cover
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Private Law Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram" : 27 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Hariadi Hariadi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.236 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positf Indonesia. Mengenai apakah yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak dan apakah akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dianalisi menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, argumentasi hukum, analisis peraturan perundang-undangan, keputusan mentri dalam bentuk uraian-uraian yang membahas tentang pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.
PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Hifdul Lisan Amal; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.95 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sangat minim karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penetapan batas usia kawin yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana dalam praktiknya sering terjadi pernikahan dibawah usia kawin karena anak sudah tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tua yang menjadikan anak merasa bebas dalam bergaul, dan mudahnya dalam mengurus dispensasi usia kawin karena dalam masyarakat Kabupaten Dompu mengenal yang namanya perkawinan selarian (londo iha). Pandangan masyarakat terhadap penetapan batas usia kawin dapat disimpulkan hanya sebagai pedoman dalam melakukan perkawinan namun tidak mengikat, yang dimana faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah usia kawin karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Oleh karena itu seiring terjadinya perkawinan dibawah usia kawin dalam masyarakat dapat dipandang sebagai perkawinan yang tidak baik keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, sehingga batas usia kawin perlu dipertimbangkan kembali di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI (SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM) Ni Putu Eliana Trisnayani; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.68 KB)

Abstract

This research aims are to study and to analyze inheritance rights of children that born beyond marriage according to KUHPerdata and Balinese Adat Law and also to know the similiraties and differences between those laws. KUHPerdata states that only recognized children which born beyond marriage that entitle to parents inheritance, however for “unlegitimate” child did not get the rights. KUHPerdata also regulate percentage of inheritance rights for the children beyond marriage, it can be seen in Article 863-865 KUHPerdata. In addition, in Balinese adat law did not recognize the children beyond marriage rights as a heir from his biological father, thus the civil relations only to his mother. However, children beyond marriage will be under their parents responsibility, limited to giving off not heritance.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO MILIK PEMERINTAH DESA (STUDI DI DESA RUMAK) Lalu Rizal Al Azhari; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.515 KB)

Abstract

This research has the purpose to find out and explain the implementation of the lease agreement for shophouses between the village government and lessee, and find out and explain the dispute resolution on the lease agreement if the leaseholder leases again the object to another party. The implementation of the lease agreement for shophouses owned by the village government has been implemented by a written agreement, the lease agreement procedure for shophouses usually has been doing by Rumak Village people firstly by negotiation between the Rumak Village Government and the lessee. The dispute resolution if both parties have a dispute in this lease agreement between Rumak Village Government and the lessee, they have been doing by consensus discussion
KAJIAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN WASIAT ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI KUHPERDATA Nazhifa Salsabiela; H. Israfil Israfil
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.024 KB)

Abstract

The purpose of this study was to determine the position of adopted children in inheritance in terms of the Civil Code and to determine the distribution of children's inheritance rights seen from the Civil Code. This research is normative juridical by using invitation approach and conceptual approach. The results of this study are the position of adopted children in inheritance is different from biological children, adopted children get inheritance through a will. the distribution of the inheritance rights of adopted children in civil law can be done by testament and there is no limit on the share of the adoptive parents to inherit their property as long as it does not conflict with the legitime portie
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat) Ni Nyoman Sri Sukma Mega Viedny; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.441 KB)

Abstract

This research aims to find out the effectivity of the Government regulation number 54 of 2007 concerning the practice of children adoption at sub-district Narmada, Lombok Barat regency as well as to find out causing factors that prevent people to adopt children based on the regulation. Applied research type is normative-empirical. Research result indicates that all adoption practice by the people of Narmada are conducted under written or oral agreement, which only 20 % or 3 families conducted the adoption in accordance with the regulation. Meanwhile, causing factors that prevent Narmada people from adopting children based on the regulation are including the lack legal socialization of the regulation leads to the lack understanding on it. From the citizens side, there is a stigma or perception that legal children adoption through court and adat institution decision is complicated and expensive.
ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN GHOIB DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /PA.MTR) Rifqi Munadi; Fatahullah Fatahullah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.782 KB)

Abstract

Purposes of this work are to know and to analyse legal consequences of “ghaib” divorce (a divorce which conducted against uncontacable husband/wife) in the view of Islamic law and law on marriage in the Verdict Number 130/Pdt.G/2013/PA.MTR. applied method of this work is normative legal research. Judge’s consideration in the Verdict Number 130/Pdt.G/2013/PA.MTR based on laws and facts has been fulfill the divorce requirements as regulated in the Explanation of Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letter f Islamic Compilation Law. Therefore, in this judge’s verdict it imposing First Talaq Ba’in Shugraa of the applicant to defendant. Legal consequences of uncontactable husband divorce according to Islamic Compilation Law it can be articulate as first talaq ba’in shugraa. However, in the Marriage Law this term is unknown, thus its legal consequences had the same effect as regular divorce.
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT (STUDI DI KANTOR BPN KABUPATEN LOMBOK UTARA) Rina Rizqika Aolia; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.995 KB)

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of granting ownership rights to State land in practice at the Land Office of North Lombok Regency and the obstacles and solutions in the implementation of granting ownership rights to the State land. The type of research used is empirical law using a normative approach and an empirical approach. The implementation of granting ownership rights to State land is regulated in the regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning procedures for obtaining and canceling rights to State land and management rights. In granting ownership rights to State land, there are several stages, starting from the requirements for the application for ownership rights, the requirements for granting ownership rights, measuring, granting ownership rights to State land and fulfilling the obligations to receive these rights. The Land Office should make more efforts to provide legal awareness to the public, especially regarding the importance of proof of ownership of land through counseling.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK BAGI TENAGA KERJA DISABILITAS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sigalo Dharma Putra; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.372 KB)

Abstract

Most people with disabilities do not have a decent life because they do not have the opportunity to work. This fact contradicts the provisions of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which states that persons with disabilities are entitled to equal opportunities and treatment to work in accordance with Janis and their level of disability, education and abilities. The problem is, the provisions regarding workers with disabilities are not regulated in the main Manpower Act, namely Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The type of research used is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. And it can be concluded that there has been an inconsistency between laws and regulations and a legal vacuum regarding the right to work for workers with disabilities in the Manpower Act.
PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SEKOLAH (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT) Dedik Purnomo Aji; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.294 KB)

Abstract

This work aims are to know and to explain implementation of charter school development agreement and also to know the default settlement mechanism of the agreement between West Lombok Regency Local Government and CV. Cahaya Lestari. This research is normative legal research. The school development charter agreement implemented in written form in direct appointment by the Education and Culture Office of West Lombok Regency to the CV. Cahaya Lestari, however the default settlement mechanism in this agreement between parties are by discussion to accelerate the settlement process thus CV. Cahaya Lestari could continue their project according to the agreed due date.

Page 1 of 3 | Total Record : 27