Articles
247 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR : 48/PDT.G/2011/PN.PRA TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN ]]>
<![CDATA[Lalu Muh. Rizaldi Bambang Septianto]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.196 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.273
<![CDATA[This study describes the practice of mortgaging farmland according to the Law No 56 of 1960 of Farmland Area Setting, as well as figures out considerations taken by panel of judges in deciding Decree No 48/Pdt.G/2011/PN.Pra of Mortgaging Farmland. This study is a normative one, with statute, conceptual, and case approach. Results of this study show that arguments of plaintiff are taken as considerations in deciding the decree, as they comply with the Law No 56 of 1960 of Farmland Area Setting.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN OUTSOURCING ANTARA PT.SUMBER DAYA LOMBOK SEJAHTERA DENGAN PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Nadia Amalia]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (482.925 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.274
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perjanjian outsourcing antara PT.sumber daya lombok sejahtera dengan PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa proses pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu serta pelaksanaannya pada perusahaan PT. Sumber Daya Lombok Sejahtera,ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan upah minimum provinsi NTB dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian outsourcing antara antara PT. Sumber Daya Lombok Sejahtera, PT. Bank Mandiri Persero Tbk dibagi menjadi dua dua faktor yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis. Maka diharapkan kepada para pihak dalam membuat perjanjian outsourcing dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG PEMUTUSAN KONTRAK ANTARA PEMERINTAH LOMBOK BARAT DENGAN CV. CIPTA ANUGERAH PRATAMA TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG SENGGIGI ]]>
<![CDATA[Fayoga Ovanda Putra]]>;
<![CDATA[Salim HS]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.507 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.275
<![CDATA[Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui sengketa antara Pemerintah Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Dermaga Apung Senggigi dengan menggunakan perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian kerjasama ini timbul beberapa sengketa antara kedua belah pihak yang menjadi dasar pemutusan kontrak kerjasama, di antaranya adalah adanya anggapan dari pihak PPK bahwa Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi yaitu melalui Badan Peradilan. Hasil gugatan yang diajukan CV. Cipta Anugerah Pratama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya menuaikan hasil dengan memenangkan Pihak Penyedia dengan alasan bahwa Pihak PPK tidak dapat membuktikan adanya kecurangan atau pemalsuan dokumen pengadaan saat persidangan dan terbukti bahwa pihak CV. Cipta Anugerah Pratama tidak melakukan wanprestasi. Selanjutnya atas putusan tersebut Pihak PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Mataram yang hasil putusan persidangan tersebut menolak permohonan PPK untuk seluruhnya dan tetap memenangkan Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK ANTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB DENGAN PT. FAJAR JAYA SENTOSA ]]>
<![CDATA[Affan Insan Fanady]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.078 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.276
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum dan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dasar hukum adanya program pelaksanaan pekerjaan bantuan pupuk dalam rangka upsus untuk mendukung jaringan irigasi dan tersier pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan pada perjanjian kerjasama pengadaan pupuk tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang tercantum dalam surat kontrak perjanjian Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015.Adapun hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan adalah adanya barang yang tidak sesuai pada saat barang tiba karena mekanisme yang digunakan adalah uji coba barang dilakukan di gudang penyangga bukan pada saat masih ada barang pupuk berada di pihak penyedia.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG KAYANGAN TERHADAP MUATAN BARANG BERGERAK (STUDI DI KECAMATAN KAYANGAN) ]]>
<![CDATA[Ikhsan Fiqriady]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.532 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i2.277
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab PT. ASDP Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur yaitu memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang terkena musibah di dalam kapal. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja untuk membicarkan secara kekeluargaan antara korban dan memberikan santunan berupa uang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Lalu Panji Lintang]]>;
<![CDATA[Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.578 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.404
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitaian normatif-empiris. Menggunakan metode pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yaitu melalui Pengenalan jenis kredit, pengajuan permohonan kredit, survey lapangan, setelah dinyatakan layak kemudian antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam surat perjanjian.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN DAN KIOS PANGKALAN LPG 3 KG: (Studi di Kios Putra Tenganan) ]]>
<![CDATA[Made Bagus Dewayana Manu Saputra]]>;
<![CDATA[H. Zaenal Arifin Dilaga]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.71 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.405
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk hubungan hukum dan pengaturan tentang peluang dan atau terjadinya wanprestasi antara pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Putra Tenganan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg memiliki hubungan hukum jual beli dan distribusi (jual beli campuran). Pihak Agen berpeluang melakukan wanprestasi terhadap Kios pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Pangkalan tidak dapat meminta ganti rugi karena keadaan pandemi/wabah. Wanprestasi yang dilakukan oleh Kios Pangkalan itu menjual tabung gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750-365 Tahun 2019, tidak memiliki alat standar seperti APAR, timbangan dan wadah pengetes kebocoran, serta tidak memiliki arsip dalam kegiatan penerimaan, penyaluran, dan persediaan tabung gas LPG 3 Kg selama 5 tahun.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PENGURUS HARTA DEBITUR PAILIT TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM : (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby) ]]>
<![CDATA[Afrianka Hidayat]]>;
<![CDATA[Djumardin Djumardin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.719 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.406
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur yang dikaitkan dengan PN Niaga Surabaya Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara umum tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap harta pailit debitur yang ditahan oleh Kreditur, karena apabila Kurator mengabaikan hal tersebut sehingga menyebabkan nilai harta pailit berkurang yang diakibatkannya kelalaian, maka secara keperdataan Kurator dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yakni merupakan tanggung jawab pribadi seorang Kurator serta dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesahalah, adanya kerugian serta adanya kausalitas sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTEK BUNDA DESA LABUHAN HAJI DENGAN APOTEKER PENGELOLA ]]>
<![CDATA[Alvin Julian Pradana]]>;
<![CDATA[Wiwiek Wahyuningsih]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.014 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.407
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola didasarkan atas perjanjian kerjasama yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja apoteker. Apabila timbul perselisihan, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola akan diselesaikan secara musyawarah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI BARANG ELEKTRONIK: (STUDI DI PT NUSPEN UNIT PUNIA KOTA MATARAM) ]]>
<![CDATA[Kadek Krisnawan]]>;
<![CDATA[Sahruddin Sahruddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.782 KB)
|
DOI: 10.29303/prlw.v1i3.409
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan terjadinya perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram, dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian prosedur pelaksanaan perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram sangat sederhana dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih lima belas menit saja. Sedangkan bentuk penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah. jadi maksud dari musyawarah untuk mencapai mufakat atau negosiasi ini adalah pengambilan keputusan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sudah mengikuti musyawarah.]]>
