cover
Contact Name
ilham
Contact Email
iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id
Phone
+6285399018081
Journal Mail Official
jurnal.pabean@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kapasa Raya No. 23
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN
Published by Politeknik Bosowa
ISSN : 26855356     EISSN : 2775233X     DOI : -
Jurnal PABEAN dikelola oleh Prodi Perpajakan Politeknik Bosowa yang terbit 2 kali setahun, pada bulan Januari dan Juli. Jurnal PABEAN memuat artikel dibidang Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen.
Articles 74 Documents
Tinjauan atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros Umi Irianti; Imron Burhan; Veronika Sari Den Ka
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Pabean Volume 3 No 1, Januari 2021
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.718 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan pajak air tanah CV Agung Mas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala sub bidang pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (BPKPD) dan kepada pemilik CV Agung Mas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 20 persen dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah. Prosedur penetapan  pajak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan Surat pemberitahuan pajak daerah atau laporan wajib pajak. Prosedur pemungutan dilakukan dengan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada kolektor pajak atau disampaikan langsung kepada wajib pajak untuk ditagihkan, setelah dilakukan pembayaran akan dilakukan verifikasi oleh bendahara penerimaan dengan membuat tanda bukti pembayaran dan surat tanda setor.
ANALISIS PERUBAHAN TARIF UMKM TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WP DAN PENERIMAAN PPh PADA KPP PRATAMA MAROS Rhenni Pratiwi; Nurul Afifah; Mahardian Hersanti Paramita
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Pabean Volume 3 No 2, Juli 2021
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.934 KB)

Abstract

Pemerintah menetapkan PP No 23 tahun 2018, tentang pengenaan pajak UMKM pada tanggal 1 Juli 2018. Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil, menengah, pemerintah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan 0,5 persen dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM setelah perubahan tarif juga untuk menjelaskan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan UMKM setelah perubahan tarif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik analisis data adalah analisis statistik deskriptif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang berdasarkan PP No. 23 tahun 2018  berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak UMKM yang dimana setiap bulannya mengalami peningkatan sedangkan penerimaan pajak bersifat fluktuatif yang berarti bahwa setiap bulannya mengalami peningkatan atau penurunan.
PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KINERJA ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA Marwati Sadik; Sri Nirmala Sari; Ilham Ilham
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Pabean Volume 3 No 2, Juli 2021
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.722 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara dan untuk mengetahui pengaruh kinerja account representative terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan kuisioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah teknologi informasi dan kinerja account representative berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin baik tingkat kualitas pelayanan baik dari teknologi informasi maupun kinerja account represenatative, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara akan semakin meningkat.
ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TANA TORAJA DI MASA PANDEMI COVID-19 Kezia Nurtia Bannelimbong; Sri Nirmala Sari; Veronika Sari Den Ka
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Pabean Volume 4 No 1, Januari 2022
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.711 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas masing-masing pajak daerah di kabupaten tana toraja di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten tana toraja dan target pajak daerah kabupaten tana toraja. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan peraturan daerah kabupaten tana toraja nomor 4 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah kabupaten tana toraja pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan dan kenaikan persentase efektivitas dari tahun 2019, pajak yang mengalami penurunan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan pajak yang mengalami kenaikan seperti pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan
Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya Resky Amelia; Imron Burhan; Mahardian Hersanti Paramita
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Pabean Volume 2 No 2, Juli 2020
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.455 KB)

Abstract

Construction services have a major role in activities in the economic, social and cultural fields in the achievement of various supporting facilities for national development. With a very important role and quite a different nature, the government regulates itself regarding the treatment of PPh on this construction service. This research was conducted at CV. Lambatorang Abadi Jaya, which is a construction service provider, with the aim of knowing the deduction, deposit and reporting of PPh article 23 on construction services between CV. Lambatorang Abadi Jaya with tax regulations related to the application of PPh article 23 on construction services. Data collection techniques using interview and documentation techniques. Data analysis techniques using comparative data analysis techniques. In this study, the authors also conducted interviews at the Maros Primary Tax Office (KPP) to get further explanation regarding the application of PPh article 23 on construction services. The results of this study indicate that, the cuts made by CV. Lambatorang Abadi Jaya is in accordance with applicable regulations, for deposits made by CV. LambatorangAbadi Jaya is still said to be not on time according to the stipulated regulations, and for the reporting itself, it is done correctly and on time in accordance with the applicable regulations.Keyword :Income tax 23, constructions service
INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI DETERMINAN DALAM MENSTIMULUS BUSINESS PERFORMANCE (STUDI KASUS PADA PT. MAKASSAR MEGA PUTRA PRIMA) Regina Afrianita
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Pabean Volume 3 No 1, Januari 2021
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.107 KB)

Abstract

This research is aimed to analyze intellectual capital as a determinant in stimulate the business performance of PT. Makassar Mega Putra Prima. The data used in this research is data obtained from the result of key interviews using qualitative descriptive analysis.The results of this study show that PT. Makassar Mega Putra Prima manages its intellectual capital well. The company considers intellectual capital to be a very valuable intangible asset. This can be seen from the management carried out by PT. Makassar Mega Putra Prima towards human capital, structural capital, and customer capital in supporting the company's business performance.
ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR Yuni Puji Lestari T.P; Nurul Afifah; Veronika Sari Den Ka
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Pabean Volume 4 No 1, Januari 2022
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.144 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar. Teknik analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar melalui pengenaan tarif retribusi persampahan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun masih ada beberapa kecamatan yang tidak memberlakukan sanksi pada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar mengalami kenaikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena ketepatan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan melalui kolektor kepada wajib retribusi. Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi. Penyetoran retribusi dan target masih proposional terhadap jumlah wajib retribusi. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar yang mengalami penurunan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi.
DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI SULAWESI BAGIAN SELATAN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI SULBAGSEL) Besse Jahratunnisa; Nurul Afifah; Mahardian Hersanti Paramita
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Pabean Volume 2 No 2, Juli 2020
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.37 KB)

Abstract

Customs and Excise is a government agency that serves the public in the field of customs and excise. the purpose of this study is to determine the Impact of the Implementation of Excise Tariff Policy for Containing Ethyl Alcohol in Southern Sulawesi. The research method used is qualitative descriptive analysis of data by describing or describing data that has been collected as it is. The results of the study were the decrease in MMEA excise tax receipts due to the decrease in MMEA excise band orders. From 2017 to 2019 it always experiences fluctuations as a result of the existence of local government regulations regarding restrictions on the sale of alcoholic beverages, Sulbagsel Customs and Excise Regional Office always conducts socialization and guidance if there is a new policy from the government. This is strived to optimize services for service users.. Keyword: Customs and Excise, Ethyl Alcohol, MMEA.   
PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULBAGSEL DALAM MENGAWASI PENYELUNDUPAN NARKOBA Israyuddin Sa’beng; Ilham Ilham; Mahardian Hersanti Paramita
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Pabean Volume 3 No 1, Januari 2021
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.131 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba (2) prosedur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel sebagai lembaga kepabeanan dalam mengawasi penyelundupan narkoba (3) hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel dalam mengatasi penyelundupan  narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel memiliki peran yang vital dalam mengawasi pabean Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan dari kasus penyelundupan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, DJBC Sulbagsel melalui bidang Penindakan dan Penyidikan memberikan tugas tersebut terhadap seksi Narkotika dan Barang Larangan untuk mengawasi, melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan, dan menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dalam menjalankan tugasnya tersebut DJBC Sulbagsel menjalin kerjasama dengan instansi lain seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). (2) DJBC Sulbagsel dalam mengawasi dan mencegah terjadinya penyelundupan narkoba melaksanakan beberapa kegiatan penindakan antara lain: Penelitian Pra-Penindakan, Penentuan Skema Penindakan dan Operasi Penindakan. (3) Dalam menjalankan tugasnya DJBC juga memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya personil untuk merealisasikan setiap tugas,agar menjadi lebih maksimal, adanya Aparat Penegak Hukum yang bermain curang, dan apabila Lokasi penyelidikan serta penindakan memasuki Daerah Rawan atau daerah yang masyarakatnya juga ikut mendukung kegiatan penyelundupan narkoba.
TINJAUAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN PT HIDAYAT BINTANG PROPERTY Sucianti Sucianti; Imron Burhan; Ilham Ilham
JURNAL PABEAN : PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Pabean Volume 3 No 2, Juli 2021
Publisher : Politeknik Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.758 KB)

Abstract

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara dan penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam satu tahun pajak. PT Hidayat Bintang Property merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan perumahan serta pemasaran, sebagai pemilik berupa tanah dan bangunan wajib menyetor dan melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, PT Hidayat Bintang Property menggunakan tarif sebesar satu persen, Penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanggal 10 bulan berikutnya dan Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanggal 20 bulan berikutnya.