cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rian Prayudi Saputra
Contact Email
jurnalpahlawan@gmail.com
Phone
+6282386219797
Journal Mail Official
rianprayudi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pahlawan
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 26155583     EISSN : 26155583     DOI : https://doi.org/10.31004/jp.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pahlawan aims to Facilitate Scientific Discussions about the Latest Developments in Legal Issues in Indonesia and to Publish Innovative and Modern Legal Research on Law. The Focus and Scope of this Journal Are Legal Issues in the Field of Criminal Law, Civil Law, State Administrative Law, State Administrative Law, Business Law, International Law, Islamic Law, Customary Law and Philosophy of Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN INGGRIS rian prayudi saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.819 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i1.615

Abstract

Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa,negara,bahkan agama,dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya,sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Manfaat Perbandingan Hukum ialah: Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional.Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perndang-undangan nasional.Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secra obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hkum nasional. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles of law yang merupakan sumber penting dari public internasional. Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendidri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian). Kata kunci: Perbandingan, Hukum, Pidana Abstract Criminal law comparison is an activity of comparing one legal system with another, among nations, countries and even religions, with the intention of finding and signifying differences and similarities by giving an explanation and examining how the law functions and how juridical solutions are in practice and which non-legal factors influence it. The explanation can only be known in the history of law, so a scientific comparison of laws requires a comparison of the history of law. Benefits of Comparative Law are: Useful for national, regional and international unification and codification. For the harmonization of law, between international conventions and national laws and regulations. national. To determine general principles of law (especially for international court judges). This is important to determine the general principles of law which are important sources of the international public. The targets of comparative law are (systems or fields) of law in countries that have more than one legal system (eg civil law can be compared with written civil law) or areas of law in countries that have one legal system (such as the conditions of causality in criminal and civil law, the construction of representation in civil and criminal law or the system (field) of foreign law is compared to the system (field) of private law (eg law of contract compared to contract law). Keywords: Comparison, Law, Criminal
PENGARUH LEMBAGA LEGISLATIF DAN YUDIKATIF TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA (KAJIAN BUKU ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA, PENGARANG IKHSAN DARMAWAN) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.85 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.911

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem politik itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang besar untuk lembaga legislatif membuat semua aturan perundang-undangan. Selain itu lembaga yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar terhadap sengketa pemilihan umum, sehingga partai politik yang mengusung penguasa akan mencerminkan sistem politik yang ada di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Legislatif, Yudikatif, Sistem Politik Abstract Amendments to the 1945 Constitution have a major influence on the political system itself, this is due to the large authority for the legislative body to make all statutory rules. In addition, the judiciary, especially the Constitutional Court, has great authority over general election disputes, so that the political parties that carry the rulers will reflect the existing political system in Indonesia. Keywords: Legislative, Judiciary, Political System
PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN DITEMUKANNYA ALAT BUKTI BARU GUNTOR NEGARA
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.054 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.939

Abstract

Tesis ini mengupas permasalahan perbedaan penafsiran tentang penyidikan kembali oleh para ahli hukum yang berdampak pada implementasi penegakan hukum, sehingga perlu diperjelas terkait pengaturan dan mekanisme penyidikan kembali serta konsep ideal penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alat bukti baru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menyarankan perlunya mekanisme penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang transparan guna berkepastian hukum, revisi frasa “tidak cukup bukti” pada pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau menyarankan pengaturan yang jelas dan tegas dalam undang-undang terkait penyidikan kembali. Kata Kunci: Penyidikan, Penghentian, Penyidikan Kembali, Kejaksaan. . Abstract This thesis explores the problem of different interpretations of the re-investigation by legal experts that has an impact on the implementation of law enforcement, so it needs to be clarified in terms of the regulation and mechanism of re-investigation as well as the ideal concept of re-investigation based on the discovery of new evidence. This type of research is a normative legal research that suggests the need for a transparent mechanism for issuing Termination of Investigation Notice for legal certainty, revision of the phrase "insufficient evidence" in article 109 paragraph 2 of the Criminal Code and and / or recommending clear and firm arrangements in the law laws regarding reinvestigation. Keywords: Investigation, Termination, Re-Investigation, Prosecutor's Office
PENERAPAN KONSEP STRICT LIABILITY DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLDA RIAU Irwandy Hasoloan Turnip
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.126 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.1141

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terjadi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau bahwa Kepolisian khusunya Polda Riau dalam melakukan penyidikan tidak menemukan alat bukti yang menyatakan PT. Rimba Lazuardi bersalah telah melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan diarea konsesi milik PT. Rimba Lazuardi, bukanlah dilakukan oleh pihak PT. Rimba Lazuardi, namun disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ingin membuka lahan perkebunan, dan dari keterangan ahli di lapangan bahwa sumber titik api bukanlah berasal dari PT. Rimba Lazuardi, tetapi dari luar areal PT. Rimba Lazuardi. asas strict liability dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Penerepan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Konsep Strict Liability, Penyidikan, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan Dan Lahan Abstract Law Enforcement Against Criminal Acts Of Forest and Land Fires That Occur in the Area of Industrial Forest Timber Forest Product Utilization Permits (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi in Indragiri Hilir Regency by the Riau Police that the Police, especially the Riau Police, did not find any evidence stating that PT. Rimba Lazuardi was guilty of burning forests and land, because of forest and land fires in the concession area belonging to PT. Rimba Lazuardi, was not done by PT. Rimba Lazuardi, but it was caused by the community itself who wanted to clear plantation land, and from the expert's information in the field that the source of the hotspots was not PT. Rimba Lazuardi, but from outside the PT. Blue jungle. The principle of strict liability is considered applicable in the future to criminal acts of burning land by revising Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in order to accommodate the application of strict liability for criminal acts of forest and land burning. The application of the principle of strict liability to the crime of burning land is carried out with the consideration that the application of strict liability can facilitate the handling of very complicated criminal cases, and can guarantee a sense of justice and legal benefit for the community. Keywords: Concept of Strict Liability, Investigation, Crime, Forest and Land Fires
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANGKEKARANTINAAN KESEHATAN DI JAWA TIMUR MENGHADAPI PANDEMI COVID 19 Iman Pasu Purba
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.376 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i1.1361

Abstract

World Health Organization (WHO) has declared that Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) is a pandemic in the whole world. The spread of Covid 19 in Indonesia has been affected because Covid 19 is increasingly widespread across regions and across countries accompanied by an increase in the number of cases and / or the number of deaths. In facing this pandemic, Indonesia will refer to Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. One of the provinces most affected because it is marked by the high number of people who have contracted Covid 19 is East Java Province. As of January 2021, the number of Covid 19 patients has approached 90,000 people. Therefore, the East Java Government is obliged to enforce regulations regarding health quarantine in order to suppress the growth rate of Covid 19 in East Java. It is necessary to study the implementation of these regulations as material for information and evaluation both for the government and for the Indonesian people, especially residents of East Java. The implementation of the substance of the law on health quarantine becomes a reference to measure the extent to which the legal culture of the community and the quality of enforcement of this health quarantine rule in East Java. The East Java government implements health quarantine by implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB), budget refocusing and other tactical policies to protect all its citizens, such as the constitutional mandate and laws
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 NOMOR 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA rian prayudi saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.108 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.1707

Abstract

Dasar Pertimbangan Kepolisian, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Kepolisian melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimilik aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan aktivitas berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Pelaksanan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Kepolisian adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang diberupaya yang berbentuk terciptanya suatu perdamian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah bermanfaat korban dan pelaku serta keluarga mereka. Kata kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Abstract Basic Consideration Police, Victims and Perpetrators of Domestic Violence Conduct Penal Mediation, based on the desire to be reconciled for reasons of love and concern for the future of their children, avoiding a long legal process and avoiding large costs, for the perpetrator to avoid punishment. And after that the basis for the police's consideration of conducting penal mediation is due to discretion, namely the authority of the police apparatus to act or not to take action based on their own personal judgment in the context of their obligation to maintain, maintain order and maintain public security. Penal Mediation in Resolving criminal acts related to Domestic Violence What husbands do against wives at the Police are at the investigation stage, if the reported party and the reporter agree to conduct penal mediation, a penal mediation process is held by summoning both parties with a mediator who originating from the investigator and continued in the following stages until the results of the mediation of penalties are obtained in the form of the creation of a peace between the two parties involved in cases of domestic violence. With mediation in the settlement of domestic violence crimes, the family life of victims and perpetrators will be better. The children and their extended family welcomed the peace between husband and wife. Mediation or peaceful efforts greatly benefit victims and perpetrators and their families. Keywords: Settlement, Crime, Domestic Violence, Mediation
PELAKSANAAN PERJANJIAN PRANIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU SYAHRIAL HUKUM
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.66 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i1.2007

Abstract

Abstract Prenuptial agreement is an agreement made before the marriage. This agreement contains the problem of the division of property between the two brides so that it can be separated in case of divorce or death. A prenuptial agreement that has been ratified by a marriage registrar is binding and applies as a law for prospective spouses and third parties, if the prenuptial agreement that has been made by the husband and wife has not been implemented or there is a violation of the agreement that has been made, then it automatically gives the right to the wife to ask for marriage termination or as a reason for divorce. Therefore, legal protection for joint property after divorce in a prenuptial agreement is that if during the marriage the husband violates the contents of the prenuptial agreement, the wife can file for divorce in the Religious Court (Article 51 Compilation of Islamic Law) while other legal protections in the prenuptial agreement may regarding “taklik talak”, Article 46 Compilation of Islamic Law, namely the husband's promise to divorce his wife in certain circumstances such as the husband leaves his wife or does not obey his obligations. A wife has the right to file a divorce claim based on the violation of “taklik talak” while the joint property is the property obtained during the marriage. Whereas those who entered into a prenuptial agreement in 2016 were 3 couples and the most frequent obstacles in a prenuptial agreement include husband and wife in bad faith in the case of debts owed to third parties, prospective husband or wife violating the contents of the marriage agreement, during the marriage of the husband or the wife violates the contents of the marriage agreement and there is a civil dispute regarding the contents of the marriage agreement. Keywords : Agreement, Premarital, Shared Wealth
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Rian Prayudi Saputra; Fakhry Firmanto; Syahrial Syahrial
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.247 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i1.2172

Abstract

Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindak pidana korupsi dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pemidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pemidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pemidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service.
PERLINDUNGAN HUKUM CONSUMER DATA SHARING PADA PERUSAHAAN FINTECH ILEGAL (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Kominfo ) Recca Ayu Hapsari; Yona Selvia Nada
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.534 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3022

Abstract

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Perlindungan hukum terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech ilegal Hubungannya adalah bahwa keamanan hukum preventif diandalkan untuk mengakui satu tujuan yang sah, khususnya kepastian hukum yang besar bagi pelanggan, pemasok kredit, dan administrator organisasi fintech pada premis Pinjaman Bersama. Dan penyelesain sengketa terkait consumer data sharing pada perusahaan fintech illegal Penyelesaian perdebatan antara pembeli dan PUJK juga dapat diselesaikan di luar pengadilan, khususnya melalui LAPS.
ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 199PK/Pdt/2007 (STUDI KASUS EKSEKUSI TANAH DI KEC. JATI AGUNG DESA JATIMULYO) Tami Rusli; Rahmad Apriyandi
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.337 KB) | DOI: 10.31004/jp.v4i2.3034

Abstract

Sengketa tanah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Masalah perebutan lahan telah terjadi antara kelompok masyarakat sejak zaman colonial dimana terjadi berbagai peristiwa perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan sengketa tanah tersebut pasti memiliki berbagai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Munculnya sengketa hukum berawal dari adanya keberatan suatu tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan satu tujuan yaitu mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Suatu penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak terekseksusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu “opini” yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya.

Page 4 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN More Issue