Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
88 Documents
<![CDATA[PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI ]]>
<![CDATA[Steven Ferico]]>;
<![CDATA[Elsa Putri Aryanti]]>;
<![CDATA[Maisya Hanifah Salsabila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.509 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.354
<![CDATA[Pemberantasan korupsi seringkali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan permasalahan korupsi tidak hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial. Muhammad, Saleh (2006) menjelaskan bahwa mewujudkan penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata, melainkan juga masyarakat serta semua komponen negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami berbagai peran masyarakat untuk memberantas korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Sumber data yang digunakan penulis dengan data primer berupa hasil observasi terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan data sekunder berupa informasi mengenai obyek penelitian yang bersifat publik serta melalui studi kepustakaan. Dalam pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagai pencegah, berperan dalam co-government, berperan sebagai pendukung efektivitas penegakan hukum, sebagai pengguna teknologi, dan sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi. Melaui pelaksanaan peran-peran tersebut secara aktif dan konsisten diharapkan eksistensi korupsi tidak lagi ada.]]>
<![CDATA[PENGARUH ETOS KERJA TERHADAP PENANGGULANGAN KORUPSI ]]>
<![CDATA[Erick Sulla]]>;
<![CDATA[Mario Ikhsan Damara Yudha]]>;
<![CDATA[Wulan Puspitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.496 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.355
<![CDATA[Korupsi merupakan masalah terbesar terutama di Indonesia.Kekayaan negara Indonesia sangatlah besar namun sangat disayangkan karena korupsi terjadi di berbagai sektor.Hal inidapat terjadi melalui berbagai pemicu salah satu contohnya yaitu etos kerja.Artikel ini bertujuan untuk melihat seberapa pentingnya ETOS KERJA DALAM MENANGGULANGI KORUPSI yang semakin marak terjadi di Indonesia. Etos Kerja disini bermakna semangat kerja dalam bekerja di dunia kerja. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan Library Research. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, yang terjadi secara langsung dengan menyuguhkan apa yang sedang terjadi secara apa adanya. Penulisan ini menguraikan data yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan antar duapihak atau lebih, perbedaan antar fakta yang menjadi suatu kondisi yang muncul. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana anda mengolah atau menganalisis hasil penelitian yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode]]>
<![CDATA[MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS ]]>
<![CDATA[Ervanda Rifqi Priambodo]]>;
<![CDATA[Miftahul Falah]]>;
<![CDATA[Yoga Pratama Silaban]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.066 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.356
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang MENGAPA KORUPSI SULIT DIBERANTAS karena korupsi telah mendarah daging di setiap instansi pemerintahan maupun swasta di negeri ini. Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime dengan berbagai dimensinya, seperti economic crime, organized crime, white collar crime dan political crime. Dengan bentuknya yang extra ordinary crime, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditempuh dengan cara-cara yang luar biasa pula. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan Library Research. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, yang terjadi secara langsung dengan menyuguhkan apa yang sedang terjadi secara apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian / identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Sumber data yang kami gunakan yaitu library research adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian.]]>
<![CDATA[Hukuman KoruptorMakin Enteng, Korupsi Makin Marak ]]>
<![CDATA[Fitri Aini AfraAzhari]]>;
<![CDATA[Mita Fitriani]]>;
<![CDATA[Yoseph Hasudungan Siburian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.498 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.357
<![CDATA[Hukuman yang Masih Rendah Bagi Para Koruptor di Indonesia dinilai tidak sebanding dengan uang yang dikorupsi. Perlu ada inovasi jenis hukuman sebagai efek jera terhadap perampok uang rakyat. Tujuannya satu yaitu agar keuangan negara bisa dipulihkan. Menariknya justru intensitas hukuman yang diberikan kepada para koruptor kelas kakap lebih rendah dari pada kelas gurem. Koruptor yang mengorupsi negara bermilyar-milyar bahkan triliun hanya mendapat hukuman di bawah 10 tahun. Bahkan ada koruptor yang mendapat fasilitas kamar hotel dalam penjaranya. Mirisnya lagi ada yang bisa bepergian ke luar negeri saat masa tahanan. Ini menunjukkan bahwa hukum kita masih lemah. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor belum dapat memberikan efek jera, sehingga mereka bisa saja masih terjangkit korupsi pada kasus yang lain.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KONSUMTIF DAN HEDONIS TERHADAP INTENSI KORUPSI ]]>
<![CDATA[Giska Salsabella Nur Afifah]]>;
<![CDATA[Muh Ilham Bintang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.865 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.358
<![CDATA[Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Inggris yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah dan jebol. Konsumtif adalah sifat yang suka menggunakan uang untuk hal-hal yang kurang penting. Sedangkan hedonis adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan komoditas politik bagi elit politik, lebih banyak pada penghancuran karakter (character assasination) bagi elit yang terindikasikan korupsi dibanding pada proses hukum yang fair dan adil. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Salah satu penyebab munculnya intensi korupsi yaitu perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis. Tujuan dari penelitian ini ini untuk mengetahui adakah hubungan gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif terhadap intensi korupsi. Pengambilan data menggunakan skala gaya hidup hedonis, skala perilaku konsumtif, dan skala intensi korupsi yang diambil dari jurnal peneliti.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU E-MONEY (BRIZZI) PADA BUS TRANS PADANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Takdir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.098 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.422
<![CDATA[Penggunaan kartu E-money (BRIZZI), ditemukan banyaknya pengguna Bus Trans Padang yang masih belum tahu penggunaan Bus Trans Padang menggunakan kartu E-money (BRIZZI) dan cara penggunaanya yang mana kartu E-money (BRIZZI) ini baru di terapkan pada tanggal 17 Agustus 2019. Sebagaimana hasil wawancara penelliti dengan Bapak Agus Setia Budi selaku kepala UPT Bus Trans Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi pelayanan UPT Bus Trans Padang dalam penerapan kartu E-money (BRIZZI) pada Bus Trans Padang, (2) kendala yang terjadi pada strategi pelayanan penggunaan kartu E-money (BRIZZI) pada Bus Trans Padang, (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala strategi penggunaan kertu E-money (BRIZZI) pada Bus Trans Padang.Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) penelitian keperpustakaan, (2) penelitian lapangan, (a) observasi (b) teknik wawancara (c) teknik dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yaitu didapatkan dari UPT Bus Trans Padang. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1.Strategi pelayanan UPT Bus Trans Padang dalam penerapan kartu E-money (BRIZZI) pada Bus Trans Padang. 2. Kendala yang terjadi pada strategi penggunaan kartu E-money (BRIZZI) pada Bus Trans Padang yaitu: (a) Penambahan armada Bus Trans Padang, (b) Kurangnya sarana tempat pembelian tiket dan Top Up, (c) Kurangnya sosialisasi, (d) Kurangnya sarana dan prasarana. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala strategi penggunaan kartu E-money (BRIZZI) pada Bus Trans Padang yaitu: (a) Diskusi penambahan armada Bus Trans Padang, (b) Melakukan sosialisasi, (c) Meningkatkan sarana dan prasarana.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD) DI ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Andre Mahda Saputra]]>;
<![CDATA[Benedict Revelino]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.831 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.506
<![CDATA[Penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara.Analisis ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari 150 responden. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi liniear berganda (Multiple Linear Regression) dan menggunakan uji z.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundangundangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN KEPUASAN PELANGGAN (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN PEMASARAN) ]]>
<![CDATA[Ridho Rafqi Ilhamalimy]]>;
<![CDATA[M. Rizky Mahaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.844 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.604
<![CDATA[Tujuan penulisan Literature Review adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap variabel keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Dengan metode kualitatif dan Library Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian , kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.]]>
<![CDATA[HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KEGIATAN BISNIS ]]>
<![CDATA[Fiona Sallsabillah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.662 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.633
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Metode penulisan artikel ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi jurnal-jurnal yang relevan untuk memperkuat teori. Artikel ini mereview tentang hubungan antara hukum lingkungan dengan kegiatan bisnis serta dampak yang timbul dari Undang-Undang Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adalah artikel literature review ini adalah: 1) Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Keempat, faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan. 2) Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. 3) Bisnis tidak dapat lepas dari keberadaan faktor-faktor lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat terhadap tujuan bisnis yang ingin dicapai. dan 4) Undang-Undang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Omnibus Law menuai banyak kontra dari masyarakat.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup) ]]>
<![CDATA[Trias Widianti Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 1 No 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.793 KB)
|
DOI: 10.38035/jihhp.v1i1.639
<![CDATA[Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan penomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini mereview Faktor-faktor yang membahas tentang hukum lingkungan hidup, pengawasan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam suatu studi literatur. Hasil artikel literature review ini adalah: 1)Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan; 2) Peranan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam; dan 3) Upaya perlindungan Lingkungan Hidup.]]>
