Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Nitaria Angkasa; Nuzirwan Nuzirwan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Yang berwenang dalam hal pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Pemetaan prioritas penggunaan desa tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan para kepala desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desadan 2) untuk mengetahui prosedural dalam pengelolaan dana desa. Uuntuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan wawancara dan melalui studi kepustakaan (library Research) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam perencanaan dan penganggaran dana desa sudah sesuai dengan permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan permendes Nomor 2 Tahun 2015 serta Peraturan Desa yang sudah ditetapkan Bersama. Adapun bentuk dari pengelolaan dana desa tersebut berupa pembangunan desa yang lebih maju, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan. Begitupun untuk prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa, sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pengelolaan dana desa.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANTU PELAKU USAHA UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 Maryanto Maryanto; Munsharif Abdul Chalim; Lathifah Hanim
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia terdampak, salahsatunya dalam bidang ekonomi. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalis upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dan untuk menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dari pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Metode Penelitannya adalah yuridis empiris, didukung dengan bahan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian didapat bahwa upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yaitu adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektor informal atau UMKM, berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2020. Program PEN antara lain: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajak penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Hambatan-hambatan dalam membantu pelaku usaha UMKM yaitu minimnya pengetahuan pasar luar negeri, konsistensi kualitas dan kapasitas produk, sertifikasi, hingga hambatan logistic sedangkan solusi penting pemulihan UMKM adalah insentif bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK (Studi Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj) Masayu Robianti; Siti Rahmah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Salah satu bentuk perceraian adalah dengan talak. Dalam kasus perceraian, ini menimbulkan problematika dalam penentuan hak asuh anak. Sebagai orang tua, tentu keduanya ingin memperoleh hak asuh atas buah hati mereka. Jika hak asuh atas buah hatinya didapatkan, maka baik ayah atau ibu, berhak untuk tinggal bersama dengan si anak dan mengasuhnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak dan bagaimana akibat hukum apabila hak asuh anak diberikan kepada bapak berdasarkan Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang selanjutnya data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak-anak adalah “kemaslahatan dan kepentingan anak”. Akibat hukum hak asuh anak yang diberikan kepada bapak adalah ibu kandungnya hanya tidak dapat melakukan aktifitas hukum mewakili anaknya sepanjang hak asuh diberikan kepada bapak.

MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA Idham Idham; Lenny Nadriana; Sudewi Sudewi
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menentukan bagaimana peran pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembiayaan Anggaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan. adanya jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif naratif dengan teknik redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapat bahwa Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap. Semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk pelaksanaan APBDesa dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif.

DISKRIPTIF SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung) Idham Idham; Lenny Nadriana
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandar Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan 2) untuk mengetahui hambatannya dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Normatif dan Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil studi pustaka maupun hasil wawancara, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa proses pembinaan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu bidang keagamaan/kerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan kerja sosial, dan bimbingan kesehatan dan olahraga. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu hambatan dalam faktor internal dan hambatan dalam faktor eksternal. Narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan, over kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat luar yang memiliki sudut pandang negatif kepada narapidana, dan dana yang dimiliki sangat minimalis.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Nurbaiti Syarif; Aos Kusni Palah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Ketidakprofesionalan anggota kepolisian akan berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seringnya terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, termasuk dalam hal ini kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis upaya dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Hasil penelitian didapat bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1) Faktor perundang-undangan; 2) Faktor apparat Penegak Hukum; 3) Faktor Sarana dan Prasarana; dan 4) Faktor Kesadaran Masyarakat.

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah) Dwi Wahyono; Rizki Adi Pinandito; Lathifah Hanim
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Perlunya tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas. Tujuan penelitiannya adalah Untuk menganalisis implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Jawa Tengah. dan untuk menganalisis hambatan dan solusi dari implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Wilayah Jawa Tengah. Metode yang dipakai adalah yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder. Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya adalah dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi TK tingkat SD sampai ke tingkat SMA/SMK hingga ke mahasiswa juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas tetapi organisasi mapun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu – rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Hambatan-hambatan dan solusinya yaitu penggunaan kendaraan umum yang beberapa belum laik jalan, banyak pelanggaran terkait penggunaan helm, sabuk keselamatan,dan belum mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Solusinya perlu lebih intensif sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas.

PENETAPAN TERSANGKA PELAKU PENJUALAN BIBIT BENUR SECARA ILEGAL (Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung) Ria Delta; Tian Terina; Andi Setiawan
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Banyak kasus penjualan bibit benur secara illegal yang berhasil diungkap oleh Dit Polairud Polda Lampung selama tahun 2021, Salah satunya terjadi di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Penanganan perkara ini sangat berbeda sekali dengan penanganan tindak pidana umum. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan tersangka pelaku penjualan bibit benur secara illegal dan apa saja faktor penghambat dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikannya. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data skunder dan data primer, studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, Pelaku M tertangkap tangan di dalam rumah pelaku pada saat sedang mengumpulkan dan pengepakan bibit benur. Pelaku melakukan tindak pidana perikanan melakukan kegiatan jual beli bibit benur yang tidak memiliki SIUP. Dalam proses penyidikan sudah ditemukan 4 alat bukti yang sah. Kasus ini tidak dibutuhkan proses gelar perkara karena proses penangkapan pelaku adalah tertangkap tangan. Pada proses penangkapan pelaku mengalami hambatan yang mana warga sekitar menghalangi Tim Intel Unit Penegakan Hukum Dit Polairud utuk membawa pelaku. dan waktu penyidikan sangat singkat hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI MODERN DAN UMKM BERDASARKAN PP NO. 7 TAHUN 2021 Munsharif Abdul Chalim; Peni Rinda Listyowati; Lathifah Hanim; MS. Noorman
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Peran Pemerintah, hambatan-hambatan serta solusi dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. Metode Penelitan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian didapat bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja yang dijabarkan dalam PP No. 7 Tahun 2021 bagi koperasi dan UMKM, secara subtansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam Global Value Chain, serta mendorong UMKM naik kelas. Adapun bentuk kemudahan dan penyederhanaan yang diberikan berupa Keringanan biaya Perizinan Berusaha, Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, Pemberian insentif kepada Usaha Besar dan Menengah, UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan, pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal, Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), Penyediaan tempat promosi bagi UMK di infrastruktur publik, dan Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum. Hambatan-hambatan bagi UMKM dan Koperasi untuk dapat berkembang antara lain Tingkat produktivitas rendah, Rendahnya kualitas operasional organisasi, UMKM yang beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit, Rendahnya kualitas koperasi, Iklim usaha yang tidak kondusif, dan banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal. Solusinya adalah perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap UMKM dan Koperasi agar dapat bersaing.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES KLAIM SANTUNAN ATAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PADA PT JASA RAHARJA PERSERO) Satrya Surya Pratama
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 1) hubungan hukum antara ahli waris/korban dengan PT Jasa Raharja; 2) proses klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja; dan 3) faktor-faktor apa yang menjadi penghambat atas klaim santunan atas kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-terapan. Narasumber terdiri dari 1 orang pihak PT Jasa Raharja (persero) dan 2 orang Pasien/Keluarga Pasien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara ahli waris/korban dengan PT Jasa Raharja (Persero) selaku terikat dalam hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. klaim santunan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja diajukan oleh korban/ahli waris korban dengan mengisi formulir pengajuan santunan. Dan yang terakhir, Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas klaim santunan kecelakaan lalu lintas oleh pihak PT Jasa Raharja adalah pembayaran premi tidak sesuai dengan ketentuan, tertanggung seringkali melakukan keterlambatan dalam melaporkan klaim, keluarga pasien tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan klaim, pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dilakukan di tempat tradisional dan pihak korban ataupun ahli waris masih banyak yang belum mengetahui kewajibannya dalam pemenuhan surat persyaratan pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
lppmsaburai@gmail.com

Phone
+6289671344567

Journal Mail Official
lppmsaburai@gmail.com

Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email lppmsaburai@gmail.com

Phone +6289671344567

Journal Mail Official lppmsaburai@gmail.com

Editorial Address Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
lppmsaburai@gmail.com

Phone
+6289671344567

Journal Mail Official
lppmsaburai@gmail.com

Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA