cover
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 118 Documents
The Power of Digital Signature Evidence in Indonesian Civil Procedural Law Reza Kautsar Kusumahpraja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.446 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.46

Abstract

Enforcement of civil law is carried out through civil procedural law in order to provide justice for the parties to the litigation in order to make light of the case which was carried out in the evidentiary trial. Evidence is regulated in Article 164 HIR/284 Rbg. Nowadays the development of evidence has expanded so that electronic evidence appears after the enactment of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, one of which is an electronic signature (digital signature). The problem that arises is how strong is the evidence in civil procedural law in Indonesia? So the purpose of this study is to determine the strength of evidence of electronic signatures in Indonesian civil procedural law. This study uses a normative type of research with a legal and conceptual research approach which is then analyzed deductively in order to produce legal arguments in a systematic, logical and theoretical manner. The results of this study found that the strength of evidence against electronic signatures differed depending on the type of electronic signature presented at the trial.
Land Procurement Policy For Development From the Perspective of Utilitarianism Sannia Oktavienty
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.366 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.47

Abstract

Land issues become more crucial when population growth and increased development activities both by the government and by communities and individuals move on a relatively fixed land area, which simultaneously increases various land-use problems. The existence of various interests that seem to conflict with one another regarding land issues in development causes the process of land acquisition for development purposes to become a protracted problem. Therefore, it is necessary to review the policies that have been issued by the Government so far regarding land acquisition for infrastructure development, which is very closely related to the public interest based on a utilitarian perspective.
Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Dessy Lora Dearni Damanik; Iskandar Muda; Azizul Kholis
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.994 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.48

Abstract

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka meciptakan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Rekonsiliasi Data, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dimana instrumennya menggunakan kuesioner. Sampel pada penelitian adalah 188 responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling total terhadap PPSPM, PPK Bendahara, Penata Keuangan Pengelola Barang Milik Negara, dan analis Barang dan Jasa yang tersebar di 59 Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara. Data diolah dengan menggunakan Smart-PLS. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Rekonsiliasi Data, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (SAP)berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 86 %, sedangkan sisanya sebesar 14 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia Imastian Chairandy Siregar; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.486 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.49

Abstract

Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang baru di Indonesia bersifat kepemilikan tunggal, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan, demikian pula tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan entitas bisnis perseroan perorangan. untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan sebagai badan hukum baru di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip limited liability, artinya memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri, namun juga memuat doktrin piercing the corporate veil yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri.
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online Eryandi Putra Pane
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.073 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.50

Abstract

Asas proporsionalitas dalam sebuah kontrak kredit online harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian karena pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit online pada aplikasi x, dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada aplikasi x tidak diterapkan, hal tersebut dilihat dari dari fase prakontrak, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Terlebih dapat dilihat dalam klausul-klausul yang dikemas dalam perjanjian kredit yang melemahkan posisi debitur.
Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri : (Studi Kasus Putusan KPPU NO. 15/KPPU-I/2019) Emya Pratidina Sembiring; Ningrum Natasya Sirait; Mahmul Siregar; Detania Sukarja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.478 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.51

Abstract

Perjanjian penetapan harga merupakan suatu perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelau usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan mengenai perjanjian penetapan harga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian tesis ini ditujukan untuk menganalisa ketentuan penetapan harga serta pembuktian pelanggaran penetapan harga oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, penerapan hukum dalam putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019, serta menganalisa gugatan class action dalam penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan No. 15/KPPU-I/2019 dinilai telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011, yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya pelanggaran dalam perjanjian penetapan harga tersebut. Putusan Majelis Komisi telah dihasilkan melalui adanya pembuktian bukti tidak langsung berdasarkan pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 yaitu bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Putusan Majelis Komisi didasarkan pada kondisi persaingan usaha industri penerbangan dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sehingga memunculkan adanya pertimbangan ekonomi.
Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD M. Harris Sofian Hasibuan; Syafruddin Kalo; Hasyim Purba; Mahmud Mulyadi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 1 - May 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.523 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i1.52

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Perbankan berdasarkan asas lex specialist sistematis, dan mengkaji keterkaitan keuangan negara didalam suatu kegiatan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Setelah itu, akan di analisis pula pertimbangan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kejahatan manipulasi data agunan dalam pengajuan kredit pada Bank BUMD berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Temuan menyatakan bahwa kedudukan UU Perbankan lebih didahulukan penerapannya daripada UUPTPK karena adanya asas Lex Specialist Systematis pada Pasal 14 UUPTPK yang menjadi suatu batasan dalam menerapkan UUPTPK sebagai pemidanaan. Keuangan BUMN/D perbankan berbadan hukum persero bukan lagi bagian dari Keuangan Negara. Keuangan Negara/Daerah sebagai modal pada BUMN/D adalah Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah yang dialihkan kepemilikan kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan sebagai modal pada BUMN/D karena harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Negara/Daerah. Meskipun terdakwa adalah orang melakukan perbuatan secara sengaja, namun peneliti tidak sependapat terhadap putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa, karena perbuatan terdakwa terjadi dalam ruang lingkup Perbankan sehingga perbuatan terdakwa hanya merugikan keuangan Bank bukan keuangan Negara, serta tidak sesuai dengan asas Lex Specialist Systematis yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Irianto Irianto; Syafruddin Kalo; Muhammad Hamdan; Mohammad Ekaputra
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.19 KB) | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.53

Abstract

Pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara sudah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI No : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang penyelesaian barang rampasan. Namun kenyataannya dalam praktik dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri No. 06/Pid.Sus/2016/PN-MDN proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara banyak menemui hambatan atau kendala, sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk Negara tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan membahas tentang kendala dan upaya apa yang dilakukan kejaksaan tinggi sumatera utara dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat dua kendala yaitu kendala yuridis dan non yuridis, namun berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-87/C/U.1/02/2017 kejaksaan tetap mengotimalkan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.
Pengaruh Manajemen Laba dan Related Party Transaction Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Inggrid Lidya Panjaitan; Iskandar Muda; Chandra Situmeang
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan related party transaction terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran dewan komisaris independen, kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh manajemen laba dan related party transaction terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, penelitian dilakukan pada tahun 2010-2020. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan bantuan software STATA. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan related party transaction terbukti memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun hasil lainnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terbukti mampu memperlemah pengaruh manajemen laba dan related party transaction terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara Arie Nurwanto; Faisal Akbar Nasution; Mirza Nasution; Agusmidah Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.55

Abstract

Penyusunan peraturan tentang Keistimewaan Yogyakarta salah satunya yang memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang, bahkan mencapai kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Hal ini diyakini syarat dengan nuansa politis mengingat kedudukan yogyakarta sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Polemik dan konflik mengenai keistimewaan Yogyakarta mulai memanas dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan sistem monarki di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan nilai demokrasi. Menurutnya Presiden melihat aspek demokrasi, monarki, dan konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Perlu dipertimbangkan secara keseluruhan di dalam rumusan undang-undang baru ini yaitu RUU Keistimewaan Yogyakarta, bersamaan dengan itu disusunlah RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan berbagai versi sampai akhirnya RUU Keistimewaan Yogyakarta versi Pemerintah Pusat yang secara resmi diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI dan ditindak lanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Yogyakarta yang telah disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 2 Januari 2011 maupun pertemuan-pertemuan atau rapat kerja yang lain, sampai akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2012 RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Page 1 of 12 | Total Record : 118