cover
Contact Name
Carla Olyvia Doaly
Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id
Phone
+6282187771382
Journal Mail Official
serina@untar.ac.id
Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Prosiding Seri Seminar Nasional
ISSN : 2809509x     EISSN : -     DOI : 10.24912/pserina
Prosiding SERINA merupakan wadah publikasi hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Dosen, Mahasiswa, maupun Praktisi dan telah didesiminasikan Pada Seri Seminar Nasional (SERINA) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 469 Documents
RANCANG BANGUN TRANSMISI DAYA LISTRIK NIRKABEL BERBASIS RESONANSI INDUKTIF Frysta Nintyas; Engelin Shintadewi Julian
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.814 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16158

Abstract

Wireless electrical power transmission is gaining popularity and is still in the development stage. Wireless electric power transmission continues to be developed because the use of cables often interferes with activities, while the use of batteries causes environmental problem in the form of electronic waste. The inductive resonance method was used where the electrical power sent by the transmitter circuit through the transmitter coil and received by the receiver circuit through the receiving coil. The power supply used in this experiment is switched mode power supply circuit which convert 220 V/50 Hz AC voltage to 12 V/ 5 A DC voltage. In the transmitter circuit, LC oscillator is used as inductive resonance signal generator with resonance frequency 355,1 kHz. In the receiver circuit, receiver coil captures the induction from transmitter coil, then rectified and amplified by DC step-up module XL6009. The test is carried out with no load by measuring the peak-to-peak voltage (Vp-p) on the transmitter and receiver circuits with a voltage of 10 Vp-p which produces a maximum 24.21 V DC output voltage at 1 cm distance and a measured voltage 1.6 V at 10 cm distance. The voltage drops to 15.04 V when the circuit was connected to a portable computer and the distance between transmitter and receiver coil was 1 cm.Transmisi daya listrik nirkabel merupakan salah satu teknologi yang mulai popular dan masih dalam tahap pengembangan. Transmisi daya listrik nirkabel terus dikembangkan karena penggunaan kabel sering kali mengganggu aktivitas, sedangkan penggunaan baterai sekali pakai menyebabkan dampak lingkungan berupa sampah elektronik. Metode yang digunakan adalah resonansi induktif dimana daya listrik dikirim oleh rangkaian pemancar melalui koil pemancar dan diterima oleh rangkaian penerima melalui koil penerima. Rangkaian sumber tegangan berfungsi sebagai tegangan masukan pada rangkaian pemancar merupakan rangkaian switched mode power supply yang mengubah tegangan AC 220 V/50 Hz dari listrik jala-jala menjadi tegangan DC 12 V/5 A. Pada rangkaian pemancar, digunakan rangkaian osilator LC sebagai rangkaian penghasil sinyal resonansi induktif dengan frekuensi resonansi 355,1 kHz. Pada rangkaian penerima, koil penerima digunakan untuk menangkap sinyal induksi dari koil pemancar kemudian disearahkan dan diperkuat menggunakan modul DC step-up XL6009. Pengujian dilakukan tanpa beban dengan mengukur tegangan puncak-ke-puncak (Vp-p) pada rangkaian pemancar dan rangkaian penerima dengan tegangan 10 Vp-p yang menghasilkan tegangan output DC maksimum pada jarak 1 cm sebesar 24,21 V dan tegangan terukur pada jarak 10 cm adalah sebesar 1,6 V. Penurunan tegangan terjadi ketika pengujian dilakukan dengan beban komputer portabel, dimana tegangan DC keluaran mengalami penurunan menjadi sebesar 15,04 V pada jarak 1 cm.
KAJIAN ARSITEKTUR DAN SEJARAH PADA BANGUNAN WARENHUIS DAN TAPAK EKS KANTOR BORSUMIJ SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KOTA MEDAN Sutra M H Rajagukguk; Najli Eka Rahmi; Wahyu Utami
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.964 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16159

Abstract

The city of Medan stores a myriad of historic buildings in it. These historical buildings need to be known for certain to be used as cultural heritage buildings in the city of Medan with the hope that in the future Medan City can show the characteristics and identity of the city through existing cultural heritage buildings. One of them is the Warenhuis building and the former Borsumij office Hindu street. The Warenhuis building is the first department store in the city of Medan so that it has a high historical value, this building illustrates how the economy progressed in the city of Medan at that time. Data were collected using two methods, namely case studies for assessing cultural heritage data on the Warenhuis, ex-Borsumij buildings and site conditions, and the POE (Post Occupancy Evaluation) method to see the current use of the building. In addition, data collection was also carried out by direct field observations to the location of the Warenhuis building and the former Borsumij office. Meanwhile, in the future, the design method used is EBD (Evidence-Based Design). The analysis carried out is a dual analysis, that is, all data that has been collected through both methods will be discussed separately and the results of each discussion will be combined and discussed again. The results of this study show how the condition of the historic Warenhuis building and the former Borsumij office as a cultural heritage building.Kota Medan menyimpan segudang bangunan bersejarah didalamnya. Bangunan-bangunan bersejarah tersebut perlu diketahui secara pasti untuk dijadikan sebagai bangunan cagar budaya Kota Medan dengan harapan kedepannya Kota Medan bisa menunjukkan karakteristik dan identitas kota melalui bangunan cagar budaya yang ada. Salah satunya adalah gedung Warenhuis dan eks kantor Borsumij di jalan Hindu. Gedung Warenhuis adalah toserba pertama di kota Medan sehingga memiliki nilai historis yang tinggi, gedung ini menggambarkan bagaimana kemajuan ekonomi di kota Medan pada masa itu. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu Studi kasus untuk pengkajian data cagar budaya pada bangunan Warenhuis, eks Borsumij dan kondisi tapak, serta metode POE (Post Occupancy Evaluation) untuk melihat penggunaan bangunan saat ini. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi lapangan langsung ke lokasi gedung Warenhuis dan eks kantor Borsumij. Sementara untuk kedepannya, metode perancangan yang digunakan adalah EBD (Evidences Based Design). Analisis yang dilakukan ialah analisis duangulasi yaitu keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui kedua metode akan didiskusikan secara terpisah dan masing-masing hasil diskusi akan digabungkan dan didiskusikan kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kondisi bangunan bersejarah Warenhuis dan eks kantor Borsumij sebagai bangunan cagar budaya.
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN Rebecca Marcella; Johannes Evan Budiman; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra P
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.997 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16160

Abstract

Indonesia is a state of law with the right to holding democracy in full, a democratic state is a country that prioritizes human rights in any aspect. The era that will always develop has changed the behavior of individuals and society, including criminal behavior. However, in law enforcement, a criminal must still get the human rights that have been attached to him, the principle relating to human rights in terms of law enforcement is the "presumption of innocence" which is clearly stated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The principle of presumption of innocence means that the suspect has not been found guilty until a court decision has permanent legal force, this study aims to find out how to apply this principle to investigations carried out by police officials, which there are still many violations of the rights of suspects at the investigation level. The method used in this research is the normative method, in which we try to examine the regulations that are correlated with the appropriate legal issues. This study concludes that every suspect who is confronted by an investigation must still get their rights as a human being without reducing the effectiveness of the investigation, and it is hoped that the government can pay more attention to this problem considering that there are still many suspects who are forced to admit their mistakes without first paying attention. Through the court process first, even though it is clearly stated in the Criminal Procedure Code that all management of criminal investigations has been regulated, it is important to noticed that Indonesia is a country that prioritizes human rights in any aspect.Indonesia adalah negara hukum dengan hak untuk memegang demokrasi secara penuh, negara demokrasi adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia didalam aspek apapun. Zaman yang akan selalu berkembang telah mengubahkan tingkah laku individu maupun masyarakat termasuk didalamnya terhadap perilaku kriminal. Namun dalam penegakan hukum seorang kriminal harus tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan yang telah melekat padanya, asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam sebuah hal penegakan hukum adalah “asas praduga tak bersalah” yang dimana tertuang jelas dalam kitab undang hukum acara pidana ( KUHAP ). Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa tersangka belum dinyatakan bersalah sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui pengaplikasian asas tersebut pada penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian, yang dimana nyatanya masih banyak pelanggaran hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yang dimana kami mencoba mengkaji peraturan-peraturan yang berkorelasi dengan isu hukum yang sesuai. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa setiap tersangka yang dihadapkan oleh penyidikan tetap harus mendapatkan hak mereka sebagai layaknya seorang manusia tanpa mengurangi keefektifan dari penyidikan tersebut dan diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada masalah ini mengingat bahwa masih banyak tersangka yang dipaksa untuk mengakui kesalahan tanpa terlebih melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sedangkan sudah tertuang jelas dalam KUHAP bahwa semua manajemen  penyidikan tindak pidana telah diatur, hal tersebut penting diperhatikan mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia dalam aspek apapun.
PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM Rionald Dimas
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.542 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16161

Abstract

Indonesia is a country with a large land area. This large area is one of crucial issue to deal with. In 1960 Indonesian Government made a Agrarian Act with legal certainty in agrarian sector as one of its purposes. Legal certainty principles in agrarian sector by means of land registration. Indonesia adheres to a negative land registration publication system with a positive tendency, meaning that the certificate is a strong, but not absolute, proof of rights. The government does not guarantee the contents of the land certificate which is the basis of land registration. If an error is found in the land registration record, the contents of the certificate can be changed based on a court decision or other rules stipulated by law. The purpose of this research is to find out whether the legal certainty that is trying to be achieved in the Indonesian Agrarian Law can be achieved with the land registration publication system adopted by Indonesia. The research method used in this study is a normative juridical research method with secondary data collection consisting of primary legal materials such as legislation, as well as secondary legal materials such as literature books, journals and other legal materials. The results of the study indicate that the principle of negative publications with positive tendencies is not sufficient to provide legal certainty in the agrarian sector. The researcher suggests that the Government of Indonesia should consider the use of a positive land registration publication system, as well as for land owners to be more active in protecting their land by not neglecting it, as well as exercising physical control over the land.Indonesia adalah negara yang luas wilayah daratannya. Wilayah daratan yang luas ini membuat masalah pertanahan menjadi salah satu yang penting untuk ditangani. Pemerintah Indonesia pada tahun 1960 mengeluarkan undang-undang yang khusus mengatur masalah agraria dengan mencapai kepastian hukum dalam bidang agraria sebagai salah satu tujuannya. Kepastian hukum dalam bidang agraria ini berusaha dicapai oleh Pemerintah Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif bertendensi positif Arti dari sistem ini adalah sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, namun tidak mutlak. Pemerintah tidak menjamin isi dari akta tanah yang menjadi dasar dari pendaftaran tanah. Apabila ditemukan kesalahan dalam catatan pendaftaran tanah, maka isi dalam sertipikat dapat diubah berdasarkan putusan pengadilan atau aturan lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepastian hukum yang berusaha dicapai dalam Undang-Undang Pokok Agraria dapat dicapai dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, jurnal dan bahan hukum lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa asas publikasi negatif bertendensi positif belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang agraria. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penggunaan sistem publikasi pendaftaran tanah positif, serta bagi pemilik tanah agar lebih aktif lagi dalam menjaga tanah miliknya dengan cara tidak melakukan penelantaran, serta melakukan penguasaan fisik atas tanah.
PEMANGKASAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Shintamy Nesyicha Syahril; Rasji Rasji
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.501 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16162

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that is detrimental to state finances and violates the social and economic rights of the community at large. Cases of corruption in Indonesia are increasing so that penalties are needed that create a deterrent effect for the perpetrators so that they can prevent corruption in the future. However, there is a court decision that reduced criminal penalties for perpetrators of corruption based on gender. If viewed from the perspective of legal philosophy, then there should be justice in the law. Justice according to Aristotle emphasizes the principle of equality and proportionality, while according to Bentham, justice must achieve the greatest happiness for the people. Basically justice is a concept of assessment by giving to anyone according to what is their right, namely by acting proportionally and not violating the law. Based on the judge's consideration, it raises many questions about whether the justice which is the objective of the law has been achieved. If viewed from the perspective of legal philosophy, both from the flow of natural law and utilitarianism, then this decision does not achieve the goal of law. Justice must pay attention to the right to legal protection and the right to equality before the law. However, with the gender bias, justice is not achieved. The decision related to reduced penalties for criminal acts of corruption based on gender has indirectly discriminated against other genders. On the one side, the decision seems to be concerned with the human rights,  but on the other side, it ignores the rights of citizens who have been deprived of them. Judges in making a decision need to understand the concept of justice, so that it will produce a good legal product.Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukannya hukuman yang membuat efek jera bagi para pelaku sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi kedepannya. Namun, terdapat putusan pengadilan yang memangkas hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, maka seharusnya di dalam hukum terdapat suatu keadilan. Keadilan menurut Aristoteles menekankan pada prinsip kesamaan serta proporsionalitas, sedangkan menurut Bentham, keadilan harus mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Atas pertimbangan hakim tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah keadilan yang menjadi tujuan hukum tersebut telah tercapai. Jika dilihat dari persperktif filsafat hukum, baik dari aliran hukum alam maupun utilitarianisme, maka putusan ini tidak mencapai tujuan hukum. Keadilan memang harus mempertimbangkan hak perlindungan hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapaan hukum. Namun, dengan adanya bias gender tersebut, maka keadilan tidak tercapai. Putusan terkait pemangkasan hukuman terhadap pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender tersebut secara tidak langsung telah mendiskriminasi gender lainnya. Putusan tersebut di satu sisi terlihat mementingkan hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa, namun di sisi lain justru mengabaikan hak warga negara yang telah dirampas. Hakim dalam membuat suatu putusan perlu memahami konsep keadilan, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang baik.
KAJIAN REVITALISASI KOMPLEKS CAGAR BUDAYA BEKAS GEDUNG RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) DI KOTA MEDAN SEBAGAI GEDUNG MUSEUM Wansismar Tumanggor; Wahyu Utami
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1153.969 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16371

Abstract

Cultural heritage buildings should be preserved because they have historical values which are regional assets protected by law. In the city of Medan, there are several cultural heritage complexes. One of them is the former Radio Republik Indonesia building complex (abbreviated as RRI), this complex is a complex that contains old buildings that existed before Indonesia's independence. This complex is not functioned and managed properly, especially for the former RRI building. Therefore, to avoid more severe damage and cause a decrease in the quality of this complex, it is necessary to take actions that can prevent a decrease in the quality of the complex and can make the quality of the complex increase so that the buildings within the complex can function properly. The appropriate action to take is the revitalization of the area. The research methods used are Evidence Based Design (EBD) and Post Occupancy Evaluation (POE). This study aims to obtain data on the problems in the complex, the potential of the complex, the advantages of the complex, and the actions that need to be taken in revitalizing this complex. From the data obtained, this complex is suitable to be revitalized into a telecommunications museum building complex to maintain its previous function, which is to become an information source building and be added to the shape and condition of the building that supports this function.Bangunan cagar budaya sudah selayaknya dilestarikan karena memiliki nilai sejarah yang merupakan aset daerah yang dilindungi oleh hukum undang-undang. Di kota Medan, terdapat beberapa kompleks cagar budaya. Salah-satunya yaitu kompleks Bekas gedung Radio Republik Indonesia (RRI), kompleks ini merupakan kompleks yang terdapat bangunan-bangunan lama yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kompleks ini tidak difungsikan dan dikelola dengan baik terutama untuk bekas gedung RRInya. Maka dari itu, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dan menyebabkan penurunan kualitas kompleks ini maka perlu dilakukan tindakan yang dapat mencegah penurunan kualitas kompleks serta dapat membuat kualitas kompleks tersebut meningkat sehingga bangunan didalam kompleks dapat berfungsi dengan baik. Tindakan yang cocok dilakukan yaitu revitalisasi kawasan. Metode penelitian yang digunkan adalah Evidences Based Design (EBD) dan Post Occupancy Evaluation (POE). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai masalah pada kompleks, potensi kompleks, kelebihan kompleks, dan tindakan yang perlu dilakukan dalam merevitalisasi kompleks ini. Dari data yang diperoleh kompleks ini cocok direvitalisasi menjadi kompleks gedung museum telekomunikasi untuk tetap mempertahankan fungsi sebelumnya yaitu menjadi gedung sumber informasi dan ditambah dengan bentuk dan kondisi gedung yang mendukung untuk fungsi tersebut. 
KAJIAN ARSITEKTUR DAN SEJARAH RUMAH SAKIT UMUM TEMBAKAU DELI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MEDAN Ivan Bahri Prasetia Zebua; Wahyu Utami
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1229.017 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16372

Abstract

Medan is rich with historical buildings of high historical value, most of which are relics of the glory of the plantation industry. Currently, many buildings are neglected, one of which is the Deli Tobacco General Hospital (RSUTD) which has been closed since 2008. This hospital was first built in 1885 by Deli Maatschappij, a pioneer company in tobacco plantations in Deli land, and is a The first modern hospital on the island of Sumatra. Located in the historical area of Kesawan, Merdeka Square. Data collection was carried out using two methods, namely a case study for assessing cultural heritage data and existing conditions in the Deli Tobacco General Hospital building, the second using the POE (Post Occupancy Evaluation) method to analyze the current use of the building. In addition, data collection was also carried out by direct observation to the location of the Deli Tobacco General Hospital. Henceforth, the design method used is EBD (Evidence Based Design). The results of this study indicate the condition of the historic building of Deli Tobacco General Hospital as an abandoned cultural heritage building.Medan kaya dengan bangunan bersejarah yang bernilai sejarah tinggi yang sebagian besar adalah peninggalan kejayaan industri perkebunan. Saat ini kondisi bangunan-bangunan banyak yang terlantar, salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Tembakau Deli (RSUTD) yang ditutup sejak 2008. Rumah sakit ini dibangun pertama kali pada tahun 1885 oleh Deli Maatschappij, sebuah perusahaan pionir perkebunan tembakau di tanah Deli, dan merupakan rumah sakit modern pertama di pulau Sumatera. Berlokasi di kawasan bersejarah kesawan, lapangan Merdeka. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu studi kasus untuk pengkajian data cagar budaya dan kondisi eksisting pada bangunan Rumah Sakit Umum Tembakau Deli, yang kedua menggunakan metode POE (Post Occupancy Evaluation) untuk menganalisa penggunaan bangunan saat ini. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi Rumah Sakit Umum Tembakau Deli. Untuk selanjutnya, metode perancangan yang digunakan adalah EBD (Evidences Based Design). Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi bangunan bersejarah Rumah Sakit Umum Tembakau Deli sebagai bangunan cagar budaya yang terbengkalai.
PENETAPAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Riri Lastiar Situmorang
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.915 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16373

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution which has function, duties, and authorities to regulate, supervise activities in the financial services and protect the financial services sector. For the Consumers and public protection, OJK take necessary actions including making a policy for complaint mechanism in the financial services sector, which is the parties must go through the internal dispute resolution (IDR). If the complaint is not resolved, the settlement can be continued through external dispute resolution (EDR). Based on OJK regulations, dispute handling in EDR through court or out-of-court. OJK then issued POJK No 61/POJK.07/2021 concerning Alternative Institutions for Settlement of Financial Services Sector Disputes (POJK LAPS SJK). POJK LAPS SJK regulates out-of-court dispute resolution or alternative dispute resolution in financial services can only carried out by 1 (one) LAPS, namely LAPS SJK that get approval from OJK. This study aims to determine the authority of OJK in limiting the selection of dispute resolution forums and the validity of the POJK LAPS SJK. The research was conducted using normative research methods by collecting materials through library studies. Based on the research results, OJK has the authority to regulate matters relating to consumer protection including dispute resolution mechanisms and establish LAPS that can handle consumer disputes in the financial services sector. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Demi mewujudkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK menetapkan kebijakan penyelesaian sengketa yang harus melalui tahapan internal dispute resolution (IDR) terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada IDR, dapat dilanjutkan penyelesaiannya melalui eksternal dispute resolution (EDR). Berdasarkan Peraturan OJK penyelesaian melalui EDR adalah penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan. POJK Nomor 61/POJK.07/2021 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) LAPS yaitu LAPS SJK yang mendapat persetujuan OJK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan dan kewenangan OJK dalam membatasi pemilihan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk validitas dari POJK LAPS SJK. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, OJK berwenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dengan menetapkan LAPS yang dapat menangani sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
GAMBARAN BUDAYA ORGANISASI DI PT X: STUDI DESKRIPTIF DENGAN ORGANIZATIONAL CULTURE ASSESSMENT INSTRUMENT (OCAI) Nafila Sekar Arum Abdat; Aldi Kurniadi Christian; Gusti Fira Annisa; Ismoro Reza Prima Putra; Kiky D.H. Saraswati
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.185 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16374

Abstract

Organizational culture has many functions for an organization. Among them is as something that binds all components in the organization, becomes a determinant of identity, provides additional energy, provides motivation, and becomes a guide for employees. If a company does not have an organizational culture, it will be difficult for the company to improve their competitiveness and will also find it difficult to be able to take appropriate actions in serving customers and dealing with business competitions. This study aims to identify and interpret the organizational culture profile of PT X by using the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). The research method used is qualitative and quantitative. Interviews were conducted with the owners of PT X and questionnaires were distributed to all employees of PT X. The results show that both owners and employees of PT X perceive that the organizational culture of PT X is Adhocracy culture as the dominant culture and Clan culture. That is, PT X is a dynamic, entrepreneurial, and creative workplace where people work hard and are also brave to take risks and are friendly where people share among themselves, like a big family. The company focuses on the long-term benefits of growth and acquiring new resources, and focuses on being at the forefront. This company is also bound by loyalty and tradition, as well as high commitment.Budaya organisasi memiliki banyak sekali fungsi bagi suatu organisasi. Di antaranya adalah sebagai sesuatu yang mengikat semua komponen yang ada dalam organisasi, menjadi penentu identitas, memberikan tambahan energi, memberikan motivasi, serta menjadi pedoman bagi para karyawan. Jika perusahaan tidak memiliki budaya organisasi, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk meningkatkan daya saing mereka dan juga akan kesulitan untuk dapat melakukan tindakan yang tepat dalam melayani pelanggan serta menghadapi para pesaingnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan profil budaya organisasi yang dimiliki PT X dengan menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Wawancara dilakukan dengan pemilik PT X dan kuesioner dibagikan ke seluruh karyawan PT X. Hasil menunjukkan bahwa baik pemilik maupun karyawan PT X mempersepsikan bahwa budaya organisasi yang dimiliki PT X yaitu budaya Adhocracy sebagai budaya dominan dan budaya Clan. Artinya, PT X merupakan tempat kerja yang dinamis, bersifat entrepreneur, dan inovatif di mana orang-orang bekerja dengan keras dan juga berani untuk dapat mengambil resiko serta bersahabat di mana orang-orang saling berbagi di antara mereka, seperti sebuah keluarga besar. Perusahaan ini berfokus pada manfaat jangka panjang berupa pertumbuhan dan mendapatkan sumberdaya baru, serta menitikberatkan untuk dapat menjadi yang terdepan. Perusahaan ini juga terikat oleh loyalitas dan tradisi, serta komitmen yang tinggi.
GAMBARAN MOTIVASI BELAJAR BAHASA MANDARIN PADA SISWA SMA SELAMA PANDEMI COVID-19 Chandra Susanto; Rita Markus Idulfilastri; Zamralita Zamralita
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.457 KB) | DOI: 10.24912/pserina.v1i1.16375

Abstract

Language is very important for humans, as a tool to communicate with other people. According to UNESCO there are 6700 languages spoken in the world. Of the many languages in the world, there are several languages that are most widely used by the world's population. According to the statistics survey institute, the most widely spoken language in the world, apart from English, is Mandarin. Mandarin is a character-based language, which has different writing and pronunciation procedures from other languages, making it very difficult for the world's population to learn. Added to this is the pandemic that requires students to study from home, adding to the difficulty of students in learning Mandarin. The students have a drive from within themselves so that they can face difficulties in learning Mandarin which is called motivation. According to Gardner (cited in Orio, 2012), motivation to learn a foreign language refers to the choices people make about the experiences or goals they will achieve or avoid and the level of effort they will exert. Therefore, the researcher wanted to examine the description of students' motivation to learn Mandarin during the pandemic. This study uses a measuring tool for the Foreign Language Learning Motivation Scale from Tsai & Chang (2013) which has been adapted in the Chinese context. This study involved 116 senior high school students  in Bangka, Bangka Belitung Islands Province. The results of this study indicate that the students' motivation to learn Mandarin is at a moderate level. This study also found that there was no difference in the level of motivation to learn Mandarin between male and female students.Bahasa merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menurut UNESCO terdapat 6700 bahasa yang dipakai didunia. Dari banyaknya bahasa yang ada didunia, terdapat beberapa bahasa yang paling banyak dipakai oleh penduduk dunia. Menurut lembaga survei statista, bahasa yang paling banyak digunakan penduduk dunia, selain bahasa Inggris adalah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang berbasis karakter, yang memiliki tata cara penulisan dan pelafalan yang berbeda dengan bahasa lainnya, sehingga sangat sulit untuk dipelajari penduduk dunia. Di tambahkan lagi dengan adanya pandemi yang mengharuskan para siswa belajar dari rumah, menambakan kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Mandarin. Para siswa memiliki suatu dorongan dari dalam diri mereka sendiri sehingga mereka dapat menghadapi kesulitan mempelajari bahasa Mandarin yang disebut dengan motivasi. Menurut Gardner (dikutip dalam Orio, 2012), motivasi belajar bahasa asing mengacu pada pilihan yang dibuat orang tentang pengalaman atau tujuan yang akan mereka capai atau hindari dan tingkat upaya yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji gambaran motivasi belajar bahasa Mandarin para siswa selama pandemi. Penelitian ini melibatkan 116 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan alat ukur Foreign Language Learning Motivation Scale dari Tsai & Chang (2013) yang telah diadaptasi dalam konteks bahasa Mandarin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar bahasa Mandarin siswa berada pada tingkat sedang. Penelitian ini juga menemukan tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar Bahasa Mandarin diantara siswa laki- laki maupun perempuan.

Page 3 of 47 | Total Record : 469