Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Yuridika

YDK
Website

Published by Universitas Airlangga

ISSN : 0215840X EISSN : 25283103 DOI : https://doi.org/10.20473

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

The scope of Yuridika article concerns dogmatic legal studies, this is the procedure of scientific research to find the truth of the logic of the dogmatic legal studies, particulary in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various field such as : 1 Criminal Law; 2 Civil Law; 3 Constitutional Law; 4 Administrative Law; 5 International Law; 6 Islamic Law;

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 368 Documents

1 2 3 4 5

PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK Ghansam Anand
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Hampir dapat dipastikan bahwa dalam dunia hukum bisnis di abad mendatang akan merupakan abad kontrak. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan bisnis atau transaksi-transaksi dagang yang semakin modern dan mengglobal tersebut, peranan hukum kontrak sangat diperlukan. Kontrak yang dibuat pun semakin berkembang, klausul-kalusul yang dimuat dalam kontrak tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan transaksi. Terdapat keterkaitan yang erat antara perluasan pasar dengan kebebasan berkontrak, pihak yang lebih memiliki kekuatan pasar mempunyai bargaining position yang lebih tinggi untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah.Kata Kunci: Kontrak, Kebebasan Berkontrak, Para pihak dalam Kontrak

NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERJANJIAN KERJA Rizky Amalia
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Non-competition clause biasanya terdapat dalam suatu perjanjian kerja. Pemberlakuan non-competition clause memerlukan suatu pembatasan. Pembatasan suatu non-competition clause diperlukan dalam pemberlakuan klausula ini. Pelanggaran non-competition clause oleh pekerja yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat dilakukan suatu upaya hukum. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan tersebut adalah melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Jika non-competition clause dirasa sangat membatasi hak pekerja atau dengan kata lain klausula ini tidak dalam batas kewajaran, pekerja tersebut mempunyai hak untuk mengajukan keberatan. Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Mengenai keberatan terhadap non-competition clause ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan kepentingan.Kata Kunci : non-competition clause, perjanjian kerja

ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR DI SIDOARJO Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Hukum haruslah dinamis, yang mana dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa hukum tersebut dapat berubah dan berkembang sebagai akibat dari faktor-faktor luar hukum yang mempengaruhi hukum tersebut. Dalam hal ini salah satu mengenai perubahan hukum sebagai bentuk dari kedinamisan hukum ini adalah mengenai kewenangan pemerintah yang terdapat pada hukum administrasi.Maka dari itu sebagai upaya dalam bidang administrasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang mana dengan adanya Peraturan Presiden ini maka diharapkan dapat mampu menanggulangi atau setidaknya mengatasi maupun mengurangi dampak dari semburan lumpur panas terhadap masyarakat, negara maupun dari pihak swasta.Keyword: Hukum, Pemerintah, Peraturan Presiden

ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN Siti Kotijah
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik.Pertambangan selalu inheren dengan lingkungan hidup, ada sisi positip dan negatif dari kegiatan tersebut. Dalam konsep islam lingkungan dalam pertambangan juga diatur dalam ajaran agam Islam, mengandung prinsip-prinsip, lingkungan hidup pertambangan dalam sudah diatur dalam beberapa surat antara lain: dalam Surat Al-A’raaf, Ayat 56, Ayat 85,. Surat Al –Qashash; ayat 77, dan Surat Ar-Rum, ayat 41. Islam memberikan konsep membumikan Akhlaq sebagai solusi alternative dalam melindungi Lingkungan hidup, Ajaran Akhlaq yang dimaksud adalah:1)Qana’ah-zuhud, 2)Ta’awun(menolong) 3)Al-Rahmah dan al-barr,4) Al-Iqtishad (hemat) sedangkan dari fungsi manusia di ciptakan oleh AllAh. Menurut konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.Key words: Islam,Pertambangan, Lingkungan Hidup.

URGENSI KETENTUAN ZONASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA Oemar Moechtar
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Salah satu bidang usaha yang paling banyak diminati pelaku usaha saat ini adalah bidang ritel, kenyataan tersebut ditandai dengan bermunculannya toko-toko modern seperti minimarket, supermarket, department store dan hypermarket. Penetrasi pasar modern di kota Surabaya membawa dampak buruk bagi pelaku usaha di pasar tradisional dan pedagang-pedagang menengah ke bawah yang mayoritas bermodal kecil. Semakin tinggi jumlah pasar modern di Surabaya akan menyebabkan semakin termarginalkannya pasar tradisional di Surabaya. Diperlukan suatu aturan khusus mengenai zonasi antara pasar modern dan pasar tradisional, agar tercipta suatu persaingan usaha yang sehat, serta untuk mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pasar tradisional dengan pasar modern agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. Pemerintah kota Surabaya telah mengatur mengenai masalah antara pasar modern dengan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010, namun materi muatan dalam Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tersebut dinilai berpihak kepada peritel besar (pasar modern) dibandingkan dengan pelaku usaha pasar tradisional.Keywords: Zonasi, Pasar Tradisional – Pasar Modern, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010.

PARATE EXECUTIE PADA HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PERLINDUNGAN ASET KREDITOR DAN DEBITOR Yusuf Arif Utomo
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Bank dalam memberikan pinjaman kepada calon debitor biasanya selalu meminta jaminan tambahan yang dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Untuk jaminan barang tidak bergerak dapat berupa rumah dan/atau tanah. Dalam perjalanannya diperlukan peraturan yang detail untuk melindungi kepentingan para pihak. Hal ini dapat berupa parate executie pada jaminan debitor yang diberikan kepada kreditor (bank).Keyword : debitor, kreditor, parate executie

GAGASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ari Asmono
Yuridika Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Constitutional complaint has an important role in a democratic state of law. constitutional complaint serves as a mechanism for the protection of citizen’s constitutional rights are violated by the authorities. with protected constitutional rights of a citizen, then a democratic state of law will be realized very well.Keywords : constitutional complaint, citizen’s constitutional rights, constitutional court.

EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Bagus Oktafian Abrianto
Yuridika Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Era otonomi daerah dalam dinamika demokrasi sekarang ini menuntut adanya partisipasi masyarakat, tidak terkecuali masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi di tingkat daerah termasuk regulasi di desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, desa merupakan daerah dengan karakter yang unik, yang dapat menyelengarakan fungsi pemerintahan dan memiliki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dalam konteks kekinian telah terjadi pergeseran otonomi di desa, dimana sekarang desa tidak lagi memiliki hak otonomi. Dalam pemerintahan desa, terdapat regulasi untuk menjalankan pemerintahan desa berdasarkan wewenang yang dimiliki desa yaitu peraturan desa. Namun karena telah terjadi pergeseran otonomi desa, peraturan desa dalam perkembangannya hanya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi bukan untuk menjalankan otonomi.Kata Kunci: Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA OPERATOR SELULER ATAS ADANYA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SPAM Hanum R Helmi
Yuridika Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Pentingnya alat komunikasi sebagai kebutuhan untuk mengakses informasi dalam kehidupan sosial mengakibatkan menjamurnya penggunaan alat komunikasi telepon seluler. Untuk memudahkan pengaksesan serta pertukaran informasi antar sesame pengguna telepon seluler, maka operator seluler sebagai penyedia jasa layanan operator telah menyediakan berbagai macam fitur bagi pengguna telepon seluler. Bahkan saat ini telah banyak beredar telepon seluler yang dilengkapi dengan fitur-fitur canggih. Mulai dari layanan Short Message Service ( SMS) , Browsing, Chatting dan lain sebagainya. Namun fitur-fitur tersebut disalahgunakan dengan adanya SMS Spam yang dikirimkan ke telepon seluler para pengguna sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan. Timbul permasalahan yang berkaitan dengan SMS Spam tersebut.Kata kunci: informasi, telepon seluler, pengguna layanan telepon seluler, konsumen, operator seluler, SMS Spam, SMS Broadcast, Perlindungan konsumen, Tanggung gugat

MEKANISME LALU LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR Prawitra Thalib
Yuridika Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Mengenai ekspor dan impor sendiri pada zaman sekarang ini tampaknya tidak akan tidak terlaksana dengan baik apabila hanya mengandalkan pada dua belah pihak yaitu eskportir dan importir, tanpa adanya pengawasan dari lembaga multilateral yang dalam hal ini adalah WTO. sekalipun pada hakikatnya kegiatan ekspor impor tersebut merupakan sebuah perikatan yaitu perjanjian jual –beli antara eksportir dan importir. karena baik dari lingkungan eksportir maupun dari lingkungan importir pasti terdapat perbedaan-perbedaan, baik dalam hal regulasi maupun nilai kurs mata uang yang digunakan, sehingga dalam kegiatan ekspor impor tersebut diperlukan adanya suatu pihak atau lembaga yang menjamin terlaksananya pembayaran bagi kedua belah pihak. Mengenai mekanisme lalu lintas pembayaran luar negeri ini sangat penting dilakukan dalam perdagangan internasional yang berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian dunia, sehingga dengan adanya lalu lintas pembayaran luar negeri tersebut akan mendukung perluasan pangsa pasar perdagangan nasional maupun internasionalKata Kunci: Jual beli, Ekspor, Impor,

Page 3 of 37 | Total Record : 368

1 2 3 4 5

Filter by Year

2010 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 38 No. 2 (2023): Volume 38 No 2 May 2023 Vol. 38 No. 1 (2023): Volume 38 No 1 January 2023 Vol. 37 No. 3 (2022): Volume 37 No 3 September 2022 Vol. 37 No. 2 (2022): Volume 37 No 2 May 2022 Vol. 37 No. 1 (2022): Volume 37 No 1 January 2022 Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021 Vol. 36 No. 2 (2021): Volume 36 No 2 May 2021 Vol. 36 No. 1 (2021): Volume 36 No 1 January 2021 Vol. 35 No. 3 (2020): Volume 35 No 3 September 2020 Vol. 35 No. 2 (2020): Volume 35 No 2 May 2020 Vol. 35 No. 1 (2020): Volume 35 No 1 January 2020 Vol. 34 No. 3 (2019): Volume 34 No 3 September 2019 Vol. 34 No. 2 (2019): Volume 34 No 2 May 2019 Vol. 34 No. 1 (2019): Volume 34 No 1 January 2019 Vol. 19 No. 2 (2004): Volume 19 No 2 March-April 2004 Vol. 18 No. 3 (2003): Volume 18 No 3 May 2003 Vol. 16 No. 4 (2001): Volume 16 No 4 Juli-August 2001 Vol. 15 No. 4 (2000): Volume 15 No 4 Juli-Agustus 2000 Vol. 14 No. 2 (1999): Volume 14 No 2 Maret-April 1999 Vol. 33 No. 3 (2018): Volume 33 No 3 September 2018 Vol. 33 No. 2 (2018): Volume 33 No 2 May 2018 Vol. 33 No. 1 (2018): Volume 33 No 1 January 2018 Vol. 7 No. 5-6 (1997): Volume 7 no 5-6, September - Desember 1997 Vol. 6 No. 4-5 (1991): Volume 6 No 4-5 July, Agustus, September Oktober 1991 Vol. 32 No. 3 (2017): Volume 32 No 3 September 2017 Vol. 32 No. 2 (2017): Volume 32 No 2 May 2017 Vol. 32 No. 1 (2017): Volume 32 No 1 January 2017 Vol. 31 No. 3 (2016): Volume 31 No 3 September 2016 Vol. 11 No. 1 (1996): Volume 11 no 1 Januari 1996 Vol. 8 No. 1 (1994): Volume 8 no 1 Januari 1994 Vol. 7 No. 4 (1992): No 4 Tahun VII, Juli-Agustus 1992 Vol. 31 No. 2 (2016): Volume 31 No 2 May 2016 Vol. 31 No. 1 (2016): Volume 31 No 1 Januari 2016 Vol. 30 No. 3 (2015): Volume 30 No 3 September 2015 Vol. 30 No. 2 (2015): Volume 30 No 2 Mei 2015 Vol. 30 No. 1 (2015): Volume 30 No 1 Januari 2015 Vol. 29 No. 2 (2014): Volume 29 No 2 Mei 2014 Vol. 28 No. 2 (2013): Volume 28 No 2 Mei 2013 Vol. 29 No. 3 (2014): Volume 29 No 3 September 2014 Vol. 29 No. 1 (2014): Volume 29 No 1 Januari 2014 Vol. 28 No. 3 (2013): Volume 28 No 3 September 2013 Vol. 28 No. 1 (2013): Volume 28 No 1 Januari 2013 Vol. 27 No. 3 (2012): Volume 27 No 3 September 2012 Vol. 27 No. 2 (2012): Volume 27 No 2 Mei 2012 Vol. 27 No. 1 (2012): Volume 27 No. 1 Januari 2012 Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011 Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011 Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011 Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010 Vol. 25 No. 2 (2010): Volume 25 Nomor 2 Mei 2010 Vol. 25 No. 1 (2010): Volume 25 Nomor 1 Januari 2010 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Faizal Kurniawan

Contact Email
yuridika@fh.unair.ac.id

Phone
+62315023151

Journal Mail Official
yuridika@fh.unair.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Faizal Kurniawan

Contact Email yuridika@fh.unair.ac.id

Phone +62315023151

Journal Mail Official yuridika@fh.unair.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Faizal Kurniawan

Contact Email
yuridika@fh.unair.ac.id

Phone
+62315023151

Journal Mail Official
yuridika@fh.unair.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA