cover
Contact Name
Deri Rizal
Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id
Phone
+6282283623032
Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id
Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)
Location
Kab. tanah datar,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)
ISSN : 27751783     EISSN : 27753557     DOI : 10.31958
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) with ISSN 2775-3557 (Online) and 2775-1783 (Print) is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of sharia. JISRAH encompasses research papers from researcher, academics, and practitioners. In particular, papers which consider the following general topics are invited:Islamic Law, Islamic Family Law, Constitutional Law (Siyasah), Islamic Economic Law. The journal is published periodically three times a year, i.e., every April (first edition) August (second edition) and December (third edition).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 139 Documents
HARGA GAS LPG 3 KG DI NAGARI RAMBATAN DITINJAU MENURUT PERGUB SUMBAR NO 95 TAHUN 2014 DAN FIKIH MUAMALAH Yogie Handarto; Yustiloviani Yustiloviani
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.067 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.2872

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab harga gas LPG 3 Kg berbeda di Nagari Rambatan? Bagaimana pandangan Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah terhadap faktor penyebab harga gas LPG berbeda di Nagari Rambatan? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu 1 orang agen LPG 3 Kg, 6 orang pangkalan LPG 3 Kg, 6 orang toko/pengecer dan 2 orang pembeli LPG 3 Kg, sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan harga LPG 3 KG yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu Pertama faktor-faktor berbedanya harga jual LPG 3 Kg di Nagari Rambatan yaitu yang Pertama  kelangkaan LPG 3 kg, Kedua faktor distribusi angkutan, Ketiga harga jasa antar, Keempat pasokan yang terlambat , dan Kelima ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kedua, berdasarkan  Pergub Sumbar No 95 Tahun 2014 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan dengan menetapkan harga jual LPG tabung 3 kg Rp 17.000,-/tabung. Terjadinya penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sub penyalur/pangkalan tanpa menginfomasikan kepada konsumen telah melanggar hak-hak   konsumen   dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999   tentang   perlindungan konsumen yaitu melanggar pasal 4 huruf (c), dan (g). Sedangkan, tinjauan fikih muamalah terhadap penetapan harga jual LPG tabung 3 kg di Nagari Rambatan, jika dipandang dari hukum Islam sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli sah tapi fasid. Praktek penetapan harga secara sepihak yang dilakukan sub penyalur/pangkalan dapat dikatakan melanggar amanah dari pemerintah.
EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM MENANGANI PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO KELAS II Ana Amelia Wilda; Zainuddin Zainuddin
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.263 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.2874

Abstract

Studi ini mengkaji tentang efektivitas sidang keliling dalam menangani perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dan bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikahdi Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), data diperoleh melalui wawancara dan dokumentas. Setelah data terkumkumpul diolah dengan cara deskriptif kualitatif dan kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat efektif. Penelitian ini menemukan hasil sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II meliputi tiga hal yaitu; sosialisasi pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan realisasi anggaran dana. Sedangkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II, dilihat dari standar efektivitas sudah terlaksana dengan baik pada tiga hal, yaitu: efektifitas sosialisasi sidang keliling itsbat nikah, efektifitas proses pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah dan efektivitas anggaran dana.
TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Hendra Gunawan; Muhammad Afif
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.377 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3230

Abstract

The main problem in this thesis is the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as the chairman of the Regional Representative Council (DPRD) of Padang City by the Governor of West Sumatra Province from the perspective of siyasah dusturiyah. The purpose of this discussion is to Know and explain the chronology of the dismissal of H. Erisman, S.E as chairman of the Padang City Regional Representative Council (DPRD) by the Governor of the Province of West Sumatra, Knowing the formal aspects and material aspects of the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as chairman of the Padang City Regional Representative Council (DPRD) by the Governor of West Sumatra Province in the Padang State Administrative Court, Knowing and explaining siyasah dusturiyah's view of the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as the Chairman of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Padang City by the Governor of West Sumatra Province.
TRADISI MAANTA NASI PANAMBAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar) Amelia Putri Maisa; Elimartati Elimartati
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.479 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3229

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tradisi Maanta Nasi Panambai dalam prespektif hukum Islam di Padang Luar Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Niniak Mamak, orang yang tidak menjalankan, dan orang yang pernah menjalankan tradisi maanta nasi panambai. Selain itu data juga diperoleh dari buku-buku adat, karya ilmiah, jurnal dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun temuan penelitian ini adalah bahwa nasi panambai diantar sebelum akad nikah dan sebagai syarat untuk melaksanakan walimah atau baralek. Hal ini bertujuan untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturrahmi, dan sebagai i’lan. Akibat tidak menjalankan maanta nasi panambai anak tidak memiliki bako, orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat. Sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan maanta nasi panambai dikarenakan tidak ada biaya yang cukup, menikah di rantau, dan terlalu banyak syarat-syarat atau adat yang dilaksanakan setelah maanta nasi panambai. Sedangkan sanksi tidak melaksanakan maanta nasi panamabai  membayar adat kapalo ameh yaitu dengan membayar dua atau tiga katidiang padi bahkan lebih sesuai kesepakatan niniak mamak dan melaksanakan adat alek tokok lutuik. Menurut hukum Islam proses pelaksanaan adat ini termasuk kepada ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan nash dan memiliki mashlahat yang besar dan tidak menimbulkan mudharat yang besar.
PELAKSANAAN JUAL BELI DAUN SIRIH DENGAN CARA BORONGAN MENURUT FIQH MUAMALAH DI JORONG SAWAH KAREH Mona Astriya Safitri; Farida Arianti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.026 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3232

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh, bagaimana penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dalam praktik jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan; Pertama, penentuan jumlah dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh dengan cara dihitung batangnya, yakni apabila lebih dari 10 batang daun sirih, maka dilihat batangnya dan apabila kurang dari 10 batang daun sirih,  dilihat banyak daun yang didapat. Ada juga berapa yang didapat oleh pembeli berdasarkan karung. Kedua, penentuan harga dalam jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh per batang dengan harga Rp.30.000 per batang dan mengikuti harga pasar. Harga diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Ketiga, tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli daun sirih dengan cara borongan di Jorong Sawah Kareh tersebut dalam penjualan berdasarkan taksiran yaitu jual beli Jizaf, namun ternyata mengandung unsur gharar. Unsur gharar yang dimaksud adalah sebagai berikut : Pertama, penentuan jumlah tidak diketahui oleh penjual karena dibawa langsung oleh pembeli. Kedua, penentuan harga Rp 30.000 dikalikan 40 batang, ternyata tidak mencukupi jumlah harga yang disebutkan di awal akad sehingga harganya menjadi tidak adil.
PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI NAGARI SUNGAI DAREH KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA PERSPEKTIF PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH Puja Hardina; Irma Suryani
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.977 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3228

Abstract

Studi ini mengkaji tentang bagaimana sebab terjadinnya pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah Dhamasraya dari Perspektif Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perspektif Fiqh Siyasah.  Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Sumber data pada penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kasi PPKLH, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengelola Laboraturium dan wali Nagari Sungai Dareh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil Observasi Awal, Penulis menemukan salah Satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tercemar tersebut diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang melakukan tindakan tambang ilegal dimulai dari tambang emas menggunakan mercuri (air raksa) serta alat berat, penambangan pasir. Di dalam sungai tersebut terdapat ikan yang dijadikan sebagai sumber makanan oleh masyarakat setempat dan juga dijadikan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Dan ini sangat bertentangan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) dari  perspektif Fiqh Siyasah yaitu: pelestarian kembali Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan syariat Islam, seorang ulil amri (Pemimpin) bertanggungjawab terhadap hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, seperti mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
IMPLEMENTASI INSTRUKSI DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: Kep/D/101/1978 TENTANG TUNTUNAN PENGERAS SUARA DI MASJID, LANGGAR, DAN MUSHOLA DALAM KONTEKS PLURALISME DAN PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan) Muhammad Zikri Abdillah; Afrian Raus
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.305 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3227

Abstract

The main problem in this study is how is the condition of religious communities after the circulation of the Directive of the Guidance and Guidance of the Islamic Community Guidance Number: Kep/D/101/1978 on Guidance for Loud Speakers in Mosques, Langgar and Mushola and how it is implemented in the context of pluralism and then see the policy in terms of perspective Islamic constitutional law. The purpose of this study is to describe how the conditions of worship of religious people before and after the circulation of the circular letter and to know how the implementation of the circular Directive Directorate General of Islamic Community Guidance Number: Kep / D / 101/1978 about Guidelines for Loud Speakers in the Mosque, Langgar, and Mushola for realizing what was instructed in the circular.
EKSISTENSI “UANG JUJURAN” PADA PERKAWINAN DALAM ADAT TAPANULI NAGARI TANJUNG BETUNG MENURUT HUKUM ISLAM Sisri Suryani; Afrian Raus
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.583 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3226

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi Uang Jujuran pada perkawinan di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang melatarbelakangi Uang Jujuran dalam perkawinan dan bagaimana keberadaan Uang Jujuran dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskritif analitis. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa sebelum melaksanakan perkawinan calon suami harus membayar Uang Jujuran kepada calon istri dalam proses perhitungan keluarga terlebih dahulu, yang diawali dengan pelaksanaan menyapai (peminangan) oleh calon mempelai pria, kemudian dilaksanakan pertunangan, setelah dilaksanakan pertunangan maka dilanjutkan dengan perhitungan keluarga sekaligus pemberian Uang Jujuran sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah Uang Jujuran ini  dilihat dari status calon istri baik dari status pekerjaan, kecantikan, dan tingkat pendidikan. Jika tidak dilaksanakankan maka berimplikasi akan diberi sanksi adat. Dan adapun dampak lain jika tidak dibayar oleh calon suami serta tertundanya upacara perkawinan. Oleh karena itu, pandangan Hukum Islam terhadap keberadaan Uang Jujuran dalam pelaksanaan perkawinan adalah termasuk kepada golongan ‘Urf Shahih. Hal ini berdasarkan syarat-syarat ‘urf dijadikan sebagai sumber Hukum Islam yaitu, adat tersebut bernilai mashlahat, karena berdampak pada kebaikan antara pihak laki-laki maupun perempuan, untuk memperlihatkan keseriusan untuk menikah, memperlihatkan rasa tanggung jawab laki-laki, memperlihatkan kemapanan laki-laki.
TRADISI MANJAMPUIK NASI SAPARIUK DI NAGARI SIMAWANG KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Reni Mustika; Nailur Rahmi
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.833 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v2i1.3225

Abstract

Studi ini mengkaji tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dengan temuan bahwa tradisi manjampuik nasi sapariuk adalah kebiasaan manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk apabila pasangan tersebut tidak melaksankan walimah, apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah gantuang, maksud dari nikah gantuang tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri, sahilia samudiak (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk. Dalam hukum Islam tradisi manjapuik nasi sapariuk  ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara langsung, selain dari itu, tradisi ini memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya seperti kedua pasangan lebih dihargai dan membawa dampak baik bagi nagari dan kedua keluarga. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat.
PEMBAGIAN WARISAN ANAK TIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Bumi Mulya, Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi) Krismayanti Krismayanti; Zulkifli Zulkifli
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.456 KB) | DOI: 10.31958/jisrah.v3i1.5790

Abstract

This study examines the study of Islamic law on the practice of dividing the inheritance of stepchildren in Bumi Mulya village, Logas Tanah Darat sub-district, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The problem is that some of the people of Bumi Mulya village give inheritance to their stepchildren. From these problems, the question arises what are the factors that some of the people of Bumi Mulya village make and give stepchildren as people who are entitled to receive inheritance and how is the system for dividing the inheritance of stepchildren in Bumi Mulya village. This research is a type of field research. Sources of data in this research obtained through observation and interviews. data is processed by triangulation. Then it is narrated descriptively. The results of this study are the factors that some people make stepchildren as people who are entitled to inherit property are: stepchildren are part of the family component, to minimize disputes, to repay children's services in their participation in looking for property and caring for parents, stepchild inheritance division system The distribution carried out by the Bumi Mulya village community is by way of deliberation and grants.

Page 3 of 14 | Total Record : 139