cover
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 88 Documents
Pembinaan Keterampilan Sosial Siswa oleh Guru dalam Pembelajaran PPKn di SMP N 10 Padang M. Ridho Mahaputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 3 No 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i1.1386

Abstract

Abstract: This article aims to describe how the teacher implements social skills development for students in civic education learning at SMP N 10 Padang. The results of the study showed that PPKn teachers at Padang 10 Public Middle School had not implemented the Social Skills Development of Students in Learning to the fullest. In planning PPKn teachers plan learning activities using the cooperative learning method of discussion models. In the application in the classroom, it was found that PPKn teachers carry out learning activities still using the lecture method, not the cooperative learning method, the discussion model which is oriented towards fostering students' social skills through group work. The school's efforts in fostering students' social skills have been quite good through the programs that have been created and implemented. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Sosial Siswa Oleh Guru Dalam Pembelajaran PPKn di SMP N 10 Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn di SMP Negeri 10 Padang belum melaksanakan Pembinaan Keterampilan Sosial Siswa dalam Pembelajaran secara maksimal. Dalam perencanaan Guru PPKn merencanakan kegiatan Pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning model diskusi. Dalam aplikasi di kelas ditemui bahwa Guru PPKn malaksanakan kegiatan Pembelajaran masih dengan menggunakan metode ceramah bukan metode cooperative learning model diskusi yang berorientasi pada pembinaan keterampilan sosial siswa melalui kerja kelompok. Usaha sekolah dalam membina keterampilan sosial siswa sudah cukup baik melalui program-program yang telah dibuat dan dilaksanakan.
PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PIMPINAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT M. Ridho Mahaputra; Amalina Maharani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 2 No 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v2i4.1387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat informasi tentang persepsi pegawai terhadap pelaksanaan monitoring pimpinan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah penelitian deskriptif. Populasi adalah 85 orang dan sampel adalah 42 orang yang diambil dengan penelitian stratified propotional random sampling. Instrumen penelitian ini adalah soal dengan model skala likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan skor rata-rata. Hasil penelitian persepsi pegawai terhadap pelaksanaan pengawasan pimpinan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik.
RESPONSIVITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN Mei Riska Elen
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 2 No 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v2i4.1388

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerbitan e-KTP yang belum terlaksana dengan baik karena masih adanya masyarakat yang tidak memiliki e-KTP, yang dipengaruhi oleh tidak adanya Kartu keluarga dan pengaruh usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelayanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman ditinjau dari segi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. 2) Responsivitas masyarakat terhadap penerbitan e-KTP di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman ditinjau dari tahap afektif, kognitif, psikomotor. 3) faktor-faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap pelayanan penerbitan KTP elektronik (e-KTP) di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman ditinjau dari diri orang yang bersangkutan, sasaran respon, faktor situasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snow ballsampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelayanan penerbitan e-KTP di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman sudah terlaksana dengan baik, tetapi sarana berupa ruang tunggu belum memadai bagi masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat pada saat antri ketika mengurus e-KTP. Respon masyarakat terhadap penerbitan e-KTP kurang baik dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP hal tersebut terlihat dari jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman yaitu hanya sekitar 5.520 orang dari 20.221 orang wajib e-KTP dan dipengaruhi oleh faktor situasi yang mana saat pelayanan situasinya yang padat/tidak teratur mengakibatkan masyarakat merasa tidak nyaman saat memperoleh pelayanan.
Proses Tranformasi Nilai Afektif Siswa Dalam Proses Pembelajaran Oleh Guru IPS di SMPN 19 Padang Nela Ayu Wita Kisna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 2 No 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v2i4.1389

Abstract

Salah satu tujuan matapelajaran IPS adalah menanamkan nilai-nilai afektif dalam diri siswa, agar siswa yang dihasilkan menjadi warga Negara yang demokratis dan baik (The Public good citiziens), namun siswa masih banyak yang berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam proses pembelajaran IPS. Berdasarkan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transformasi nilai afektif siswa dalam proses pembelajaran oleh guru IPS di SMP N 19 Padang. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori belajar sosial (social learning) yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus intrinsic. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses transformasi nilai afektif siswa oleh guru IPS mulai dari kegiatan pra pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan purna pembelajaran dilakukan dengan cara melalui metode diskusi dan ceramah, melalui proses modeling atau pencontoh sikap yang baik kepada siswa, kemudian juga melalui pemberian teguran dan hukuman dalam bentuk buku kasus. Namun cara yang dilakukan oleh guru tersebut dalam mentransformasikan nilai afektif ke dalam diri siswa belum lagi terlaksana secara optimal seperti guru kurang menjadikan dirinya sebagai model yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan masih banyaknya siswa yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam mata pelajaran IPS.
Hubungan Perhatian Orang Tua dengan Perilaku Menyimpang pada Remaja di Jorong IV Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Vico Pratama Saputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 2 No 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v2i4.1390

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya perhatian orang tua terhadap perilaku menyimpang remaja di Jorong IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertu-juan untuk menggambarkan hubungan perhatian orang tua dengan perilaku menyimpang pada remaja pendekatan korelasional. Teknik pengumpulan data adalah angket dengan analisis data perhitungan perse-ntase dan Rumus Rank Order untuk melihat hubungannya. Pada hasil penelitian terlihat bahwa terdapat hubungan yang signi-fikan antara perhatian orang tua dengan perilaku menyimpang pada remaja di Jorong IV Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
Pemutakhiran Hukum Perizinan Berusaha yang Terstruktur dari Sudut Pandang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Slamet Budi Mulyono; Erwin Owan Hermansyah; Rr. Dijan Widijowati; M. S. Tumanggor
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 3 No 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1391

Abstract

Abstract: In order to increase investment in doing business, licensing barriers in the business world are addressed by the government by issuing Presidential Regulation number 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation State Gazette Number 210 of 2017, where one of the objectives is to accelerate and facilitate services for businesses by applying the use of technology information through the Electronically Integrated Business Licensing System (Online Single Submission). However, this system still has its own polemics that occur, such as disharmony with laws and regulations and the absence of a transitional period, so that system development and outreach are carried out on an ongoing basis. This research was then examined using the normative-judicial method, which prioritized the use of secondary data obtained through library research. From the results of the discussion, the researcher came to the conclusion that the government has provided new concepts and breakthroughs regarding business licensing reform in the form of Online Single Submission, which is expected to be more pro-business in order to obtain certainty in the licensing process. In addition, not all business actors understand the flow of the process because this is not clearly described in PP Number 24 of 2018. Abstrak: Dalam rangka peningkatan penanaman modal/investasi dalam berusaha, hambatan perizinan dalam dunia usaha tersebut ditanggulangi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2017, dimana salah satu tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Akan tetapi, sistem ini masih mempunyai polemik tersendiri yang terjadi, seperti disharmoni terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketiadaan masa transisi atau peralihan, sehingga pengembangan sistem dan sosialisasi dilakukan sambil berjalan. Penelitian ini kemudian ditelaah menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengutamakan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan, peneliti menemukan kesimpulan yaitu pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha berupa Online Single Submission yang diharap lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambarkan secara jelas pada PP Nomor 24 Tahun 2018.
Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh Ulan Indah Purnama Sari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 3 No 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1417

Abstract

Abstract: This article was written to describe the utilization of cooperative capital strengthening which consists of utilizing and returning funds for strengthening capital in the City of Payakumbuh. This type of research used is evaluative. Sampling was taken by purposive sampling technique. The findings of the study are: 1) in the process of utilizing capital strengthening funds there are still lending cooperatives that do not use their loans in accordance with predetermined conditions, namely there are still warehouses where the loans are used by other people, and 2) in the implementation of repaying loans to capital strengthening funds there are still many cooperatives loans that do not repay loans in accordance with the stipulated time, of the 26 loan cooperatives recorded in 2013 there were 69.1% of cooperatives that failed to repay loans or around 18 cooperatives. Abstrak: Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan penguatan permodalan koperasi yang terdiri dari pelaksanaan pemanfaatan dan pengembalian dana penguatan permodalan di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Penentuan sampel diambil dengan teknik Purposive Sampling. Temuan penelitian yaitu: 1) pada proses pemanfaatan dana penguatan permodalan masih terdapat koperasi peminjam yang tidak memanfaatkan pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu masih terdapat peminjam dimana pinjamannya dimanfaatkan oleh orang lain, dan 2) pada pelaksanaan pengembalian pinjaman dana penguatan permodalan masih banyak koperasi peminjam yang tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dari 26 koperasi peminjam yang tercatat pada tahun 2013 terdapat 69,1% koperasi yang macet dalam mengembalikan pinjaman atau sekitar 18 koperasi.
Prinsip “Presumption of Liability” Dikaitkan dengan Release and Discharge Sebagai Persyaratan Pembayaran Kompensasi Meninggalnya Penumpang Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan dalam Negeri Hemi Pamuraharjo; Cris Kuntadi; Dwi Amalia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 3 No 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1471

Abstract

Abstract: This paper is a literature study. We collected all the literature related to aircraft accident compensation mechanisms, analyzed relevant regulations and standards, identifying things that could still be improved, and formulated recommendations for regulatory mechanisms that we thought would be more optimal. The results of our study indicate that it is necessary to consider reviewing regulations regarding carrier responsibility and further research regarding product liability to increase public confidence in the civil aviation industry. This research is expected to assist the Ministry of Transportation in making regulations related to aircraft accident compensation procedures for commercial air transportation in Indonesia. In addition, it is hoped that this study will also provide a platform for a more in-depth study of accident compensation in the civil aviation sector. Abstrak: Tulisan ini adalah sebuah studi Pustaka. Kami mengumpulkan semua literatur yang terkait dengan mekanisme kompensasi kecelakaan pesawat, menganalisa peraturan dan standar yang relevan, mengidentifikasi hal-hal yang masih dapat ditingkatkan, dan merumuskan rekomendasi mekanisme pengaturan yang menurut kami akan lebih optimal. Hasil studi kami menunjukkan bahwa perlu dipertimbangkan untuk mereviu peraturan terkait tanggung jawab pengangkut dan perlu dibuat penelitian lebih lanjut terkait tanggung jawab produk (product liability) untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri penerbangan sipil. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Perhubungan dalam membuat peraturan terkait prosedur kompensasi kecelakaan pesawat udara untuk angkutan udara niaga di Indonesia. Selain itu, studi ini diharapkan juga memberikan platform bagi studi lebih mendalam tentang kompensasi kecelakaan di sektor penerbangan sipil.
Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi Aldi Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 3 No 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1531

Abstract

Abstract: This study describes political accountability in the service of making land certificates for the Jambi City National Land Agency (BPN), by looking at how political accountability and political accountability of the Jambi City BPN are. This research uses a qualitative approach, with the type of approach used being a case study with a descriptive research format. The selection of research informants used a purposive sampling technique, with criteria determined according to the objectives. The results of this study indicate that in measuring Political Accountability in the service of making land certificates at the Jambi City Land Agency Office it has not gone as it should, judging by the conformity between implementation and standard implementation procedures is one of the dictators in assessing how conformity conforms with what is want, but this is a factor that makes conformity sometimes inappropriate, sometimes SOPs that have been made in detail still violate the rules or SOPs, which in this study the researchers found a discrepancy earlier. Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, dengan melihat bagaimana akuntabilitas politik dan akuntabilitas politik BPN Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan format penelitian deskriptif. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya, dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan standar merupakan salah satu kediktatoran dalam menilai bagaimana kesesuaian dengan apa yang diinginkan, namun hal ini yang menjadi faktor yang membuat kesesuaian terkadang tidak sesuai, terkadang SOP yang telah dibuat secara detail masih menyalahi aturan atau SOP, yang pada penelitian ini peneliti menemukan ketidaksesuaian lebih awal.
Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia (Studi Kasus: Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013) Tentang Organisasi Kemasyarakatan Tanaro Muhar Buyung
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol 3 No 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i2.1532

Abstract

Abstract: This study describes the process of the Draft Law being passed into Law No. 17 of 2013 concerning Community Organizations. To analyze the data found by researchers using the theoretical steps of Roem Topatimasang in his book entitled "Changing Policies". This study uses a qualitative method with a descriptive type. The results of the research show that there is a process carried out by Social Organizations in suing Laws that are considered detrimental, limiting, and suppressing Community Organizations. Abstrak: Kajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk menganalisis data yang ditemukan peneliti menggunakan langkah-langkah teoritis Roem Topatimasang dalam bukunya yang berjudul “Mengubah Kebijakan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses yang dilakukan Ormas dalam menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas.