cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ARIS HERI ANDRIAWAN
Contact Email
jurnalabdikarya@untag-sby.ac.id
Phone
+628563387364
Journal Mail Official
jurnalabdikarya@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Semolowaru 45, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : -     EISSN : 26559706     DOI : https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1
Core Subject : Humanities, Science, Social, Engineering,
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa memuat artikel ilmiah yang berfokus pada bidang teknologi tepat guna dan kewirausahaan Community Services People Local Food Security Training Marketing Appropriate Technology Design Community Empowerment Social Access Cultural Exchange Student Community Services Education for Sustainable Development The results of community service activities are in the form of application and assistance to the community in various fields of science, including: Education, Law, Psychology, Agriculture, Management, Information Technology, Social Humanities, Culture, Appropriate Technology, and Other Fields of Science.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2022)" : 7 Documents clear
URGENSI MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7249

Abstract

The purpose of this study is to describe problems related to the importance of obtaining Indonesian citizenship status based on Government Regulation No. 21 of 2022. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study found that there are still many children resulting from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals who do not or are late in choosing citizenship status to become Indonesian citizens to the Minister of Law and Human Rights, where with this Government Regulation children with dual citizenship are given the opportunity return within a period of two years to apply for Indonesian citizenship as of the promulgation of this Government Regulation. Thus, referring to Government Regulation Number 21 of 2022, which can accommodate children who have citizenship problems by providing the opportunity to return to obtaining Indonesian citizenship status within a predetermined period of time. Socialization regarding the new regulations is also needed to disseminate information to the public regarding matters relating to mixed marriages, especially regarding the citizenship status of children. Keywords: child; citizenship; mixed marriage Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait pentingnya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing tidak atau terlambat memilih status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah ini anak berkewarganegaraan ganda diberikan kesempatan kembali dalam jangka waktu dua tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 yaitu dapat mengakomodir anak yang memiliki permasalahan kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi mengenai adanya aturan baru juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak.
PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7250

Abstract

UMKM are a source of income for the Indonesian people which is sufficient to help increase the economy in Indonesia. The economy in Indonesia, which continues to decline due to the post-covid-19 pandemic, has caused many workers to lose their jobs and increase unemployment. Some people choose to have their own business. Therefore, MSMEs are increasingly in demand by the community, including the millennial generation. Of course, competition in the business sector is getting tougher, this is the reason why trademark registration must be done because it provides legal protection to business owners to avoid fraudulent actions such as brand plagiarism or recognition of business ideas. And the socialization of trademark registration must be carried out thoroughly so that the public understands and is aware of the law regarding how to register their trademarks. The East Java Ministry of Law and Human Rights often conducts legal counseling and socialization of brands and packages to districts and cities in East Java. At this writing, the author would like to convey that it is important to register trademarks for businesses such as Micro, Medium and Lower Enterprises in order to get legal protection. Keywords: economic activity, brand, UMKM. Abstrak UMKM adalah sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia yang cukup membantu peningkatan perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia yang terus mengalami penurunan akibat pasca pandemic covid-19 membuat banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan meningkatnya angka pengangguran. Sebagian masyarakat memilih untuk memiliki usahanya sendiri. Oleh karena itu UMKM semakin banyak diminati masyarakat tidak terkecuali generasi milenial. Tentunya persaingan di bidang usaha semakin ketat, hal ini sebagai alasan mengapa pendaftaran merek harus dilakukan karena untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik usaha agar terhindar dari tindakan curang seperti plagiasi merek atau pengakuan ide usaha. Dan sosialisasi pendaftaran merek harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat paham dan melek hukum terkait bagaimana cara mendaftarkan merek usahanya. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sering melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi merek ke Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Pada penulisan kali ini penulis ingin menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pendaftaran merek terhadap usaha misalnya Usaha Mikro Menengah Ke bawah agar mendapat perlindungan hukum. Kata Kunci: kegiatan ekonomi, merek, UMKM.
RUANG LINGKUP DOKUMEN APOSTILLE
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7251

Abstract

Ease of doing business as a major theme in economic development requires encouragement from various aspects of administrative procedures, one of which is the abolition of the legalization requirements for foreign public documents. The practice of legalizing foreign public documents or public documents to be used abroad, even though they have used an application, still requires a lot of time and money. In addition, another obstacle in the use of public documents is that public documents that have been legalized by institutions or ministries in Indonesia are not automatically accepted, but must go through a re-legislation process in accordance with the formal procedures of the destination country. The Apostille Convention was created to address this problem. With this convention, the formal procedure for legalization will be simplified, in addition to public documents that have been completed with apostille will be accepted by the treaty member countries. This study uses a normative juridical research method with secondary data. Data were analyzed by qualitative analysis method. Furthermore, the analysis also includes various scientific articles on apostille to add insight and understanding about apostille Keywords: apostille convention, Indonesia, public document. Abstrak Kemudahan berusaha sebagai sebuah tema besar dalam pembangunan perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai aspek prosedur administrasi, salah satunya adalah penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Praktik legalisasi dokumen publik asing atau dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun telah menggunakan aplikasi tetapi masih membutuhkan banyak waktu dan biaya. Selain itu, kendala lainnya dalam penggunaan dokumen publik adalah bahwa dokumen publik yang telah dilegalisir oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak serta merta dapat diterima, melainkan harus melalui proses legislasi kembali sesuai dengan prosedur formal dari negara yang dituju. Konvensi Apostille dibentuk untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya konvensi ini maka prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Selanjutnya, analisis juga mencakup berbagai artikel ilmiah tentang apostille untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang apostille.
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7283

Abstract

Narcotics crime is a form of law violation that most often occurs in Indonesia. With the increasing number of perpetrators of narcotics crimes, serious efforts are needed to eradicate narcotics crimes from law enforcement officers, namely the Police and the Prosecutor's Office. Not only that, the state also stipulates narcotics regulations in Law (UU) Number 35 of 2009. Narcotics problems, apart from being considered to be damaging the nation's future, cannot be separated from health problems. As one of the pillars of law enforcement in Indonesia, the Prosecutor's Office has an extraordinary task in enforcing the rule of law in Indonesia comprehensively as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to find out how the Public Prosecutor in determining the indictment against the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse starting from the consideration of determining the article used, determining the form of indictment, and the obstacles experienced by the prosecutor. The method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the indictment has an important role in uncovering a criminal event in the trial because it is the scope of examination for the judge. Keywords: Crime, Narcotics, Prosecutors Abstrak Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Semakin maraknya pelaku tindak pidana Narkotika, maka diperlukan adanya upaya yang serius terhadap pemberantasan tindak pidana Narkotika dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan.. Tidak hanya sampai di situ saja, negara juga menetapkan pengaturan narkotika dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan narkotika, selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa, juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan. Sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia Kejaksaan yang memiliki tugas luar biasa dalam menegakkan supermasi hukum di Indonesia dengan komprehensif sebagaiman diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim. Kata kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Kejaksaan
PROSEDUR RAPAT DI BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIAT DPRD KOTA SURABAYA
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7347

Abstract

Meetings are a very important means of communication in an organization because the meeting serves as a guide in discussing an issue to achieve goals with an agreement in taking or making a decision. The purpose of this observation is to find out the procedures for meetings in the meeting section and the Legislation of the Surabaya City DPRD secretariat, while the benefits of this observation are to know and expand knowledge and insight into the procedures for holding council member meetings at the Surabaya City DPRD secretariat and as evaluation material in other sections. the part that is directly and actively involved in organizing board member meetings. Keywords: Meeting, Procedure, DPRD Abstrak Rapat merupakan sebuah sarana komunikasi yang sangat penting dalam suatu organisasi karena rapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai suatu persoalan untuk mencapai tujuan dengan kata sepakat dalam mengambil atau mengambil suatu keputusan. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui prosedur rapat di bagian rapat dan Perundang-Undangan sekertariat DPRD Kota Surabaya, sedangkan manfaat dari pengamatan ini adalah mengetahui dan memperluas ilmu serta wawasan mengenai prosedur penyelenggaraan rapat anggota dewan di sekretariat DPRD Kota Surabaya dan sebagai bahan evaluasi pada bagian-bagian yang terlibat langsung serta aktif melakukan penyelenggaraan rapat anggota dewan. Kata kunci: Rapat, Prosedur, DPRD
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURABAYA
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/abdikarya.v5i2.7348

Abstract

The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 year 2014, Governors and Regents , Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliement members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliement where there are still many Parliement members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks. Keywords: Implementation; Policy; Regional Government Abstrak Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan - perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Surabaya dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka. Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.
PERANAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Local People's Representative Council (DPRD) In Local Government Legislation and Regional Legislative Institutions. One of the most esential issues of democracy’s results in Indonesian constitutional platform is the local legislature, so popularly known as the Local People's Representative Council (DPRD). The key of the success in organizing local government is the capability of the Local People's Representative Council (DPRD) in conducting the three basic functions and plus, namely legislating, budgeting, supervising, and plus representing, simultaneously, proportionally and continously. In the future times, it is urgent to strengthen the structure and institutional capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) by means of three agenda, that is (i) to redefine and to consolidate the position of the Local People's Representative Council (DPRD) as a legislature; (ii) to reinforce the authority of the Local People's Representative Council (DPRD); and (iii) to maximize the capacity of the Local People's Representative Council (DPRD) in performing its all functions. To that end, it is urgent to take an effort in revising Law of 32/2004 and Law of 27/2009. Keywords: DPRD, Checks and Balances, UUD 1945, UU 32/2004, UU 27/2009 Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundangundangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. Salah satu isu terpenting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang populer dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan tiga plus fungsi utamanya-legislasi, anggaran dan pengawasan, dan plus representasiÊsecara simultan, proporsional dan berkelanjutan. Di masa mendatang penting untuk memperkuat struktur dan kelembagaan DPRD melalui 3 (tiga) agenda: (i) memperjelas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai badan legislatif; (ii) memperkuat kewenangan DPRD; dan (iii) memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk itu, diperlukan segera upaya merevisi UU 32/2004 dan UU 27/2009. Kata Kunci: DPRD, Checks and Balances, UUD 1945, UU 32/2004, UU 27/2009

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 02 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 4 (2019) Vol 3 No 3 (2019) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) Vol 1 No 1 (2017) More Issue