Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)

JKP
Website

Published by Universitas Islam Riau

ISSN : 24427292 EISSN : 27219232 DOI : https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Environmental Science Social Sciences

JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Government Study published the original research papers or reviews about the government, social and politics. The objective of this journal is to disseminate the results of research and scientific studies which contribute to the understanding, development theories, and concepts of science and its application to the government science especially for master student . Terms of publishing the manuscript were never published or not being filed in other journals, manuscripts originating from local and International. JJKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Governance Science managed by the Master of Government Science, Postgraduate Program, Universitas Islam Riau. The topic of the journal will be related to this topic: Governments Social Politics State Local Goverments Governance

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 73 Documents

2 3 4 5 6

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Kasmawati Kasmawati; Tengku Rafizal
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam menjalankan Fungsi Pengawasan khususnya pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Indikator yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi di dalam penelitian ini yaitu pengawasan penyusunan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, pengawasan perubahan anggaran dan pengawasan pelaporan anggaran. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan sebagai sumber data di dalam penelitian ini yaitu Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Badan Anggaran. Penetapan informan dilakukan melalui teknik sensus untuk Ketua DPRD dan teknik purposive sampling untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dan data sekunder dikumpulkan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif menggunakan model analisis data yang dikemukan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan hasil penelitian “peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsi pengawasan Anggaran sudah terlaksana”. Meskipun demikian masih ada permasalah-permasalahan yang mutlak diperbaiki kedepannya terutama masyarakat mengharapkan profesionalisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan meninggalkan atribut-atribut bendara partai dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu hanya tidak adanya regulasi atau aturan yang jelas mengatur sejauh mana pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun saran yang direkomendasi dari peneliti yaitu Kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan fungsinya khususnya fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada mengedepankan kepentingan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok.

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sapran Daulay; Syahrul Latief
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Pemilu tersebut. Indikator yang dijadikan acuan untuk mengetahui tujuan penelitian tersebut yaitu tugas pokok, kewenangan dan kewajiban berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini menggunakan tipe deskriptif dan metode pendekatan kuantitatif yang didukung oleh metode kualitatif. Ada dua jenis data di dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan teknik kuissioner dan wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini bervariatif terdiri dari komisioner KPUD Kabupaten Pelalawan dan Sekretariat KPUD Kabupaten Pelalawan, peserta pemilu Panwaslu yang ditetapkan melalui teknik sensus dan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, data informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data akan dideskripsikan sesuai dengan kondisi faktual dilapangan secara objektif. Berdasarkan teknik analisis tersebut penulis menyimpulkan peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dinilai “cukup berperan”, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh KPUD Kabupaten Pelalawan seperti anggaran yang dimililki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sangat minin, lemahnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pelalawan yang mengakibatkan munculnya sifat apatis, lemahnya Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terutama pada PPS dan KPPS sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses pemungutan suara dan luasnya wilayah Kabupaten Pelalawan sehingga beberapa Kecamatan dan Desa memiliki jarah tempuh yang jauh dan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan rekomendasi dari peneliti yang perlu dipertimbangkan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar menanamkan sifat partisipatif dan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah lainnya agar lebih selektif dan objektif dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS

Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Iwan Suryawan; Rahyunir Rauf
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Penelitian ini mendiskripsikan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan baik izin bangunan maupun izin usaha di jalan lingkungan dan jalan lokal di kecamatan Ujung Batu, sehingga tidak sesuai dengan pesatnya pertumbuhan bangunan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang mengurus perizinan, Selain itu terdapatnya pegawai yang mengambil alih tugas yang bukan bidangnya, Masih kurangnya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu dalam melakukan sosialisasi tentang pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu. Kurangnya sosialisasi terkait dengan masalah anggaran serta tidak terlihat adanya standar pelayanan yang jelas. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menghubungkan tujuan penelitian dengan masalah dan gejala yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan disajikan untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian dan teknis analisis yang penulis gunakan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan kurang terimplementasi. Rekomendasi ini perlu dipertimbangkan untuk menjadi masukan kepada Bupati Rokan Hulu dan Camat Ujung Batu agar melakukan upaya sosialisasi mengenai pengurusan perizinan di jalan lingkungan dan jalan lokal serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membangun Rumah, ruko dan jenis usaha yang tidak memiliki izin.

Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Muhammad Zen; Yusri Munaf
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : UIR Press

Peran penting Camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan merupakan salah satu peran utama yang dimiliki oleh seorang Camat. Namun di berbagai wilayah, khususnya di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum terlaksana dengan baik. Berbagai permasalahan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum masih saja terjadi. Berawal dari permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai peran Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah aparatur yang bertugas beserta Muspika dan tokoh masyarakat Tandun. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Camat Tandun beserta aparatur yang bertugas telah melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Tandun. Berbagai kegiatan seperti pelaksanaan koordinasi, pembinaan pelayanan dan penertiban masyarakat tekah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun berbagai kegiatan tersebut belum dapat menjamin sepenuhnya suasana tertib dan aman dilingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan susasana aman dan tertib dilingkungan masyarakat tersebut belum terselenggara dengan baik antara lain adalah karena pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kepada Pemerintah kecamatan yang tidak konsisten menyebabkan berbagai kegiatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Begitu juga dengan minimnya alokasi pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan tersebut, menyebabkan beberapa jenis kegiatan tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Kurangnya saranandan prasaranan pendukung operasional kegiatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Tandun mengakibatkan berbagai upaya pelayanan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat lebih konsisten dalam meyerahkan kewenangan kepada kecamatan serta alokasi dana kegiatan yang disalurkan juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Agar peran Camat sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dapat terselengara dengan baik.

Evaluasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) Di Provinsi Sulawesi Utara delano pinasang
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 1 (2022): Maret
Publisher : UIR Press

This study takes the title "Evaluation of Regional Operational Policies to Resolve Poverty (ODSK) in North Sulawesi Province." This research is a description of the current evaluation of policies for accelerating poverty reduction in North Sulawesi Province, including mainly in terms of regulations, institutions, and human resources. in the ODSK Policy. The purpose of this study was to find out and analyze how Regional Operational Policies to Solve Poverty in North Sulawesi, with challenges and obstacles in the process, especially for Regulation, ODSK Institutional Position, and Evaluation of Human Resources. The research method used by the author is an exploratory method with data analysis through an inductive approach. The way to collect data is by means of interviews and documentation. Based on the results of the analysis by the author, it turns out that the Regional Operations Policy to Solve Poverty in North Sulawesi still has a lot to improve and is not as optimal as expected, in terms of regulations that need and can be upgraded to regional regulations, then the optimal form of coordination team structure is in accordance with Permendagri No. . 53 of 2020, as well as the use of Human Resources that can still be improved all of which to achieve appropriate and accurate results.Furthermore, in the future, it is hoped that this ODSK program and policy can continue to a better level, if it gets a stronger and binding legal umbrella, so that the implementation of ODSK can be more integrated, and synergize at the District and City levels throughout North Sulawesi Province, as well as A more efficient team after adjusting to the existing regulations, for the sake of the acceleration of good poverty reduction throughout the North Sulawesi region.

Produk Fashion Bagi Masyarakat Urban Indonesia Dengan Pemanfaatan Rempah Nusantara Amanah Asri
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 1 (2022): Maret
Publisher : UIR Press

Indonesia is an agricultural country known for its rich natural resources, one of which is spices. Spices are commodities that have millions of benefits for human life, even spices can affect political, economic, and socio- culturalconditions on a global scale. Urban communities who come from various ethnicities to urban spaces have now realized that they still have elements of local wisdom that enrich the existence of urban communities towards a global and cosmopolitan society. The role of urban fashion by using clothes is a form of concern for cultural preservation. The use of natural fibers as a substitute for synthetic fibers in one of the wise steps in increasing the economic value of natural fibers considering the limitations of non-renewable natural resource. One of the natural sources used is fiber from citronella spice waste. How to use spice waste fiber is implemented for fashion products, so the researchers conducted a study in the utilization of citronella spice waste through qualitative research methods, art base research and semiotics by conducting a study of fiber morphology identification (stems and leaves) from spice waste. This study looks at the utilization of archipelago’s spice waste as a fashion product. The purpose of this research study is examined spices for fashion products. Reduce the impact of greenhouse gas production by managing spice waste, and empowering communities to realize sustainable development by managing spice waste into a resource that has benefits so that spice waste can be used as sustainable fashion.

Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi Sidwas Muarsarsar
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 1 (2022): Maret
Publisher : UIR Press

Strategies that can be carried out by organizations in improving the performance of their apparatus/employees include increasing human resource development. The purpose of this study was to identify and analyze human resource development strategies, supporting and inhibiting factors of human resource development strategies in improving the performance of the apparatus at the Agency for Personnel and Human Resources Development in Sarmi Regency. The research method uses a qualitative approach, data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this study are: 1) The strategy for developing human resources at the BKPSDM in Sarmi Regency has not run optimally and effectively based on the findings, as follows: a) Increasing the development of the apparatus formally and informally is not good b) Increasing the career development of the apparatus, namely providing promotions to employees who excel, not well implemented, c) Improvement of the Merit System in Employee Management, namely placing employees according to the field and background of the employee's discipline is lacking well implemented 2) Supporting and inhibiting factors (a) Supporting factors: Availability of legal protection, external support such as Corporate Social Responsibility assistance or scholarships, availability of training institutions, educational institutions, availability of budgetary resources, human resources, and facilities (b) Inhibiting factors: limited budget, limited personnel/human resources, supporting facilities for human resource development are limited and inadequate, weak supervision, low level of employee welfare.

Pengembangan Objek Wisata Danau Uter Dan Puncak Petik Bintang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Erdy Andre Rumbang
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 1 (2022): Maret
Publisher : UIR Press

Tourism development is a strategy used to promote, improve and improve the tourism conditions of an object and a tourist attraction so that tourists can be interested in visiting in the end, it is expected to be able to provide benefits to the community around the tourist attraction and to the government. The purpose of this study is to find out and analyze how the development of tourism objects, what are the driving and inhibiting factors and strategies that need to be carried out in the development of Danau Uter and Gunung Petik Bintang tourism objects in increasing Regional Original Income in Maybrat Regency. The research method uses a qualitative approach, data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this research are: 1). The development of tourist objects is less supportive and less effective in implementing it, this can be seen from the 4 (four) indicators of tourism object development, only 1 (one) supports it, namely, Attractions, while the other 3 (three) are less supportive, namely service , promotions, information and transportation. 2) The driving and inhibiting factors for the development of Danau Uter and Puncak Petik Bintang tourism objects in increasing Regional Original Income in Maybrat Regency are 1) Pushing factors: (a) The existence of laws and regulations, regional regulations, (b) the existence of the carrying capacity of the natural potential of Lake Uter and Mount Petik Bintang tourism objects, (c) the existence of the carrying capacity of cultural diversity, customs, (d) the strategic position of the Maybrat Regency (e) ) The friendliness of the population, (f) The existence of technological sophistication, (g) Availability of tourist service facilities, 2) Inhibiting Factors: (a) Limited budget, (b) Lack of support for the fulfillment of other supporting facilities and infrastructure at tourism objects, (c) Access to transportation and infrastructure is less supportive and limited, (d) Access to promotion and information is lacking support, (e) the issue of the low level of security and (f) the low level of public understanding about Tourism Awareness and Sapta Pesona. 3) Strategies, namely: 1) Increasing Tourism Security and Preservation of Tourism Objects, 2) Forming Tourism Awareness Groups and Sapta Pesona, 3) Increasing Promotion and Marketing of Tourism Objects, 4) Fulfilling Tourism Amenities and 5) Increasing Transportation and Improved Infrastructure Quality.

Forestry Affairs In The Law Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2014 Concerning Local Government: A Review Agung Wicaksono
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 8 No. 1 (2022): Maret
Publisher : UIR Press

This research studies forestry affairs in the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2014 concerning Local Government. There has been a significant change in authority regarding the authority related to forestry affairs. The central government has more power than the provincial and district/city governments. The smallest authority is at the district/city government level, where only the authority is given to the management of community forest parks (TAHURA), resulting in the absence of a forestry service in the district/city government. The provincial government is an institution that has sufficient power in forestry management, although its authority is still not as large as the central government. This paper is expected to provide a complete understanding to the general public regarding the authority of each level of government.

Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict In Pelalawan District, Riau Province Agung Wicaksono; Agung Wicaksono
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 7 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : UIR Press

This article analyzes forestry conflicts between communities and forestry companies that occurred in Pelalawan Regency, Riau Province. Grinde's (1980) policy implementation theory is a theory that we consider appropriate for analyzing conflicts. Content of Policy includes: Interest affected, type of benefits, Extend of change envisioned, Site of decision making, Program Implementor, Resources Committed, and Context of Implementation, includes: Power, Interest, and strategies of actors involves, Institution and regime characteristics, Compliance and responsiveness we think we can analyze this conflict comprehensively. This study found that the conflict initially arose because of the centralization policy in the New Order era, which caused many forestry permits to be issued by the government without any discussion with the community. Then, the conflict intensified when the community lost a lot of economic resources that they used to get from forest resources. It is hoped that this conflict can be resolved soon so that the private sector and the community can get a win-win solution.

Page 4 of 8 | Total Record : 73

2 3 4 5 6

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober Vol. 9 No. 1 (2023): Maret Vol. 8 No. 2 (2022): Oktober Vol. 8 No. 1 (2022): Maret Vol. 6 No. 1 (2020): Maret Vol. 2 No. 1 (2016): Maret Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober Vol. 1 No. 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 2 (2021): Oktober Vol. 7 No. 1 (2021): Maret Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober Vol. 4 No. 1 (2018): Maret Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
zainal

Contact Email
zainal.ip@soc.uir.ac.id

Phone
+6285265763318

Journal Mail Official
jkp@journal.uir.ac.id

Editorial Address
Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name zainal

Contact Email zainal.ip@soc.uir.ac.id

Phone +6285265763318

Journal Mail Official jkp@journal.uir.ac.id

Editorial Address Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
zainal

Contact Email
zainal.ip@soc.uir.ac.id

Phone
+6285265763318

Journal Mail Official
jkp@journal.uir.ac.id

Editorial Address
Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA