Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities

idj
Website

Published by Universitas Jember

ISSN : - EISSN : 27755045 DOI : https://doi.org/10.19184/idj

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

The Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities (IDJ) is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of academic practitioners, researchers, scientists, and consultants. IDJ is a magnificent platform to discuss interdisciplinary disciplines. Manuscript with an interdisciplinary and empirical approach will be preferable. However, the journal will still consider the manuscript with a descriptive approach for publication as long as it provides cases and contextual discussion and uses an interdisciplinary approach to examine the cases. This objective of this journal comes from the current context of issues within the framework of social sciences, law, and humanities that need to be discussed from various kinds of approaches. Thus, the scope of this journal covers interdisciplinary studies on social issues such as poverty, crimes, development, public policy, economy, law, gender, culture, education, and any other social realm.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 36 Documents

1 2 3 4

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Transfer Pricing untuk Penghindaran Pajak Rafi Muhammad Irfan
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Jember

Abstrak Transfer Pricing kerap digunakan sebagai upaya untuk memperkecil pajak korporasi yang berada dalam satu grup induk dengan menggeser atau merubah harga atau laba antar korporasi. Perbuatan tersebut mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang berujung pada tindak pidana karena merugikan keuangan negara. Perkembangan dinamika ekonomi dan metode baru untuk memperkecil pajak perusahaan selalu satu langkah di depan dari pada peraturan hukum yang berlaku, disamping itu struktur kepengurusan korporasi yang kompleks terlebih untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang diputuskan secara kolektif menimbulkan pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, sebab keputusan tersebut untuk dan atas nama kepentingan korporasi bukan individu pengurus. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing serta memperjelas konsep pengaruh teori vicarious liability terhadap sanksi pidana korporasi akibat penyalahgunaan transfer pricing untuk menghindari pajak. Kata Kunci: Transfer Pricing, Kejahatan Korporasi, Penghindaran Pajak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yeyen Wahyuni
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Abstrak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat kekaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif. Kata Kunci: Parate, Perjanjian, Jaminan, Fidusia Abstract After the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 has an impact on the execution of the fiduciary guarantee of not being able to immediately execute the collateral object, if one day the debtor commits a breach of promise, after the Constitutional Court Ruling, there is confusion in the meaning of the phrase his own power ”in Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law and Conflict of norms between the Articles referred to as a new interpretation of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. Thus there is a dysfunction of legal protection for creditors who are legally accepted as fiduciary, in this case they will lose their authority in parating the execution and settlement of the execution of collateral confiscation which is deemed no longer effective. Keywords: Parate, Agreement, Guarantee, Fiduciary

Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's) Zhafarina Shamimi; Najamuddin Khairur Rijal; Mohd. Agoes Aufiya
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk memberi gambaran dan juga mendeskripsikan bagaimana Efektivitas United Nations Women (UN Women) Dalam Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan Melalui Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs). Dimana peniliti ingin menjelaskan program dan juga upaya yang dilakukan oleh UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dengan menjelaskan kasus diskriminasi pada perempuan di Afghanistan dan juga menjelaskan efektivitas UN Women di Afghanistan melalui Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs) yang mana Sustainable Development Goals (SDGs) ini merupakan agenda yang akan digunakan sebagai kerangka pembangunan negara selama 30 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2016. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana penulisan ini ditujukan untuk menggambarkan suatu fenomena, dan data dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan (library research) melalui jurnal, skripsi, thesis, disertasi ataupun e-book. Penelitian ini juga menggunakan teori Efektivitas Organisasi Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan melalui beberapa program dan juga upaya, sehingga program dan upaya yang dilakukan oleh UN Women membuahkan hasil dan membawa dampak yang besar dengan meningkatkan kesadar bahwa wanita juga memiliki peran penting dalam negara. Pada kesimpulan juga dijelaskan bahwa UN Women di Afghanistan mampu menanggulangi masalah gender di Afghanistan dan mewujudkan tujuan Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDGs) dengan mewujudkan beberapa poin dalam SDGs demi pembangunan negara terutama dalam meningkatkan gender equality.

Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018) Achbar Madya Persada; Jayus Jayus; Iwan Rachmad Soetijono
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Di Indonesia sendiri ada 3 (tiga) jenis sistem pemilu yang perlu kita ketahui yaitu sistem pemilu distrik, sistem pemilu proporsional, dan sistem pemilu campuran. Di wilayah Papua khususnya di wilayah pedalaman atau perbatasan cenderung mengikuti pilihan ketua sukunya untuk menentukan pilihan. Dari 29 kabupaten/kota di Papua ada 13 daerah yang diberikan hak khusus (previlege) untuk menggunakan sistem pemilu tersendiri. Sistem khusus tersebut dinamakan sistem noken. Noken dalam bahasa Papua berarti tas atau kantong. Sistem noken tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasanya kita menyebut (luber jurdil) berdasarkan UUD NRI 1945. Hal ini menjadi sebuah pro kontra diantara pengamat hukum Indonesia karena ada beberapa pendapat yang mendukung sistem noken dilihat dari perspektif adat dan menolak sistem noken dilihat dari perspektif asas demokrasi dalam pemilihan umum. Sistem noken dalam pemilihan kepala daerah di Papua menurut studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/ PHP.BUP-XVI/2018 secara hukum dianggap tidak sah sehingga perlu dilakukan pemilihan umum ulang. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan Pemilu dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Kata Kunci: Noken, Pemilihan Kepala Daerah, Status Hukum.

Ubud Writers and Readers Festival: Merangkum Dinamika Makna Dwi Windu (2004-2019) Pasca Bom Bali 1 Titan Kusuma Sakti
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Terpuruknya citra, pariwisata, dan perekonomian Bali pasca tragedi Bom Bali I yang terjadi di area legian menggugah banyak pihak untuk melakukan beragam proyek penyembuhan. Salah satu yang dilakukan berasal dari Yayasan Mudra Swari Saraswati melalui Ubud Writers and Readers Festival. Nyatanya kini Ubud Writers and Readers Festival telah berkembang begitu besar dan perjalanannya selama dwi windu (2004-2019) telah berdinamika. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin menjawab bagaimana dinamika makna Ubud Writers and Readers Festival yang nampak dalam perjalanan dwi windu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berpacu kepada pengamatan langsung, pengamatan terlibat, dan wawancara mendalam serta juga dibubuhi hasil literatur. Penelitian ini mengambil perspektif dari ruang lingkup Yayasan Mudra Swari Saraswati maupun Ubud Writers and Readers Festival dan mengesampingkan perspektif dari participant. Dinamika makna Ubud Writers and Readers Festval tersebut dapat dibagi ke dalam tiga babak, yaitu; periode awal sebagai usaha untuk mengembalikan citra Bali, Peralihan sebagai momentum untuk membesarkan diri, dan akhir yang mana Ubud Writers and Readers Festival sudah begitu besar sebagai arena pemahaman dan pembelajaran.

Model Inovasi Minapadi dan Peran Aktor yang Mendukung Diseminasi Inovasi Minapadi di Kabupaten Sleman Diah Fitria Widhiningsih; Mesalia Kriska
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Jember

Dengan dua komoditas pertanian dan perikanan yang dikembangkan, pertanian minapadi menuai pro dan kontra di kalangan petani. Petani dengan tingkat individualism yang tinggi cenderung mengalami kesulitan untuk menjalankan usahatani ini karena minapadi membutuhkan modal, waktu, dan tenaga yang lebih banyak. Akan tetapi, dengan adanya kelompok, kesuksesan usahatani minapadi dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usahatani minapadi adalah jenis inovasi, aktor yang berperan, dan proses diseminasi inovasi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi inovasi minapadi di Kabupaten Sleman dan (2) mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam diseminasi inovasi minapadi di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan di tiga kelompok tani minapadi di Kabupaten Sleman. Data diperoleh melalui observasi dan in-depth interview dengan mewawancarai informan antara lain ketua kelompok, petani, penyuluh, dan pamong desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis inovasi mulai dari inovasi pra-budidaya, inovasi budidaya, dan inovasi pascabudidaya meiputi pemanenan dan pemasaran. Komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi dialogis dan komunikasi kelompok. Proses diseminasi melibatkan ketua kelompok tani dan penyuluh pertanian secara intens dan juga pamong desa sebagai role model. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan diseminasi inovasi ialah dengan mengadakan studi banding kelompok tani.

Impact of Influencers in Consumer Decision-Making: The Fashion Industry Siti Nurfadila; Setyo Riyanto
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 1 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

The popularity of influencers is continuous and doesn’t have a limited window of influence. Internet and social media play vital role in helping consumers find the items they are looking for. Obviously companies will keenly try to retain a strong presence in the social media platforms; otherwise the target audience can easily change suppliers. The present study is intended to explore the influencer marketing techniques used by fashion industries and also the impact of influencers on the consumers buying decision process in fashion industry.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook Kevin Amashya; Dina Tsalits Wildana; Sapti Prihatmini
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 3 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Program Pasca Sarjana Unej

Jual beli organ tubuh manusia terutama ginjal sudah lama seringkali terjadi di negara di dunia, termasuk di antaranya adalah Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi jual beli organ tubuh ginjal disebarkan melalui media sosial terutama facebook. Dalam praktiknya jual beli organ tubuh ginjal sering dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi para pelakunya mengiklankan penjualan organ tubuh ginjalnya melalui media sosial facebook dengan alasan desakan ekonomi. Berdasakan persoalan tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang kemudian akan dibahas dalam artikel ini. Pertama adalah terkait kajian perbuatan menawarkan jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial facebook menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan diuji dan dihubungkan dengan perbuatan ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi aturan apa saya yang melarang perbuatan perdagangan organ tubuh melalui media sosial, Kedua penelitian ini mengkaji apakah faktor ekonomi dapat menjadi alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang kemudian didukung dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa perbuatan jual beli organ tubuh melalui media sosial facebook dilarang oleh hukum pidana maupun Undang-Undang Khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi Elma Hardiyanti
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Jember

Jurnalis perempuan berpotensi mendapatkan risiko ganda karena posisinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perempuan. Ketika meliput berita saat demonstrasi, jurnalis perempuan harus berhadapan secara langsung dengan demonstran dan aparat kepolisian. Selain itu, topik yang akan diberitakan bersifat sensitif sehingga dapat mengancam jurnalis perempuan seperti kekerasan dan pelecehan verbal. Berdasarkan hasil survei AJI Indonesia (2019), pelaku kekerasan terhadap perempuan terbanyak diduduki oleh aparat kepolisian. Berdasarkan persoalan tersebut, ada dua persoalan yang akan dikaji dalam artikel ini. Yang pertama adalah terkait perlindungan jurnalis, dan yang kedua adalah perbandingan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika meliput aksi di beberapa negara. Artikel ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yang dibantu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan artikel ini menunjukkan jika kebebasan pers di Indonesia, Filipina, dan Australia memiliki perbedaan cukup jauh dengan Belanda dalam upaya memberikan penanganan kasus kejahatan pada jurnalis perempuan walaupun perlindungan hukum tentang pers telah diatur.

Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh) Binsar Zaroha Ritonga; Y.A Triana Ohouwutun
INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Vol 2 No 1 (2021): May 2021
Publisher : Universitas Jember

Religion as the lantern of human life teaches various forms of kindness and the value of compassion to all mankind. Without discriminating against the religions adhered to by Indonesian law, it provides protection for religious adherents to practice religion in accordance with what they believe. Religion itself is full of moral values and its eternal value, there are still some people who try to demean, abuse and tarnish religious values. The law moves when there is a human interest that is violated by another human, in this case someone's religious belief is disturbed by another. Article 156a KUHP specifically provides legal protection for anyone who feels disturbed by their sense of comfort in carrying out their religion, both worship activities and other supporting activities in carrying out religion. Article 156a is still far from perfect for providing protection to all religious adherents. There are still differences in the application of the non-criminal element in determining a defendant legally and convincingly committing religious blasphemy to be a problem that must be resolved for academics and norm-makers. The difference in determining the element of a crime occurs in Sampang and Banda Aceh. The element of a criminal act is an important element in determining whether a person has legally and convincingly committed a criminal act or not. The element of a criminal act consists of two elements, namely the subjective element and the objective element, each of which is independent and cannot be combined into one element. The panel of judges combining two elements of a criminal act is deemed inaccurate in providing legal considerations for the accused. Hope for academics and norm-makers to continue to study this blasphemy problem so that it is expected to be able to provide justice, certainty and legal benefits for all people.

Page 2 of 4 | Total Record : 36

1 2 3 4

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Vol 3 No 2 (2022): November 2022 Vol 3 No 1 (2022): May 2022 Vol 2 No 2 (2021): November 2021 Vol 2 No 1 (2021): May 2021 Vol 1 No 2 (2020): November 2020

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
idj@unej.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official idj@unej.ac.id

Editorial Address Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia

Location Kab. jember, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
idj@unej.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana Universitas Jember Kalimantan Road 37, Tegalboto Campus Jember, East Java, Indonesia

Location
Kab. jember,

Jawa timur

INDONESIA