cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggara Setya Saputra
Contact Email
anggara@unwiku.ac.id
Phone
+6281392800058
Journal Mail Official
mida@unwiku.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14114461     EISSN : 28307267     DOI : -
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi menerbitkan artikel hasil penelitian tentang administrasi publik. Namun tidak terbatas pula kepada: Kebijakan Publik Manajemen Publik Layanan Publik Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Politik Tata Kelola Pemerintah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 97 Documents
 1   2   3   4   5 
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.13

Abstract

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya UU no 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi  UU no 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut penguatan peran pemerintah daerah didorong melalui sistem otonomi luas dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai belanja publik. Sebagian besar pengeluaran APBD  di banyak daerah di Indonesia adalah untuk pembayaran gaji pegawai. Pemerintah Kabupaten Banyumas misalnya, seperti yang dikemukakan oleh Setyoko (2012) bahwa sebesar  60 hingga – 70 persen dari APBDnya digunakan untuk membayar gaji pegawai. Dengan komposisi anggaran seperti ini maka alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti kegiatan pembangunan dan  pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat menjadi sangat terbatas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA Merintha Suryapuspita; Johar Ma’muri
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.29

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi e-money untuk penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Namun sistem e-money cenderung digunakan oleh kelas ekonomi menengah ke atas. Menariknya, sejak 2017 pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk program pengentasan kemiskinan menggunakan e-money. Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menyetujui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Salah satu obyek atau kota percontohan untuk pelaksanaannya adalah Yogyakarta. Salah satu kecamatan di Yogyakarta adalah Danurejan. Danurejan memiliki target 590 keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan wawancara dan analisis dokumen. Studi ini menemukan bahwa pelaksanaan implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai telah secara keseluruhan berjalan dengan baik. Apalagi jika dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera  yang tidak menggunakan e-money. Dari hasil penelitian pada variabel komunikasi antar stakeholder terkait; karakteristik organisasi pelaksana; lingkungan sosial, politik, dan ekonomi; dan sikap/kecenderungan dari implementor sudah baik. Sedangkan, pelaksanaan variabel standar dan sasaran kebijakan, dan sumber daya penerapan dilapangan perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Non Tunai, BPNT, Kemiskinan AbstractThis study aims to explain how the government is implementing e-money for poverty reduction. However, the e-money system tends to be used by the upper middle class. Interestingly, since 2017 the Indonesian government has also implemented Non-Cash Food Assistance (BPNT) for poverty alleviation programs using e-money. To support the implementation of this program, the President of the Republic of Indonesia has approved Presidential Regulation Number 63 of 2017 concerning the Distribution of Non-Cash Social Assistance. One of the objects or pilot cities for its implementation is Yogyakarta. One of the districts in Yogyakarta is Danurejan. Danurejan has a target of 590 families. The method used in this research is qualitative, with an interview approach and document analysis. This study found that the implementation of Non-Cash Food Assistance has been running well overall. Especially when compared to the previous program, the Prosperous Rice Program, which did not use e-money. From the research results on the communication variables between related stakeholders; the characteristics of the implementing organization; social, political and economic environment; and the attitude / tendency of the implementor is good. Meanwhile, the implementation of standard variables and policy targets, and field application resources need to be increased.Keyword : Cashless, BPNT, Povety
STRATEGI REVITALISASI BUMDES DI DESA KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA Chamid Sutikno; Ikmas Ma’mur Alfani
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.337 KB) | DOI: 10.56681/da.v19i1.48

Abstract

Villages have an important role in national development, therefore villages are a serious concern for the development of a country. Village independence can grow productive community groups, along with decentralization and regional autonomy which will support community development and empowerment through the local economy, one of which is through BUMDES. This study took the title BUMDES Revitalization Strategy in Kalikajar Village, Kalikabong District, Purbalingga Regency using qualitative descriptive research methods. Sources of data in this study are secondary data and primary data. The purpose of this study is to find out about the strategies and factors driving the revitalization of BUMDES Kalikajar, Kaligondang District, Purbalingga Regency. Keywords; SWOT Analysis, BUMDes Revitalization, Institutional Strategy
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS (Studi Implementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v12i2.8

Abstract

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan kualitas pelayanaan publik pada pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif.Kesimpulan hasil penelitian kualitas pelayanan public pada pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas cukup baik,dilihat dari beberapa aspek: (1) Aspek tangible: sarana-prasarana perkantoran cukup memadai, kenyamanan kantor cukup, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cukup mudah,disiplin aparat cukup baik. (2) Aspek reability: SOP mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, kecermatan aparat dalam pelayanan cukup baik, tiap desa punya aparat yang dapat mengoperasikan computer dengan baik; (3)Aspek responsiveness:  sambutan aparat terhadap pemohon layanan cukup baik. Dengan perangkat aplikasi program komputer, pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu,cermat, dan tepat.Apabila ada komplain dari masyarakat segera ditangani aparat. (4). Aspek assurance: ada jaminan penyelesaian pelayanan tepat waktu antara 5 – 7 menit, pelayanan tanpa biaya, legalitas dijamin, aparat tidak menyalahgunakan sarana-prasarana, wewenang dan memegang rahasia jabatan. (5). Aspek Emphaty: aparat dalam memberikan pelayanan cukup santun, ramah,mendahulukan kepentingan pemohon, tidak diskriminatif, dan menghargai pemohon. Implikasi: tata ruang kantor perlu ditingkatkan, demikian juga kapasitas dan kompetensi aparat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LANGGONGSARI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS Chamid Sutikno
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.24

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengkaji proses implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pola dan pendekatan yang partisipatif dengan asas keberlanjutan dalam pembangunan pedesaan. Pembanguna desa saat ini menjadi leading sektor dalam menunjang pembangunan nasional. Sehingga kebijakan dalam tata kelola dana desa sangat penting untuk di atur dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang tapat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisi data yang digunakan adalah analisis interaktif dan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok dapat berjalan sudah cukup baik sesuai prioritas penggunaan dana desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal perencanaan, penggunaan dana desa di sosialisasikan lewat MUSDes dengan keterlibatan multi stakeholder. Untuk pelaksanaan dana desa sendiri digunakan untuk pembangunan desa yang  infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal, pengembangan BUMDes. Model perencanaan dan pengelolaan dana desa di dasarkan pada perncanaan kegiatan melalui pendekatan partisipatif, transparansi, akuntabel dan keberlanjutan sesuai asas kebutuhan masyarakat. Keterbukaan dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Langgongsari agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai yang rencanakan. Pengawasan dan kontrol menjadi kunci uatama agar tidak adanya penyalahgunaan dalam penegelolaan dana desa.Kata Kunci : Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa  AbstractThis research aims to determine the implementation of village fund management policies in Langgongsari Village, Cilongok District, Banyumas Regency. This study examines the implementation process of village fund management policies and what factors influence it. The implementation of village fund management is one of the efforts to create participatory patterns and approaches with the principle of sustainability in rural development. Rural development is currently a leading sector in supporting national development. So that policies in the management of village funds are very important to be regulated and implemented in accordance with policies that are appropriate to the needs of the community. The research method used in the study is a qualitative method and uses a case study approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis used was interactive analysis and data triangulation. Based on the results of the study, it shows that the implementation of village fund management policies in Langgongsari Village, Cilongok District can run fairly well according to the priority of using village funds, namely village development and empowerment of village communities. In terms of planning, the use of village funds is socialized through MUSDes with multi-stakeholder involvement. For the implementation of village funds itself, it is used for village development infrastructure, community empowerment, community economic development based on local potential development, BUMDes development. The planning and management model of village funds is based on planning activities through participatory approaches, transparency, accountability and sustainability according to the principles of community needs. Openness and community involvement is one of the efforts currently being made by the Langgongsari Village Government so that the implementation and management of village funds can run as planned. Supervision and control are the main keys so that there is no abuse in the management of village funds. Keywords: Policy Implementation,Village Fund, Village Development
Peran Lingkungan Melalui Dukungan Masyarakat dan Pejabat Publik Terhadap Implementasi Kebijakan Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) Emiraldo Win Pazqara; E. Gudonohadi
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.055 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.42

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai peran lingkungan melalui dukungan masyarakat dan pejabat publik dalam mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan bahwa kebijakan penanganan PGOT di Kabupaten Banyumas mendapatkan respon positif dari lingkungan yakni masyarakat dan pejabat pemerintah. Sehingga dengan adanya dukungan yang kuat dari lingkungan menjadikan kebijakan penanganan PGOT di Banyumas yang dikukuhkan melalui Perda nomor 16 tahun 2015 tentang penyakit masyarakat semakin baik dalam menekan persoalan sosial di wilayah Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Lingkungan, Kebijakan, PGOT ABSTRACT Writing this scientific paper aims to raise the discussion about the role of the environment through the support of the community and public officials in influencing the implementation of policies for handling PGOT (Beggars, Homeless and Abandoned People) in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, it can be confirmed that the policy for handling PGOT in Banyumas Regency received a positive response from the environment, namely the community and government officials. So that with strong support from the environment, the policy for handling PGOT in Banyumas which was confirmed through Perda number 16 of 2015 concerning community diseases is getting better in suppressing social problems in the Banyumas Regency area. Keywords: Environment, Policy, PGOT
Determinasi Kinerja Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas Oti Kusumaningsih; Ekaswati Susilaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kinerja dan karakteristik birokrasi disuatu daerah karena faktor-faktor lokal memiliki sejarah yang berbeda satu sama lain yang sangat mempengaruhi perilaku dalam proses pelayanan di badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu metode yang merupakan gabungan metode kualitatif dan metode kualitatif dimana kedua metode tersebut dalam penelitian ini dapat saling menjembatani.Dari hasil penelitian menunjukkan adanya signifikan yang kuat dari variabel sumber daya manusia dan variabel keuangan, orientasi, budaya patennalisme di badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas.Oleh karena itu agar responsivitas dapat berjalan efektif maka perlu diangkat kualitas sumber daya manusia dan orientasi pada perubahan, sehingga dapat tercapai responsivitas pelayanan birokrasi yang dapat memuaskan keinginan masyarakat. Kata kunci: Sumber daya manusia, kewenangan diskusi, etika pelayanan, semangat kerjasama
DAMPAK PENDIRIAN TOKO MODERN DI KECAMATAN CILACAP TENGAH KABUPATEN CILACAP Aspri Budi Oktavianto; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.19

Abstract

Abstrak Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap dilatarbelakangi oleh maraknya pendirian toko modern di tengah masyarakat yang berdampak langsung pada perekonomian pelaku usaha di sekitarnya. Perda ini dibuat untuk memberikan proteksi kepada pelaku usaha kecil agar mampu bersaing dengan toko modern, dan sebaliknya toko modern diharapkan mampu bersinergi dengan pelaku UMKM. Namun demikian dampak pelaksanaan perda ini belum dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha pasar tradisional, yaitu masih adanya toko modern yang berdiri di sekitar pasar, toko modern yang ijinnya tidak lengkap, sehingga berdampak luas bagi perekonomian masyarakat yaitu omset mereka menurun bahkan ada diantaranya yang tutup operasionalnya. Namun demikian keadilan yang diharapkan dengan lahirnya pelaksanaan Perda No 23/2012 belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha pasar tradisional. Penurunan omset bahkan kondisi ‘gulung tikar’ dialami oleh pelaku UMKM. Hal ini diakibatkan tidak ditegakkannya aturan dalam Perda seperti jam operasional yang melanggar aturan, maish adanya toko modern yang berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Pelanggaran perda yang dilakukan oleh pemilik toko modern menjadikan usaha pasar tradisional semakin terpuruk.Kata kunci : Evaluasi Dampak, Toko Modern, dan Keadilan Sosial. AbstractCilacap Regency Regulation No. 23 of 2012 concerning the Arrangement and Development of Shopping Centers and Modern Stores in Cilacap Regency is motivated by the rise of the establishment of modern shops in the community which has a direct impact on the economy of business operators in the vicinity. This Perda was made to provide protection for small businesses to be able to compete with modern shops, and vice versa modern stores are expected to be able to work in synergy with SMEs. However, the impact of the implementation of this regulation has not been felt optimally by traditional market businesses, namely that there are still modern shops standing around the market, modern shops whose licenses are incomplete, so that it has a wide-ranging impact on the community's economy, namely their turnover decreases and some even close their operations . However, justice expected by the birth of the implementation of Perda No 23/2012 has not been fully felt by traditional market businesses. The decrease in turnover and even the condition of 'bankruptcy' was experienced by SMEs. This is due to the non-enforcement of regulations in the Perda, such as operating hours that violate the rules, such as modern stores less than 500 meters from the traditional market. The violation of local regulations by modern shop owners makes the traditional market business worse.Keywords: Impact Evaluation, Modern Stores, and Social Justice.
Peran Relawan dalam Penanggulangan Virus Covid-19 Melalui Implementasi Konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Purwokerto Andri Trianfano; Sartono -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1040.363 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.36

Abstract

Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah yang semakin meluas membuat virus ini menjadi konsentrasi bagi publik dan memerlukan respon cepat. Salah satu upaya penanggulangan Covid-19 ini adalah dengan membuat kebijakan di tingkat desa berbentuk relawan Covid-19. Desa yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Karangnangka dengan mengusung konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak implementasi program relawan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil ditemukan bahwa peran relawan Covid-19 di Desa Karangnangka adalah sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19 dengan melalui komunikasi intens dan terkontrol, monitoring yang teratur, pendataan, serta pengalokasian dana yang sesuai. Peran tersebut berjalan optimal sebab relawan mampu menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat, sehingga fungsi dari relawan itu sendiri berjalan secara maksimal. Kata Kunci: Covid-19, Peran, Relawan Desa ABSTRACT The spread of Covid-19 in Central Java has been wider which made it became a public concentration and need faster responses. One of the efforts to prevent this widespread virus was initiating the Covid-19 volunteer team as an implementation of village-level policies. Karangnangka was a village that carried “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” concept. This research aimed to analyze the role and implication of the volunteer program. Using the qualitative method and case study approach, the result showed that the role of Covid-19 volunteer in Karangnangka was a frontline to prevent the rise of another Covid-19 case through intense communication, monitoring process, data-collection, and proper budget allocation. Those roles had been running optimally since the volunteers could gain the trust and hopes from the society, so that the function of the Covid-19 volunteer programme could work maximally. Keywords: Covid-19, Role, Village Volunteer
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MD DI DESA KARANGGEDANG KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS Sartono -; Andri Trianfano; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.14

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan bagi Indonesia. Di Indonesia kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya diperlukan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitan, dan pendayagunaan.Pemerintah Indonesia mencanangkan Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.Agar pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan maka pemerintah desa membuat program pembangunan yang akan dilaksanakan agar penggunaan dana Program Nasoional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dapat berjalan secara efektif.Adapun lokasi sasaran penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan ini meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan yang kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok asaran adalah; masyarakat miskin di pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan pemerintah lokal.

Page 1 of 10 | Total Record : 97

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 2 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 1 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) More Issue