Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa memuat artikel ilmiah yang berfokus pada bidang teknologi tepat guna dan kewirausahaan Community Services People Local Food Security Training Marketing Appropriate Technology Design Community Empowerment Social Access Cultural Exchange Student Community Services Education for Sustainable Development The results of community service activities are in the form of application and assistance to the community in various fields of science, including: Education, Law, Psychology, Agriculture, Management, Information Technology, Social Humanities, Culture, Appropriate Technology, and Other Fields of Science.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2022)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN INVESTASI BINARY OPTIOM BERKEDOK TRADING ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.299 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6723
<![CDATA[Pandemi COVID-19 telah menghancurkan roda perekonomiam, berbagai lapisan masyarakat terkena dampak dari pandemic ini, akibat dari pandemic ini roda perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Masyarakat Indonesia mulai mencari cara dalam mengelola keuangan dengan lebih baik agar dapat bertahan dalam situasi pandemi ini, salah satu caranya dengan berinvestasi. Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak influencer dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui Binary Option Trading. dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa Binary Option ilegal.]]>
<![CDATA[VAKSINASI COVID-19 MERUPAKAN HAK ATAUKAH KEWAJIBAN BAGI MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.439 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6725
<![CDATA[Coronavirus Disease 2019 atau disebut dengan Covid-19 pertama ditemukan di China dan menjalar di seluruh negara di dunia. Indonesia memasuki masa kritis Pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector. WHO telah menetapkan Status Kedaruratan bagi Negara yang telah terpapar Virus Corona ini, begitupun Indonesia. Salah satu pencegahan Virus Corona ini yaitu dengan pengurangan aktivitas diluar rumah serta berjaga jarak antar manusia. Oleh karena itu, mulai dikenal dengan kebijakan Work From Home atau WFH yang mewajibkan segala aktivitas kantor ataupun sekolah dilaksanakan di dalam Rumah atau disebut dengan Karantina. Selain itu, Pemerintah telah membentuk peraturan mengenai vaksinasi dengan tujuan untuk mengatasi meningkatnya pasien Covid. Penelitian ini bersifat normative yang mengkaji Peraturan Menteri Keehatan mengenai Kegiatan Vaksinasi dan mengenai Pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.848 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6726
<![CDATA[Perjanjian pinjam nama (nominee) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Perjanjian pinjam nama ini masuk ke dalam perjanjian khusus atau sering disebut perjanjian inominaat. Penelitian ini dilatarbelakangi dan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pengaturan perjanjian pinjam nama(nominee) sebagai bentuk perjanjian dalam pinjaman uang yang telah berkembang dan dilakukan masyarakat saat ini. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa tidak tersedianya aturan secara khusus untuk perjanjian pinjam nama yang diatur dalam undang-undang (KUHPerdata). Selama para pihak bisa menjalankan perjanjian dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang tentang sahnya perjanjian dan mengenai perjanjian pinjaman yang sudah diatur di dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut bisa dikatakan sah di mata hukum jika telah sesuai dengan syarat perjanjian dalam KUHPerdata]]>
<![CDATA[THE BINDING POWER OF GOVERMENT RULES LAWS AND RESTRICTION TO SOCIETY BASED ON CONSTITUTION ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.41 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6728
<![CDATA[The purpose of this research is to offer an update on the position of PPKM policies issued by the Indonesian government in a precise and binding manner. Using normative research with the aim of answering issues based on the scientific side. From this research, the researcher offers that our country adheres to a system where legal norms are tiered where a lower norm is sourced, applies, and is based on a higher norm in accordance with a hierarchical arrangement where lower regulations may not conflict with higher regulations. In the wake of the COVID-19 pandemic, the government must immediately adjust the PPKM policy with the hierarchical arrangement of laws and regulations. This is because a policy that does not have a legal instrument or forum that is not included in the category of statutory regulations has a bias binding power where this is because the PPKM policy is contained in a rule in the form of a policy regulation, not a statutory regulation.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PERPRES NO.113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.696 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6733
<![CDATA[Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari ‘sanksi’ dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan.]]>
<![CDATA[IMPACT OF MOVING THE NEW CAPITAL TO KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.816 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6734
<![CDATA[Jakarta has been the capital of the country (IKN) since the days before Indonesia's independence. The enactment of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta confirmed Jakarta to become the Capital city of Indonesia. The many dynamics over the years such as the issue of the capital will sink cause Jakarta to be considered no longer qualified to be a canyon capital. The emergence of the discourse on the transfer of the capital since the era of President Soekarno's administration until it was reaffirmed by the president Jokowi administration on August 26, 2019 that the Government said that it would move The State Capital from DKI Jakarta province to East Kalimantan Province. Evidenced by the issuance of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital which was passed by the House of Representatives (DPR) on January 18, 2022 and signed by President Joko Widodo on February 15, 2022. The policy to move IKN is motivated by the need for the development of new economic areas, reducing inequality between regions, and improving the welfare of the people. The author finds that the transfer of IKN has stronger strengths and opportunities than the weakness and threat side so that the transfer of IKN is expected to have an impact positive for the Indonesian economy.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.404 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6735
<![CDATA[Time by time was passed, human life has progressed. The transaction in the old sistem using barter, and now has changed to using money. The example one the money for transactions is bilyet giro. Bilyet giro is one of the paper for asking to move the money from sender's bank account to the receiver's bank account. The using of bilyet giro stil have some problem. Blank bilyet giro give some uncomfortable for the people, so we need to give the trust again from the people. Bilyet giro has a law relations by the maker, the receiver, ant the bank that have their account. In the law relations, they have something to do with the rights and obligations. Because of the debtor give the blank bilyet giro, that make some law is working to prove the problem. The law effect from debtor is to make debtor pay the debt to the creditor so they can get what must they have from the transaction with debtor. Bilyet giro maker will get the administrative penalty by the rules Bank Indonesia law number 8/29/Pbi/2006 about the national blacklist of the blank bilyet giro debtor that is the identity of bilyet giro maker will add to the blacklist and can't to use the bilyet giro, so they must to pay the penalty and the compensation just like what in the rule of civil law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PHK IPEKERJA SEPIHAK AKIBAT GUGATAN INDUSTRIAL YANG MASIH DALAM PROSES ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.884 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6751
<![CDATA[Perlindungan dan jaminan kepastian hukum Ketenagakerjaan mulai mendapatkan tempat setelah keluarnya Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana posisi Pekerja/buruh dan Pengusaha/Perusahaan mendapatkan posisi yang seimbang, Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seakan menjadi kontradiktif ketika putusan batal demi hukum dengan kewajiban pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja yang telah dilakukan PHK sepihak banyak tidak dilaksanakan pengusaha termasuk putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sekalipun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja/buruh. Perlindungan hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja,yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sangat tidak diperbolehkan]]>
<![CDATA[HAK ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA ORANG TUANYA YANG MUSLIM ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.236 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6752
<![CDATA[This study aims to find out the right of non-muslim children to the property of their muslim parents. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach, and uses primary and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials is through literature study. The analysis used in this study uses a qualitative analytical method, namely by interpreting the legal materials that have been processed. In terms of the inheritance of different religions, the parties in it must submit to the religious law adopted by the heir who in this case the heir embraces Islam. Whereas Islamic inheritance law stipulates that a person with a religion other than Islam cannot inherit property from someone who is muslim, and vice versa, a person who is Muslim is not entitled to the inheritance of a person with a religion other than Islam. Children who have different religions with their parents can get a share of their assets from the heir but not as heirs but as people who are given a wasiat wajibah. Meanwhile, when the heir is still alive, non-muslim children still get property from their parents in the form of grants.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK ]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.936 KB)
|
DOI: 10.30996/abdikarya.v5i1.6765
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimana letak kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang minyak. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian menjadi penelitian eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk memperdalam asas dan asas pengaturan yang terkait dengan aspek pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk pengawasan penyidikan dan penyidikan industri perminyakan. . Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara ada di pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang menentukan diberikan atau tidaknya izin pertambangan. Pada prinsipnya, kewenangan penerbitan izin pertambangan ada pada Kementerian ESDM. Pasal 11 (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan: Urusan Pemerintahan Serentak Dalam pengertian Pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan preferensial. UU Pertambangan dan Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8(1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini tidak mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).]]>
