cover
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021" : 10 Documents clear
Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM Septi Indrawati; Amalia Fadhila Rachmawati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.854 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.17113

Abstract

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izin terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya sah secara hukum. Namun, seringkali legalitas usaha diabaikan oleh pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di desa Dukuhrejo, kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pemilik UMKM di desa Dukuhrejo. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM.   Business Legality Education as a Legal Protection Effort for MSME Owners Business legality is a standard that must be met by business actors so that their business can be declared legally valid. Business legality is a form of approval and granting of permits for the implementation of business activities by an entrepreneur or company from the competent authority. Therefore, business legality is an important thing to be fulfilled by business actors so that their business is legally valid. However, business legality is often ignored by business actors, including by micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this community service is to provide education to the community, especially MSME owners in Dukuhrejo village, Bayan sub-district, Purworejo district, about procedures for managing business legality documents as an effort to protect MSMEs. The method of implementing the service is carried out by socializing which is followed by the village government, community leaders and MSME owners in Dukuhrejo village. The results obtained in this activity are the management of human resources related to the importance of having business legality and making guidelines for managing business legality documents for MSMEs.  
Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi Moch. Choirul Rizal; M. Lutfi Rizal Farid; Dika Andy Prasetya; Rizki Dermawan; Mochammad Agus Rachmatulloh
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.43 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.17155

Abstract

Teori fiksi hukum kontradiktif dengan tingkat literasi membaca masyarakat. Teori menghendaki setiap orang harus tahu atas peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), yang merupakan bagian dari masyarakat, tergugah untuk memberikan solusi sesuai kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Pilihannya adalah membangun media publikasi berbasis partisipasi yang memuat informasi yang tidak terbatas hanya mengenai dasar-dasar hukum pidana. LSHP membangun media publikasi berbasis website menggunakan aplikasi Open Jurnal System (OJS) yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project (PKP). Media publikasi berbasis website sekaligus digunakan sebagai ruang penyimpanan sekaligus publikasi produk dari kegiatan pemantauan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat dapat diakses melalui http://repositori.lshp.or.id/, yang terbagi menjadi 3 (tiga) ruang: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; dan (3) Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua telah terindeks pada mesin pengindeks ternama serta dapat dibaca dan/atau diunduh secara cuma-cuma. LSHP mengikutsertakan masyarakat secara aktif dan sukarela terlibat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembangunan media publikasi oleh LSHP telah nyata membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, selaras dengan upaya untuk mengikis dampak negatif pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pemberlakuan dan menyebarluaskan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.   One Year of Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media One Year Institute for the Study of Criminal Law (LSHP): Community Capacity Building Through Participation-Based Publication Media. The theory of legal fiction is contradictory to the reading literacy level of the community. The theory requires that everyone should know the laws and regulations that have been promulgated, but the results of the study show that the literacy activity of the Indonesian people is still low. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), which is part of the community, is motivated to provide solutions according to their competencies and capabilities. The choice is to build a participation-based publication that contains information that is not limited to just the basics of criminal law. LSHP builds website-based publication media using the Open Journal System (OJS) application developed by the Public Knowledge Project (PKP). Website-based publication media are also used as storage space as well as product publications from monitoring, research, and community empowerment activities that can be accessed through http://repositori.lshp.or.id/, which is divided into 3 (three) rooms: (1) Lembaga Studi Hukum Pidana; (2) Jurnal Studi Hukum Pidana; and (3) Opini Hukum dan HAM. All have been indexed on well-known indexing engines and can be read and/or downloaded for free. LSHP actively and voluntarily engage the community in the development of existing laws and regulations in Indonesia. The development of publication media by LSHP has clearly opened up space for public participation, in line with efforts to erode the negative impact of the implementation of legal fiction theory in Indonesia, as well as providing space for public participation to provide an assessment of the enforcement and dissemination of a statutory regulation in Indonesia.    
Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi COVID-19 Prischa Listiningrum; Rizki Savira Firdaus; Qurni Annamalia; Anggi Mayarana
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.189 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.17631

Abstract

Selama pandemi jumlah limbah infeksius mengalami peningkatan sebanyak 30-50% dengan akumulasi sebanyak 6.417,95 ton sepanjang maret 2020 hingga Februari 2021. Limbah infeksius tersebut membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi dan terpadu karena berbahaya dan merupakan salah satu media penularan Corona Virus Disease Tahun 2019 (COVID-19). Contoh limbah infeksius diantaranya adalah jaringan tubuh dan darah dari pasien virus corona, alat injeksi, bahan atau perlengkapan dan peralatan yang diperkirakan terkontaminasi saat menangani pasien virus corona seperti masker, sarung tangan medis, dan alat pelindung diri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya optimasi penanganan limbah infeksius di masa penademi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa optimasi penanganan limbah infeksius COVID-19 di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, reformasi kebijakan hukum dalam penanganan limbah infeksius COVID-19 di Indonesia, yang dapat dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah dan/atau peraturan presiden sebagai aturan pelaksana, yang mana peraturan-peraturan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang tegas untuk diterapkan. Kedua, meningkatkan pendistribusian fasilitas pengolahan atau manajemen pembuangan limbah infeksius. Ketiga, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan pengolahan limbah infeksius yang sesuai dan memenuhi standar prosedur yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui seminar, diskusi, event, lokakarya, atau kegiatan lainnya.   Optimization of Regulations, Facilities, and Public Awareness of Infectious Waste Handling in the COVID-19 pandemic. During the pandemic the amount of infectious waste increased by 30-50% with an accumulation of 6,417.95 tons during March 2020 to February 2021. This infectious waste requires more integrated and integrated handling because it is dangerous and is one of the transmission media for Corona Virus Disease in 2019 (COVID-19). Examples of infectious waste include body tissue and blood from corona virus patients, injection equipment, materials or equipment and equipment that are thought to be contaminated when handling corona virus patients such as masks, medical gloves, and personal protective equipment. The purpose of this study is to find out how to optimize the handling of infectious waste during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This research is a type of doctrinal legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study suggest that the optimization of the handling of COVID-19 infectious waste in Indonesia can be done through three strategies. First, legal policy reform in handling COVID-19 infectious waste in Indonesia, which can be done by issuing laws and regulations such as government regulations and/or presidential regulations as implementing regulations, where these regulations can have legal force and strict sanctions. to apply. Second, improve the distribution of treatment facilities or management of infectious waste disposal. Third, socialization and education to increase public awareness of the importance of paying attention to the appropriate infectious waste treatment and meeting the standard procedures that have been established through seminars, discussions, events, workshops, or other activities.
Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar Dian Ety Mayasari; Andreas L. Atjengbharata; Tomi Hadi Moelyono
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.169 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.17870

Abstract

Selama Pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi lebih banyak beraktivitas di rumah, terutama anak-anak yang bersekolah secara online yang membuat orang tua harus lebih berperan besar dalam proses pembelajarannya. Terhitung sejak pandemi covid 19 terjadi peningkatan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Hal ini dikarenakan orang tua kesal terhadap anak yang sulit untuk diajari saat belajar online. Kegiatan penyuluhan tentang perlindungan hak anak korban kekerasan orang tua selama pandemi covid 19 melalui social service webinar dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan adanya keberlakukan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut. Kegiatan terlaksana dengan menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap pengisian pre test, tahap pemaparan materi, tahap tanya jawab, dan tahap pengisian post test. 4 tahapan ini dilakukan sebagai rangkaian untuk bisa mencapai tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil pemaparan narasumber dan memperhatikan hasil jawaban pre test dan post test, maka diketahui adanya peningkatan pemahaman dari peserta dalam social service webinar tentang ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang hak-hak anak yang dilindungi dan sanksi bagi pelaku yang melanggarnya, dengan demikian diharapkan ada peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.   Counseling for The Protection of Children's Rights Victims of Parental Violence During the Covid 19 Pandemic Through Social Service Webinar. During the Covid-19 pandemic, people have become more active at home, especially children who go to school online, which makes parents have to play a bigger role in the learning process. Since the COVID-19 pandemic, there has been an increase in violence against children by their own parents. This is because parents are annoyed with children who are difficult to teach when learning online. Counseling activities regarding the protection of the rights of children victims of parental violence during the COVID-19 pandemic through the social service webinar were carried out with the aim of increasing public understanding with the enactment of the Child Protection Act. The activity was carried out using 4 stages, namely the pre-test filling stage, the material exposure stage, the question and answer stage, and the post-test filling stage. These 4 stages are carried out as a series to be able to achieve the goal of doing community service activities. Based on the results of the speakers' presentations and paying attention to the results of the pre-test and post-test answers, it is known that there is an increase in the understanding of participants in the social service webinar regarding the provisions of the Child Protection Law which regulates the rights of children being protected and sanctions for perpetrators who violate them. It is hoped that there will be participation from the community in the implementation of child protection.  
Pendampingan Hukum Terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang Tinuk Dwi Cahyani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.472 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18148

Abstract

Latar belakang dilakukan pengabdian kepada masyarakat bermitra dengan Klinik keluarga Sakinah Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Malang karena mitra memiliki kegiatan non litigasi salah satunya adalah konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Tujuan dari pengabdian pada masyakat kali ini adalah dapat terbantunya penyelesaian permasalahan hukum yang dimiliki, melalui konsultais hukum maupun pendampingan hukum. Langkah-langkah hukum yang tepat dan pendampingan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam masyarakat. Metode yang dilakukan dengan cara konsultasi hukum, yakni konsultan langsung berhadapan dengan klien. Kemudian dilakukan dialog, pemaparan kasus-kasus hak asuh anak oleh klien, pemaparan aturan hukum tentang hak asuh anak/hadhanah oleh konsultan hukum. Pendampingan hukum terhadap klien dalam menyelesaikan permasalahan hak asuh anak/hadhanah baik dalam perkara perdata maupun pidana karena telah dilaporkan ke unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kepanjen. Dampak serta capaian dalam pengabdian yaitu masyarakat yang memiliki masalah hukum berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) dapat terselesaikan masalahnya melalui proses pengadilan agama (putusan) namun ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat.   Legal Assistance Regarding Child Custody (Hadhanah) at the Sakinah Family Clinic for the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City The background is that community service is carried out in partnership with the Sakinah Family Clinic of the Regional Leader of 'Aisyiyah Malang City because partners have non-litigation activities, one of which is legal consultation and legal assistance. This time, the purpose of community service is to assist in solving legal problems that are owned through legal consultants and legal aid—appropriate legal steps and legal assistance by statutory regulations in resolving legal issues in society. The method used is legal consultation, where the consultant is directly dealing with the client. Then there is a dialogue, presentation of cases of child custody by clients, exposure of legal rules regarding child custody/hadhanah by legal consultants. Legal assistance to clients in resolving child custody/hadhanah issues in civil and criminal cases has been reported to the PPA (Women and Children Protection) unit of the Kepanjen Police. The impact and achievements in service, namely that people who have legal problems related to child custody (hadhanah), can be resolved through a religious court process (decision), but there is an appeal by the Defendant.
Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang Abdul Kadir; Dwi Nur Fauziah Ahmad; Tamara Sulaeman Nasution; Rifa Yuniar; Erma Efrilia; Nida Hana Vina S; Rachmadi Pangestu; Erwin Adi Saputra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.89 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18302

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang adalah untuk mengetahui implementasi hukum terkait tindak pidana narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perkembangan narkotika jenis baru di Indonesia. Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan diskusi untuk memberikan gambaran adanya kekosongan norma hukum mengenai narkotika jenis baru. Sehingga hasil yang di dapat dalam pengabdian masyarakat ini yaitu implementasi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru karena hal itu tidak terdapat di dalam Perundang-undangan di Indonesia. Pengimplementasian hukum tersebut dapat digunakan dengan alternatif penafsiran dari para hakim. Penafsiran disini digunakan sebagai kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dari penafsiran dan melihat pada putusan hakim Methylone merupakan zat yang merugikan dan dapat dijangkau dengan ketentuan yang didapat dalam Undang-Undang Narkotika, yang terhadap penyalahgunaannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa menyampingkan kepastian hukum dan asas legalitas.   Legal Socialization Against New Types of Narcotics Crime in Tanah Tinggi Village, Tangerang City Community service in the form of socialization and legal counseling carried out in Tanah Tinggi Village, Tangerang City is to find out the implementation of laws related to new narcotics crimes that have not been regulated in Law Number 35 of 2009 about Narcotics and the development of new types of narcotics in Indonesia. In this community service, socialization and discussion methods are used to provide an overview of the absence of legal norms regarding new types of narcotics. So that the results obtained in this community service are the implementation of the law against a new type of narcotic crime because it is not contained in the legislation in Indonesia. The implementation of the law can be used with alternative interpretations from the judges. The interpretation here is used as a legal need and a sense of justice that is embraced in Indonesian society. From the interpretation and looking at the judge's decision, Methylone is a harmful substance and can be reached with the provisions obtained in the Narcotics Law, for its abuse it can be held legally responsible without putting aside legal certainty and the principle of legality.  
Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamongan) Zuhda Fitriana; Dessy Maeyangsari; Eko Wahyudi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.186 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18384

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada hampir seluruh sektor dalam kehidupan, termasuk Desa. Menimbang pentingnya peran Desa dalam ketahanan nasional, pemerintah pusat memberikan aloksasi dan prioritas lebih pada keuangan Desa untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional sekaligus akselerasi pencapaian SDGs Desa. Hasilnya, Desa dan pemerintahannya mendapatkan amanah lebih untuk mengelola keuangan desa dengan pemberian BLT-DD. Isu-isu hukum tentang penyalahgunaan sumber dana desa oleh kepala desa sudah banyak terjadi. Penyebaran isu tersebut dikarenakan belum pahamnya baik pemerintah desa atau masyarakat setempat tentang proses pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah implementasi psinsip partisipatif dalam setiap prosesnya. Tim penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal dengan dua pendekatan: statute approach dan conceptual approach untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi sesuai kebutuhan desa mitra. Hasilnya, tim memberikan rancangan peraturan desa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keduanya untuk mengimplementasikan prinsip partisipatif dan keterbukaan selama pengelolaan keuangan. Selain itu, tim membangun laman sosial media yang dapat dimanfaatkan menjadi sarana partisipasi dan transparansi sekaligus media promosi kekayaan daerah setempat. Harapannya, produk tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.   Implementation of Participatory Principles in Village Financial Management (Case Study in Jabung Village, Lamongan Regency) The Covid-19 pandemic impacts on almost all sectors of life, including the life in the villages. Considering the importance of the role of the Village in national resilience, the central government gives more allocation and priority to Village finances to support national economic recovery as well as accelerate the achievement of the Village SDGs. As a result, the village and its government get more mandate to manage village finances by providing BLT-DD (Cash Transfer Program-Village Fund). There are many legal issues regarding the misuse of village funds by village headmen. The spread of the issue was due to the lack of understanding of either the village government or the local community about the village financial management process. One of them is the implementation of participatory principles in every process. The writing team uses socio-legal research methods with two approaches: a statute approach and a conceptual approach to identify problems and develop solutions according to the needs of partner villages. As a result, the team provided a draft village regulation as a form of legal protection for both of them to implement the principles of participatory and openness during financial management. In addition, the team builds social media pages that can be used as a means of participation and transparency as well as media for promoting local wealth. It is hoped that these products can improve the welfare of rural communities.
Wirausaha Muda Mandiri Sebagai Penggerak Ekonomi Bangsa Shinta Ayu Purnamawati; Rahmawati Khadijah Maro; Sidik Sunaryo; M. Jihadi; Endah Lestari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.767 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18388

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan Pendidikan Kewirausahaan (Entrepreneurship) ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks. Pemilihan tema dalam kegiatan pengabdian ini didasarkan pada kondisi faktual di masyarakat pada saat ini yang, menunjukkan angkatan kerja sangat tinggi yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja sehingga berakibat pada tingginya angka pengangguran. Permasalahan yang dihadapi mitra sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Malang (SMK Muhammadiyah 2 Malang) adalah terbatasnya kegiatan diluar kurikulum yang menunjang wirausaha siswa, dan minimnya pengetahuan dan ketrampilan siswa mengenai seluk beluk wirausaha. Sehingga hal ini berakibat pada rendahnya alumni dan lulusan yang memilih wirausaha. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membentuk dan meningkatkan keterampilan wirausaha bagi peserta didik di lokasi Mitra. Target khusus yang ingin dicapai adalah terbentuknya komunitas siswa yang mandiri dan memiliki ketrampilan menjadi wirausaha mandiri. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk seminar yang dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Mitra dalam kegiatan ini adalah SMK Muhammadiyah 2 Malang. Kegiatan diikuti oleh 110 peserta didik dan 15 orang guru dan Tenaga Kependidikan. Evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk mengetahui pemahaman peserta didik terkait pelaksanaan program dan juga melalui rekam hasil usaha sebelum dan setelah program pengabdian dilaksanakan. Hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya program pengabdian ini adalah meningkatnya tingkat pemahaman dan ketrampilan peserta didik di bidang wirausaha, yang ditunjukkan dengan jumlah penjualan produk dan jasa wirausaha dilokasi mitra mengalami peningkatan.   Independent Youth Entrepreneurs As A Driving Force fot The Nation’s Economy This community service took education entrepreneurship or edupreneurship as the theme which aims to create independent entrepreneurship based on science and technology. The reason of taking this theme was on the factual condition of the rising numbers of job seekers in Indonesia comparing to the unequal stock of job vacancies which impacting on the highest numbers of jobless. Vocational school, as a formal education institution in developing students’ skills to work in their respective field, seems still focus on expanding students’ cognitive skills regardless assisting them with supplementary skills to support their competence. Hence, the team had been collaborating with one of Vocational Schools in Malang, East Java in providing entrepreneurship trainings for students in order to train them to be a skilled independent entrepreneur; besides, with some trainings and personal assistance, students were expected to create entrepreneur community at school as a school entrepreneur training center. The series of trainings materials had been participated by 110 students and 15 teachers. At the end of training series, questionnaire was given to the participants to evaluate their understanding of presented materials and identify some obstacles while developing their startup business. The results showed that some students have started their own business or collaborative business with some teachers and the presented materials had been well-implemented in expanding their business.
Peningkatan Pemahaman Hukum Cyberbullying pada Guru SD Muhammadiyah 08 Dau Yohana Puspitasari Wardoyo; Beti Istanti Suwandayani; Feranza Auriya Tiza; Nanda Melinia Safitri; Khofifah Pawaransa Hadi; Alfinda Handayani; Uci Nurul Hidayati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.567 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18402

Abstract

Kegiatan belajar-mengajar pada saat pandemi membuat siswa lebih banyak menggunakan teknologi internet sebagai sumber informasi utama dalam belajar. Salah satu dampak buruk adanya internet adalah cyberbullying, Berangkat dari fenomena di atas, maka tim pengabdi melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman tentang cyberbullying menurut perspektif hukum pada guru SD Muhammadiyah 08 Dau dengan harapan dapat menciptakan kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien, sehat dari cyberbullying kepada peserta didk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan dialog interaktif kepada peserta. Hasil dari adanya kegiatan penyuluhan adalah guru lebih paham jenis dan bahaya cyberbulling menurut perspektif hukum yaitu cyberbullying diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku cyberbullying bisa dari anak dibawah umur,penyelesaian sengketa cyberbullying dapat dilakukan secara non-litigasi namun yang lebih sederhana untuk meyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah mufakat secara kekeluargaan dengan mengedepankan silaturahmi dan melibatkan sinergitas antar orang tua, guru pelaku dan korban.   Improving the Understanding of Cyber ​​Bullying Law for Elementary School Teachers at Muhammadiyah 08 Dau Teaching and learning activities during a pandemic make students use internet technology more as the main source of information in learning. One of the bad effects of the internet is cyberbullying. Departing from the above phenomenon, the service team conducted counseling in order to increase the capacity for understanding cyberbullying according to a legal perspective on teachers at Muhammadiyah 08 Dau Elementary School in the hope of creating effective, efficient, healthy learning activities from cyberbullying to students. The method used is counseling and interactive dialogue to participants. The result of the extension activities is that teachers better understand the types and dangers of cyberbulling from a legal perspective among others cyberbullying is regulated in Law no. 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), cyberbullying perpetrators can be minors, settlement of cyberbullying disputes can be done non-litigation but a simpler way to resolve the problem is by consensus in a family manner with deliberation between friendships and involving the synergy of parents, teachers, perpetrators and victims.  
Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan) Rosa Ristawati Rosa; Radian Salman; Sri Winarsi; Wilda Prihatiningtyas; Giza'a Jati Pamoro
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.551 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i3.18408

Abstract

Dampak Covid-19 yang signifikan tidak hanya pada level nasional, tetapi juga signifikan untuk bagi masyarakat di pedesaan, salah satunya adalah Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Desa Sukobendu tidak memiliki potensi alam dan cagar budaya yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata, Namun Desa Sukobendu mempunyai potensi letak geografis yang strategis karena berada di Perbatasan antara tiga kecamatan. Potensi wisata yang mungkin dikembangkan adalah Wisata Budaya dan Wisata Edukasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa perlu adanya pendampingan pengembangan Desa wisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Desa Sukobendu, Lamongan.Adapun permasalahan dan hambatan yang telah diinventarisasi di Desa Sukobendu diantaranya yaitu: belum adanya program Desa wisata, kondisi dan kualitas lingkungan yang kurang bersih, tata ruang untuk Desa wisata yang belum baik, kurangnya penyuluhan dan pelatihan pariwisata khususnya tentang Desa wisata, kurangnya fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan, rendahnya kemampuan sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut selanjutnya telah dirumuskan beberapa solusi, yaitu: membuat masterplan pembangunan Desa berdasarkan potensi dan kebutuhan Desa, menjaga dan memelihara kualitas lingkungan, menetapkan tata ruang Desa wisata, mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepariwisataan, membangun fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan potensi Desa, khususnya yang terkait dengan hasil pertanian unggulan Desa, melalui pelatihan. Pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap I yakni persiapan, Tahap II yakni pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan, Tahap III adalah pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat Desa sesuai kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya, dan Tahap IV yaitu tahap evaluasi.   Development of Tourism Village Potential in the Pandemic (Study in Sukobendu Village, Lamongan) The impact of Covid-19 on humanity is extraordinary, especially for the people of Sukobendu Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. Sukobendu Village does not have the potential for natural and cultural heritage that can be developed as a tourist attraction, however, Sukobendu Village has the potential for a strategic geographical location because it is located on the border between three sub-districts. The tourism potential that might be developed is Cultural Tourism and Educational Tourism. Based on this, it is felt that there is a need for assistance in the development of tourist villages in order to improve the economy of rural communities in Sukobendu village, Lamongan.The problems and obstacles that have been inventoried in Sukobendu Village include: the absence of a tourist village program, unsanitary environmental conditions and quality, poor spatial planning for tourist villages, lack of tourism counseling and training, especially regarding tourist villages, lack of facilities and infrastructure. tourism, low capacity of human resources. Based on these problems, several solutions have been formulated, namely: making a village development master plan based on the potential and needs of the village, maintaining and maintaining environmental quality, determining the spatial planning of tourist villages, conducting tourism socialization and counseling, building tourism facilities and infrastructure, increasing human resource capabilities. in managing village potential, especially those related to superior village agricultural products, through training. This community service has been carried out in several stages. Phase I is preparation, Phase II is the implementation of community service in the form of counseling, Phase III is mentoring and training for village communities according to the needs that have been formulated in the previous phase, and Phase IV is the evaluation phase.    

Page 1 of 1 | Total Record : 10