cover
Contact Name
Ivanna Eltiara Cahyani
Contact Email
ivannaece@gmail.com
Phone
+62331-323567
Journal Mail Official
idj@unej.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27755045     DOI : https://doi.org/10.19184/idj
Core Subject : Humanities, Social,
The Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities (IDJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners, researchers, scientists, and consultants. IDJ is a magnificent platform to discuss interdisciplinary disciplines. Manuscript with an interdisciplinary and empirical approach will be preferable. However, the journal will still consider the manuscript with a descriptive approach for publication as long as it provides cases and contextual discussion and uses an interdisciplinary approach to examine the cases. This objective of this journal comes from the current context of issues within the framework of social sciences, law, and humanities that need to be discussed from various kinds of approaches. Thus, the scope of this journal covers interdisciplinary studies on social issues such as poverty, crimes, development, public policy, economy, law, gender, culture, education, and any other social realm.
Articles 20 Documents
Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi Elma Hardiyanti
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.816 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.24959

Abstract

Jurnalis perempuan berpotensi mendapatkan risiko ganda karena posisinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perempuan. Ketika meliput berita saat demonstrasi, jurnalis perempuan harus berhadapan secara langsung dengan demonstran dan aparat kepolisian. Selain itu, topik yang akan diberitakan bersifat sensitif sehingga dapat mengancam jurnalis perempuan seperti kekerasan dan pelecehan verbal. Berdasarkan hasil survei AJI Indonesia (2019), pelaku kekerasan terhadap perempuan terbanyak diduduki oleh aparat kepolisian. Berdasarkan persoalan tersebut, ada dua persoalan yang akan dikaji dalam artikel ini. Yang pertama adalah terkait perlindungan jurnalis, dan yang kedua adalah perbandingan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika meliput aksi di beberapa negara. Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang dibantu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan artikel ini menunjukkan jika kebebasan pers di Indonesia, Filipina, dan Australia memiliki perbedaan cukup jauh dengan Belanda dalam upaya memberikan penanganan kasus kejahatan pada jurnalis perempuan walaupun perlindungan hukum tentang pers telah diatur.
Ubud Writers and Readers Festival: Merangkum Dinamika Makna Dwi Windu (2004-2019) Pasca Bom Bali 1 Titan Kusuma Sakti
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.2 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.24978

Abstract

Terpuruknya citra, pariwisata, dan perekonomian Bali pasca tragedi Bom Bali I yang terjadi di area legian menggugah banyak pihak untuk melakukan beragam proyek penyembuhan. Salah satu yang dilakukan berasal dari Yayasan Mudra Swari Saraswati melalui Ubud Writers and Readers Festival. Nyatanya kini Ubud Writers and Readers Festival telah berkembang begitu besar dan perjalanannya selama dwi windu (2004-2019) telah berdinamika. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin menjawab bagaimana dinamika makna Ubud Writers and Readers Festival yang nampak dalam perjalanan dwi windu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpacu kepada pengamatan langsung, pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam serta juga dibubuhi hasil literatur. Penelitian ini mengambil perspektif dari ruang lingkup Yayasan Mudra Swari Saraswati maupun Ubud Writers and Readers Festival dan mengesampingkan perspektif dari participant. Dinamika makna Ubud Writers and Readers Festval tersebut dapat dibagi ke dalam tiga babak, yaitu; periode awal sebagai usaha untuk mengembalikan citra Bali, Peralihan sebagai momentum untuk membesarkan diri, dan akhir yang mana Ubud Writers and Readers Festival sudah begitu besar sebagai arena pemahaman dan pembelajaran.
Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Moh Holilullah; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.968 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.25564

Abstract

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kedua proses inilah yang menjadi titik awal perbuatan seseorang tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak, bukti-bukti yang diperoleh dalam proses tersebut sangatlah menentukan di dalam proses pemeriksaan di persidangan, apabila proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka harkat dan martabat orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dipertaruhkan. Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum, untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka.
Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Iklimah Dinda Indiyani Adiesta
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.476 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.25842

Abstract

Abtract This paper aims to analyze the handling of minor crimes with the conventional justice system and test the chances of restorative justice applied as an innovation in the settlement of minor criminal cases. Public disillusionment with the implementation of criminal proceedings led to the insistence on reforming the solution. The handling of minor crimes with the conventional justice system, judged not to reflect a sense of justice. The inequality of understanding the value of losses and the amount of fines makes the basis of a criminal act can be categorized as a minor crime between the police, prosecutors and courts raises a bad stigma regarding the handling of minor crimes today, in addition, the handling of minor crimes that do not maximize settlements oriented to the recovery of victim losses such as restorative justice. This research uses juridical-normative methods with conceptual and statutory approaches. The authors of this study used primary legal materials derived from legislation as well as secondary ones derived from books and legal journals relevant to the discussion. Then to enrich the references to this study, the authors used non-legal materials. This study shows that, the handling of minor crimes using the conventional justice system does not show the principle of proportionality in basing the category of a criminal act can be said to be a minor crime if looking at Perma No.2 Year 2012. In addition, the implementation of Perma, not maximum and the imposing of prison sanctions against perpetrators of minor crimes are ineffective. With such conditions, restorative justice can be used as an innovation in the settlement of minor criminal cases, because it has fulfilled all the requirements for a criminal act resolved by restorative justice. Keywords: Minor Crimes, Restorative Justice, Conventional Justice System
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak Rafi Muhammad Irfan; I Gede Widhiana Suarda; Dina Tsalist Wildana
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.393 KB) | DOI: 10.19184/idj.v2i2.28009

Abstract

Abstrak Transfer Pricing kerap digunakan sebagai upaya untuk memperkecil pajak korporasi yang berada dalam satu grup induk dengan menggeser atau merubah harga atau laba antar korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang berujung pada tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Perkembangan dinamika ekonomi dan metode baru untuk memperkecil pajak perusahaan selalu satu langkah di depan dari pada peraturan hukum yang berlaku, disamping itu struktur kepengurusan korporasi yang kompleks terlebih untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang diputuskan secara kolektif menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, sebab keputusan tersebut untuk dan atas nama kepentingan korporasi bukan individu pengurus. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing serta memperjelas konsep pengaruh teori vicarious liability terhadap sanksi pidana korporasi akibat penyalahgunaan transfer pricing untuk menghindari pajak. Kata Kunci: Transfer Pricing, Kejahatan Korporasi, Penghindaran Pajak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi Arnold Sotarduga Silangit; Laili Furqoni; Fanny Tanuwijaya
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.257 KB) | DOI: 10.19184/idj.v3i1.29497

Abstract

This study aims to analyze the legal rules governing legal protection for victims of repressive actions carried out by police officers when securing demonstrations or what are commonly called rallies. The right to express opinions is a human right that is guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of demonstrations that result in casualties, it is clear that there is an error or a form of violation, including Human Rights which are clearly regulated in the Constitution. some pre-existing rules. This study uses a juridical-normative method with a conceptual approach and legislation. The authors in this study used primary legal materials derived from legislation and secondary sources from legal books and journals that were relevant to the discussion. Then to enrich the references in this study, the authors use non-legal materials. This research shows that, there has been legal protection that has been provided by the Government in the form of preventive and repressive protection and the existence of PROPAM is considered helpful in protecting the rights of the community. Keywords: Legal Protection, Repressive Action, Demonstration
Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Ditinjau dari Perspektif Hukum Maya Cristiana; Al Khanif; Bayu Dwi Anggono
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.418 KB) | DOI: 10.19184/idj.v3i1.30512

Abstract

Artikel ini berjudul Kebijakan Pemulangan WNI eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum. Latar belakang dari penulisan ini dimana kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya. Sejak ISIS dinyatakan kalah, sebagian warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS berkeinginan untuk kembali ke Indonesia. Munculnya wacana pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu hal yang dilematis, namun kebijakan tersebut harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan seseorang kehilangan kewarganegaraanya berkaitan dengan tindakan sesorang terhadap negara lain. Namun disisi lain negara berkewajiban memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Kata Kunci: Warga Negara Indonesia, ISIS, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia
The Policy of Legal-Entity State Higher Education Institutions (PTN-BH) Determination Viewed from Material Law Institutions Isra Nurhanifah; Eny Kusdarini
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.248 KB) | DOI: 10.19184/idj.v3i1.31004

Abstract

PTN-BH is a state university established by government with the status as an autonomous public legal entity. The existence of PTN-BH in ensuring quality and affordable education is questionable because the application of the non-profit principle in the autonomy of higher education is the basis that students must be protected in the imposition of education costs that the state cannot afford, especially in universities with legal entity status. The purpose of this study is to determine the urgency of PTN-BH determination in terms of material law. This study uses a normative juridical method, the data sources used are secondary data and primary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate the emergence of the term Legal Entity State Higher Education Institutions beginning with the enactment of Law Number 9 of 2009 concerning Educational Legal Entities, named PTN-BHMN. In the end, the BHP Law was annulled by the Constitutional Court, with the Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII-2009 dated March 10, 2010. The BHP Law was declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that leads to no legally binding power. The enactment of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education becomes the basic foundation for State Universities Ex-BHMN to switch status to PTN-BH. With full autonomy, a state university can independently manage its own household according to the purpose of the campus. It is hoped that universities can develop and innovate more quickly. State universities with the status of Legal Entities actually have wider autonomy which means that PTN-BH can take care of their household more independently. For example, a higher level education institution with the status of a PTN-BH can open a new study program or close it when it is deemed no longer needed. Likewise in financial matters, personnel affairs are also regulated by its higher level education institution.
Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's) Zhafarina Shamimi; Najamuddin Khairur Rijal; Mohd. Agoes Aufiya
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.147 KB) | DOI: 10.19184/idj.v3i1.31062

Abstract

Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk memberi gambaran dan juga mendeskripsikan bagaimana Efektivitas United Nations Women (UN Women) Dalam Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan Melalui Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs). Dimana peniliti ingin menjelaskan program dan juga upaya yang dilakukan oleh UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dengan menjelaskan kasus diskriminasi pada perempuan di Afghanistan dan juga menjelaskan efektivitas UN Women di Afghanistan melalui Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs) yang mana Sustainable Development Goals (SDGs) ini merupakan agenda yang akan digunakan sebagai kerangka pembangunan negara selama 30 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2016. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana penulisan ini ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena, dan data dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan (library research) melalui jurnal, skripsi, thesis, disertasi ataupun e-book. Penelitian ini juga menggunakan teori Efektivitas Organisasi Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan melalui beberapa program dan juga upaya, sehingga program dan upaya yang dilakukan oleh UN Women membuahkan hasil dan membawa dampak yang besar dengan meningkatkan kesadar bahwa wanita juga memiliki peran penting dalam negara. Pada kesimpulan juga dijelaskan bahwa UN Women di Afghanistan mampu menanggulangi masalah gender di Afghanistan dan mewujudkan tujuan Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs) dengan mewujudkan beberapa poin dalam SDGs demi pembangunan negara terutama dalam meningkatkan gender equality.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook Kevin Amashya; Dina Tsalits Wildana; Sapti Prihatmini
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.271 KB) | DOI: 10.19184/idj.v3i1.31226

Abstract

Jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal sudah lama seringkali terjadi di negara di dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi jual beli organ tubuh ginjal disebarkan melalui media sosial terutama facebook. Dalam praktiknya jual beli organ tubuh ginjal sering dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi para pelakunya mengiklankan penjualan organ tubuh ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan desakan ekonomi. Berdasakan persoalan tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam artikel ini. Pertama adalah terkait kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial facebook menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan diuji dan dihubungkan dengan perbuatan ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aturan apa saya yang melarang perbuatan perdagangan organ tubuh melalui media sosial, Kedua penelitian ini mengkaji apakah faktor ekonomi dapat menjadi alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang kemudian didukung dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa perbuatan jual beli organ tubuh melalui media sosial facebook dilarang oleh hukum pidana maupun Undang-Undang Khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Page 1 of 2 | Total Record : 20