cover
Contact Name
Carla Olyvia Doaly
Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id
Phone
+6282187771382
Journal Mail Official
serina@untar.ac.id
Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Prosiding Seri Seminar Nasional
ISSN : 2809509x     EISSN : -     DOI : 10.24912/pserina
Prosiding SERINA merupakan wadah publikasi hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Dosen, Mahasiswa, maupun Praktisi dan telah didesiminasikan Pada Seri Seminar Nasional (SERINA) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 469 Documents
TEKNOLOGI DAN BUDAYA LOKAL DISANDINGKAN UNTUK MENJAGA KESELARASAN DALAM BERBANGSA PADA ERA INDUSTRI 4.0 Naniek Widayati Priyomarsono
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.838 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15380

Abstract

The development of the times can’t longer to be dammed, ready or not, we all have to enter the realm of globalization where technology plays an important role. In this transition period, it is necessary to strengthen culture so that cultural roots are not uprooted for present and future generations. The purpose of the research is to provide several solutions so that this nation can continue to advance in the arena of globalization but not uproot with cultural roots. The scope of research is in several environments where community service, living environment, and observations of students in UNTAR are held. The urgency of the research; provide solutions to human relationships, especially in the family. So that the value of family warmth is maintained. The formulation of the problem is that there are symptoms of cultural inequality in today's generation which slowly but surely no longer recognize their respective cultural roots if there is no prevention. The research method used is qualitative by conducting a grounded theory research strategy. The grounded theory research strategy method is more directed to Anselm Strauss (1990). The data obtained were analyzed with reference to Gidden's theory of the Theory of Structural Basics for the Formation of the Social Structure of Society (2010); The conclusion is in the form of solutions that must be done so that current and future generations can think and act in accordance with the modernity of global society but still stand on its cultural roots. Perkembangan jaman tidak bias dibendung lagi, siap atau tidak siap kita semua harus masuk ke dalam ranah globalisasi dimana teknologi memegang peranan penting. Pada masa transisi ini diperlukan penguatan budaya supaya akar budaya tidak tercabut bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Tujuan penelitian memberikan beberapa solusi supaya bangsa ini tetap maju dalam kancah globalisasi tetapi tidak tercabut akar budayanya. Ruang lingkup penelitian pada beberapa lingkungan dimana diadakan pengabdian kepada masyarakat, lingkungan tinggal, serta pengamatan terhadap mahasiswa di lingkungan UNTAR. Urgensi penelitian; memberikan solusi terhadap hubungan antar manusia terutama dalam keluarga. Supaya nilai kehangatan keluarga tetap terjaga. Rumusan masalah adanya gejala ketimpangan budaya pada generasi masa kini yang perlahan tapi pasti tidak lagi mengenal akar budayanya masing-masing apabila tidak ada pencegahannya. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara melakukan strategy grounded theory research. Metode strategy grounded theory research yang dilakukan lebih mengarah kepada Anselm Strauss (1990). Data yang didapat dianalisis dengan mengacu kepada teorinya Gidden tentang Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat (2010); didapat kesimpulan berupa solusi yang harus dilakukan supaya generasi sekarang dan yang akan datang dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan kemoderenan masyarakat global tetapi tetap berpijak pada akar budayanya. 
EFEKTIVITAS ANTIDIABETES TABLET POLIHERBAL PADA MODEL TIKUS DIABETIK Nisa Najwa Rokhmah; Erni Rustiani; Muhamad Nur Ambiya
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.428 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15384

Abstract

Cinnamon bark (Cinnamomum burmanii), Phaleria macrocarpa fruit, moringa leaves (Moringa oleifera L.), and bay leaves (Syzygium polyanthum) are plants that often used for the treatment of diabetes mellitus. Each plant's antidiabetic activity is known, but the plant combination's synergistic effect is not apparent. The concept of polyherbal is to increase the therapeutic effect and decrease the concentration of a single polyherbal extract. The possibility of changing the bioavailability of polyherbal products in the form of simplicia into tablet form is a big challenge. This result was to test the effectiveness of the polyherbal tablet combination of 2 extracts, which can be antidiabetic. Three types of poly-herbal tablets used, namely a mixture of cinnamon - bay leaf (dose 1), a mixture of cinnamon - phaleria fruit (2) tablets, and a mixture of moringa leaves - bay leaf (3). The three types of polyherbal tablets were given orally two times a day to alloxan-induced diabetic rats. Tablets are given for 24 days, and lowering blood glucose levels is carried out every specific time. The statistical analysis results showed a significant effect of the three polyherbal tablets in reducing blood sugar levels of diabetic rats. Polipoliherbal tablets mixed with cinnamon bark - the crown of gods were the most effective at reducing blood glucose levels in rats than other polyherbal tablets. Kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmanii), buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa), daun kelor (Moringa oleifera L.)  dan daun salam (Syzygium polyantum) merupakan tanaman yang sering digunakan untuk pengobatan diabetes melitus. Aktifitas antidiabetes masing-masing tanaman telah diketahui namun efek sinergis dari kombinasi tanaman tersebut belum jelas. Konsep polipoliherbal adalah meningkatkan efek terapi dan menurunkan konsentrasi ekstrak poliherbal tunggal. Kemungkinan perubahan bioavailabilitas produk poliherbal dalam bentuk simplisia diubah menjadi bentuk tablet merupakan tantangan besar. Tujuan penelitian ini adalah menguji efektifitas tablet polipoliherbal kombinasi 2 ekstrak yang berpotensi sebagai antidiabetes. Tablet poliherbal yang digunakan sebanyak 3 jenis yaitu tablet campuran kayu manis - daun salam (dosis 1),  tablet campuran kayu manis - mahkota dewa (dosis 2) dan tablet campuran daun kelor - daun salam (dosis 3). Ketiga jenis tablet poliherbal diberikan secara oral 2 kali sehari pada tikus diabetik yg diinduksi aloksan.  Tablet diberikan selama 24 hari dan pengamatan terhadap efek penurunan kadar glukosa darah dilakukan setiap waktu tertentu. Hasil analisis statistik menunjukkan  terdapat pengaruh yang signifikan dari ketiga tablet polipoliherbal dalam menurunkan kadar gula darah tikus diabetik. Tablet polipoliherbal campuran kulit batang kayu manis - mahkota dewa paling efektif menurunkan kadar glukosa darah  tikus dibandingkan tablet polipoliherbal lainnya 
PENGARUH ONLINE TRUST, FINANCIAL VALUE, PERCEIVED RISK, TERHADAP PURCHASE INTENTION PADA PENGGUMA MEDIA SOSIAL DI JAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID 19 I Gede Adiputra; Herman Ruslim
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.969 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15385

Abstract

At this time the Trading industry is experiencing a decline in purchases as a result of the COVID-19 pandemic that has occurred throughout the world. The purpose of this study is to determine whether 1) Online Trust has an effect on consumer purchase intention on Facebook social media users in Jakarta. 2) Financial Value has an effect on consumer purchase intention on Facebook Social Media users in Jakarta. 3) Perceived Risk has an effect on consumer purchase intention on Facebook Social Media users in Jakarta. The sample selected using the convenience sampling method with a total sample of 155 respondents to consumers in Jakarta who have transacted online purchases through social media facebook. Data analysis using Smart PLS.11 software. The results of this study are online trust has a positive and significant influence on purchase intention, as well as Perceived risk has a positive and significant influence on purchase intention, and financial value is a positive and significant influence on purchase intention. Pada saat ini industri Perdagangan sedang mengalami penurun pembelian akibat dari pandemic covid 19 yang terjadi pada seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 1) Online Trust berpengaruh terhadap purchase intention konsumen pada pengguma Media Sosial Facebook di Jakarta. 2) Financial Value berpengaruh terhadap purchase intention konsumen pada pengguma Media Sosial Facebook di Jakarta. 3) Perceived Risk berpengaruh terhadap purchase intention konsumen pada pengguma Media Sosial Facebook di Jakarta. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode convenience sampling dengan jumlah sampel sebanyak 155 sampel responden pada konsumen di Jakarta yang pernah bertransaksi pembelian online melalui media sosisl facebook. Analisis data menggunakan perangkat lunak Smart PLS.11. Adapun hasil penelitian ini adalam Online trust memberikan pengaruh yang positif dan siginifkan terhadap purchase intention, begitu pula Perceived risk memberikan pengaruh yang positif dan siginifkan terhadap purchase intention, serta Financial value merupakan pengaruh yang positif dan siginifkan terhadap purchase intention
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN (MKEK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ETIK PROFESI KEDOKTERAN Gunardi Gunardi; Andryawan Andryawan
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.406 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15387

Abstract

The implementation of medical practice as regulated in Law No. 29 of 2004, has specifics and complexities that are not widely known by the communities. In general, people often use the term malpractice when medical disputes arise between doctors and patients/patient families. In fact, if you pay close attention, the implementation of medical practise is not as simple as imagined. There are at least 3 (three) aspects in medical practice, which are legal aspects, professional disciplines, and profession ethics. These three aspects certainly have different consequences from one another. These differences include provisions that are used as guidelines to justify a violation, specific institution that able to adjudicate/resolve disputes when a violation occurs, as well as the sanctions given to the subject who commits it. The study in this paper focuses on the ethical aspects of the medical profession as regulated in the Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI) which authorities belongs to the Indonesian Doctors Association Medical Ethics Honorary Council (MKEK IDI) to resolve the violations that occurs. The method used is a normative legal research in the form of descriptive analytical. As the result of the study, it was concluded that the enforcement of medical profession ethics carried out by MKEK IDI was applied in stages starting from the branch, region, to the central. The decision made by MKEK IDI only bind on the profession organizations, so practically it is not common for the sanctions to be applied, this is because the MKEK has a role as a judicial institution, while for the implementation of ethical sanctions often collided by the executive institution that plays a role as the executor. Penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 memiliki kekhasan dan kompleksitas yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Pada umumnya, masyarakat kerap menggunakan istilah malapraktik ketika munculnya sengketa medik yang melibatkan profesi dokter dan pasien/keluarga pasien. Padahal jika diperhatikan secara seksama, penyelenggaraan praktik kedokteran tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek di dalam praktik kedokteran, yaitu aspek hukum, disiplin profesi, dan etika profesi. Ketiga aspek tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjustifikasi suatu pelanggaran, lembaga yang berwenang untuk mengadili/menyelesaikan sengketa ketika terjadi pelanggaran, serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap subyek yang melakukan pelanggaran. Kajian dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada aspek etika profesi kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) untuk menyelesaikannya ketika terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan etika profesi kedokteran yang dilaksanakan oleh MKEK IDI diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang, wilayah, hingga pusat. Putusan MKEK IDI tersebut hanya mengikat terhadap organisasi profesi, sehingga tidak jarang sanksi etik yang telah dijatuhkan oleh MKEK IDI tidak bisa dilaksanakan begitu saja, hal ini dikarenakan MKEK IDI memiliki peranan sebagai lembaga pengadil, sedangkan untuk pelaksanaan sanksi etik ini kerap terbentur oleh lembaga eksekutif yang berperan sebagai eksekutor.
UPAYA PEMBERANTASAN POLIIK UANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BAWASLU MELALUI PENEGAKAN HUKUM PIDANA Hery Firmansyah; Amad Sudiro; Sindhi Cintya; Charina Putri Besila
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.262 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15389

Abstract

The direct election of regional heads and deputy regional heads by the people is a political process in the regions towards a more democratic and responsible political life. In relation, money politics is a negative behavior because money is used to buy votes or bribe voters or party members in order to win elections. The purpose of this study is to find out how to eradicate money politics in the Regional Head Election through the perspective of criminal law enforcement. This research is expected to have benefits for law enforcement officers, especially in handling corruption crimes in Indonesia, especially for Prosecutors, Judges and District Courts. This research is a normative-empirical legal research. The research is expected to provide input for law enforcement officers, especially in carrying out law enforcement and handling money politics in Indonesia. Proof of money politics will be easy when the arrests have been made. However, the problem is that it is rare for a candidate for regional head or his success team to be caught red-handed during the process of a money politics crime. What happens is people's ignorance that these actions can ensnare themselves into the realm of law. Voters who do not know about this can actually be processed, because they do not know whether they are guilty or not for their actions. Video recordings are evidence that can expedite the legal process. Which means that even though the regional head election has been completed, the public is still given stimulation on how a person can be charged with the law if proven to have committed a crime of money politics, both giving and receiving. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya, Money politics merupakan tingkah laku negative karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota paratai supaya dapat memenangkan pemilu. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bagaimana pemberantasan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui sudut pandang penegakan hukum pidana. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, terlebih pada Jaksa, Hakim dan Pengadilan Negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan money politic di Indonesia. Pembuktian politik uang akan menjadi mudah ketika sudah dilakukan tangkap tangan. Namun, yang menjadi masalah ialah bahwa jarang sekali ada calon kepala daerah maupun tim suksesnya yang dapat dilakukan tangkap tangan saat proses tindak pidana politik uang itu dilakukan. Yang terjadi justru ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menjerat dirinya sendiri ke ranah hukum. Pemilih yang tidak mengetahui akan hal ini justru dapat diproses, sebab mereka tidak mengetahui apakah mereka bersalah atau tidak atas perbuatan mereka. Rekaman video merupakan alat bukti yang bisa melancarkan proses hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima
NILAI BUDAYA INDIGENOS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DAN ERA INDUSTRI 4.0: PENGALAMAN PRIBADI DALAM PSIKOLOGI Augustinus Supratiknya
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.7 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.15441

Abstract

Sustainable development as a continuation of the discourse of development that was designed by the developed nations for the underdeveloped ones during the Cold War era, has the potential of creating a dilemma between progress-welfare versus impoverishment-underdevelopment when confronted with the real situations of the poor-underdeveloped nations with their indigenous cultural values. The forthcoming of the Industry 4.0 era which is the cultural product of the developed nations seems to even accelerate the rate of underdevelopment of those poor-developing nations. Realizing the dilemma hidden in the discourse of development, Psychology with a cultural turn orientation gives more emphasis on the discourse of freedom-liberation as the goal of individual as well as social transformations. Hence, Psychology with a cultural turn orientation is basically open to any kinds of concepts and ideas as far as they are in line with or even strengthen its orientation towards the liberation of every person or groups of person for the creation of a common welfare which is truly just for all people Pembangunan berkelanjutan sebagai kelanjutan dari wacana pembangunan yang dirancang oleh bangsa-bangsa maju bagi bangsa-bangsa sedang berkembang dalam era Perang Dingin, tetap berpotensi menimbulkan dilema antara kemajuan-kesejahteraan versus pemiskinan-keterbelakangan jika dihadapkan dengan situasi nyata bangsa-bangsa miskin-terbelakang dengan nilai budaya indigenos mereka. Kehadiran era Industri 4.0 yang merupakan produk budaya bangsa-bangsa maju diduga justru berpotensi mempercepat laju keterbelakangan bangsa-bangsa miskin-sedang berkembang. Menyadari dilema yang tersembunyi dalam wacana pembangunan, Psikologi berorientasi hampiran budaya lebih mengutamakan wacana pembebasan-pemerdekaan sebagai tujuan transformasi individu maupun masyarakat. Untuk itu, Psikologi berorientasi hampiran budaya pada dasarnya terbuka terhadap semua konsep dan gagasan dari mana pun sepanjang sejalan atau bahkan memperkuat orientasinya ke arah pemerdekaan semua orang atau kelompok orang demi terciptanya kesejahteraan bersama yang sungguh-sungguh berkeadilan bagi semua orang.
PERAN DAN KENDALA BHP2A IDI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK Andryawan Andryawan; Olivia Pauline Hartanti
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.272 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16144

Abstract

Doctors as one of the professions that are considered noble, which obliged to carry out the noble task of providing health services for the community/patients in the form of medical practice as mandated by Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and also their professional oath. However, sometimes we could find that there are patients who are not cured, then the patient will eventually take legal action to ask for accountability from the doctor that handles. This is due to the lack of understanding of legal relationships that exist between doctors and patients in the form of an engagement that strive to heal (inspanningsverbintenis), not an engagement that promises successful healing (resultaat verbintenis). The Indonesian Doctors Association (IDI) as the organization that oversees the medical profession has an important role in providing legal protection for its member, especially doctors through the organ named The Legal Bureau for the Development and Defence of Members (BHP2A). This study examines the efforts of BHP2A in providing legal protection for doctors who are dealing with medical disputes, as well as the obstacles they face. The legal protection provided by BHP2A IDI to member doctors is by providing accompaniment and legal assistance from the time the medical dispute process received, until the dispute is completed. In providing legal protection, BHP2A is faced with various obstacles, including the lack of public understanding of various medical disputes, the lack of public trust in the resolution of medical disputes by professional organizations, and the misunderstandings about the concept of malpractice in medical practice.Dokter sebagai salah satu profesi yang dianggap luhur, mengemban tugas mulia untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat/pasien dalam rangka melaksanakan praktik kedokteran sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan juga sumpah profesinya. Namun, tidak jarang kita mendapati ketika adanya pasien yang tidak memperoleh kesembuhan, maka pasien akan langsung menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari dokter yang menanganinya. Hal ini dikarenakan kurang dipahaminya pola hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien yang berupa perikatan yang mengupayakan/mengusahakan kesembuhan (inspanningsverbintenis), bukan perikatan yang menjanjikan/menghasilkan kesembuhan (resultaat verbintenis). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku organisasi yang menaungi profesi kedokteran memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para dokter anggotanya melalui organ Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A). Penelitian ini mengkaji upaya BHP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter-dokter yang berhadapan dengan sengketa medik, serta kendala-kendala yang dihadapinya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh BHP2A IDI terhadap dokter-dokter anggota yaitu dengan memberikan pendampingan dan bantuan hukum sejak proses sengketa medik diterima, hingga sengketa medik tersebut selesai. Dalam memberikan perlindungan hukum, BHP2A dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan macam-macam sengketa medik, masih kurangnya kepercayaan masyarakat akan penyelesaian sengketa medik oleh organisasi profesi, kesalahpahaman mengenai konsep malapraktik dalam praktik kedokteran.
EVALUASI RUAS JALAN GAJAH MADA MENGGUNAKAN METODE IRAP UNTUK MENCAPAI STAR RATING 4 DAN 5 Ni Luh Putu Shinta Eka Setyarini; Dewi Linggasari; Giulyan Giulyan
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.579 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16145

Abstract

Traffic accidents are an important problem in Indonesia, the accidents occur due to various factors, the main factors causing accidents is the driver error factor due to not fair and dangerous road conditions. Therefore the improvement and evaluation of road conditions is very important to reduce the number and fatality of traffic accident. The strategies for improving it is the IRAP method which will be used in this study on the Gajah Mada road – Jakarta, which is targeted to get a Star Rating Score of 4 and 5. From the observation method of the research, it was found that the existing condition of the Gajah Mada road, for vehicle occupant it has reached 4, motorcycles 4, pedestrians 5, but for cyclists only 3 therefore, it is necessary to do countermeasures to improve the Star Rating Score for cyclists to elevate 4 and 5.Peristiwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sering terjadi dan harus segera di atasi.  Menurut data statistik 2018 akhir, kecelakaan lalulintas tercatat 109.225 kejadian, dengan komposisi fatalitas tertinggi (meninggal dunia) sebesar 17%.  Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, faktor utama yang menjadi penyebab adalah kesalahan pengendara, kemudian akibat kondisi jalan yang kurang baik dan berbahaya. Untuk mengatasi defisiensi pada ruas jalan maka evaluasi dan penangatnan kondisi jalan sangat diperlukan guna mengurangi jumlah dan tingkat fatalitas dari kecelakaan lalu lintas. Pada penelitian ini akan di pergunakan metode IRAP, untuk mengevaluasi, menangani dan meningkatkan star rating ruas jalan Gajah Mada di Jakarta, dengan target agar dapat mencapai Star Rating Score 4 dan 5. Dari hasil penelitian diperoleh kondisi eksisting ruas jalan Gajah Mada, untuk moda mobil penumpang sudah mencapai star rating 4, motor 4, pejalan kaki 5, tetapi untuk moda pesepeda hanya mencapai star rating 3, oleh sebab itu, perlu diberikan rekomendasi dan penanganan guna menaikkan Star Rating Score Mode untuk pesepeda agar dapat mencapai 4 dan 5.
PERANCANGAN KONSTRUKSI FORK PADA AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS/RS) Adrian Adrian; Agus Halim; Agustinus Purna Irawan
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1008.468 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16146

Abstract

Along with the times, there have been considerable changes in various fields. One of them is technology. Developments in this field play an important role for humans in carrying out their activities. In general, the application of inventory management is a major factor in every business. In inventory management activities, a support mechanism is needed to ensure the effectiveness of inventory management activities. The support is in the form of a machine that is able to coordinate the placement of storage or retrieval of a material, material, and so on for the next stage. Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) is one of the options for the existing problems. The load that the fork can accommodate on the AS/RS engine is about 2 tons. So from these needs, the components are designed or designed in such a way as to be able to accept the load of about 2 tons during the operation process. The research method used is a systematic method. This is with the aim of getting a more structured explanation of the AS/RS fork design. Warehousing systems that use conventional methods to store and retrieve goods will affect the company's productivity. In design, there are several basic factors that are important to be resolved, namely mechanical design and construction design. The mechanical design is related to the working mechanism of the Automatic Storage and Retrieval System. While the design is related to the design for the Automated Storage and Retrieval System. In general, the implementation of the Automated Storage and Retrieval System, is very helpful for many industries in terms of inventory management.Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan yang cukup besar di berbagai bidang. Salah satunya adalah teknologi. Perkembangan di bidang ini sangat memegang peranan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Secara umum pengaplikasian manajemen inventaris menjadi faktor utama dalam setiap bisnis. dalam kegiatan manajemen inventaris, dibutuhkannya sebuah mekanisme penyokong yang menjamin keefektivitasan kegiatan manajemen inventaris. Penyokong tersebut berupa mesin yang mampu mengkoordinasikan penempatan penyimpanan atau pengambilan suatu bahan, material, dan sebagainya untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) menjadi salah satu opsi dari permasalahan yang ada. Beban yang mampu ditampung oleh fork pada mesin AS/RS yaitu sekitar 2 ton. Sehingga dari kebutuhan tersebut, komponen dirancang atau didesain sedemikian rupa untuk mampu menerima beban sekitar 2 ton tersebut selama proses pengoperasiaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sistematik. Hal ini dengan tujuan mendapatkan penjelasan lebih terstruktur mengenai perancangan fork AS/RS. Sistem pergudangan yang menggunakan cara konvensional untuk menyimpan dan mengambil barang akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Dalam desain, ada beberapa faktor dasar yang penting untuk diselesaikan, yaitu desain mekanis dan desain konstruksi. Desain mekanis terkait dengan mekanisme kerja Sistem Penyimpanan dan Pengambilan Otomatis. Sedangkan desain terkait dengan desain untuk Automated Storage and Retrieval System. Secara umum, penerapan Automated Storage and Retrieval System, sangat membantu banyak industri dalam hal pengelolaan persediaan.
URGENSI TERHADAP PELAKSANAAN INSOLVENCY TEST DALAM PENETAPAN STATUS PAILIT DI INDONESIA Charina Putri Besila; Tazkya Salsabila; Shrishti Shrishti
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.981 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16147

Abstract

The main purpose of bankruptcy law is to solve the problems of debtors whose assets are not sufficient to be able to pay their debts to creditors. The imposition of bankruptcy through debt proof in the concept of the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations in fact cannot always be proven simply, because there are many other provisions that sometimes become problems in the imposition of bankruptcy, for example proving fictitious creditors, lawsuits against the board of directors that cause bankruptcy, and so on. This research discusses the urgency in terms of the implementation of insolvency tests in Indonesia to establish bankruptcy status for debtors. This study was conducted because researchers saw that there are still many debtors who can actually be said solven, but because of the absence of arrangements regarding insolvency test, the debtor was declared bankrupt without any chance of proof through insolvency test. This research aims to make readers understand the importance of the implementation of insolvency test in the determination of bankruptcy status. Data collection is done through library studies by looking for literature sources related to insolvency tests. The results of this study show that insolvency test is one of the important things to be presented in the regulation of bankruptcy law in Indonesia that can protect all parties, both creditors, debtors and even stakeholders.Tujuan utama dari hukum kepailitan adalah untuk menyelesaikan permasalahan debitor yang hartanya tidak cukup untuk dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Penjatuhan pailit melalui pembuktian utang dalam konsep Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nyatanya tidak selalu dapat dibuktikan secara sederhana, karena banyaknya ketentuan lain yang terkadang menjadi permasalahan dalam penjatuhan pailit, misalnya pembuktian kreditur fiktif, gugatan kepada direksi yang menyebabkan kepailitan, dan lain-lain. Penelitian ini membahas mengenai apa urgensi dalam hal pelaksanaan insolvency test di Indonesia untuk menetapkan status pailit bagi debitur. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa masih banyak debitur yang sejatinya bisa dikatakan solven, namun karena tidak adanya pengaturan mengenai insolvency test, debitur tersebut dinyatakan pailit tanpa adanya kesempatan pembuktian melalui insolvency test. Penelitian ini bertujuan agar pembaca memahami pentingnya pelaksanaan insolvency test dalam penetapan status pailit. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mencari sumber literatur yang berkaitan dengan insolvency test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insolvency test adalah salah satu hal yang penting untuk dihadirkan di regulasi hukum kepailitan di Indonesia yang dapat melindungi semua pihak, baik kreditur, debitur bahkan sampai stakeholder.

Page 1 of 47 | Total Record : 469