Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jurnal Hukum Rechten memublikasikan artikel hasil penelitian atau pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Penelaahan dinamika dan perubahan sosial dari sudut ilmu hukum tersebut dapat dilakukan secara normatif (ilmu hukum normatif), filosofis (filsafat hukum), maupun empiris (sosio-legal). Di antara subyek bidang ilmu hukum yang bisa dipilih adalah hukum ekonomi, hukum dan teknologi, hukum sumber daya alam, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum islam, dan hukum internasional. Jurnal Hukum Rechten juga memublikasikan artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum, yang dimaksudkan untuk lebih mengenali dan mengungkap (kembali) tokoh dan pemikirannya yang berpengaruh baik secara akademis maupun praktis dalam menjaga dan merawat tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil.
Articles
70 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI PERLINDUNGAN HAM TINGKAT REGIONAL ASEAN ]]>
<![CDATA[NUCHRAHA ALHUDA HASNDA]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i3.105
<![CDATA[Organisasi tingkat Regional menjadi intrumen yang paling efektif dalam menyelenggarakan perlindungan HAM. Alasan tidak lain adalah kedekatan geografis, kebiasaan, kultural dan budaya. Sebagaimana diketahui dari pengalaman sejarah bahwa pelanggaran HAM kerap terjadi dikarenakan pemerintahan yang menyimpang, otoriter atau abuse power dari seorang pimpinan dalam menerapkan kebijakan ke pmasyarakatnya. Dukungan dari organisasi regional diharapkan mampu untuk mengawasi, mengingatkan mencegah dan memberikan perlindungan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang dilakukan pemerintah atau ketidak mampuan pemerintah dalam negri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. ASEAN menyadari arti penting dari perlindungan HAM tersebut dan merealisasikannya dengan melengkapi instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap HAM di negara anggotanya. Terbentuknya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR dan di deklarasikannya ASEAN Declaration Human Rights sebagai bentuk komitmen ASEAN dalam mendukung perlindungan HAM Global.Pada prakteknya Pasca terbentuknya instrumen tersebut di tingkat negara anggota masih terjadi tindkan yang menciderai HAM yang dilakukan pemerintahan maupun non pemerintahan, sehingga masyarakat Internasional, akademisi dan kelompok pemerhati HAM mengkritisi kemampuan dari organisasi tersebut. Penelitian merupan penelitian Doktrinal atau normatif dengan pendekatan statuta, konseptual, dan historis dalam menjawab rumusan masalah terkait Bagaimana Implementasi perlindungan HAM oleh organisasi regional ASEAN ! dan Apakah Tantangan dan peluang ASEAN dalam melaksanakan amanat ADHR]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGELOLAAN SDA OLEH PEMERINTAH DAERAH PASCA OMNIBUS LAW ]]>
<![CDATA[rulli putra ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i3.106
<![CDATA[Undang-Undang Cipta Kerja yang berkonsepkan Omnibus telah disahkan pada tahun 2020 memiliki nafas memajukan iklim perekonomian Indonesia. Kehadiran Undang-undang ini ternyata juga bersentuhan dengan kewenangan yang semulanya di miliki oleh pemerintahan daerah. Konsep otonomi daerah yang diamantakan pada UUD tahun 1945 Pasal 18 telah sedikit banyaknya terkikis. Diantaranya pengelolaan Tataruang, Lingkungan Hidup dan ketenaga lisrikan. Hadirnya Undang-undang ini telah mereduksi defenisi dari kewenangan desentralisasi otonomi daerah. Adapun rumusan masalah peneltian ini adalah (1) Bagaimana peluang dan tantanga konsep otomi daerah pasca Undang-undang Cipta Kerja! (2) Bagaimana Undang-undang Cipta Kerja mengakomodir kepentingan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya alam!. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan penelitian normatif atau doktrinal. Adapun untuk mendukung penelitian normatif tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu Dalam mendukung peneltian ini penulis dengan menggunakan pendekatan yaitu perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) dan pendekatan teoritis (theorie aproach).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KONFLIK HUKUM ADOPSI ANAK ANTAR NEGARA ]]>
<![CDATA[nirmala syakila]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v4i2.107
<![CDATA[Permasalahan pengangkatan anak dalam waktu yang terakhir ini banyak di perbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah. Khussunya yang mengangkat anak tersebut adalah WNA. Permasalahan tersebut telah berada dalam bidang hukum perdata internasional. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia secara internasional di Indonesia;kedua,bagaimanakah peran hukum perdata internasional terhadap adopsi anak antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Perdata Internasional terhadap adopsi anak antar negara terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum macam yaitu perlindungan secara preventif dan represi dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal yang ada diharapkan dapat digunakan bukan hanya untuk melindungi, melainkan melaksanakan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing agar tidak terjadi permasalahan.]]>
<![CDATA[Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan ]]>
<![CDATA[Endah Pertiwi]]>;
<![CDATA[Ai Pitri Nurpadilah]]>;
<![CDATA[Dodik Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v1i2.36
<![CDATA[Dalam Undang-undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas- asas Hukum Perdata Internasional. Pada umumnya perkawinan merupakan proses menyatukan dua individu yang berbeda menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membina rumah tangga dan juga mempererat persaudaraan antar keluarga adapun pengertian perkawinan campuran yaitu menurut Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan. Akibat perkawinan campuran dapat berdampak terhadap status anak serta harta perkawinan karena di setiap negara mempunyai kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing- masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku setelah dilakukannya perkawinan campuran, mengetahui status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran serta kedudukan harta yang diperoleh dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Ketentuannya menganut prinsip nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB (Algemeene Bepalingen) untuk status personal warganya dan berlaku juga bagi WNA yang berada di Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk syarat materil dan formil. 2) Status anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka harus menentukan pilihannya dan harus disampaikan paling lambat tiga tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 3) Kedudukan harta dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hukum yang dalam pembagian harta bersama akibat dari perkawinan campuran yaitu kedua suami istri diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan namun jika mereka tidak membuat perjanjian perkawinan maka akan berlaku hukum intern dari negara tempat mereka menetapkan kediaman sehari-hari yang pertama setelah perkawinan.]]>
<![CDATA[TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ramadhan]]>;
<![CDATA[dwi oktafia ariyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v5i1.114
<![CDATA[The problem in this research is regarding the policy formulation of the goals and guidelines for punishment in Indonesia as well as the objectives and guidelines for punishment in the context of reforming Indonesian criminal law in the future. The method in this study uses a normative juridical research type that is focused on examining the rules or norms in positive law. The policy on the formulation of the purpose of punishment needs to be studied to see what the goals and achievements are to be expected from a reform process in criminal law in this case related to the reorientation of the purpose of punishment. Knowing the aims and achievements of the purpose of sentencing will show the state's paradigm for the protection and guarantee of justice and the protection of human rights for its citizens as stated in its preamble. However, the purpose of punishment in the RKUHP needs to be reviewed to see how far the basis for the purpose of punishment and the forms of sanctions have been determined, because the determination of sanctions in the legislation is very important and strategic to achieve the objectives of the criminal law policy (penal policy).]]>
<![CDATA[Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil yang Ada di Indonesia ]]>
<![CDATA[Endah Pertiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v5i2.115
<![CDATA[Secara teknis Reklamasi memiliki sifat yang memperbaharui kawasan perairan dan laut. Aktifitas ini secara ekologis dapat mengancam sifat naturalis biota di dalamnya yang mengganggu sifat fisik, aktivitas dan interaksi organisme lingkungan fisik kawasan laut. Hadirnya kawasan baru berupa daratan dari hasil reklamasi tersebut yang dapat menimbulkan konflik antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan publik. Bentuk konflik tersebut diantaranya terkait status hukum tanah hasil reklamasi pantai di indonesia. Secra administratif tanah hasil reklamasi dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya distrubusikan kempublik baik mitu masyarakat, korporasi atau badan pemerintah untuk selanjutnya diberikan hak guna bangunan dan hak milik. Dalam kebijakan reklamasi masyarakat memiliki posisi tawar yang lemah dan rentan diabaikannya hak-haknya, diantaranya adalah kurangnya partisipasi publik yang melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, tidak sepadannya biaya ganti yang diberikan untuk dilakukannya relokasi pemukiman. dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat karena rusaknya biota laut dari kegiatan reklamasi. Dari latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana status hak tanah masyarakat pesisir dalam kaitannya dengan kebijakan restorasi pesisir dan laut? Dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik hak terhadap hak guna lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai? Dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena bertujuan untuk untuk mendeskriptifkan fenomena reklamasi yang bersinggungan dengan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum. Adapun sifat dari penelitian ini adalah preskriptif sehingga dapat dihadirkan sebuah solusi dari permasalah ini yang bermanfaat bagi praktisi dan akademisi. Adapun bahan hukum penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif analisis, dengan penalaran silogisme deduktif.]]>
<![CDATA[U The Urgensi URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[nela mardiana parihin]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v5i1.108
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi yang pesat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi urgensi bagi keberadaan aturan perlindungan data pribadi di dunia digital. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi yang dilindungi dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain dalam pesatnya teknologi digital serta sudut pandang manusia dalam mengaplikasikan perkembangan teknologi digital ini menimbulkan banyak permasalahan yang sering muncul terkait dengan perlindungan data pribadi. Permasalahan ini muncul karena banyaknya celah pada situs-situs perusahaan ataupun instansi pemerintah yang memudahkan seorang peretas atau hacker untuk membobol data pribadi masyarakat. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam lembaga swasta maupun pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Inonesia. Namun implementasinya masih jauh dari kata sempurna untuk memberikan perlindungan data pribadi. Maka dari itu, penelitian ini menganalisis tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Tuntutan di era teknologi meningkatkan kejahatan terkait kebocoran data pribadi yang digunakan untuk kepentingan komersil individu atau kelompok tertentu. Hal ini perlu diperhatikan karena sangat merugikan dan melanggar privasi masyarakat. Penggunaan data pribadi harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat. Dalam praktiknya, ketiadaan Undang-Undang perlindungan data pribadi di Indonesia menyebabkan banyaknya kasus pembobolan data.]]>
<![CDATA[K, untuk Kontroversi KONTROVERSI KONSEP OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Nabila Meilana Kristianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v5i1.111
<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah membuat seluruh dunia menjadi keadaan paling terpuruk dalam setiap sektor kehidupan, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang digoyangkan akibat pandemi COVID-19 adalah sektor perekonomian. Tindakan percobaan penanganan COVID-19 telah menyebabkan ketidakstabilan sektor keuangan yang berpengaruh terhadap penurunan aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah untuk mengesahkan konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan harapan dapat menjadi penyelamat bagi perekonomian Negara Indonesia yang mulai jatuh dan merosot akibat pandemi. Akan tetapi, kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dan literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengulas lebih dalam mengenai kontroversi penetapan kebijakan konsep Omnibus Law pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, kebijakan ini dianggap dapat menyelamatkan permasalahan ekonomi Indonesia yang mulai tumbang. Di sisi lain, masyarakat berpandangan bahwa kebijakan ini justru akan semakin menyengsarakan mereka.]]>
<![CDATA[Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial ]]>
<![CDATA[Salman Alfarisi]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaiful Hakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v1i2.37
<![CDATA[Hukum berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap aturan hukum. Penyebab hukum tidak berjalan dengan baik dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada dibentuk berasal dari kehendak kaum elit (penguasa), sedangkan masyarakat adalah obyek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa kegunaan perspektif sosiologi dalam menganalisa permasalahan hukum (sosiologi hukum) yaitu antara lain: sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan - kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaakeadaan sosial tertentu, dan sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aziz Fahri Nasution]]>;
<![CDATA[Prawira Aziz Nasution]]>;
<![CDATA[Tomi Mandala Putra Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 2 (2019): Edition for August 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52005/rechten.v1i2.42
<![CDATA[Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Untuk menjalankan suatu negara pasti ada sebuah system yang harus mengatur negara tersebut, di negara Indonesia system yang di anut adalah system pemerintahan presidensial. Namuun, terkadang system pemerintahan ini memiliki sebuah kekurangan salah satunya masa jabatan presiden yang di batasi sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian.]]>
