cover
Contact Name
Deri Rizal
Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id
Phone
+6282283623032
Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id
Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)
Location
Kab. tanah datar,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)
ISSN : 27751783     EISSN : 27753557     DOI : 10.31958
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) with ISSN 2775-3557 (Online) and 2775-1783 (Print) is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of sharia. JISRAH encompasses research papers from researcher, academics, and practitioners. In particular, papers which consider the following general topics are invited:Islamic Law, Islamic Family Law, Constitutional Law (Siyasah), Islamic Economic Law. The journal is published periodically three times a year, i.e., every April (first edition) August (second edition) and December (third edition).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
PERSEPSI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG BEKERJA TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka) Farid Kristata Putra; Elimartati Elimartati
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.558 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v1i1.2699

Abstract

Studi ini mengkaji tentang persepsi masyarakat dan pemanfaatan terhadap harta bersama bagi istri yang bekerja di Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kecamatan Mungka ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Permasalahannya adalah banyaknya para istri di Jorong Padang Koto Tuo yang menjadi pencari nafkah utama. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap persepsi masyarakat dan pemanfaatan terhadap harta bersama tersebut. Penulisan ini merupakan penulisan lapangan. Data/bahan diperoleh dari wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif. Dan dianalisi dengan cara pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Penulisan ini menemukan hasil bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama itu memahami perihal harta bersama tidak bertentangan dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta memanfaatan secara bersama apa yang didapatnya untuk kebutuhan keluarga sehingga apa yang dilakukan tersebut merupakan tabarru’ bagi istri. Serta harta yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk kebutuhan keluarga terutama anak-anaknya.
PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH Nada Prastika Fadillah; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (883.674 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v1i1.2700

Abstract

Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2020. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Dharmasraya  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang Pengelolaan Sampah ditengah- tengah masyarakat tepatnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Penelitian ini  adalah  penelitian lapangan  (field  research),  yaitu penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, Kasi Bidang Penataan Dan Pentaatan Lingkungan Hidup, Kasi Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Dan Masyarakat Serta Tim Kebersihan Di Kecamatan Sungai Rumbai. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan  Bupati  Nomor 51  Tahun  2019  Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan beberapa buku. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut di analisa menggunakan analisa  kualitatif. Untuk menjamin keabsahan data  yang  diperoleh penulis menggunakan metode triangulasi data. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai peranan dalam mengatasi permasalahan lingkungan   dengan   melakukan   pengawasan   izin   mengendalikan   lingkungan, penyedian sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah serta memberikan sosialisasi kepada pelaku kegiatan pengelolaan sampah namun pelaksanaannya masih belum optimal dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Dampak yang ditimbulkan dari kurang optimalnya Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peranannya memberikan dampak negatif yaitu bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan tempat pengelolaan sampah jadi tidak terlayani dikarenakan kurangnya dana  yang tersedia serta terbatasnya jumlah tenaga kerja membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berkerja secara optimal. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Islam tidak ada larangan secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah, namun hukumnya akan haram jika menimbulkan bahaya  yang mengancam jiwa,  akal,  harta,  keturunan, agama,  dan negara.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGOLAHAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Nadia Nadia; Khairina Khairina
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.921 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v1i1.2702

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 tentang pengolahan dan pengusahaan pertambangan dan energi Masih banyak para penambang liar melakukan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memberikan dampak yang  buruk bagi lingkungan sekitar dan daerah aliran sungai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Dharnasraya, Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, dan unsur masyarakat di Nagari Siguntur dan dokumentasidisini adalah mengacu pada material (bahan) seperti, Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 tahun 2007. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang pengolahan dan pengusahaan pertambangan dan energi tidak terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah ketika masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat, dan mereka para penambang liar tidak mengindahkan sosialisasi yang disampaikan Pemerintah Daerah. Kedua pandangansiyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 dimana kinerja kepemimpinan yang belum memiliki sifat- sifat seorang pemimpin belum dimiliki secara keseluruhan.Kata kunci: Implementasi PERDA, Pertambangan Emas Ilegal, Siyasah Dusturiyah
EFEKTIVITAS PERDA KOTA SOLOK MENGENAI PENDIRIAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan) Rahmat Dani Saputra; Sudi Prayitno
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.825 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v1i1.2701

Abstract

The main problem in this study is the effectiiveness of Solok City regional regulations regarding building construction. The purpose of this discussion is to find out the riles set by the Solok City government regarding building construction and building permit regulations in Solok City in realizing a beautiful, orderly, simple integrated Solok City arrangementKeyword: efektivitas,Perda, hukum tata negara
TRADISI “UANG SIRIAH” DALAM TIMBANG TANDO DI NAGARI LANGSAT KADAP KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI ‘URF Sri Mawiyah; Afrian Raus
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.149 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v1i1.2697

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Tradisi “Uang Siriah” dalam timbang tando di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ditinjau dari ‘urf . Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan Uang Siriah dalam timbang tando di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap pelaksanaan Uang Siriah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa sebelum melaksanakan perkawinan ada aturan adat yang harus dijalankan di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yaitu calon laki- laki harus membayar uang siriah kepada niniak mamak pihak perempuan dalam proses timbang tando. Pelaksanaan uang siriah dalam pertunangan pada masyarakat Nagari Langsat Kadap pertama diawali proses monyuruah (menyampaikan kehendak). Kedua, proses timbang tando, setelah acara tukar menukar selesai maka dilanjutkan pemberian uang siriah oleh pihak laki- laki kepada niniak mamak perempuan berjumlah Rp. 600. 000. Sanksi bagi yang melanggar diakibatkan terjadi penundaan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh kesepakatan  bersama niniak mamak di Nagari Langsat Kadap. Tinjauan ‘urf terhadap keberadaan uang siriah dalam timbang tando adalah termasuk kepada golongan ‘Urf Shahih, hal ini berdasarkan syarat-syarat ‘Urf dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai maslahat karena berdampak baik kepada pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Dengan adanya uang siriah ini memperlihatkan keseriusan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, memperlihatkan tanggung jawab laki-laki, terjailnnya silaturahmi dengan niniak mamak. Bagi keluarga yang keberatan atau tidak mampu seharusnya ditanggung bersama oleh niniak mamak pihak laki- laki sebagai ta’aun atau tolong menolong, supaya tidak mendapat sanksi dan penundaan perkawinan.
KONSTITUSIONALITAS PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM Riesky Milly Valdo; Afdil Azizi
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.097 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v1i1.2698

Abstract

The main problem in this thesis is where the writer wants to see how the constitutionality of Beliefs in Indonesia is in the national legal system and Islamic law, which in national law has been explained a lot in the legal umbrella starting from the 1945 Constitution to the Decree. The minister and most recently are related to the Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016. The author also wants to see how the views of Islamic law on followers of this belief.Keyword:konstitusionalitas, hukumnasional, hukum Islam
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG KEWAJIBAN PANITERA PENGADILAN MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI PENCATAT PERNIKAHAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar) Nofrizal Nofrizal; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.922 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3215

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Permasalahannya adalah Kewajiban Panitera Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa faktor yang melatarbelakangi Panitera Pengadilan tidak mengirimkan salinan Perceraian Kepada Pencatat Pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).Hasil penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Kewajiban Panitera Pengadilan Mengirimkan Salinan Putusan Perceraian Kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Batusangkar), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya  Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Faktor-faktor yang menghalangi tidak terlaksananya Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah yaitu, pertama tidak ada biaya operasional, kedua tidak adanya system online yang diberlakukan, ketiga kurang efektifnya koordinasi antara pihak pengadilan dengan pegawai pencatat pernikahan, keempat tidak adanya kontrol dari pengadilan. Analisis hukum analisis penulis berdasarkan akibat yang ditimbulkan tidak terlaksananya pengiriman salinan putusan perceraian kepada pencatat pernikahan salah satu akibatnya adalah tidak terlaksanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hal tersebut menjadikan kurang efektifitasnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut karena pegawai pencatat pernikahan tidak dapat merubah status perkawinan seseorang hal tersebut tidak terlepas dari tidak adanya salinan putusan perceraian yang dikirimkan oleh pihak pengadilan dan hal tersebut juga berdampak terhadap ketidakjelasan status  perkawinan seseorang di kantor urusan agama.
PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA SELAKU PENGACARA NEGARA (Studi Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL) Jonni Iswanto; Ulya Atsani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.229 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3213

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh jaksa selaku pengacara negara dalam perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh Jaksa pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB yang telah terlebih dahulu diputuskan pada Pengadilan Negeri Sawahlunto No 42/Pid.B/2018/PN SWL dan pada tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan Putusan No 113/PID/2018/PT.PDG sebagai putusan a quo. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam penaganan perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL. Jenis penelitian adalah field research pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB dan Kejaksaan Negeri Sawahlunto dengan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan pembatalan perkawinan pada tahap mediasi yang ditiadakan, karna perkara yang telah diputuskan sebelumnya pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah bersifat a quo. Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan Perkara No 62/Pdt.G/2019/PA.SWL, ialah dalam hal administrasi biaya perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan majelis hakim. Upaya yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam menyikapi kendala-kendala yang ada, dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengajuan anggaran pada Kejaksaan Tinggi Padang, guna hal menempatkan kepentingan bersama dalam penegakan hukum yang diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan induvidu, agar proses pelaksanaan perkara dapat terjalankan sebagaimana mestinya.
MANJAPUIK SUMANDO YANG BAGANYIE DI NAGARI BATU BALANG KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mori Oktaviani; Emrizal Emrizal
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.227 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3214

Abstract

Studi ini mengkaji tentang sebuah adat kebiasaan Manjapuik Sumando yang Baganyie di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Permasalahannya adalah fenomena banyaknya kaum sumando (suami) yang meninggalkan rumah istri dan pendamaian dengan penjemputan dari pihak istri. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie. Penulisan ini merupakan penulisan lapangan. Data/bahan diperoleh melalui wawancara. Setelah data terkumpul diolah dengan cara deskriptif. Dan dianalisis dengan cara pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Penulisan ini menemukan hasil Secara syar’i tradisi Manjapuik Sumando yang Baganyie ini sangat baik, termasuk URF SHOHIH yang harus di pertahankan bahkan seharusnya wajib di lakukan untuk terlaksananya tugas dan kewajiban seorang bapak daam rumah tangga (sebagai sumando) yaitu berkewajiban untuk nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) serta nafkah bathin beserta pendidikan dan perlindungan bagi istri dan anaknya.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH PERKARA NOMOR 2/Pdt.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT Burhanuddin Burhanuddin; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.264 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3217

Abstract

Studi ini mengkaji tentang putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah terkait mengenai Putusan Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, yang mana hakim dalam memutuskan perkara ini dengan status wali yang menikahkan seorang perempuan dengan status wali di luar ketentuan Undang-undang. Jadi timbul persoalan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah dengan status wali yang menikahkan perempuan di luar ketentuan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan skunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan majelis hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan data skunder adalah direktori jendral Putusan Agama Sawahlunto kelas IIB, rekaman dan dokumentasi lainnya. Kesimpulan yang didapatkan bahwa hakim dalam mengabulkan isbat nikah dengan status wali di luar ketentuan undang-undang disebabkan karena situasi dan keadaan yang mendesak. Laki-laki dan perempuan dalam perkara tersebut disegerakan untuk dinikahkan karena membuat resah masyarakat sekitar karna sering berdua tanpa ikatan pernikahan, maka dengan alasan demikian hakim membolehkan pernikahan dilakukan oleh wali seorang tokoh agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan wali tersebut memahami tentang agama Islam, terkhusus tentang fikih munakahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.