cover
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022" : 10 Documents clear
Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan Radian Salman; Wilda Prihatiningtyas; Sri Winarsi; Giza’a Jati Pamoro
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20571

Abstract

Indonesia sedang berduka karena bencana pandemi covid 19 yang membuat segala aktivitas menjadi sangat terbatas secara drastis bahkan ada yang hingga terhenti. Begitu luar biasa dampak yang umat manusia khususnya bagi masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, maka BUMDes merupakan entitas berbadan hukum. Dalam konteks BUMDes, kelompok sasaran dalam pengmas ini adalah Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Salah satu desa kecil yang ada kecamatan Mantup serta dikelingi oleh hutan jati dan area persawahan. Desa ini mempunyai BUMDes yang bergerak dalam simpan pinjam dan penyedia pengadaan saprodi yakni BUMDES Sumber Jaya Abadi. Desa ini adalah desa sekitar kawasan hutan yang berpotensi mengembangkan BUMDes untuk destinasi wisata yakni perkemahan berbasis hutan dan event  offroad. Dalam rangka pengembangan desa dan BUMDes ini, maka perlu dilakukan pendampingan dalam aspek mengembangkan BUMDes melalui kerjasama dengan pihak lain, Penyuluhan dan asistensi diberikan dalam aspek pemberdayaan kerjasama yang berkepastian hukum. Tujuan akhir dari Pengmas ini desa mempunyai kemampuan mengembangkan kerjasama dan makin popular sebagai destinasi yang dikembangkan oleh BUMDes. Keluaran dari Pengmas ini adalah konten berupa model kerjasama sederhana menurut hukum (kerangka template), artikel jurnal, video dan publikasi media digital.   Legal Assistance in Optimizing BUMDES Functions After PP No. 11/2021 Concerning BUMDES in Sumberbendo Village, Lamongan. Indonesia is grieving because of the covid 19 pandemic, which has made all activities drastically limited and some have even stopped. The impact on humanity is so extraordinary, especially for the people of Sumberbendo Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. Village-Owned Enterprises hereinafter referred to as BUMDes, are village economic institutions/agencies that are legal entities formed and owned by the Village Government, managed economically independently and professionally with all or most of the capital being separated village assets. In the end, BUMDes was formed with the aim of gaining profits to strengthen Village Original Income (PADes), promote the village economy, and improve the welfare of rural communities. Furthermore, with the enactment of the Omnibus Law and PP no. 11 of 2021 concerning BUMDes, BUMDes is a legal entity. In the context of BUMDes, the target group in this community service is Sumberbendo Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. One of the small villages in the Mantup sub-district is surrounded by teak forests and rice fields. This village has a BUMDes which is engaged in savings and loans and a provider of procurement of inputs, namely BUMDES Sumber Jaya Abadi. This village is a village around a forest area that has the potential to develop BUMDes for tourist destinations, namely forest-based camps and off-road events. In the context of developing this village and BUMDes, it is necessary to provide assistance in the aspect of developing BUMDes through collaboration with other parties. Counseling and assistance are provided in the aspect of empowering cooperation with legal certainty. The ultimate goal of this Community Service is for the village to have the ability to develop cooperation and is increasingly popular as a destination developed by BUMDes. The output of this Community Service is content in the form of a simple cooperation model according to the law (template framework), journal articles, videos, and digital media publications.
Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin; Ghansham Anand; Faizal Kurniawan; Mochamad Kevin Romadhona
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20979

Abstract

Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dan saling menunjang satu dengan lainnya. Di masa pandemi ini, sektor wisata sangatlah terdampak. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, khususnya UMKM di bidang perancangan kontrak serta memberikan pelatihan agar UMKM dapat memiliki daya saing di era pandemic ini dengan memasarkan produknya di online market place. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara hybrid, yang berisi penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Yayasan Senyum Desa yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan yang terlaksana secara hybrid tidak hanya diikuti oleh masyarakat desa Kare, Kecamatan kare, Kabuaten Madiun tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilaya di dalam maupun luar Jawa Timur. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh berupa panduan Teknik perancangan kontrak bagi masyarakat awam yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam membuat kontrak. UMKM memiliki peran penting dalam turut mengembangkan pariwisata suatu daerah. Dalam membantu promosi produk local suatu daerah tentu tidak lepas dari kontrak/ perjanjian yang membingkai hubungan hukum para pihak, Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kontrak sangat penting bagi pelaku UMKM.   The Urgency of Understanding Contract Design in the Development and Management of Tourism Objects in Kare Village, Madiun Regency The development of tourism objects is influenced by various components, each of which has different functions and roles that supports each other. During this pandemic, the tourism sector has been badly affected. The purpose of this community service activity is to improve the knowledge and skills of the community, especially MSMEs in the field of contract drafting and provide training so that MSMEs can have competitiveness in this pandemic era by marketing their products in online market places. This community service is carried out in hybrid counseling, which contains the material on contract design in tourism development and management, government policies to encourage the role of MSMEs in supporting regional tourism development, followed by a discussion session. The scope of this community service activity is the Kare Village area, Kare District, Madiun. The implementation of this community service activity is also in collaboration with the Senyum Desa Foundation which has a network throughout Indonesia, so that the activities carried out hybrid are not only joint by the people of Kare village, Kare sub-district, Madiun, but also by communities in various regions inside and outside East Java. With the implementation of this activity, the results obtained are in the form of a contract drafting technique guidance for ordinary people that can be applied by MSMEs in making contracts. MSMEs have an important role in developing tourism in an area. In assisting the promotion of local products in an area, of course, it cannot be separated from contracts/agreements that frame the legal relationship of the parties. Thus, knowledge and skills in the field of contract law are very important for MSME actors.  
Diseminasi Diversi dan Restoratif Justice Terhadap Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Muhamad Aljabar Putra; Imas Novita Juaningsih; Pingki Pratiwi; Abel Parvez
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.21634

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum sering sekali dipandang sama dengan orang dewasa dalam hal pemidanaan. Hal ini terbukti dengan maraknya tindak pidana anak di Indonesia yang masih sering diselesaikan secara retributif dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih rendah kesadaran hukum dan rasa keadilan. Masyarakat merasa bahwa diversi dan restorative justice tidak mewujudkan keadilan karena hukum dipahami sebagai alat pembalasan, bukan alat perubahan sosial. Pengabdian ini bertujuan untuk menjabarkan pentingnya tindak pidana anak harus mengutamakan pendekatan restorative justice melalui diversi guna memulihkan kembali keadaan para pihak tanpa mencederai hak-hak anak. Adapun metode pengabdian yang digunakan ialah edukasi melalui diseminasi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya kausalitas antara kesadaran hukum masyarakat yang rendah dengan pemidanaan anak secara retributif yang mengakibatkan anak menjadi sulit untuk kembali menyatu dengan lingkungan sosial sehingga tindak pidana anak semakin meningkat dan membahayakan masa depan bangsa. Padahal, sistem peradilan anak di Indonesia telah mengatur akan pentingnya pengutamaan diversi dan restorative justice. Maka dari itu, diperlukan mekanisme edukasi diversi kepada masyarakat yang menyeluruh dengan menekankan tidak semua tindak pidana anak dapat melalui upaya diversi serta pentingnya diversi sebagai pendekatan yang tepat terhadap anak yang notabenenya belum bisa menanggung tanggung jawab guna meningkatkan kesadaran hukum dan rasa keadilan..   Dissemination of Diversion and Restorative Justice to Village People in Child Crime Offense Settlement Children in conflict with the law are often viewed the same as adults in terms of sentencing. This has been proved by the rampant child crime offenses in Indonesia that are often finished by retributive since many people still have low legal awareness and a sense of justice. People who view diversion and restorative justice can’t realize justice because they believe the law is a tool of revenge, not social engineering. This social empowerment is purposed to show the importance of child crime offenses must prioritize a restorative justice approach through diversion to restore the state of all parties without injuring children’s rights. The social empowerment method used is juridical normative with a statute approach and conceptual approach. The result of this social empowerment shows that there is a causality between low legal awareness with child crime retributive sentencing that caused children to have a rough way integrating again into social life, with the result that child crime offenses become more bloom and endangering the country's future. Whereas, the child crime justice system has arranged to prioritize diversion and restorative justice. Therefore, it is required education about diversion mechanisms to people that thoroughly and showing them not all child crimes can be approached with diversion, also explaining diversion is a correct attempt to fix a child that still can’t take responsibility in order to raise legal awareness and a sense of justice.
Sosialisasi Hukum Perjanjian Bagi Masyarakat Adat Negeri Eti Kabupaten Seram Bagian Barat Marselo Valentino Geovani Pariela; Merry Tjoanda; Ronald Fadly Sopamena
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.22415

Abstract

Di Desa Eti yang berada di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat masih dilaksanakan atau dilakukan perjanjian bagi hasil laut dan perkebunan antara Daerah Petuanan dengan Pemerintah Negeri Desa Eti sebagai negeri induk. Sistem Ngase merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pekerja yang dilakukan waktu panen. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi yang dilakukan oleh narasumber diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih paham akan perjanjian yang mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.   Socialization of Contract Law for The Indigenous People of Negeri Eti, West Seram Regency In Eti Village, which is located in West Seram District, West Seram Regency, an agreement for marine and plantation products sharing is still being carried out between the Petuanan Region and the Eti Village Government as the parent country. A Ngase system is a form of cooperation between land owners and workers which is carried out at harvest time. The method used in this activity is the presentation of the material carried out by the resource persons followed by discussion and question and answer. This activity is beneficial for the community so that people understand more about the agreements they carry out in their daily lives.
Pendampingan Hukum Perkawinan Islam dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Masa Pandemi: Studi di Majelis Taklim Salimah Surakarta Nur Sulistiyaningsih; Luthfiyah Trini Hastuti; Burhanudin Harahap
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23386

Abstract

Pandemi Covid-19 menghambat berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari work from home, sekolah daring, hingga kuliah daring. Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga KDRT. Dalam kondisi ini, sangat urgen melakukan penguatan terhadap prinsip dan hakikat perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum islam. Metode yang dipakai dalam pengadian ini adalah berupa ceramah, tanya jawab interaktif dan pendampingan. Hasil dari pengabdian ini adalah para peserta memiliki insight bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Kegiatan pengabdian ini menjadi oase di tengah pandemi untuk sharing dan mencari solusi terkait dengan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.   Assistance in Islamic Marriage Law in Efforts to Reduce Divorce Rates during the Pandemic (Study in Salimah Ta'lim, Surakarta) The Covid-19 pandemic has hampered various daily activities. These activities have to be carried out from home, starting from work from home, online schools, to online lectures. Conditions like this make family interaction more intense than the previous days. Some families feel the positive impact of this. The increased intensity of communication within the family also increases the intimacy of their relationship. Some families use this opportunity to get to know each other better among their family members. However, besides that, there are also several families who feel the negative impact of this pandemic. High intensity in the family can also lead to conflict, one of which is divorce. Various factors trigger divorce during this pandemic, for example, the declining economy, disputes, and domestic violence. In this condition, it is very urgent to strengthen the principles and nature of marriage, especially from the perspective of Islamic law. The method used in this court is in the form of lectures, interactive question and answer, and mentoring. The result of this dedication is that the participants have the insight that marriage aims to achieve a sakinah, mawadah wa rahmah family. This service activity has become an oasis in the midst of a pandemic for sharing and finding solutions related to the household to avoid divorce.
Edukasi Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Sholahuddin Al-Fatih
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23467

Abstract

Artikel pengabdian ini dibuat karena melihat banyaknya produk legislasi di tingkat Desa, baik itu berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan BPD dan sejenisnya, yang tidak memiliki nilai dan dibuat serta dibentuk seolah sebagai formalitas saja. Oleh karena itu, perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat Desa dna perangkat penyelenggara Pemerintahan Desa agar bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa yang berbasi pada nilai-nilai Ketuhanan. Menggunakan metode pengabdian edukasi, pengabdi mencoba memberikan sosialisasi dan pengetahuan baru tentang cara menyusun Peraturan Desa sesuai kaidah dalam ilmu perundang-undangan dan berbasis nilai-nilai Ketuhanan Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat Desa, terutama para pengurusnya di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, bisa menyusun dan membentuk Peraturan Desa berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.   Education on the Formation of Village Regulations Based on the Values ​​of Belief in the One and Only God This dedication article was made because of the many legislative products at the village level, whether in the form of Village Regulations, Village Head Regulations, BPD Regulations, and the like, which have no value and are made and formed as if they were just a formality. Therefore, it is necessary to educate the community, especially the village community and the Village Administration apparatus, so they can compile and form Village Regulations based on God's values. Using the educational service method, the servant tries to provide socialization and new knowledge about how to draw up Village Regulations in accordance with the rules in the science of law and based on Divine values—and forming Village Regulations based on the importance ​​of Belief in the One and Only God.
Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida Puja Anudiwanti; Hatim Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23463

Abstract

Kerusakan alam menjadi hal yang kerap kali terjadi secara terus menerus. Tak terkecuali di Indonesia, kerusakan alam terus saja terjadi hari ke hari dari mulai pembalakan liar, pembuangan limbah, pencemaran udara hingga perusakan ekosistem kehidupan. Menghadapi hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan yang dapat memberikan kewenangan pada negara untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Bahkan upaya represif pun perlu dilakukan bagi mereka yang telah melakukan perusakan lingkungan khususnya kerusakah yang dilakukan secara besar-besaran kerap diidentikan dengan konsep ekosida. Namun sayangnya, kini ekosida belum dijadikan kejahatan khusus atau extraordinary crime dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun instrumen hukum internasional. Padahal diskursus mengenai pemasukan ekosida kedalam extraordinarycrime telah banyak diusulkan oleh para aktivis lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas terkait pengaturan ekosida saat ini dan beberapa diskursus terkaitnya. Melalui penggunakan metode pengabdian sosiologis normatif yang bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis serta melalui teknik pengumpulan data dalam tulisan ini berupa studi literatur yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tulisan menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama kejahatan ekosida belum dianggap sebagai kejahatan luar biasa dalam intrumen hukum nasional mapun internasional saat ini. Kedua, dirasa perlu untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan luar biasa yang ditangani oleh pengadilan HAM.   Education of Protection Environment in Village Community Through Strengthening Regulations of Ecocides Natural damage is something that often happens continuously and repeatedly. Indonesia is no exception. The occurrence of natural damage continues from day to day, starting from illegal logging, fertilization of waste, and air pollution to the destruction of living ecosystems. Facing this, a provision is needed that can give the state the authority to take preventive measures to prevent environmental damage. Even repressive efforts need to be made for those who have done environmental destruction on a large scale. This massive environmental destruction is often identified with the concept of ecocides. But unfortunately, now ecocides have not been made a special or extraordinary crime in Indonesian laws and regulations and international legal instruments. In fact, many environmental activists have proposed the discourse on the inclusion of ecocides into extraordinary crimes. Based on this, this paper will discuss the current ecocide regulation and some related discourses. Through the use of normative juridical research methods that are qualitative in nature through descriptive analysis approaches as well as through data collection techniques in this paper in the form of literature studies sourced from secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials, and other supporting sources, the paper produces two conclusions, namely First, the crime of ecocide has not been considered an extraordinary crime in current national and international legal instruments. Second, it is necessary to make ecocide an extraordinary crime handled by the human rights court.
Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan Sri Rahayu; Ndaru Satrio; Reza Adriantika Suntara; Tiara Ramadhani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23512

Abstract

Kegiatan dengan tajuk Penanaman Karakter Anti Korupsi Pejabat Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan ini sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran pejabat pemerintah sebagai abdi negara yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berhubungan dengan pelayanan publik. Adapun alasan mengambil topik terkait Penanaman Karakter Anti Korupsi pejabat pemerintah, BPD dan Karang Taruna Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan ini adalah sebagai bentuk kepedulian warga negara dalam menanamkan karakter pejabat pemerintah yang siap menghadapi tantangan ke depan dan mempunyai sikap dan prinsip anti korupsi. Unsur pemerintah sebagai pelayan publik harus dapat mengemban amanah yang diberikan. Tim pengabdi menilai pejabat pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelayan publik semata, akan tetapi pejabat pemerintah ini sejatinya dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya perbuatan koruptif atau bahkan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintah, BPD dan Karang Taruna Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan dituntut dengan idealisme dan integritasnya harus dapat menjadi teladan yang baik bagi warganya. Oleh karenanya amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas pejabat ini agar tidak berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan semata yang dapat mengubah prinsip segenap unsur pemerintah.   Installation of Anti-Corruption Character Elements of Government of Juru Seberbang Village, Tanjung Pandan Sub-District Installation of Anti-Corruption Character for The Elements  Government of Juru Seberang Village, Tanjung Pandan Sub-District. The activity with the Cultivating Anti-Official Character of the Juru Seberang Village Government, Tanjung Pandan District, is actually a form of community service with the target of corruption by government officials as state servants who are given duties, responsibilities, and authorities related to public services. The reason for taking the topic related to Planting Anti-Corruption Characters for government officials, BPD and Karang Taruna in Juru Seberang Village, Tanjung Pandan District, is as a form of concern for citizens in instilling the character of government officials who are ready to face the challenges ahead and have anti- corruption attitudes and principles. Government elements as public servants must be able to carry out the mandate given. The service team assesses that government officials act not only as public servants but these government officials can actually play an active role in preventing the occurrence of corrupt acts or even criminal acts of corruption. Government officials, BPD and Karang Taruna, Juru Seberang Village, Tanjung Pandan District, are required to have idealism and integrity to be able to be good role models for their citizens. Therefore, it is very important to maintain the idealism and integrity of these officials so that they are not oriented to political interests and power alone, which can change the principles of all elements of the government.
Socialization of Absente Land Prohibition Regulation in Tanara Village, Serang Banten Regency Amiludin Amiludin; Dwi Nur Fauzi Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23608

Abstract

The issue of land does not necessarily concern registration, waiver of rights, or double certificates. Still, it concerns land ownership, which is why many people do not understand that many people exercise waivers to people outside the district. This problem also occurs in tanara village, tanara district, Serang regency, where many local people do not know about this ban, the purpose of this writing is the result of a form of socialization of absente land regulation in tanara village by direct counseling method to the community representing in tanara village office. As for the results of the discussion and the analysis of the absente land, most of the tanara people do not understand the meaning of absente land. The prohibition of absentee land is regulated in article 9 of the Agrarian Basic Law and also article 3, paragraphs 5 and 6 of Government Regulation No. 224 of 1961, which explains that if it is proven that land ownership is absent, the state will take over or revoke its rights and will be distributed to the community following applicable regulations.   Sosialisasi Peraturan Larangan Tanah Absente di Desa Tanara, Kabupaten Serang, Banten Masalah tanah tidak selalu menyangkut pendaftaran, pelepasan hak, sertifikat ganda tetapi menyangkut kepemilikan tanah, itulah sebabnya banyak orang tidak mengerti sehingga banyak orang tidak mengerti sehingga banyak orang melakukan pembebasan kepada orang-orang di luar kabupaten. Permasalahan ini juga terjadi di desa tanara kecamatan tanara kabupaten serang dimana masyarakat setempat banyak yang tidak mengetahui tentang pelarangan ini, tujuan dari penulisan ini adalah hasil dari suatu bentuk sosialisasi pengaturan tanah absente di desa tanara dengan metode penyuluhan langsung ke perwakilan masyarakat di kantor desa tanara. Adapun dari hasil pembahasan dan juga analisis tanah absente, sebagian besar masyarakat tanara belum memahami pengertian tanah absente. Larangan tanah absentee diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar Agraria dan juga pasal 3 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang menjelaskan bahwa jika terbukti tidak ada pemilikan tanah, maka negara mengambil alih atau dicabut haknya dan akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Edukasi Anti-Hoax Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum Ahmad Habib Al Fikry
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23835

Abstract

Revolusi industri 4.0 mengonvergensikan antara manusia dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupannya. Bagaikan mata uang dengan dua sisi, teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif atau justru negatif bagi manusia. Hoax merupakan salah satu dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena problematik ini diperparah dengan adanya kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di belahan dunia dari berbagai lapisan masyarakat yang satu di antaranya adalah remaja. Penulisan berdasarkan pada kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk: (i) menjelaskan hoax dalam perspektif literasi digital dan hukum; dan (ii) menjelaskan edukasi anti-hoax untuk remaja desa. Hasil menunjukkan bahwa: (i) hoax berkaitan dengan literasi digital dan hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang hoax dan pengaturan hukumnya yang baik dapat menjadi penanggulangan penyebaran hoax di era digital; (ii) remaja Desa Kajar diberikan edukasi anti-hoax seperti cara mengetahui kebenaran informasi dan ketentuan hukum tentang hoax.   Anti-hoax Education for Rural Youth: Digital and Legal Literacy Perspectives The industrial revolution 4.0 converges between humans and the benefits of information and communication technology in their lives. Like a coin with two sides, information and communication technology can positively or negatively impact humans. Hoax is one of the negative impacts of information and communication technology use. This problematic phenomenon is exacerbated by the progress in the use of information and communication technology in various parts of the world from various walks of life, one of which is youth. The writing is based on community service activities that aim to: (i) explain hoaxes from the perspective of digital and legal literacy; and (ii) explain anti-hoax for rural youth. The results show that: (i) hoaxes are related to digital and legal literacy. Knowledge and understanding of hoaxes and good legal arrangements can be a countermeasure for the spread of hoaxes in the digital era; (ii) the youth of Kajar Village are given anti-hoax such as how to find out the truth of information and legal provisions regarding hoaxes.

Page 1 of 1 | Total Record : 10