Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Private Law

privatelaw
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : - EISSN : 16159857 DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 247 Documents

3 4 5 6 7

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SMARTPHONE DI KOTA MATARAM I Kadek Kertayasa; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli smartphone di Kota Mataram dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian garansi elektonik smartphone di Kota Mataram. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian mengungkap bahwa tanggung jawab penjual dalam jual beli smartphone adalah dengan memberikan garansi jaminan dari suatu produk, menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pelaku usaha akan memberikan ganti rugi dan service sesuai dengan tingkat kerusakan di luar kesalahan pengguna.

TELAAH HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA BUMDES SEMANGAT PEMUDA DESA GIRI SASAK DENGAN PT. GERBANG NTB EMAS DALAM PROGRAM PAKET BISNIS MAHADESA (TRADE AND DISTRIBUTION CENTER): (Studi Kasus Desa Giri Sasak) Nurwulan Indri Yanti; Sahruddin Sahruddin
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dalam program paket bisnis Mahadesa (Trade and Distribution Center) dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontraktual perjanjian kerjasama Trade and Distrubution Center antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. GNE dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE yaitu dengan cara melakukan upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi) yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan pada kontrak kerjasama MINITDC yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa apabila masalah wanprestasi terjadi maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika penyelesaian musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK : (Studi Di Kabupaten Lombok Timur) Fitria Devi Wulandari; Musakir Salat
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik adalah pemberian dispenasi nikah namun tidak semua kasus tradisi merarik diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Selong. Ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah layak atau tidak diberikan dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Selong dalam menentukan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah adalah dokumen yang tidak lengkap, ketidaktauan masyarakat terhadap hukum positif dan faktor usia yang masih jauh dari ketentuan undang-undang perkawinan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI TERKAIT KERUSAKAN PROTOKOL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN Nishfi Miftahurrahmah; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti dan konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan Empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (1). Selain UUJN tidak ada peraturan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban Notaris Pengganti. (2) konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti yaitu terdiri dari perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum Preventif. Perlindungan hukum Represif yakni berupa pendampingan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti yang sedang dalam masalah, dan perlindungan hukum Preventif dalam proses penegakan hukum baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata melalui Hak Ingkar.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH KERJA LEMBUR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 ITAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN Nurul Farah Sahlisa; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upah kerja lembur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma, Peraturan Perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang teridiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 menambahkan waktu kerja lembur dari sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, sehingga kesimpulannya ketentuan perhitungan mengenai upah lembur tidak berubah, tetap menggunakan dasar upah per jam (1 / 173 x upah sebulan). Upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Indsutrial.

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA: (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram) I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty; Eka Jaya Subadi
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram dan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram. Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.

ANALISIS PUTUSAN NO. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG Nidaan Havia; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Putusan 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut dimana suplayer daging selanjutnya disebut sebagai pengguga mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Sederhana, tetapi tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga cacat di syarat formil. Selanjutnya akibat hukum yang timbul atas terjadinya sengketa ini dimana pihak penggugat yaitu Suplayer Daging tidak dapat lagi memasok bahan pangan kepada Agen/E-Warong di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama yang otomatis terputus.

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PT. TELKOM INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Jayeng Tinon Irfani; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia. PT. Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Mataram memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan diantaranya membicarakan dan mengingatkan potensi bahaya di tempat kerja (safety talk), Pengamatan Keselamatan Kerja (safety observation round), kesiapan kerja aman, Pengawasan/insfeksi Keselamatan Kerja (management visit), Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD), pembuatan dan pemasangan rambu K3, waktu kerja dan istirahat kerja, pengelolaan P3K, tes kebugaran, senam pagi. Dan perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia dengan memberikan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT). Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka bagian K3 PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumber Daya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm), DESA SAPIT KABUPATEN LOMBOK TIMUR Hamdan Zainuddin; Arief Rahman
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Desa Sapit belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku dikarenakan masyarakat pengelola masih sangat awam dalam memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

PENINGKATAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DAN AKIBAT HUKUMNYA : (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima) Nursofian Nursofian; Fatahullah Fatahullah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peningkatan angka pernikahan dini dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Bima. Metode penelitian ini bersifat normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari perkawinan dini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Namun dengan melakukan perkawinan di usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini berasal dari dalam individu, keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok, kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Faktor dari luar (eksternal) Faktor ekonomi, minimya ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan diusia dini, dan faktor hamil di luar nikah, karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan dari vitur-vitur internet, sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan dini bahwasannya perkawinan dini merupakan perkara yang sulit karena permasalahan ini jika tidak dicegah maka akan timbul berbagai masalah baru seperti peningkatan angka perceraian, pemutusan sekolah anak dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah kabupaten bima terus merancang aturan atau kebijakan-kebijakan yang memiliki efek jerat yang kuat.

Page 5 of 25 | Total Record : 247

3 4 5 6 7

Filter by Year

2021 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Baiq Nurul Aini

Contact Email
baiqaini@unram.ac.id

Phone
+6287765101177

Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id

Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Baiq Nurul Aini

Contact Email baiqaini@unram.ac.id

Phone +6287765101177

Journal Mail Official privatelaw@unram.ac.id

Editorial Address Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Baiq Nurul Aini

Contact Email
baiqaini@unram.ac.id

Phone
+6287765101177

Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id

Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA