cover
Contact Name
Muhammad Bin Abubakar
Contact Email
mabubakar@unimal.ac.id
Phone
+6285260948487
Journal Mail Official
jtp@unimal.ac.id
Editorial Address
Program Magister Administrasi Publik Gedung Pasca Sarjana Program Magister Administrasi Publik Jalan T. Chik Di Tiro No. 26 Lancang Garam Lhokseumawe Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Transparansi Publik (JTP)
ISSN : -     EISSN : 28091310     DOI : https://doi.org/10.29103/jtp.v2i1.7715
Journal Public Transparency is an open access journal, published by the Post-Graduate Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Science, University of Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia. It is openly inviting all Academicians, Students and Researchers to publish and share their original works, research, conference report and book review in the field of Public Administration, Public Policy, Urban development and Public Service to world. JTP is evolving to play paramount role in disseminating knowledge to the people along side by side other journals, especially in Indonesia and South East Asia Region in general
Articles 23 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN FASILITAS PARIWISATA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG Rabiatul Adawiyah; Nazaruddin Nazaruddin; Rasyidin Rasyidin
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7718

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang serta menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan fasilitas objek wisata Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan dipusatkan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti memilih lokasi Aceh Tamiang karena di Aceh Tamiang memiliki keunikan dibidang pariwisatanya yang tidak dimiliki di daerah lain. Namun sangat disayangkan masih banyak objek wisata yang belum optimal dalam mengembangkan fasilitas pariwisatanya, sehingga banyak wisatawan yang enggan kembali ke tempat wisata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang belum optimal. Dapat dilihat dari variabel sumber daya yang masih terbatas, baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusianya. Dari segi sikap pelaksana (Disposisi) juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan pengembangan fasilitas pariwisata di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam variabel komunikasi sudah berjalan baik antar dinas pariwisata dan dengan masyarakat, namun koordinasi dengan dinas lain masih belum berjalan optimalkarenabelumadasinkronisasi program antarinstansi. Bila dilihat dari variabel struktur birokrasinya sudah baik karena sudah terdapat SOP dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LHOKSEUMAWE Ana Zahara; Nirzalin Nirzalin; Muhammad Bin Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5727

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pertimbangan dipilihnya Lokasi penelitian di Kota Lhokseumawe karena adanya fenomena bahwa saat ini volume sampah yang timbul di Kota Lhokseumawe setiap harinya terus meningkat.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe belum maksimal apabila dilihat pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, yang didasarkan pada model Implementasi menurut George Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe masih perlu adanya pembenahan karena masih dilakukan dengan sistem konvensional yaitu kumpul, angkut dan buang. Selain itu faktor pengahambat Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumaweantara lain perlu sosialisasi dan pelatihan tentang tata cara pengelolaan sampah kepada masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup baik armada pengangkut sampah maupun mesin pengelolah sampah yang tidak bisa difungsikan, belum adanya SOP mengenai kegiatan petugas lapangan pengelolah sampah, kurangnya perhatian pemeritah terhadap kesejahteraan petugas lapangan dan aspek eksternal kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pengelolaan sampah.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BENER MERIAH PADA TAHUN 2020 Ziaulhak Umar; Suadi Suadi; Rasyidin Rasyidin
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5733

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan penyediaan barang/jasa secara elektronik melalui e-procurement di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang masih mengalami permasalahan dalam penerapan e-procurement. Adapun permasalahan yang terjadi antara lain keterlambatan penyampaian informasi lelang yang mau di tenderkan, transparansi penyelenggaraan lelang dan penerimaan tender, serta adanya pengunduran pengumuman pemenang tender dari lelang barang dan jasa yang diselenggarakan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan e-procurement Perspektif teoritik menggunakan teori implementasi kebijakan dan implementasi pengadaan barang dan jasa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement belum maksimal dilaksanakan di UKPBJ Kabupaten Bener Meriah disebabkan oleh permasalahan komunikasi dan transparansi. Informasi yang tidak disajikan secara realtime memunculkan indikasi kurangnya keterbukaan informasi kepada publik yang berpengaruh pula pada transparansi pengadaan barang/jasa. Kapabilitas pelaksana juga masih belum maksimal disebabkan hanya 2 orang staf definitif di UKPBJ sedangkan yang lain merupakan staf yang diperbantukan dari SKPK lain dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. Interaksi antara UKPBJ dan pelaku usaha dilakukan secara terbatas dalam rangka mewujudkan tujuan penggunaan e-procurement. Nilai distribusi dan orientasi putusan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tentang penyediaan barang/jasa Pemerintah dan Standar Dokumen Pelayanan (SDP).
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG LOKASI PETERNAKAN (PERUWEREN) UBER-UBER DAN BLANG PAKU KABUPATEN BENER MERIAH Cut Susi Arita; M. Nazaruddin; Muhammad Bin Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7719

Abstract

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menetapkan kawasan peternakaan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah melalui Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari pembentukan kawasan peternakan tersebut untuk melestarikan fungsi strategis peternakaan tradisional yang sudah dilakukan masyarakat adat setempat, tetapi implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 serta faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi atau kepustakaan. Hingga kini, upaya pengembangan sapi potong dan kerbau belum mampu memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Bener Meriah. Hal ini ditandai dengan tidak adanya peningkatan jumlah populasi dalam kawasan peternakan Uber-uber dan Blang paku Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan masih banyaknya sikap mental yang menjadi tradisi peternak dalam masyarakat yang hanya ingin memiliki bantuan ternak yang diberikan Pemda setempat tanpa rasa ingin mengembangkan dan memberdayakan bantuan tersebut dalam mengoptimalkan kawasan peternakan. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang peternakan seperti Medik Veteriner yaitu dokter hewan, dan Paramedik yaitu sarjana peternakan, juga menjadi faktor penghambatnya implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011, sehingga tidak terkontrolnya manajemen peternakan dalam kawasan tersebut. Peneliti melakukan penelitian untuk menemukan bagaimana mengoptimalkan kawasan peternakan tersebut sehingga implementasi Qanun Nomor 05 Tahun 2011 Tentang lokasi Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang paku Kabupaten Bener Meriah bisa berjalan dengan semestinya
Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Selaku Wali Putra; Muhammad Abubakar; Rusydi Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5728

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas program bantuan Presiden produktif usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bener Meriah dimana ditemukan fenomena yaitu belum efektif dan tepat sasarannya pelaksanaan program BPUM pada tahun 2020.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi program BPUM dan hambatan dalam implementasinya. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi program menurut Kertonogoro dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah diberikan 7.160 BPUM kepada pemilik UMKM di Bener Meriah, dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp 17.184.000.000,-. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi informasi menggunakan surat edaran dan media massa radio. Sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi permasalahan paling siginifikan dalam menjadikan implementasi BPUM belum efektif karena Dinas Koperasi dan UKM hanya memiliki 3 orang staf yang bertugas menginput 11.053 data calon penerima UMKM dan keterbatasan anggaran dinas menjadikan tidak adanya penambahan pegawai operator. Dinas Koperasi dan UKM sudah komit untuk menerapkan program BPUM namun ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dinas yang melakukan indikasi percaloan dalam masa pengumpulan data calon penerima BPUM dengan menawarkan janji-janji dan berharap imbalan. Struktur birokrasi tanpa sengaja dipersempit karena keterkaitannya dengan terbatasnya SDM dan sumber daya finansial dan hanya membatasi pelaksanaan dilakukan oleh 3 orang staf bagian UKM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) SECARA MERATA KEPADA MASYARAKAT Amran Amran
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7715

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat. Lokasi penelitian adalah di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif analisis dengan maksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau obyek yang bersifat faktual dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada masyarakat di Gampong Meudang Ara Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara  tak berstruktur dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilaksanakan sepanjang proses penelitian melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa implemetasi kebijakan penyaluran BLT secara merata kepada masyarakat didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah desa antara masyarakat, kepala desa (Keuchik), sekretaris desa dan tokoh masyarakat (Tuha Peut dan Tuha Lapa). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan petunjuk penyaluran dan pencairan dana BLT. Masyarakat miskin Gampong Meudang Ara tidak setuju BLT dibagi secara merata kepada seluruh warga desa, implementasi kebijakan pembagian BLT yang dilakukan di Gampong Meudang Ara merupakan wujud pelanggaran terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005. Implementasi kebijakan pembagian dana BLT di Gampong Meudang Ara telah menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan masyarakat yang tidak berhak menerima dana BLT serta antara masyarakat yang berhak menerima dana BLT dengan pemimpin desa (tokoh masyarakat).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU BAGUK KECAMATAN PULAU BANYAK Syukri Syukri; Herman Fithra; M. Akmal
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7720

Abstract

Pantai Pulau Baguk merupakan salah satu destinasi bahari yang cukup tua  di Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan salah satu unggulan yang arus di kelola dengan baik. Akan tetapi masih banyak permasalahan yang arus di selesaikan oleh Pemerintah Daerah seperti kuranganya faasilitas yang bisa membuat para wisatawan lokal dan wisatawan asing kurang menikmati suasanya disaat berada dilokasi pantai. Dari penelilitian ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemda Kabupaten Aceh Singkil dalam pengembangan fasillitas objek wisata di Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan observasi, wawncara dan dekomentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pantai Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak pariwisata di Pantai Pulau Baguk kekurang dana untuk melakukan pengembangan pariwisata dan juga sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan pengembangan pariwisata kemudian pihak dari pemerintah setempat kurang merespon keluhan dan masukan yang diberikan oleh dari pihak pengurus pariwisata di Pantai Pulau Baguk. Oleh karena itu pengembangan yang dilakukan oleh dari Pantai Pulau Baguk hanya memanfaatkan Dana Desa sebagai proses pengembangan pariwisata di Pantai Pulau Baguk Kecamaan Pulau Banyak. Untuk menjadikan wisata Pulau Baguk sebagai wisata yang maju dan terfavorit bagi para pengunjung baik itu pengunjung lokal maupun pengunjung luar pemerintah setempat harus mendukung penuh dan memberikan masukkan serta dana atau anggaran ke Pantai Pulau Baguk supaya proses pengembangannya lebih cepat dan baik serta fasilitas dan sarana prasana di panti itu akan lebih baik dan lebih manarik sehingga membuat para pengunjung lebih nyaaman dan tenang di saat melakukan liburan ke Pantai Pulau Baguk  kemudian Pantai Pulau Baguk lebih indan dan lebih mempersona.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 PADA PELAYANAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH Surahman Surahman; M. Akmal M. Akmal; M. Nazaruddin M. Nazaruddin
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5729

Abstract

Penelitian ini merujuk pada azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan wajib menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan diantaranya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektivitas. Penelitian ini membatasi pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah dengan mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip good governance pada pelayanan pembuatan AJB tanah beserta hambata internal dan eksternalnya.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive.Data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gajah Putih khususnya pada pelayanan pembuatan AJB tanah belum berjalan sesuai dengan prinsip good governance dengan azas efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh Camat yang baru terpilih di tahun 2020 belum memiliki izin PPAT Sementara, Tidak tersedianya printer khusus untuk mencetak AJB tanah, dan Kecamatan Gajah Putih tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pembuatan AJB tanah sehingga menimbulkan indikasi pungutan liar karena tidak jelasnya biaya yang timbul atas transaksi akta dan membuat penyelesaian AJB tanah tidak tepat waktu karena tidak ada penyebutan batas hari maksimal pengerjaan AJB tanah tersebut. Hambatan internal disebabkan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan SOP yang belum tersedia, sedangkan hambatan eksternal antara lain waktu pengukuran tanah mengalami hambatan karena lokasi pengukuran tanah sangat jauh, dan cenderung berada pada lokasi yang curam, sehingga menghabiskan waktu para aparatur kampung yang melakukan pengukuran tanah, Reje tidak berada di Kampung dan indikasi merubah ukuran tanah untuk menurunkan biaya yang timbul dari harga transaksi tanah pada pembuatan AJB tanah.
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Aini Jannah; M. Nazaruddin; Dahlan A. Rahman
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Transparansi Publik (JTP) - May 2022
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v2i1.7716

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Akan tetapi impelementasi kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga dalam penelitian ini akan melihat apa sajakah faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bener Meriah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah sumber daya manusia yang belum memadai jumlahnya, sumber daya finansial yang sangat kurang, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan yang baik. Hal lain yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah tradisi masyarakat yang memiliki stigma bahwa melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pencemaran nama baik terhadap sebuah desa itu sendiri sehingga kekerasan ini kerap ditutupi oleh aparatur kampungn tersebut. Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya, komunikasi yang baik antar pengada pelayanan baik pelayanan kesehatan, bantuan hukum, hingga kasus selesai. Dan sosialisai kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif.
PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Muhammad Syoufi Lubis; M. Nazaruddin M. Nazaruddin; Rusydi Abubakar
Jurnal Transparansi Publik (JTP) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Transparansi Publik November 2021
Publisher : Program Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jtp.v1i1.5731

Abstract

This research examines the role Financial Management Agency, Revenue in Increasing Non-Metal Mineral and Rock Tax Revenue, it is known that in 2016-2020 there was a significant decrease in the realization of tax revenues (in 2016 the realization was Rp. 1.887.075.092,- until 2020 the realization only reached  Rp. 305.450.406,-). This decrease was due to a change in the collection system used in collecting taxes on non-metallic minerals and rocks in 2016-2020 from an official assessment system to a self assessment system. The theory used to analyze the problem is the implementation theory according to Edwards III with four main indicators including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method use a gualitative approach. Date collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that tax revenues for non-metallic minerals and rocks continued to decline in Bener Meriah Regency from 2016-2020, using the self assessment system as a system for collecting taxes on non-metallic minerals and rocks that were still not effectively implemented. What steps are taken to increase tax revenues for non-metallic minerals and rocks in Bener Meriah Regency are due to the lack of socialization of the regulations that have been set and coordination of information delivery among tiered officials. Resources that are lacking in carrying out supervision in the form of tax collectors for non-metallic minerals and rocks.Weak disposition with lack of seriousness in tax collection management. The bureaucratic structure with a lack of coordination is the cause of the lack of information and communication carried out by officials who collect taxes on non-metallic minerals and rocks at BPKPA, Bener Meriah Regency

Page 1 of 3 | Total Record : 23