cover
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022" : 10 Documents clear
Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal Septi Indrawati; Ajeng Risnawati Sasmita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19022

Abstract

Perkawinan Siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah sah secara agama, setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara. Artinya, kawin siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut. Perkawinan siri juga menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya pihak istri tidak dapat menuntut haknya jika dilanggar pihak suami, tidak dapat mengurus dokumen seperti kartu keluarga, paspor, dan dokumen administratif lainnya.Selain itu perkawinan siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Pengabdian ini bertujuan untuk memberian penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dampak perkawinan siri. Harapan dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memahami bahwa perkawinan siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan. Selain itu diharapkan masyarakat tidak melakukan perkawinan secara siri. Program Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum.  Kegiatan ini dilakukan di aula Balai Desa Balingasal, kecamatan Padureso, kabupaten Kebumen yang diikuti oleh perangkat desa Balingasal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat. Luaran yang tercapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait perkawinan siri dan dampak hukum yang ditimbulkan serta terdapat artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional.   Legal Counseling on the Impact of Siri Marriage in Community Life in Balingasal Village. Siri marriage is a form of marriage that is carried out based on religious law, but is not announced to the public and is not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and the Civil Registry Office. Based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, even though it is legally valid, every marriage must still be registered in the state. This means that unregistered marriages are considered illegal in the eyes of Indonesian law because there is no marriage certificate and official documents related to the legality of the marriage. Unregistered marriages also cause various negative impacts, including the wife cannot claim her rights if violated by her husband, cannot take care of documents such as family cards, passports, and other administrative documents. abandon their obligations. This service aims to provide legal counseling to the community regarding the impact of unregistered marriage. It is hoped that with this counseling, the public will understand that unregistered marriages have various adverse legal impacts. In addition, it is hoped that people will not carry out serial marriages. This Community Service Program is carried out in the form of legal counseling. This activity was carried out in the hall of the Balingasal Village Hall, Padureso sub-district, Kebumen district, which was attended by Balingasal village officials, religious leaders and community representatives. The outputs achieved from this activity are increasing public understanding regarding unregistered marriages and the legal impacts it causes, as well as scientific articles published in national scientific journals.  
Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak : Indonesia Agnes Noviany Simarmata; Nicka Tri Mulyasari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19047

Abstract

Perkawinan anak adalah masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi kasus perkawinan anak seperti faktor ekonomi, budaya lokal, kurangnya pemahaman akan dampak perkawinan anak, dan faktor pembedaan gender. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis penulis ingin memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan implikasi hukum dari perkawinan anak dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian dibutuhkan koordinasi dan keselarasan antara orang tua, perangkat desa/kelurahan, tokoh adat dan tokoh agama local, KUA (Kantor Urusan Agama), lembaga pendidikan, dinas kesehatan, Kemenag, dan Bappenas agar langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perkawinan anak dianggap sebagai suatu pelanggaran aturan. Karena dalam pengaturan di Indonesia telah jelas mengatur syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Karena anak merupakan aset yang diharapkan dapat membangun negara menjadi lebih maju dan tonggak dari kesejahteraan masyarakat.   Raising Public Awareness about the Consequences and Legal Implications of Child Marriage. Child marriage is a problem that often occurs in Indonesia. Many things are behind the case of child marriage such as economic factors, local culture, lack of understanding of the impact of child marriage, and gender discrimination factors. With normative juridical research methods and descriptive analysis, the author wants to describe the efforts that can be made to increase public awareness and the legal implications of child marriage in positive law in Indonesia. Then it takes coordination and harmony between parents, village/kelurahan officials, local traditional and religious leaders, KUA (Religious Affairs Office), educational institutions, health offices, Ministry of Religion, and Bappenas so that the steps that have been proclaimed can run optimally. In addition, it was found that in positive Indonesian law, child marriage is considered a violation of the rules. Because the regulations in Indonesia have clearly regulated the conditions for marriage. Because children are an asset that is expected to be able to build a more developed country and a pillar of community welfare.
Aspek Hukum Perlintasan Sebidang bagi Penjaga Perlintasan Sebidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Dhina Setyo Oktaria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19498

Abstract

Artikel pengabdian ini membahas tentang upaya pendidikan dan pelatihan terkait penjaga perlintasan sebidang dengan materi aspek hukum di perlintasan sebidang. Seorang penjaga perlintasan sebidang dinyatakan cakap apabila memenuhi kompetensi antara lain pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan dari Direktorat jenderal perkeretaapian (DJKA). Adapun tujuan dari pelaksanaan materi aspek hukum perlintasan sebidang dalam pendidikan dan pelatihan ini agar seorang penjaga perlintasan sebidang mampu tahu dan paham peraturan perundangundangan berkaitan dengan operasi kereta api khususnya tanda dan marka. Metode yang digunakan berupa pembelajaran secara tatap muka dengan memberikan penjelasan materi aspek hukum di perlintasan sebidang secara langsung kepada para peserta. Selanjutnya, kegiatan ini dibuka sesi tanya jawab sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada peserta. Hasil dari pemberian materi aspek hukum di perlintasan sebidang kepada penjaga perlintasan sebidang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diharapkan semua peserta lulus uji kompetensi sehingga memperoleh sertifikat kecakapan sebagai seorang penjaga perlintasan sebidang dan memperoleh smart card, sehingga kompeten untuk menjaga perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya di Kabupaten Bojonegoro.   Legal Aspects of Level Crossing for Level Crossing Guard in Bojonegoro District Transportation Agency. This service article discusses educational and training efforts related to level crossing guards with material on legal aspects at level crossings. A level crossing guard is declared competent if he meets the competencies, including knowledge, abilities and behavior as evidenced by a certificate of proficiency from the Directorate General of Railways (DJKA). The purpose of implementing the legal aspects of level crossings in education and training is so that a level crossing guard is able to know and understand the laws and regulations relating to railway operations, especially signs and markings. The method used is in the form of face-to-face learning by providing an explanation of the legal aspects of a level crossing directly to the participants. Furthermore, this activity was opened by a question and answer session so that learning was more participant-centered. The results of providing legal aspects at level crossings to level crossing guards from the Bojonegoro Regency Transportation Service are expected to pass the competency test so that they obtain a certificate of proficiency as a level crossing guard and obtain a smart card, so that they are competent to maintain railroad crossings with highways in the area Bojonegoro Regency.  
Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan dan Minuman di Kota Malang Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19540

Abstract

Tulisan ini mencoba memotret fenomena banyaknya kedai, warung makan, resto dan sejenisnya, yang secara sepintas hanya menuliskan tulisan halal, tapi tidak memiliki logo resmi bahkan nomor registrasi halal dari LPPOM MUI, terurama yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha makanan dan minuman atau mamin agar bisa mengajukan sertifikasi halal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Menggunakan metode pengabdian sosialisasi, pengabdi mencoba memebrikan edukasi yang menyeluruh terhadap masyarakat, terkait pentingnya (awareness) mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat di Kota Malang, baik itu produsen, distributor maupun konsumen, memahami urgensi makanan dan minuman halal, terutama bagi komunitas Muslim.   The Urgency of MUI Halal Certification for Food & Beverage Entrepreneurs in Malang City. This paper tries to imagine the phenomenon of the number of shops, food stalls, restaurants and the like, which immediately only write halal text, but do not have an official logo or even a halal registration number from LPPOM MUI, especially in Malang City. Therefore, it is necessary to disseminate information to the public, especially food and beverage entrepreneurs or food and beverage, so that they can apply for the halal certification and provide legal certainty for consumers. Using the socialization service method, the servant tries to provide comprehensive education to the community, regarding the importance (awareness) of consuming halal food and drinks. The results of this service are expected that the people in Malang City, both producers, distributors and consumers, understand the urgency of halal food and beverages, especially for the Muslim community.  
Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon Judy Marria Saimima; Elvira Liminanto; Zacilasi Wasia
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.871 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19544

Abstract

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri.      Legal Education On Sexual Violence Against Women And Children In Lateri Village, Ambon City Sexual violence that occurs to a woman and child is due to a value system that places women and children as weak and inferior beings compared to men. It is necessary to have a good legal understanding of the community regarding sexual violence so that they are able to act when experiencing sexual violence. This activity is carried out by identifying the problems that exist in the area, then the community is given an understanding in order to increase legal awareness about sexual violence against women and children. An act that can be categorized as sexual violence is when the act is carried out without consent or is not desired. The PKDRT Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and even the Pornography Law have indeed regulated protection for victims of sexual violence against children and women, but that is not enough to protect victims, because sexual violence protection is not limited to theories and regulations but is more broadly applicable to awareness of society as a social being itself.  
Pengolahan Sampah Terbuka (Open Dumping) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nuraini Hasanah Sudrajat Nuraini; Lintje Anna Marpaung
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19762

Abstract

Sistem Pemerintahan di Indonesia berdasarkan ketentuan Un-dang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan yang berada di pusat dan pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintahan daerah adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan di daerah dan membuat suatu peraturan yang lebih dikenal dengan Peraturan daerah.. Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung member perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (Open Dumping) serta faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah  Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, jenis sampah yang hanya diatur adalah sampah Berbahaya atau sampah beracun (B3). Faktor penghambat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.   Open Dumping Based on Regional Regulatiobs of Bandar Lampung City. The system of government in Indonesia based on the provisions of the 1945 Constitution can be divided into two parts, namely the central government and regional governments. Regional government is an autonomous region that can carry out government affairs in the region and make regulations which are better known as regional regulations. Environmental problems that are still the concern of many people in the world are waste. Specifically regarding environmental issues, namely waste, the Bandar Lampung City Government pays attention, one of which is the establishment of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Environmental Protection and Management. The purpose of this paper is to find out the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020 for Open Dumping and the inhibiting factors in the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020. The results show that in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020, the type of waste that is only regulated is hazardous waste or toxic waste (B3). The inhibiting factors for the Bandar Lampung City Regulation Number 1 of 2020 are the resource factor and the social condition of the community.  
Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampong Tenggher”: Tantangan dan Strategi Mochamad Kevin Romadhona; Faizal Kurniawan; Hilda Yunita Sabrie; Erni Agustin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20217

Abstract

Kampong Tenggher hadir sebagai salah satu objek wisata potensial dalam upaya melestarikan adat dan budaya masyarakat Madura. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam upaya untuk mengembangkan objek wisata harus menganut prinsip kemanusian, keadilan, dan melestarikan budaya serta kearifan lokal, dalam upaya mengembangkan Kampong Tenggher menjadi objek wisata terdapat tantangan yang dihadapi. Permasalahan Kampong Tenggher yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya kualitas akses jalan menuju Kampong Tenggher dan kurangnya penerangan menuju dan di lokasi wisata Kampong Tenggher. Oleh karena itu, solusi dan rencana dalam permasalahan untuk program kegiatan ini adalah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan lembaga kampung wisata. Peningkatan sumber daya manusia disekitar Kampong Tenggher juga perlu diupayakan melalui pelatihan dan pendidikan kepariwisataan agar masyarakat sekitar Kampong Tanggher mampu mandiri dan berdaya serta memperbaiki dan memberikan fasilitas dan pelayaan bagi wisatawan. Dengan demikian upaya strategis perlu dilakukan untuk mewujudkan Kampong Tenggher menjadi suatu objek wisata potensial di Madura.   Development of Potential Tourism Objects “Kampong Tengher”: Challenges And Strategies. In an effort to preserve the Madurese community's customs and culture, Kampong Tenggher is being promoted as a possible tourist destination. According to the regulations of the Republic of Indonesia Law No. 10 of 2009 concerning Tourism, in order to develop tourism objects, they must adhere to the principles of humanity, justice, and the preservation of culture and local wisdom. There are challenges to overcome in order to develop Kampong Tenggher into a tourist attraction. Road access to Kampong Tenggher, as well as a lack of streetlight or to and at Kampong Tenggher's tourist attractions. So the answers and strategies for this activity program's challenges are the development and enhancement of tourist supporting facilities and infrastructure, the improvement of human resource quality, and the strengthening of tourism village organizations. Improvement of human resources around Kampong Tenggher also needs to be pursued through tourism training and education so that the people around Kampong Tanggher are able to be independent and empowered as well as improve and provide facilities and services for tourists. As a result, deliberate initiatives are required to make Kampong Tengher a prospective tourist attraction in Madura.  
Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat Eric Holle; Renny Nendissa; Merlien Matitaputty; Jacky Matuankotta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20533

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Tetapi, pada tataran pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan misalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir belum dilakukan secara maksimal oleh daerah. Untuk itu diperlukan edukasi hukum kepada Pemerintah daerah khususnya Desa Adat/Negeri dan masyarakat hukum adat Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sehingga mampu terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir maupun secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam rangka pembentukan Peraturan Desa/Negeri Hutumuri maka dilakukan studi pustaka dan studi lapangan. Selain itu beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik draft Peraturan Desa/Negari dan Finalisasi Peraturan Desa/Negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Hasil dari kegiatan ini diharapkan bahwa Pemerintah desa adat/Negeri dan masyarakat Hutumuri mampu untuk memahami persoalan secara hukum, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu juga masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif bersama-sama pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan juga turut berkontribusi memberikan pemikiran, ide, gagasan, dan saran terhadap substansi Peraturan Desa/Negeri.   The Urgency of Establishing a Hutumuri Traditional Village Regulation on Community-Based Coastal Resource Management. The management of coastal areas has been regulated in Law Number 1 of 2014 and various other sectoral laws. However, at the implementation level, it still raises various problems, for example the management and utilization of coastal resources has not been carried out optimally by the regions. For this reason, legal education is needed for local governments, especially Indigenous/State Villages and the Hutumuri customary law community, South Leitimur District, Ambon City so that they are able to be involved and involved in every process of managing and utilizing coastal resources as well as actively participating in the implementation of the establishment of Village Regulations concerning Coastal Area Management. In the framework of establishing the Hutumuri Village/State Regulation, a literature study and field study were carried out. In addition, several stages were carried out, namely legal counseling, Focus Group Discussion (FGD), Public Testing of Draft Village/State Regulations and Finalization of Village/State Regulations on Coastal Area Management. The results of this activity are expected that the traditional village/state government and the Hutumuri community are able to understand legal, social, economic and cultural issues related to the management and utilization of coastal areas in an integrated and sustainable manner. In addition, the community is also given the space to actively participate with the village government in managing and utilizing coastal areas and also contributing to provide thoughts, ideas, ideas, and suggestions for the substance of the Village/State Regulations to improve the welfare of life.      
Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Tentang Peer to Peer Lending Nur Putri Hidayah; Komariah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20914

Abstract

Pinjaman online atau yang dikenal dengan peer to peer lending semakin marak di masyarakat. Proses yang cepat dan persyaratan yang sederhana membuat banyak masyarakat tertarik meminjam pada aplikasi pinjaman online. Namun, dibalik kemudahan tersebut, banyak permasalahan yang lahir pasca pencairan peminjaman, seperti: 1) Waktu pembayaran/jatuh tempo yang terlampau cepat; 2) Bunga pinjaman yang mencekik; 3) Biaya administrasi tinggi yang dipotongkan pada nominal pinjaman, namun pokok pinjaman tetap dihitung dari jumlah total pencairan; 4) Teror dari perusahaan pinjaman online karena keterlambatan pembayaran. Solusi untuk permasalahan ini, masyarakat harus diberikan edukasi melalui penyuluhan hukum tentang peer to peer lending secara online kepada anggota TP PKK Desa Sumbersekar sehingga dapat memahamani risiko-risiko dari pinjaman online dan langkah pencegahannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan. Hasil pengabdian menunjukan bahwa mitra telah menerima dan memahami materi perihal peer to peer lending yang didasrkan pada kemampuan menjawab seluruh daftar pertanyaan lisan yang diajukan oleh Pengabdi.   Efforts to Improve Community Legal Literature on Peer-to-Peer Lending Online lending or known as peer-to-peer lending is increasingly rife in the community. The fast process and simple requirements make many people interested in borrowing on online loan applications. However, behind these conveniences, many problems are born after the disbursement of loans, such as: 1. Payment time/maturity is too fast; 2. Suffocating loan interest; 3. High administrative costs are deducted on the loan nominal, but the principal of the loan is still calculated from the total amount of disbursement; 4. Terror of online loan companies due to late payments. The solution to this problem, the public must be given education through legal counseling about online peer to peer lending to members of the TP PKK Sumbersekar Village so that they can understand the risks of online loans and their prevention steps. The method used in this devotion is counseling. The results of the service show that partners have received and understood material about peer-to-peer lending based on right answer for the question that asked by the conselor.  
Sosialisasi Program Aplikasi SIMAM: Upaya Inventarisasi Aset Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bululawang Muhammad Luthfi; Rahayu Hartini
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20922

Abstract

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi filantropi Islam dengan ragam aset yang dimiliki, mencanangkan program manajemen aset melalui aplikasi SIMAM, program ini menyasar seluruh aset yang berada pada setiap unsur pimpinan dan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, berkenaan dengan hal tersebut maka dilakukan sosialiasi program aplikasi SIMAM di salah satu unsur pimpinan Muhammadiyah di kecamatan Bululawang. Tujuan pelaksanaan kegiatan, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang program aplikasi SIMAM. Metode sosialisasi digunakan dalam kegiatan dengan pendekatan klasikal berupa pemberian pertanyaan pre-test, ceramah / presentasi, diskusi / tanya jawab, dan pemberian pertanyaan post-test. Hasil kegiatan menyatakan, sebelum kegiatan dilakukan Mitra kebanyakan belum mengatahui tentang program SIMAM hal ini diketahui dari hasil jawaban pre-test yang di berikan, berdasar dari hasil jawaban pre-test Tim Pengabdi memberikan 3 materi meliputi, konsep program SIMAM, tujuan program SIMAM, dan jenis kehartabendaan yang dimaukkan pada program SIMAM. Dampak kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini Mitra mengetahui dan memahami program aplikasi SIMAM, hal ini di buktikan dengan jawaban dari pertanyaan post-test yang didapat Tim Pengabdi di mana seluruh peserta mengetahui dan memahami program aplikasi SIMAM.   SIMAM Application Program Socialization: Efforts to Inventory Assets for Muhammadiyah Bululawang Branch Managers Muhammadiyah as one of the Islamic philanthropic organizations with a variety of assets owned, launched an asset management program through the SIMAM application, this program targets all assets located in every element of muhammadiyah's leadership and business charity, in this regard to this, the socialization of the SIMAM application program is carried out in one of the muhammadiyah leadership elements in Bululawang subdistrict. The purpose of carrying out activities, is to provide knowledge and understanding of the SIMAM application program. Socialization methods are used in activities with a classic approach in the form of giving pre-test questions, lectures/presentation, discussions / Q&A, and giving post-test questions. The results of the activity stated before the activity was carried out, most partners did not know about the SIMAM program, this was known from the results of the pre-test answers given, based on the results of the pre-test answers the Pengabdi Team gave 3 materials including, the concept of the SIMAM program, the purpose of the SIMAM program, and the type of treasures in the SIMAM program. The impact of the activities resulting from this activity, the Partner knows and understands the SIMAM application program, this is evidenced by the answers to post-test questions obtained by the Pengabdi Team where all participants know and understand the SIMAM application program.

Page 1 of 1 | Total Record : 10