cover
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022" : 10 Documents clear
Pembekalan Hukum Bagi Perawat DPK PPNI RSUD Sidoarjo Terkait Perawat Yang Melakukan Khitan Secara Home-Visit Aris Prio Agus Santoso; Aryono Aryono; Tri Indah Lestari; Nadila Dwi Rahmawati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.20273

Abstract

Pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan secara regional melalui daring/webinar. Mitra pengabdian masyarakat ini yaitu DPK PPNI RSUD Sidoarjo. Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini, banyak anggota perawat dari DPK PPNI RSUD yang mengalami dilema saat menjalankan praktik khitan melalui homevisite karena belum adanya peraturan yang jelas tentang siapa pelaku yang boleh melakukan khitan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pembekalan hukum perawat terkait kewenanganya dalam melakukan tindakan khitan secara homvisite selain itu juga memberikan trik dan strategi dalam menangani masalah dugaaan malpraktik ditingkat penyidikan. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai keberhasilan dari pembekalan hukum yang telah dilakukan kepada perawat. Hasil pengabdian masyarakat ini diperoleh bahwa perawat diperbolehkan dan/atau memiliki kewenangan melakukan praktik circumisisi baik pada praktik keperawatan mandiri maupun secara homevisite, karena apa yang dilakukan oleh perawat tersebut merupakan perintah atribusi dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 12 Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan sehingga berlaku asas lex superior derogate legi inferior yang mengartikan bahwa Undang-Undang No. 36/2009 mengesampingkan Permenkes No. 26/2019. Legal Briefing for DPK PPNI Nurses at RSUD Sidoarjo Regarding Nurses Who Perform Home-Visit Circumcision This community service will be carried out regionally through online/webinar. This community service partner is the Board of Commissioners of the Indonesian National Nurses Association, Sidoarjo Hospital. The problems faced by partners today are that many nurse members from partners experience a dilemma when carrying out the practice of circumcision through home visits because there are no clear regulations regarding who is allowed to perform circumcision. The purpose of this community service is to provide legal debriefing for nurses regarding their authority to carry out home visit circumcision while also providing tricks and strategies in dealing with suspected malpractice problems at the investigation level. The method used in this service is a literal approach, namely an action plan consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, then as a mental procedure in the form of an order of steps that use the realm of creativity to achieve the success of the legal briefing that has been done to nurses. The results of this community service show that nurses are allowed and/or have the authority to practice circumcision both in independent nursing practice and at home visits because what the nurse does is an attribution order from Article 9 paragraphs (1) and (2) Juncto Article 12 Law -Law No. 36/2009 on Health so that the principle of lex superior derogate legi inferior applies which means that Law no. 36/2009 overrides Permenkes No. 26/2019.  
Edukasi Hukum tentang Legalitas Vaksinasi Virus Covid–19 bagi Masyarakat Desa Bungin Tinggi-Sumatera Selatan Syahri Muhammad Syahri Ramadhan; Happy Warsito; Adrian Nugraha; M Zainul Arifin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.21702

Abstract

Masyarakat masih bersepsi bahwa vaksinasi virus covid – 19 mempunyai efek negative bagi kesehatan penggunanya. Masyarakat awam dapat menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap program vaksin tersebut dengan melihat landasan yuridis dengan adanya vaksin tersebut. Legalitas atas program vaksin ini sudah cukup memberikan keyakinan terhadap masyarakat mengenai keamanan hingga khasiat dari penggunaan vaksin covid–19 tersebut. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan masyarakat desa bungin tinggi sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Masyarakat mengetahui dasar hukum yang mengatur produk vaksin virus covid–19, secara tidak langsung menjelaskan bahwa vaksin tersebut higienis dan aman untuk digunakan masyarakat. Hal ini dikarenakan proses pembentukan regulasi terkait keberadaan vaksin virus covid–19, tidak hanya melalui prosedur tata rancangan pembentukan peratudan perundang–undangan saja, tetapi juga melalui uji klinis atas produk vaksin yang diatur tersebut. Melalui pengabdian ini, diketahui terjadi peningkatan pemahaman mengenai asas legalitas dan hubungannya dengan penetapan berbagai produk jenis vaksin serta upaya Perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan proses vaksinasi covid – 19 yang dicanangkan pemerintah.   Legal Education on the Legality of Covid-19 Virus Vaccination for the Village Community of Bungin Tinggi-South Sumatra People still perceive that the COVID-19 virus vaccination harms the health of its users. The general public can develop a sense of trust in the vaccine program by looking at the juridical basis of the vaccine. The legality of this vaccine program is enough to give confidence to the public regarding the safety and efficacy of using the COVID-19 vaccine. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question-and-answer session and a questionnaire. The response from the Bungin village community as well as participants in the counseling was very good. The public knows the legal basis that regulates the covid-19 virus vaccine product, indirectly explaining that the vaccine is hygienic and safe for public use. This is due to the process of establishing regulations regarding the presence of a covid-19 virus vaccine, not only through the procedure for the design of the formation of laws and regulations but also through clinical trials of the regulated vaccine products. Through this service, it is known that there is an increase in understanding of the principle of legality and its relationship with the determination of various types of vaccine products as well as legal protection efforts for the community related to the COVID-19 vaccination process launched by the government.
Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Claressia Sirikiet Wibisono; Rani Melati Oktadifa; Kusuma Wardhani Mas’udah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.21792

Abstract

Kemudahan untuk memperoleh legalitas usaha sudah mencapai titik baik. Bersamaan dengan diterbitkannya Online Single Submission (OSS), pemerintah Indonesia memberikan sarana bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk dapat mendaftarkan usaha mereka. Proses pendaftaran dan pendataan usaha ini akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berguna untuk memberikan legalitas di dalam menjalankan usaha sekaligus sebagai sarana agar pemerintah dapat mendata kepemilikan usaha masyarakat Indonesia. Urgensi mengenai kepemilikan NIB dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022. Terbentuknya Undang-Undang yang terhitung masih baru, sangat mungkin banyak pelaku usaha yang belum memahami urgensi serta belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan NIB. Maka dari itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai mengenai urgensi NIB dan langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan NIB melalui OSS. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dilaksanakan pada bulan Mei menggunakan metode diseminasi yang dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB secara langsung atau door-to-door ke rumah pelaku UMKM yang berlokasi di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.   Increase The Knowledge of UMKM Actors about The urgency of NIB in The Bareng Village, Jombang Regency The ease of obtaining business legality has reached a good point. Along with the Online Single Submission (OSS) issuance, the Indonesian government provides a platform for business actors in Indonesia to register their businesses. This business registration and data collection process will produce a Business Identification Number (NIB) which is useful for providing legality in running a business and a means for the government to record business ownership of the Indonesian people. The urgency of NIB ownership is reiterated in the Government Regulation Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation. Since the regulation is still relatively categorized as the new law, it is very possible that many business actors do not understand the urgency and do not understand how to get a NIB. Therefore, this community service activity is carried out to provide insight into the urgency of NIB and the steps that need to be taken to obtain NIB through OSS. The service activity was held in May 2022 and carried out using the dissemination method followed by assistance in making NIB directly or door-to-door to the homes of business owners located in Bareng Village, Bareng District, Jombang Regency.
Efforts To Prevent the Occurrence of Violence Against Children Through Increasing Understanding of The Community Anis Widyawati; Dian Latifiani; Pratama Herry Herlambang; Heru Setyanto; Roy Priyono; Ardi Sirajudin Ra'uf; Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22011

Abstract

Violence against children can be defined as an event of a physical, mental, or sexual injury which is generally carried out by people responsible for the child's welfare, all of which are indicated by harm and threats to the health and welfare of the child. Based on Law 35/2014, violence against children is an act against a child that results in physical, psychological, or sexual misery or suffering and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty in an unlawful manner. Children are not only victims of violence but can also become perpetrators of violence after experiencing the same treatment. Therefore, efforts have been made to prevent violence against children through increasing understanding and assistance to the community of Puguh Village, Boja District, and Kendal Regency. The output target of this service is the publication of articles in the IJCLS Sinta S4 journal and news publications in print/electronic mass media as well as video highlights that contain this service activity. The methods used to solve the problem of this service program are: (1) partner needs survey, (2) socialization, and (3) Evaluation. The implementation of this service program is planned for a period of 8 (eight) months, with the following stages: (1) Analysis of partner problems; (2) the need for science and technology for the community; (3) Coordination with partners; (4) socialization; (5) evaluation. The target audience for this service program is the general public who are not yet optimal in understanding violence related to children at school, at home, and in the wider community. Upaya Preventif Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak  Melalui Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Berdasarkan UU 35/2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga bisa menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Oleh karena itu telah dilakukan upaya preventif kekerasan terhadap anak melalui peningkatan pemahaman dan pendampingan terhadap masyarakat Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Target luaran pengabdian ini berupa publikasi artikel dijurnal IJCLS Sinta S4 dan publikasi berita pada media massa cetak/elektronik serta video highlight yang memuat tentang kegiatan pengabdian ini. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program pengabdian ini adalah: (1) survey kebutuhan mitra, (2) sosialisasi; dan (3) Evaluasi. Pelaksanaan program pengabdian ini direncanakan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan, dengan tahapan: (1) Analisis permasalahan mitra; (2) Kebutuhan ipteks bagi masyarakat; (3) Koordinasi dengan mitra; (4) sosialisasi; (5) evaluasi. Khalayak sasaran program pengabdian ini merupakan masyarakat umum yang belum optimal dalam memahami terkait kekerasan terhadap anak di sekolah, rumah maupun dimasyarakat luas.
Literasi Buku Saku Pedoman Corporal Punishment Untuk Guru-Guru SMASMK Negeri se-Blitar Raya Dalam Mengantisipasi Kekerasan di Sekolah Vita Mahardhika; Pudji Astuti; Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah; Gelar Ali Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22150

Abstract

Corporal punishment adalah hukuman yang diberikan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan maksud memberikan rasa sakit tetapi tidak melukai, dengan tujuan membenahi atau mengontrol tingkah laku anak. Guru diberikan kewenangan untuk menjatuhkan corporal punishment, akan tetapi sedikit yang memahami bagaimana batasan dalam menjatuhkan corporal punishment kepada peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment untuk guru-guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan sarasehan dan diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pada guru memahami tentang pengertian, tujuan, tata cara dan batasan dalam penjatuhan corporal punishment sehingga tidak berpotensi ada pengaduan dari orang tua peserta didik kepada aparat penegak hukum. Literacy Handbook of Corporal Punishment Guidelines for Senior High School/Vocational High School Teachers in Blitar Raya in Anticipating Violence in Schools Corporal punishment is a punishment given to discipline students with the intention of giving pain but not injuring, with the aim of fixing or controlling the child's behavior. Teachers are given the authority to impose corporal punishment, but few understand how the limits are in imposing corporal punishment to their students. This is evidenced by the many cases of violence committed by teachers against their students. The purpose of this community service is to provide pocket book literacy guidelines for imposing corporal punishment for state high school/vocational teachers throughout Blitar Raya. The method of implementing the service is carried out with workshops and discussions followed by questions and answers. The results obtained from this activity are that the teacher understands the meaning, purpose, procedures and limitations in imposing corporal punishment so that there is no potential for complaints from parents of students to law enforcement officials.
Peningkatan Kesadaran Internet Sehat Menggunakan Blog Berbasis Internet of Things bagi Pemuda Desa Miru-Kabupaten Lamongan Miko Aditiya Suharto; Maria Novita Apriyani; Eristya Maya Safitri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22302

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan pergeseran aktifitas  manusia ke arah digitalisasi. UU ITE digunakan sebagai kontrol untuk memberikan kewajiban dan memberikan hak dari tiap-tiap Individu yang menggunakan Internet di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna Internet yang awam terkadang belum paham betul aturan-aturan yang telah diatur pada UU ITE ini sehingga pada saat menggunakan Internet secara tidak sengaja Masyarakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran atau bahkan beberapa oknum sengaja menggunakan teknologi Internet ini secara melawan hukum. Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap remaja-remaja Indonesia yang merupakan agen perubahan tentang penggunaan internet dengan baik dan benar khususnya di Desa Miru Kabupaten Lamongan. Pengabdian ini bertujuan agar nantinya para remaja ini dapat menggunakan internet dengan aman dan tidak ada indikasi melawan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu sosialisasi dan pendampingan pembuatan blog. Edukasi penggunaan internet yang sehat dan aman dapat dilakukan dengan memanfaatkan blog berbasis Internet of Things. Blog ini nantinya akan menjadi media dalam penyebaran informasi internet sehat dan informasi lainnya seputar hukum siber di Indonesia sehingga para pengunjung dari blog tersebut dapat teredukasi dan wawasan mengenai cara penggunaan internet yang baik dan tidak melawan hukum bertambah.   Increasing Awareness of Healthy Internet Using Internet of Things-Based Blog for Youth in Miru Village-Lamongan Regency The Covid-19 pandemic has caused a shift in human activity towards digitalization. The ITE Law is used as a control to provide obligations and give rights to each individual who uses the Internet in Indonesia. Indonesian people as ordinary Internet users sometimes do not understand the rules that have been regulated in the ITE Law so when they use the Internet they accidentally commit violations or even some people intentionally use this Internet technology against the law. The purpose of this service is to increase awareness and education of Indonesian teenagers who are agents of change about using the internet properly and correctly, especially in Miru Village, Lamongan Regency. This service is intended so that later these teenagers can use the internet safely and there is no indication that they are against the law. The method used in this service is socialization and mentoring for blog creation. Education on healthy and safe internet usage can be done by utilizing Internet of Things-based blogs. This blog will later become a medium for disseminating healthy internet information and other information about cyber law in Indonesia so that visitors from the blog can be educated and gain insight into how to use the internet properly and not against the law.  
Penyuluhan Hukum tentang Aspek Legalitas Investasi Online Rizky Amalia; Erni Agustin; Widhayani Dian Pawestri; Muhammad Shokhikhul Islam; Aji Setyo Mukti; Iqbal Umar Effendi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22320

Abstract

Perkembangan dalam dunia bisnis meningkat dalam era globalisasi seperti saat ini, salah satu contohnya, semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan investasi online. Namun, seiring dengan berkembangnya dunia bisnis, banyak juga masalah-masalah dalam investasi online yang bermunculan. Pada masa pandemic seperti saat ini, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara online, kegiatan tindak kriminal pun bisa dilakukan dengan online, salah satunya di bidang investasi online, banyak juga pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini untuk menjebak para calon penanam investasi online ke dalam investasi palsu miliknya. Oleh sebab itu, demi kepentingan nasional dan kesejahteraan umum, maka penting diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang investasi online guna memberikan bekal bagi masyarakat dalam penyelenggaraan investasi online. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah (1) Metode Pendekatan terhadap Tokoh Kunci, (2) Kelas Pendampingan Hukum Investasi Online dan (3) Metode Diskusi Partisipatif. Dari kegiatan penyuluhan hukum tentang aspek legalitas investasi online ini masyarakat diharapkan mendapat pemahaman mengenai legalitas investasi online, sehingga mampu membedakan dan menghindarkan diri mereka dari investasi palsu. Legal Counseling on Legal Aspects of Online Investment Developments in the business world are increasing in the era of globalization as it is today; one example is the increasing number of people who carry out online investment activities. However, as the business world develops, there are also many problems in online investment have emerged. During a pandemic like today, almost all activities are carried out online, and criminal activities can also be carried out online, one of which is in the field of online investment; many irresponsible parties use this opportunity to trap prospective online investment growers into their fake investments. Therefore, for the sake of national interest and general welfare, it is important to hold counseling to the public about online investment to provide provisions for the public in the implementation of online investment. The methods that will be used in this activity are (1) Approach Method to Key Figures, (2) Online Investment Legal Assistance Class, and (3) Participatory Discussion Method. From this legal counseling activity on the legality aspects of online investment, the public is expected to understand the legality of online investment to distinguish and avoid themselves from fake investments.
Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Desa Berdasarkan Peraturan Gurbernur Nomor 20 Tahun 2021: Studi Dusun Kemlagi Kecamatan Kemlagi Lina Lina; Jihan Tridho Pamungkas; Ahmad Hariri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22351

Abstract

Ekowisata merupakan perjalanan wisata yang memiliki tanggung jawab pada bidang pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan setempat. Sumber Daya Manusia memiliki potensi yang sangat penting pada bidang ekowisata karena memperoleh pengetahuan alam dan berpotensi memiliki nilai jual sebagai bentuk daya minat dan daya tarik yang ada pada ekowisata. Perkembangan pada ekowisata dapat berpengaruh terhadap masyarakat pada bidang sosial, bidang ekologi, dan bidang ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah dapat melakukan analisis pada perubahan kondisi ekonomi yang ada di dusun Kemlagi Kecamatan Kemlagi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya kehadiran ekowisata pada masyarakat dusun Kemlagi memberikan sebuah perubahan terhadap masyarakat sehingga memiliki kesadaran dalam melindungi lingkungan dan ramah lingkungan. Pada aspek sosial terjadi sebuah peningkatan dan kerjasama masyarakat terutama pada bidang ekowisata. Kegiatan sosial yang ada pada masyarakat dapat sejalan sesuai dengan perkembangan pada ekowisata. Pada bidang ekonomi, terdapat kesempatan dalam bekerja pada sektor ekowisata sehingga dapat memperoleh penghasilan. Economic Recovery Through Village Empowerment Based on Governor Regulation Number 20 of 2021: Study of Kemlagi Hamlet, Kemlagi District Ecotourism is a tourism trip that has a responsibility in the field of environmental preservation and the welfare of the people in the local environment. Human Resources have very important potential in the field of ecotourism because they acquire natural knowledge and have the potential to have a selling value as a form of interest and attraction in ecotourism. Developments in ecotourism can affect the community in the social, ecological, and economic fields. The purpose of this study is to be able to analyze changes in economic conditions in the Kemlagi hamlet, Kemlagi District. This research method uses a qualitative research type using a literature study approach. The results of this study indicate that the presence of ecotourism in the Kemlagi hamlet community provides a change to the community so that they are aware of protecting the environment and being environmentally friendly. In the social aspect, there is an increase in community cooperation, especially in ecotourism. Social activities that exist in the community can be in line with developments in ecotourism. In the economic field, there are opportunities to work in the ecotourism sector to earn income.
Establishment of An Academic Papers of Nagari Regulations Regarding Road Maintenance (Study at Nagari Sunua Padang Pariaman) Gusminarti Gusminarti; Abdhy Walid Siagian; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali; Rozin Falih Alify; Amalia Husna Arifin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22586

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, dan penyuluhan hukum pembuatan Peraturan Nagari yang dilaksanakan di Nagari Sunua Kecamatan Nan Sabaris adalah untuk memberikan pengetahuan seputar tata cara pembentukan Peraturan Nagari dalam bentuk Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian dan/atau kajian hukum yang ditemukan di Nagari Sunua yang terfokus kepada fungsi penyelenggaraan jalan. Kondisi faktual dari fungsi jalan yang ada pada Nagari Sunua tidak digunakan sebagaimana yang fungsinya yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Terhadap hal ini, diharapkan dengan adanya Naskah Akademik yang merupakan salah satu tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan bisa menjadi jalan keluar akan permasalahan fungsi jalan di Nagari Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan seputar tata cara pembentukan Naskah Akademik terkhusus kepada permasalahan yang terjadi pada Nagari Sunua berupa penyelenggaraan jalan, dan dengan adanya Naskah Akademik ini diharapkan bisa menghasilkan suatu produk hukum baru bagi Nagari Sunua dalam bentuk Peraturan Nagari. Dalam penelitian ini menggunakan metode sosialisasi, dan penyuluhan hukum untuk memberikan gambaran tentang Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Jalan. Hasil yang dicapai setelah pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan dari Aparatur Nagari dan Badan Badan Permusyawaratan Nagari untuk pembuatan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Jalan. Establishment of an Academic Papers on Nagari Regulations Regarding Road Operations (Study at Nagari Sunua Padang Pariaman) Community service in the form of socialization and legal counseling on the making of Nagari Regulations carried out in Nagari Sunua, Nan Sabaris District, is to provide knowledge about the procedures for forming Nagari Regulations in the form of Academic Papers. Academic Papers are the results of research and/or legal studies found in Nagari Sunua, which focus on the function of road administration. The factual condition of the existing road functions in Nagari Sunua is not used as its function is contained in Government Regulation no. 34 of 2006 concerning Roads. About this, it is hoped that the existence of an Academic Paper, which is one of the stages of the formation of Legislation, as stated in Article 1 number 11 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, is expected to be a solution to the problem of road function. in Nagari Sunua, Nan Sabaris District, Padang Pariaman Regency. The purpose of this study is to provide knowledge about the procedures for the formation of an Academic Paper, especially regarding the problems that occur in Nagari Sunua in the form of road management. This Academic Paper is expected to produce a newly legal product for Nagari Sunua in the form of a Nagari Regulation. In this study, the socialization and legal counseling method are used to provide an overview of the Academic Papers on Road Operations. The result achieved after this service is an increase in the understanding and skills of the Nagari Apparatus and the Nagari Consultative Body for preparing Academic Papers on Road Operations.
Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court safrin salam; Rizki Mustika Suhartono; La Ode Muhammad Karim; Siti Nur Anisa; Sri Mayanti
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22914

Abstract

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada masyarakat keadilan sangat penting di Negara Indonesia. Salah satu perwujudan itu diwujudkan dalam bentul Pemberian Layanan bantuan hukum yakni Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pasarwajo. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat antara dosen fakultas hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Peduli Kemanusiaan yang bermitra dengan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam pemberian bantuan hukum kepda masyarakat miskin. Pada dasarnya, Posbakum Pengadilan Agama Pasarwajo telah menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 jo. SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Pasarwajo No : SOP/AS/02 Tanggal 2 sedangkan peran Posbakum Pengadilan Agama Pasarwajo ada 4 yakni a) Memberikan bantuan hukum secara prodeo menurut UU 16 Tahun 2016 dan Perma No. 1 Tahun 2014; b) Memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu terhadap pelayanan pengadilan; c) Melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan; d) Mewujudkan peradilan yang agung sebagai mitra dari pengadilan agama pasarwajo. Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court The existence of legal aid institutions in realizing justice in favor of the justice community is very important in the State of Indonesia. One of the manifestations is manifested in the form of providing legal aid services, namely the Legal Aid Post at the Pasarwajo Religious Court. This activity is a form of community service between law faculty lecturers and The Amanah Peduli Humanitarian Legal Aid Foundation (YLBH ALIM), in partnership with the Pasarwajo Religious Court, in providing legal assistance to the poor. Basically, the Pasarwajo Religious Court Posbakum has implemented and implemented the provisions contained in Perma Number 1 of 2014 jo. SOP for Legal Aid Postal Services (POSBAKUM) of the Pasarwajo Religious Court No. SOP/AS/02 dated two while the roles of Posbakum for the Pasarwajo Religious Court are 4, namely a) Providing legal assistance on a free basis according to Law 16 of 2016 and Perma No. 1 of 2014; b) Providing access to justice for underprivileged communities to court services; c) Implementing the principle of fast, low-cost and low-cost justice; d) Realizing a great judiciary as a partner of the Pasarwajo.

Page 1 of 1 | Total Record : 10