistratif bahkan pembekuan izin perusahaan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak ]]>
<![CDATA[Duma Fitria Utami Siagian]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>;
<![CDATA[Eny Dameria]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4032
<![CDATA[Persoalan pekerja anak sebagai salah satu jenis tenaga kerja telah lama menjadi persoalan bagi masyarakat Indonesia banyak kekhawatiran yang muncul dengan keberadaan pekerja anak.Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan kemiskinan adalah faktor utama yang mengakibatkan anak harus turut bekerja di usia yang masih sangat belia. Undang-Undang Ketenagakerjan dalam Pasal 74 (1) menyebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk baik itu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak juga mendeskripsikan apa saja kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kasus yang dianalisis secara Kualitatif.Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara dengan responden dan informan sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan.Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah menguraikan secara rinci dan tegas bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya mencegah, mengurangi resiko terhadap kekerasaan anak juga eksploitasi bagia anak.Berdasarkan hasil penelitian penulis faktor utama mengapa anak bekerja adalah himpitan ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit anak harus berhenti sekolah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU PAKPAK (Studi Penelitian di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Wendi Arismunandar Sagala]]>;
<![CDATA[Jamaluddin J]]>;
<![CDATA[Manfarisyah M]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Suku Pakpak dan Untuk mengetahui tindakan anak perempuan Suku Pakpak di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat apabila pembagian harta warisan dilakukan menggunakan hukum waris Adat Pakpak. Pewarisan dalam suku Pakpak menganut sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita. Sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan yang menurunkan harta warisan dari pewaris kepada keturunan atau anak laki-lakinya, jadi tidak termasuk isteri dan anak perempuan sebagai ahli waris ketika suami atau ayah/bapak meninggal dunia. Metode Penelitian ini yaitu yuridis empiris atau penelitian lapangan (feild research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan Penelitian ini Jika memakai aturan adat Pakpak maka anak perempuan tidaklah mendapat harta warisan, namun Anak Perempuan Boleh mendapat Harta Warisan tetapi hanya barang bergerak seperti Uang, Ternak, dan Emas saja. Anak perempuan juga berhak mendapatkan benda lain seperti Parang, Tikar, Pakaian Bekas Pewaris. Anak Perempuan dalam Sistem kewarisan adat Pakpak boleh saja mendapatkan harta warisan seperti tanah, rumah, maupun harta lainnya jika adanya kesepakatan antara semua ahli waris. Sampai saat ini belum ada anak perempuan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang menyengketakan warisan ini kepada tokoh adat. Kata Kunci : Hukum Waris, Adat Pakpak]]>
<![CDATA[Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Taylor Mahirah Gorden Dengan Pemilik Pakaian ]]>
<![CDATA[Rina Arjukni]]>;
<![CDATA[Ramziati R]]>;
<![CDATA[Arnita A]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5102
<![CDATA[Default means less performance either or does not fulfill this obligation as which has been agreed. No only it can also be meant the absence of something Achievement. and if there is a default, icertainly infringement of in law interest, iinterest which is regulated and protected by law - the debtor, even though-has been declared negligent, still negligent to fulfill the commitment, or if something which must be given or do only in a time which has been determined. The type of study used in in this study is a juridical empirical study. The data sources for this research are primary data and secondary data. This research is classified as research with qualitative data types, namely by managing primary data sourced from Taylor Mahirah Gorden. The results of the research from this paper indicate that: 1) What are the causes for the occurrence of default in the agreement between the sewing owner and the tailor. 2) Efforts to resolve non- performance that were carried out by business sewing services clothes Taylor Mahirah curtains.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI ANAK TERLANTAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara) ]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 1 (2020): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v3i1.3992
<![CDATA[Anak sebagai tunas bangsa diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki potensi hendaknya kelak dapat membangun negara sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi agar mampu bertanggung jawab bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Namun, apabila anak terlantar mengalami disabilitas mental dikhawatirkan terciptanya generasi yang tidak berkualitas secara intelektual dan sensorik karena kurangnya pendidikan dan kesehatan mental yang buruk. Gangguan Mental adalah sembarang ketidakmampuan menyesuaikan diri yang mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki suatu kesanggupan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas Mental di Kabupaten Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris/yuridis sosiologis. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan atau prilaku yang diamati, memaparkan sekaligus menganalisa kinerja dari Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melindungi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa wujud dari tugas dan fungsi perlindungan dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu instansi pemerintahan melindungi dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak terlantar melakukan pelayanan seperti pengalokasian anak terlantar, penanganan anak disabilitas mental, monitoring secara berkala bagi penderita yang sudah terdaftar hingga pemberian bantuan dana.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENYAKIT INFEKSI DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Penelitian Di Rumah Sakit Bunga Melati Kota Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Nafha Akmelya]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Ramziati R]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 1 (2019): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i1.4064
<![CDATA[Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan terhadap penularan penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan sangat di perlukan khususnya di Rumah Sakit Bunga Melati. Seluruh pasien yang dirawat merupakan individu yang rentan terhadap penularan penyakit infeksi. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh kelalaian tenaga medis atau penularan dari pasien lain. Penularan dapat melalui udara, cairan tubuh, makanan dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati belum terlaksana secara maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien penyakit infeksi dalam pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati terbagi menjadi dua, yaitu upaya internal dan eksternal. Diharapkan kepada pasien selaku konsumen kesehatan untuk lebih berperan aktif dalam menanyakan informasi mengenai keadaannya. Diharapkan kepada instansi yaitu rumah sakit dan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien bagi pasien selaku konsumen dalam bidang kesehatan pada Rumah Sakit Bunga Melati Kota Lhokseumawe. Disarankan juga kepada tenaga kesehatan memberikan informasi mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi yang paling mudah untuk diterapkan yaitu dengan 5 momen cuci tangan.]]>
<![CDATA[Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor:214/Pid.B/2019/PN.Bna) ]]>
<![CDATA[Dian Varesa]]>;
<![CDATA[Romi Asmara]]>;
<![CDATA[Husni H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6384
<![CDATA[Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pentingnya visum et repertum dalam sebuah pembuktian sehingga sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan visum et repertum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan dan kekuatan alat bukti visum et repertum dalam penjatuhan hukuman atau putusan pada tindak pidana pembunuhan berencana. penerapan alat bukti visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, Karena visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter, dan juga memliki peran yang cukup besar dalam membantu hakim untuk membuktikan kebenenaran unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan berperan untuk menunjukkan fakta-fakta dari bukti atas semua keadaan sehingga menambah atau menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti yaitu ketika alat bukti surat tersebut dibacakan di dalam persidangan dan hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya. Sehingga pembuktian tersebut dapat lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya . ​Diharapkan Hakim dan penyidik yang memiliki peranan sangat penting dalam proses peradilan lebih teliti lagi dan semakin bisa menjelaskan kepada masyarakat atas pentingnya visum et repertum dalam proses pembuktian dan kekuatan alat bukti visum et repertum yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Ananda Rizky Syahreza Siregar]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur S.H., .M.H.]]>;
<![CDATA[Hidayat S.H., M.H.]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5227
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui kajian yuridis serta penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu menggunakan jenis penelitian normatif berdasarkan studi putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, norma-norma hukum atau kaidah-kaidah. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) dan diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dalam putusan Nomor:2353/Pid.B/2018/PN Mdn sudah sesuai dengan menerapkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pelaku mendapatkan alasan pemaaf. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2353/Pid.B/2018/PN Mdn sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata kunci: Orang dengan gangguan jiwa, pembunuhan, putusan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH WAKAF ]]>
<![CDATA[sundari s]]>;
<![CDATA[Jamaluddin J]]>;
<![CDATA[Hamdani H]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 3, No 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v3i3.4382
<![CDATA[Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah wakaf dan menjelaskan akibat hukum bagi pihak tergugat akibat penguasaan tanah wakaf pada putusan Nomor :04/Pdt.G/2018/PN-Ktn. Mewakafkan harta adalah suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat pada ayat, QS . Ali Imran Ayat 92. Oleh kerena itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari, dan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf telah diatur secara resmi menyatakan bahwa benda atau harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditukar dengan benda lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang disebut juga penelitian hukum yuridis normatif (legal research). Hasil penelitian hakim telah benar dalam pertimbangan putusan karena telah sesuai dengan Pasal 40 Nomor .41 tahun 2004 Undang-Undang Wakaf, yang menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat dilakukan pertukaran dengan benda lain. Akibat hukum dari Putusan ini pihak yang kalah wajib melaksanakan isi putusan pengadilan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.453.000.000.00 (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dalam hal ini pihak yang kalah adalah tergugat, apabila tergugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Kutacane maka tergugat dapat melakukan upaya hukum lain yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan Tanah Wakaf.]]>
