cover
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Private Law Universitas Mataram
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram" : 27 Documents clear
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA Lalu Panji Lintang; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.578 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitaian normatif-empiris. Menggunakan metode pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yaitu melalui Pengenalan jenis kredit, pengajuan permohonan kredit, survey lapangan, setelah dinyatakan layak kemudian antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam surat perjanjian.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN DAN KIOS PANGKALAN LPG 3 KG: (Studi di Kios Putra Tenganan) Made Bagus Dewayana Manu Saputra; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.71 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk hubungan hukum dan pengaturan tentang peluang dan atau terjadinya wanprestasi antara pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Putra Tenganan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg memiliki hubungan hukum jual beli dan distribusi (jual beli campuran). Pihak Agen berpeluang melakukan wanprestasi terhadap Kios pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Pangkalan tidak dapat meminta ganti rugi karena keadaan pandemi/wabah. Wanprestasi yang dilakukan oleh Kios Pangkalan itu menjual tabung gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750-365 Tahun 2019, tidak memiliki alat standar seperti APAR, timbangan dan wadah pengetes kebocoran, serta tidak memiliki arsip dalam kegiatan penerimaan, penyaluran, dan persediaan tabung gas LPG 3 Kg selama 5 tahun.
TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PENGURUS HARTA DEBITUR PAILIT TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM : (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby) Afrianka Hidayat; Djumardin Djumardin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.719 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur yang dikaitkan dengan PN Niaga Surabaya Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara umum tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap harta pailit debitur yang ditahan oleh Kreditur, karena apabila Kurator mengabaikan hal tersebut sehingga menyebabkan nilai harta pailit berkurang yang diakibatkannya kelalaian, maka secara keperdataan Kurator dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yakni merupakan tanggung jawab pribadi seorang Kurator serta dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesahalah, adanya kerugian serta adanya kausalitas sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTEK BUNDA DESA LABUHAN HAJI DENGAN APOTEKER PENGELOLA Alvin Julian Pradana; Wiwiek Wahyuningsih
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.014 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola didasarkan atas perjanjian kerjasama yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja apoteker. Apabila timbul perselisihan, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola akan diselesaikan secara musyawarah.
TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI BARANG ELEKTRONIK: (STUDI DI PT NUSPEN UNIT PUNIA KOTA MATARAM) Kadek Krisnawan; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.782 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan terjadinya perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram, dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian prosedur pelaksanaan perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram sangat sederhana dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih lima belas menit saja. Sedangkan bentuk penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah. jadi maksud dari musyawarah untuk mencapai mufakat atau negosiasi ini adalah pengambilan keputusan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sudah mengikuti musyawarah.
PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BTN SWETA Ahmad Ramdani Rahman; H. Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.25 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir, mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata pasal 1150 Tentang Jaminan Fedusia, dan bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA Kurniawan Hidayat; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.948 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama di tinjau dari hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat hukum
EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nurhaliza Nurhaliza; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.482 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan cultur. Pertama, faktor pemahaman masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran undang-undang perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuat masyarakat tidak menerapkan undang-undang perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Kedua, birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dalam bidang pencatatan perkawinan yakni KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di KUA adalah NIK calon pengantin tidak aktif/valid, masih di bawah umur dan tidak memiliki akta cerai. Ketiga, cultur (budaya) merarik yang tidak mengenal usia perkawinan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang merarik masih di bawah umur.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RRI MATARAM TAHUN 2020 I Dewa Gede Wira Mahardika; Aris Munandar
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.332 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas prosedur pelaksanaan dalam pemasangan iklan layanan masyarakat di RRI Mataram dan proses penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Siaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa”. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pihak RRI Mataram dalam melakukan prosedur pemasangan iklan yang diawali dengan tahap pra-contractual, tahap contractual, tahap post-contractual. selanjutnya RRI Mataram dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yaitu dilakukan dengan cara non-litigasi atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan mufakat.
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. INDOCARE PACIFIC CABANG LOMBOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA M. Ali Pahmi; H. Zaeni Asyhadie
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.794 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Page 1 of 3 | Total Record : 27