cover
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Private Law Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law" : 5 Documents clear
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) MENGANULIR PERATURAN YANG DIBUAT OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM I Gede Suantara
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.024 KB)

Abstract

Latar belakang Penelitian ini adalah adanya gugatan 14 Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak lolos verifikasi Administrasi ke Bawaslu, dimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 yang dibuat lembaga KPU dianggap bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , khususnya penggunaan Aplikasi Sistem Politik (SIPOL) dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019, dan dalam Putusan Bawaslu menganulir sebagian peraturan yang dibuat KPU, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan jadwal penyelenggaraan Pemilu. Adapun hasil penelitannya Adalah keberadaan obyek sengketa Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dikaitkan dengan beberapa teori Perundang-undangan dan lembaga negara dalam hubungannya dengan penggunaan wewenang dianggap melampui kewenangan, Bawaslu menganulir Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena jelas didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan khususnya pasal 9 ayat (2) dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 76 ayat (1), terkait dengan hal dimaksud seharusnya lembaga Bawaslu sebelum mengadili Partai Politik, mengajukan yudicial review ke Mahkamah Agung, karena lembaga inilah yang punya wewenang untuk mengujinya. Namun secara tahapan penyelenggaraan Pemilu, lembaga KPU taat dan patuh mengikuti putusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, sehingga akibat putusan itu mengakibatkan Perubahan Jadwal, Program dan Tahapan Pemilu 2019 dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI ANTARA PEMILIHAN SERENTAK DAN TIDAK SERENTAK Suryadi Hidayat
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.228 KB)

Abstract

Tulisan ini akan memaparkan berbagai bentuk sistem pengawasan Pemilu di Indonesia yang dimulai dari zaman Orde Lama hingga reformasi (dari Panwaslak hingga Bawaslu; dari Pilkada tidak serentak dan serentak). Namun, ada berbagai macam permasalahan didalam pengawasan Pemilu di Indonesia, diantaranya manipulasi persyaratan pencalonan, in-validitas data pemilih, politik uang dalam kampanye, penyalahgunaan kewenangan dan intervensi struktur kekuasaan, serta penggelembungan hasil perolehan suara sebagai fenomena umum pada hampir setiap pelaksanaan kepemiluan, yang melibatkan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan/atau masyarakat sebagai pemilih. Maka, dengan keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran pemilu, guna memperkuat kepercayaan masyarakat atas berbagai permasalahan sistem kepemiluan. Keberadaan pengawas Pemilu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas.
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN I Made Sukadana
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.892 KB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai “Social Control” (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis kategori keterangan saksi (mahkota) dalam praktik penegakkan hukum tindak pidana pencurian. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah: Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang adil yang berkaitan dengan hukum acara pidana sehingga tercapai peradilan yang lebih bijaksana. Landasan teoritik mengacu pada teori kpeastian hukum, teori pembuktian dan teori negara hukum jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. pendekatan masalah antara lain: pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Hasil penelitianya yaitu. Pengaturan keterangan saksi (mahkota) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia tidak diatur dalam ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kategori keterangan saksi (mahkota) dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pencurian adalah saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian.
WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014 Deddi Diliyanto
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.64 KB)

Abstract

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bertumpu pada kategori issu hukum adalah norma kabur, maka instrument analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Hasil dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: 1) Sah tidaknya penetapan tersangka; 2) Sah tidaknya penggeledahan; dan 3) Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).
KEDUDUKAN BAWASLU DALAM SISTEM PERADILAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUN Muzahhirin Muzahhirin
Private Law Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.42 KB)

Abstract

Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus memiliki gagasan yang berkembang dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan dan kesejahteraan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan demokrasi. Sebagai salah satu perwujudan negara republik Indonesia dalam hal menjalankan demokrasi adalah melalui pemilihan umum dalam memilih Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, maupun pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, eksistensi dan prosfek Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal penanganan pelanggaran Pemilihan Umum cukup besar yakni dapat melakukan fungsi sebagaimana tugas-tugas kepolisisan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pemilu seperti yang tercantum dalam dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 135 A ayat (2) yang mengatakan bahwa “ Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 5