Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities

idj
Website

Published by Universitas Jember

ISSN : - EISSN : 27755045 DOI : https://doi.org/10.19184/idj

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities (IDJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners, researchers, scientists, and consultants. IDJ is a magnificent platform to discuss interdisciplinary disciplines. Manuscript with an interdisciplinary and empirical approach will be preferable. However, the journal will still consider the manuscript with a descriptive approach for publication as long as it provides cases and contextual discussion and uses an interdisciplinary approach to examine the cases. This objective of this journal comes from the current context of issues within the framework of social sciences, law, and humanities that need to be discussed from various kinds of approaches. Thus, the scope of this journal covers interdisciplinary studies on social issues such as poverty, crimes, development, public policy, economy, law, gender, culture, education, and any other social realm.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 36 Documents

1 2 3 4

Economic Analysis of Households and Education Levels of Parents on the Decision to Continue to College Education at SMK Siang, Tulungagung District Nursalim Bayu Mu'arif; Narfik Umurul Hadi
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

This research is motivated by the still low number of students who continue their studies to higher education in Tulungagung, Indonesia. This can be seen in the attitude of students who do not show interest in the compilation of high school choices presented by the teachers. The purpose of this article is threefold. First, this article aims to elucidate how the level of household economics is related to the decision to enroll in higher education. The second research objective is to find whether the parental level of education has an impact on the decision to continue in higher education. Third, this study aims to understand whether the combined influence of household economic level and parental level of education influences the decision of studying higher education. This paper relies on questionnaires conducted in the class X SMK SIANG Tulungagung during the academic year 2019/20 as a method of data collection. The data analysis techniques include validity, reliability, classic assumption tests, multiple linear regression and hypothesis testing. The results of the data analysis show that: (1) the value of t arithmetic in the variable (X1) ‘analysis of the household economic’ of 2.148 <t table are 2.004. Thus, it can be concluded that there are significant differences in how the household economic level influences the decision to go to college. (2) The value of t arithmetic on the variable (X2) ‘level of parental education’ of 2,200> t table is 2,006. College. (3) The test results obtained through calculating the F value of 4.970> from F table are 3.16. College.

Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Ditinjau dari Perspektif Hukum Maya Cristiana; Al Khanif; Bayu Dwi Anggono
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Artikel ini berjudul Kebijakan Pemulangan WNI eks ISIS Ditinjau dari Perspektif Hukum. Latar belakang dari penulisan ini dimana kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya. Sejak ISIS dinyatakan kalah, sebagian warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS berkeinginan untuk kembali ke Indonesia. Munculnya wacana pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu hal yang dilematis, namun kebijakan tersebut harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan seseorang kehilangan kewarganegaraanya berkaitan dengan tindakan sesorang terhadap negara lain. Namun disisi lain negara berkewajiban memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Kata Kunci: Warga Negara Indonesia, ISIS, Status Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia

Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Moh Holilullah; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kedua proses inilah yang menjadi titik awal perbuatan seseorang tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak, bukti-bukti yang diperoleh dalam proses tersebut sangatlah menentukan di dalam proses pemeriksaan di persidangan, apabila proses ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka harkat dan martabat orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dipertaruhkan. Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum, untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka.

Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Transaksi Pembiayaan Konsumen Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Jember

Prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan dalam pengikatan fidusia sangat sering dilakukan. Namun, dalam halnya pengikatan fidusia tidak sama dengan pengikatan hak tanggungan, yang mana dalam undang-undang hak tanggungan diperbolehkan digunakan surat kuasa sedangkan pada undang-undang jaminan fidusia tidak diatur mengenai surat kuasa, secara autentik maupun di bawah tangan. Lembaga pembiayaan konsumen sering menggunakan surat kuasa di bawah tangan pada pembebanan jaminan fidusia, padahal dilihat dari peraturannya, sama sekali tidak diatur mengenai penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia. Namun, secara prakteknya penggunaan surat kuasa di bawah tangan ini banyak yang menggunakan. Dari latar belakang itulah, ditemukan permasalahan mengenai surat kuasa di bawah tangan pada pengikatan fidusia dalam tranksaksi pembiayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif. Data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku, artikel, serta peraturan-peraturan yang mendukung untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Penggunaan surat kuasa di bawah tangan pada halnya tidak diperbolehkan, namun bila ada peraturan lain yang mengatur mengenai surat kuasa maka diperbolehkan dipergunakannya surat kuasa di bawah tangan.

Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Pembagian Dividen pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2019 Alfu Laila; Zarah Puspitaningtyas; Didik Eko J
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Abstract The economic progress of a country is reflected in the capital market activities in that country. Economic progress as described on the basis of the market function as a capital transaction infrastructure that can affect a country's economic development. This study aims to see and analyze stock prices before and after dividend distribution listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses a comparative analysis with a quantitative approach. The data source used is secondary data. This data is obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange (Internet Data Exchange / BEI). The results of this study indicate that there are significant differences in stock prices before and after dividend distribution. This is based on the test results on the paired sample t-test which shows the significance value is smaller than the alpha value a (0.000 <0.05) so that Ho is rejected and Ha is accepted. Keywords: Stocks, Dividends, BEI.

The Policy of Legal-Entity State Higher Education Institutions (PTN-BH) Determination Viewed from Material Law Institutions Isra Nurhanifah; Eny Kusdarini
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

PTN-BH is a state university established by government with the status as an autonomous public legal entity. The existence of PTN-BH in ensuring quality and affordable education is questionable because the application of the non-profit principle in the autonomy of higher education is the basis that students must be protected in the imposition of education costs that the state cannot afford, especially in universities with legal entity status. The purpose of this study is to determine the urgency of PTN-BH determination in terms of material law. This study uses a normative juridical method, the data sources used are secondary data and primary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate the emergence of the term Legal Entity State Higher Education Institutions beginning with the enactment of Law Number 9 of 2009 concerning Educational Legal Entities, named PTN-BHMN. In the end, the BHP Law was annulled by the Constitutional Court, with the Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII-2009 dated March 10, 2010. The BHP Law was declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that leads to no legally binding power. The enactment of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education becomes the basic foundation for State Universities Ex-BHMN to switch status to PTN-BH. With full autonomy, a state university can independently manage its own household according to the purpose of the campus. It is hoped that universities can develop and innovate more quickly. State universities with the status of Legal Entities actually have wider autonomy which means that PTN-BH can take care of their household more independently. For example, a higher level education institution with the status of a PTN-BH can open a new study program or close it when it is deemed no longer needed. Likewise in financial matters, personnel affairs are also regulated by its higher level education institution.

Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Iklimah Dinda Indiyani Adiesta
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Abtract This paper aims to analyze the handling of minor crimes with the conventional justice system and test the chances of restorative justice applied as an innovation in the settlement of minor criminal cases. Public disillusionment with the implementation of criminal proceedings led to the insistence on reforming the solution. The handling of minor crimes with the conventional justice system, judged not to reflect a sense of justice. The inequality of understanding the value of losses and the amount of fines makes the basis of a criminal act can be categorized as a minor crime between the police, prosecutors and courts raises a bad stigma regarding the handling of minor crimes today, in addition, the handling of minor crimes that do not maximize settlements oriented to the recovery of victim losses such as restorative justice. This research uses juridical-normative methods with conceptual and statutory approaches. The authors of this study used primary legal materials derived from legislation as well as secondary ones derived from books and legal journals relevant to the discussion. Then to enrich the references to this study, the authors used non-legal materials. This study shows that, the handling of minor crimes using the conventional justice system does not show the principle of proportionality in basing the category of a criminal act can be said to be a minor crime if looking at Perma No.2 Year 2012. In addition, the implementation of Perma, not maximum and the imposing of prison sanctions against perpetrators of minor crimes are ineffective. With such conditions, restorative justice can be used as an innovation in the settlement of minor criminal cases, because it has fulfilled all the requirements for a criminal act resolved by restorative justice. Keywords: Minor Crimes, Restorative Justice, Conventional Justice System

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat Charina Lucky Pratiwi; Aries Harianto; Al Khanif
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Pekerja/buruh merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak dalam keberlangsungan hidupnya dengan melakukan pekerjaan. Kedudukan pekerja/buruh lebih lemah dibanding dengan pengusaha, maka dalam melindungi kepentingan serta hak-hak pekerja/buruh salah satunya dengan bergabung kepada serikat pekerja/serikat buruh. Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat mandiri, bebas, demokratis dan bertanggung jawab guna mempertahankan, meningkatkan, memperjuangkan dan melindungi hak serta kepentingan untuk kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Beberapa peraturan yang melandasi kewajiban serikat pekerja/serikat buruh untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya kepada pihak yang bewenang dibidang ketenagakerjaan diantaranya Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pasal 1 ayat (21) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh tidak bertentangan dengan asas kebebasan berserikat karena hal tersebut tidak ada keterangan yang jelas mengenai asas yang dianut oleh serikat pekerja/serikat buruh, namun kebebasan berserikat dijadikan dasar atau landasan dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi Arnold Sotarduga Silangit; Laili Furqoni; Fanny Tanuwijaya
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

This study aims to analyze the legal rules governing legal protection for victims of repressive actions carried out by police officers when securing demonstrations or what are commonly called rallies. The right to express opinions is a human right that is guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of demonstrations that result in casualties, it is clear that there is an error or a form of violation, including Human Rights which are clearly regulated in the Constitution. some pre-existing rules. This study uses a juridical-normative method with a conceptual approach and legislation. The authors in this study used primary legal materials derived from legislation and secondary sources from legal books and journals that were relevant to the discussion. Then to enrich the references in this study, the authors use non-legal materials. This research shows that, there has been legal protection that has been provided by the Government in the form of preventive and repressive protection and the existence of PROPAM is considered helpful in protecting the rights of the community. Keywords: Legal Protection, Repressive Action, Demonstration

Covid 19 Inovasi sebagai Nilai Jual Produk "Kita Local Pride" (Studi Kasus Brand Tas Lokal di Banyuwangi) Imanda Anggraita Sakina
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Globalization presents a challenge to economic activities, especially those doing small and middle-class businesses in Indonesia. The real challenge is that foreign products are more easily introduced into Indonesia's consumer markets that can boost the sales competition of products produced by local producers. The research aims to find out how the phenomenon of foreign products is faced by local businesses by utilizing technological development and conducting market segmentary-level analysis. The research was done by collecting data from the founder's source "Kita Local Pride" local bag brand in Banyuwangi, East Java, by Ahmad Irgi Fahrezy through interviews with a list of structured questions and types of open questions. The result is that "Kita Local Pride" appears to be based on sources' concerns about the existence of local products in the predominantly foreign consumer markets. The innovation is pinning a brand that has an inclusive philosophy of society, especially young people, as a strategy to attract potential consumers. Innovation is also made in bag design that is dominated by a variety of colors that match young people well. Innovation is also made by marketing products using social media.

Page 1 of 4 | Total Record : 36

1 2 3 4

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Vol 3 No 2 (2022): November 2022 Vol 3 No 1 (2022): May 2022 Vol 2 No 2 (2021): November 2021 Vol 2 No 1 (2021): May 2021 Vol 1 No 2 (2020): November 2020

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
idj@unej.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official idj@unej.ac.id

Editorial Address Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
idj@unej.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA