cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 73 Documents
 2   3   4   5   6 
Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon Judy Marria Saimima; Elvira Liminanto; Zacilasi Wasia
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.871 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19544

Abstract

Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dan anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sangat diperlukan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat terkait kekerasan seksual agar mampu untuk bertindak ketika mengalami kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di daerah tersebut, kemudian masyarakat diberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki. Undang-Undang PKDRT, UU Perlindungan Anak, KUHP bahkan UU Pornografi memang telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun itu belum cukup untuk bisa melindungi korban, karena perlindungan kekerasan seksual bukanlah terbatas pada teori dan peraturan tetapi lebih meluas lagi kepada kesadaran masyarakat sebagai makhluk sosial itu sendiri.      Legal Education On Sexual Violence Against Women And Children In Lateri Village, Ambon City Sexual violence that occurs to a woman and child is due to a value system that places women and children as weak and inferior beings compared to men. It is necessary to have a good legal understanding of the community regarding sexual violence so that they are able to act when experiencing sexual violence. This activity is carried out by identifying the problems that exist in the area, then the community is given an understanding in order to increase legal awareness about sexual violence against women and children. An act that can be categorized as sexual violence is when the act is carried out without consent or is not desired. The PKDRT Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and even the Pornography Law have indeed regulated protection for victims of sexual violence against children and women, but that is not enough to protect victims, because sexual violence protection is not limited to theories and regulations but is more broadly applicable to awareness of society as a social being itself.  
Pengolahan Sampah Terbuka (Open Dumping) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nuraini Hasanah Sudrajat Nuraini; Lintje Anna Marpaung
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.19762

Abstract

Sistem Pemerintahan di Indonesia berdasarkan ketentuan Un-dang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerintahan yang berada di pusat dan pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintahan daerah adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan di daerah dan membuat suatu peraturan yang lebih dikenal dengan Peraturan daerah.. Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung member perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (Open Dumping) serta faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan Peraturan Daerah  Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, jenis sampah yang hanya diatur adalah sampah Berbahaya atau sampah beracun (B3). Faktor penghambat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.   Open Dumping Based on Regional Regulatiobs of Bandar Lampung City. The system of government in Indonesia based on the provisions of the 1945 Constitution can be divided into two parts, namely the central government and regional governments. Regional government is an autonomous region that can carry out government affairs in the region and make regulations which are better known as regional regulations. Environmental problems that are still the concern of many people in the world are waste. Specifically regarding environmental issues, namely waste, the Bandar Lampung City Government pays attention, one of which is the establishment of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Environmental Protection and Management. The purpose of this paper is to find out the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020 for Open Dumping and the inhibiting factors in the implementation of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020. The results show that in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2020, the type of waste that is only regulated is hazardous waste or toxic waste (B3). The inhibiting factors for the Bandar Lampung City Regulation Number 1 of 2020 are the resource factor and the social condition of the community.  
Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampong Tenggher”: Tantangan dan Strategi Mochamad Kevin Romadhona; Faizal Kurniawan; Hilda Yunita Sabrie; Erni Agustin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20217

Abstract

Kampong Tenggher hadir sebagai salah satu objek wisata potensial dalam upaya melestarikan adat dan budaya masyarakat Madura. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dalam upaya untuk mengembangkan objek wisata harus menganut prinsip kemanusian, keadilan, dan melestarikan budaya serta kearifan lokal, dalam upaya mengembangkan Kampong Tenggher menjadi objek wisata terdapat tantangan yang dihadapi. Permasalahan Kampong Tenggher yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya kualitas akses jalan menuju Kampong Tenggher dan kurangnya penerangan menuju dan di lokasi wisata Kampong Tenggher. Oleh karena itu, solusi dan rencana dalam permasalahan untuk program kegiatan ini adalah pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan lembaga kampung wisata. Peningkatan sumber daya manusia disekitar Kampong Tenggher juga perlu diupayakan melalui pelatihan dan pendidikan kepariwisataan agar masyarakat sekitar Kampong Tanggher mampu mandiri dan berdaya serta memperbaiki dan memberikan fasilitas dan pelayaan bagi wisatawan. Dengan demikian upaya strategis perlu dilakukan untuk mewujudkan Kampong Tenggher menjadi suatu objek wisata potensial di Madura.   Development of Potential Tourism Objects “Kampong Tengher”: Challenges And Strategies. In an effort to preserve the Madurese community's customs and culture, Kampong Tenggher is being promoted as a possible tourist destination. According to the regulations of the Republic of Indonesia Law No. 10 of 2009 concerning Tourism, in order to develop tourism objects, they must adhere to the principles of humanity, justice, and the preservation of culture and local wisdom. There are challenges to overcome in order to develop Kampong Tenggher into a tourist attraction. Road access to Kampong Tenggher, as well as a lack of streetlight or to and at Kampong Tenggher's tourist attractions. So the answers and strategies for this activity program's challenges are the development and enhancement of tourist supporting facilities and infrastructure, the improvement of human resource quality, and the strengthening of tourism village organizations. Improvement of human resources around Kampong Tenggher also needs to be pursued through tourism training and education so that the people around Kampong Tanggher are able to be independent and empowered as well as improve and provide facilities and services for tourists. As a result, deliberate initiatives are required to make Kampong Tengher a prospective tourist attraction in Madura.  
Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat Eric Holle; Renny Nendissa; Merlien Matitaputty; Jacky Matuankotta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20533

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Tetapi, pada tataran pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan misalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir belum dilakukan secara maksimal oleh daerah. Untuk itu diperlukan edukasi hukum kepada Pemerintah daerah khususnya Desa Adat/Negeri dan masyarakat hukum adat Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sehingga mampu terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir maupun secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam rangka pembentukan Peraturan Desa/Negeri Hutumuri maka dilakukan studi pustaka dan studi lapangan. Selain itu beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik draft Peraturan Desa/Negari dan Finalisasi Peraturan Desa/Negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Hasil dari kegiatan ini diharapkan bahwa Pemerintah desa adat/Negeri dan masyarakat Hutumuri mampu untuk memahami persoalan secara hukum, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu juga masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif bersama-sama pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan juga turut berkontribusi memberikan pemikiran, ide, gagasan, dan saran terhadap substansi Peraturan Desa/Negeri.   The Urgency of Establishing a Hutumuri Traditional Village Regulation on Community-Based Coastal Resource Management. The management of coastal areas has been regulated in Law Number 1 of 2014 and various other sectoral laws. However, at the implementation level, it still raises various problems, for example the management and utilization of coastal resources has not been carried out optimally by the regions. For this reason, legal education is needed for local governments, especially Indigenous/State Villages and the Hutumuri customary law community, South Leitimur District, Ambon City so that they are able to be involved and involved in every process of managing and utilizing coastal resources as well as actively participating in the implementation of the establishment of Village Regulations concerning Coastal Area Management. In the framework of establishing the Hutumuri Village/State Regulation, a literature study and field study were carried out. In addition, several stages were carried out, namely legal counseling, Focus Group Discussion (FGD), Public Testing of Draft Village/State Regulations and Finalization of Village/State Regulations on Coastal Area Management. The results of this activity are expected that the traditional village/state government and the Hutumuri community are able to understand legal, social, economic and cultural issues related to the management and utilization of coastal areas in an integrated and sustainable manner. In addition, the community is also given the space to actively participate with the village government in managing and utilizing coastal areas and also contributing to provide thoughts, ideas, ideas, and suggestions for the substance of the Village/State Regulations to improve the welfare of life.      
Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Tentang Peer to Peer Lending Nur Putri Hidayah; Komariah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20914

Abstract

Pinjaman online atau yang dikenal dengan peer to peer lending semakin marak di masyarakat. Proses yang cepat dan persyaratan yang sederhana membuat banyak masyarakat tertarik meminjam pada aplikasi pinjaman online. Namun, dibalik kemudahan tersebut, banyak permasalahan yang lahir pasca pencairan peminjaman, seperti: 1) Waktu pembayaran/jatuh tempo yang terlampau cepat; 2) Bunga pinjaman yang mencekik; 3) Biaya administrasi tinggi yang dipotongkan pada nominal pinjaman, namun pokok pinjaman tetap dihitung dari jumlah total pencairan; 4) Teror dari perusahaan pinjaman online karena keterlambatan pembayaran. Solusi untuk permasalahan ini, masyarakat harus diberikan edukasi melalui penyuluhan hukum tentang peer to peer lending secara online kepada anggota TP PKK Desa Sumbersekar sehingga dapat memahamani risiko-risiko dari pinjaman online dan langkah pencegahannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan. Hasil pengabdian menunjukan bahwa mitra telah menerima dan memahami materi perihal peer to peer lending yang didasrkan pada kemampuan menjawab seluruh daftar pertanyaan lisan yang diajukan oleh Pengabdi.   Efforts to Improve Community Legal Literature on Peer-to-Peer Lending Online lending or known as peer-to-peer lending is increasingly rife in the community. The fast process and simple requirements make many people interested in borrowing on online loan applications. However, behind these conveniences, many problems are born after the disbursement of loans, such as: 1. Payment time/maturity is too fast; 2. Suffocating loan interest; 3. High administrative costs are deducted on the loan nominal, but the principal of the loan is still calculated from the total amount of disbursement; 4. Terror of online loan companies due to late payments. The solution to this problem, the public must be given education through legal counseling about online peer to peer lending to members of the TP PKK Sumbersekar Village so that they can understand the risks of online loans and their prevention steps. The method used in this devotion is counseling. The results of the service show that partners have received and understood material about peer-to-peer lending based on right answer for the question that asked by the conselor.  
Sosialisasi Program Aplikasi SIMAM: Upaya Inventarisasi Aset Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bululawang Muhammad Luthfi; Rahayu Hartini
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i1.20922

Abstract

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi filantropi Islam dengan ragam aset yang dimiliki, mencanangkan program manajemen aset melalui aplikasi SIMAM, program ini menyasar seluruh aset yang berada pada setiap unsur pimpinan dan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah, berkenaan dengan hal tersebut maka dilakukan sosialiasi program aplikasi SIMAM di salah satu unsur pimpinan Muhammadiyah di kecamatan Bululawang. Tujuan pelaksanaan kegiatan, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang program aplikasi SIMAM. Metode sosialisasi digunakan dalam kegiatan dengan pendekatan klasikal berupa pemberian pertanyaan pre-test, ceramah / presentasi, diskusi / tanya jawab, dan pemberian pertanyaan post-test. Hasil kegiatan menyatakan, sebelum kegiatan dilakukan Mitra kebanyakan belum mengatahui tentang program SIMAM hal ini diketahui dari hasil jawaban pre-test yang di berikan, berdasar dari hasil jawaban pre-test Tim Pengabdi memberikan 3 materi meliputi, konsep program SIMAM, tujuan program SIMAM, dan jenis kehartabendaan yang dimaukkan pada program SIMAM. Dampak kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan ini Mitra mengetahui dan memahami program aplikasi SIMAM, hal ini di buktikan dengan jawaban dari pertanyaan post-test yang didapat Tim Pengabdi di mana seluruh peserta mengetahui dan memahami program aplikasi SIMAM.   SIMAM Application Program Socialization: Efforts to Inventory Assets for Muhammadiyah Bululawang Branch Managers Muhammadiyah as one of the Islamic philanthropic organizations with a variety of assets owned, launched an asset management program through the SIMAM application, this program targets all assets located in every element of muhammadiyah's leadership and business charity, in this regard to this, the socialization of the SIMAM application program is carried out in one of the muhammadiyah leadership elements in Bululawang subdistrict. The purpose of carrying out activities, is to provide knowledge and understanding of the SIMAM application program. Socialization methods are used in activities with a classic approach in the form of giving pre-test questions, lectures/presentation, discussions / Q&A, and giving post-test questions. The results of the activity stated before the activity was carried out, most partners did not know about the SIMAM program, this was known from the results of the pre-test answers given, based on the results of the pre-test answers the Pengabdi Team gave 3 materials including, the concept of the SIMAM program, the purpose of the SIMAM program, and the type of treasures in the SIMAM program. The impact of the activities resulting from this activity, the Partner knows and understands the SIMAM application program, this is evidenced by the answers to post-test questions obtained by the Pengabdi Team where all participants know and understand the SIMAM application program.
Pembekalan Hukum Bagi Perawat DPK PPNI RSUD Sidoarjo Terkait Perawat Yang Melakukan Khitan Secara Home-Visit Aris Prio Agus Santoso; Aryono Aryono; Tri Indah Lestari; Nadila Dwi Rahmawati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.20273

Abstract

Pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan secara regional melalui daring/webinar. Mitra pengabdian masyarakat ini yaitu DPK PPNI RSUD Sidoarjo. Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini, banyak anggota perawat dari DPK PPNI RSUD yang mengalami dilema saat menjalankan praktik khitan melalui homevisite karena belum adanya peraturan yang jelas tentang siapa pelaku yang boleh melakukan khitan. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pembekalan hukum perawat terkait kewenanganya dalam melakukan tindakan khitan secara homvisite selain itu juga memberikan trik dan strategi dalam menangani masalah dugaaan malpraktik ditingkat penyidikan. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan pendekatan harfiah, yaitu rencana tindakan yang terdiri atas seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan, kemudian sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai keberhasilan dari pembekalan hukum yang telah dilakukan kepada perawat. Hasil pengabdian masyarakat ini diperoleh bahwa perawat diperbolehkan dan/atau memiliki kewenangan melakukan praktik circumisisi baik pada praktik keperawatan mandiri maupun secara homevisite, karena apa yang dilakukan oleh perawat tersebut merupakan perintah atribusi dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 12 Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan sehingga berlaku asas lex superior derogate legi inferior yang mengartikan bahwa Undang-Undang No. 36/2009 mengesampingkan Permenkes No. 26/2019. Legal Briefing for DPK PPNI Nurses at RSUD Sidoarjo Regarding Nurses Who Perform Home-Visit Circumcision This community service will be carried out regionally through online/webinar. This community service partner is the Board of Commissioners of the Indonesian National Nurses Association, Sidoarjo Hospital. The problems faced by partners today are that many nurse members from partners experience a dilemma when carrying out the practice of circumcision through home visits because there are no clear regulations regarding who is allowed to perform circumcision. The purpose of this community service is to provide legal debriefing for nurses regarding their authority to carry out home visit circumcision while also providing tricks and strategies in dealing with suspected malpractice problems at the investigation level. The method used in this service is a literal approach, namely an action plan consisting of a set of steps to solve a problem or achieve a goal, then as a mental procedure in the form of an order of steps that use the realm of creativity to achieve the success of the legal briefing that has been done to nurses. The results of this community service show that nurses are allowed and/or have the authority to practice circumcision both in independent nursing practice and at home visits because what the nurse does is an attribution order from Article 9 paragraphs (1) and (2) Juncto Article 12 Law -Law No. 36/2009 on Health so that the principle of lex superior derogate legi inferior applies which means that Law no. 36/2009 overrides Permenkes No. 26/2019.  
Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES di Desa Sumberbendo, Lamongan Radian Salman; Wilda Prihatiningtyas; Sri Winarsi; Giza’a Jati Pamoro
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20571

Abstract

Indonesia sedang berduka karena bencana pandemi covid 19 yang membuat segala aktivitas menjadi sangat terbatas secara drastis bahkan ada yang hingga terhenti. Begitu luar biasa dampak yang umat manusia khususnya bagi masyarakat Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dengan berlakunya UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, maka BUMDes merupakan entitas berbadan hukum. Dalam konteks BUMDes, kelompok sasaran dalam pengmas ini adalah Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Salah satu desa kecil yang ada kecamatan Mantup serta dikelingi oleh hutan jati dan area persawahan. Desa ini mempunyai BUMDes yang bergerak dalam simpan pinjam dan penyedia pengadaan saprodi yakni BUMDES Sumber Jaya Abadi. Desa ini adalah desa sekitar kawasan hutan yang berpotensi mengembangkan BUMDes untuk destinasi wisata yakni perkemahan berbasis hutan dan event  offroad. Dalam rangka pengembangan desa dan BUMDes ini, maka perlu dilakukan pendampingan dalam aspek mengembangkan BUMDes melalui kerjasama dengan pihak lain, Penyuluhan dan asistensi diberikan dalam aspek pemberdayaan kerjasama yang berkepastian hukum. Tujuan akhir dari Pengmas ini desa mempunyai kemampuan mengembangkan kerjasama dan makin popular sebagai destinasi yang dikembangkan oleh BUMDes. Keluaran dari Pengmas ini adalah konten berupa model kerjasama sederhana menurut hukum (kerangka template), artikel jurnal, video dan publikasi media digital.   Legal Assistance in Optimizing BUMDES Functions After PP No. 11/2021 Concerning BUMDES in Sumberbendo Village, Lamongan. Indonesia is grieving because of the covid 19 pandemic, which has made all activities drastically limited and some have even stopped. The impact on humanity is so extraordinary, especially for the people of Sumberbendo Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. Village-Owned Enterprises hereinafter referred to as BUMDes, are village economic institutions/agencies that are legal entities formed and owned by the Village Government, managed economically independently and professionally with all or most of the capital being separated village assets. In the end, BUMDes was formed with the aim of gaining profits to strengthen Village Original Income (PADes), promote the village economy, and improve the welfare of rural communities. Furthermore, with the enactment of the Omnibus Law and PP no. 11 of 2021 concerning BUMDes, BUMDes is a legal entity. In the context of BUMDes, the target group in this community service is Sumberbendo Village, Mantup District, Lamongan Regency, East Java. One of the small villages in the Mantup sub-district is surrounded by teak forests and rice fields. This village has a BUMDes which is engaged in savings and loans and a provider of procurement of inputs, namely BUMDES Sumber Jaya Abadi. This village is a village around a forest area that has the potential to develop BUMDes for tourist destinations, namely forest-based camps and off-road events. In the context of developing this village and BUMDes, it is necessary to provide assistance in the aspect of developing BUMDes through collaboration with other parties. Counseling and assistance are provided in the aspect of empowering cooperation with legal certainty. The ultimate goal of this Community Service is for the village to have the ability to develop cooperation and is increasingly popular as a destination developed by BUMDes. The output of this Community Service is content in the form of a simple cooperation model according to the law (template framework), journal articles, videos, and digital media publications.
Urgensi Pemahaman Perancangan Kontrak dalam Pengembangan dan Pengelolaan Obyek Wisata di Desa Kare, Kabupaten Madiun Agus Yudha Hernoko; Erni Agustin; Ghansham Anand; Faizal Kurniawan; Mochamad Kevin Romadhona
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.20979

Abstract

Perkembangan obyek wisata dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda dan saling menunjang satu dengan lainnya. Di masa pandemi ini, sektor wisata sangatlah terdampak. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, khususnya UMKM di bidang perancangan kontrak serta memberikan pelatihan agar UMKM dapat memiliki daya saing di era pandemic ini dengan memasarkan produknya di online market place. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan secara hybrid, yang berisi penyampaian materi tentang perancangan kontrak dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, kebijakan pemerintah untuk mendorong peran UMKM dalam menunjang pengembangan pariwisata daerah, yang dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi). Ruang lingkup yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah wilayah Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bekerjasama dengan Yayasan Senyum Desa yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan yang terlaksana secara hybrid tidak hanya diikuti oleh masyarakat desa Kare, Kecamatan kare, Kabuaten Madiun tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilaya di dalam maupun luar Jawa Timur. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, hasil yang diperoleh berupa panduan Teknik perancangan kontrak bagi masyarakat awam yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam membuat kontrak. UMKM memiliki peran penting dalam turut mengembangkan pariwisata suatu daerah. Dalam membantu promosi produk local suatu daerah tentu tidak lepas dari kontrak/ perjanjian yang membingkai hubungan hukum para pihak, Dengan demikian, pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum kontrak sangat penting bagi pelaku UMKM.   The Urgency of Understanding Contract Design in the Development and Management of Tourism Objects in Kare Village, Madiun Regency The development of tourism objects is influenced by various components, each of which has different functions and roles that supports each other. During this pandemic, the tourism sector has been badly affected. The purpose of this community service activity is to improve the knowledge and skills of the community, especially MSMEs in the field of contract drafting and provide training so that MSMEs can have competitiveness in this pandemic era by marketing their products in online market places. This community service is carried out in hybrid counseling, which contains the material on contract design in tourism development and management, government policies to encourage the role of MSMEs in supporting regional tourism development, followed by a discussion session. The scope of this community service activity is the Kare Village area, Kare District, Madiun. The implementation of this community service activity is also in collaboration with the Senyum Desa Foundation which has a network throughout Indonesia, so that the activities carried out hybrid are not only joint by the people of Kare village, Kare sub-district, Madiun, but also by communities in various regions inside and outside East Java. With the implementation of this activity, the results obtained are in the form of a contract drafting technique guidance for ordinary people that can be applied by MSMEs in making contracts. MSMEs have an important role in developing tourism in an area. In assisting the promotion of local products in an area, of course, it cannot be separated from contracts/agreements that frame the legal relationship of the parties. Thus, knowledge and skills in the field of contract law are very important for MSME actors.  
Diseminasi Diversi dan Restoratif Justice Terhadap Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Muhamad Aljabar Putra; Imas Novita Juaningsih; Pingki Pratiwi; Abel Parvez
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.21634

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum sering sekali dipandang sama dengan orang dewasa dalam hal pemidanaan. Hal ini terbukti dengan maraknya tindak pidana anak di Indonesia yang masih sering diselesaikan secara retributif dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih rendah kesadaran hukum dan rasa keadilan. Masyarakat merasa bahwa diversi dan restorative justice tidak mewujudkan keadilan karena hukum dipahami sebagai alat pembalasan, bukan alat perubahan sosial. Pengabdian ini bertujuan untuk menjabarkan pentingnya tindak pidana anak harus mengutamakan pendekatan restorative justice melalui diversi guna memulihkan kembali keadaan para pihak tanpa mencederai hak-hak anak. Adapun metode pengabdian yang digunakan ialah edukasi melalui diseminasi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya kausalitas antara kesadaran hukum masyarakat yang rendah dengan pemidanaan anak secara retributif yang mengakibatkan anak menjadi sulit untuk kembali menyatu dengan lingkungan sosial sehingga tindak pidana anak semakin meningkat dan membahayakan masa depan bangsa. Padahal, sistem peradilan anak di Indonesia telah mengatur akan pentingnya pengutamaan diversi dan restorative justice. Maka dari itu, diperlukan mekanisme edukasi diversi kepada masyarakat yang menyeluruh dengan menekankan tidak semua tindak pidana anak dapat melalui upaya diversi serta pentingnya diversi sebagai pendekatan yang tepat terhadap anak yang notabenenya belum bisa menanggung tanggung jawab guna meningkatkan kesadaran hukum dan rasa keadilan..   Dissemination of Diversion and Restorative Justice to Village People in Child Crime Offense Settlement Children in conflict with the law are often viewed the same as adults in terms of sentencing. This has been proved by the rampant child crime offenses in Indonesia that are often finished by retributive since many people still have low legal awareness and a sense of justice. People who view diversion and restorative justice can’t realize justice because they believe the law is a tool of revenge, not social engineering. This social empowerment is purposed to show the importance of child crime offenses must prioritize a restorative justice approach through diversion to restore the state of all parties without injuring children’s rights. The social empowerment method used is juridical normative with a statute approach and conceptual approach. The result of this social empowerment shows that there is a causality between low legal awareness with child crime retributive sentencing that caused children to have a rough way integrating again into social life, with the result that child crime offenses become more bloom and endangering the country's future. Whereas, the child crime justice system has arranged to prioritize diversion and restorative justice. Therefore, it is required education about diversion mechanisms to people that thoroughly and showing them not all child crimes can be approached with diversion, also explaining diversion is a correct attempt to fix a child that still can’t take responsibility in order to raise legal awareness and a sense of justice.

Page 4 of 8 | Total Record : 73

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021