Articles
27 Documents
<![CDATA[Konfigurasi Filantropi Islam Dalam Tradisi Maulid Nabi SAW Di Bawean ]]>
<![CDATA[Abdul Hafidz]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.857 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i1.101
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang konfigurasi filantropi Islam dalam tradisi Maulid Nabi SAW di Pulau Bawean. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori gift exchange yang dikembangkan oleh Marcell Mouss. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi maulid Nabi SAW di Bawean merupakan salah satu bentuk ekspresi kegembiraan masyarakat atas dilahirkannya Rasulullah SAW. Kegembiraan tersebut diinterpretasikan dalam bentuk social giving yang berupa pertukaran angka’an bherkat antar sesama warga. Di samping itu, masyarakat Bawean mengumpulkan dana filantropi Islam dalam bentuk bendera maulid untuk didistribusikan kepada Lembaga penyelenggara maulid, sehingga dana filantropi tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Lembaga untuk memenuhi kebutuhannya. Tradisi maulid Nabi SAW ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun berulangkali. Setiap Lembaga atau komunitas mengadakan acara maulid. Hal ini menunjukkan bahwa Gerakan filantropi berbasis agama memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan lainnya, sebab yang mereka harapkan tidak hanya sekedar materi, namun ada kekuatan iman, cinta, dan pahala yang menjadi harapan terbesar dari semua tindakannya]]>
<![CDATA[Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan ]]>
<![CDATA[M. Halilurrahman]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.17 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i1.103
<![CDATA[Paper ini menjelaskan tentang efektifitas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan di Pulau Bawean dan paper ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam apakah Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan sudah diterapkan dan berjalan dengan efektif pada masyarakat pulau Bawean. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahw Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan belum efektif pada masyarakat bawean karena masih banyaknya angka pernikahan di bawah umur yang dilakukan di kalangan masyarakat. Kedua, KUA Sangkapura telah mensosialisasi kepada masyarakat tetapi masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif]]>
<![CDATA[Analisis Praktik Pembiyaan Ijarah Multi Jasa Di KSPPS Bina Syariah Ummah ]]>
<![CDATA[RA Buang]]>;
<![CDATA[Hosaiyah Hosaiyah]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (305.651 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i1.105
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean denganalasan agar bisa mengetahui mikanisme maupun masalah apa saja yang ada di dalam akad multi jasa. Ijarah multi jasa merupakan salah satu diantara produk pembiyaan yang ada di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean terhadap nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pembiayaan multi jasa sejahtera di Koperasi Bina Syariah Ummah dengan pertanyaan. Bagaimana mikanisme pengajuan pinjaman di Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Bawean, dan Bagaimana penanganan apabilah ada kemacetan dalam pembiyaan tersebut.Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder. Adapun metode pegumpulan data yang digunakan kami dalam penelitian ini yakni observasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari segi wawancara karyawan di KSPPS Bina Syariah Ummah Bawean, maupun dokumentasi serta penelusuran data online terkait dengan penelitian yang dilakukan di koperasi tersebut.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa mikanisme pembiyaan alIjarah multi jasa pada KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean di mulai dari calon anggota melengkapi persyaratan permohonan pembiyaan multi jasa. Setelah semua persyaratan dilengkapi pengajuan pembiyaan akan di ketik oleh teller koperasi berbentuk file diserahkan kepada pusat melalui email. Kemudian kelengkapan persyaratan akan di dokumentasikan ke tempat pengajuan pinjaman. Setelah itu hasil survei akan dituangkan ke dalam hasil laporan survei untuk dianalis dan diteruskan kepada mananger, sehingga manger akan memusyarakan kesemua karyawan agar persetujuan tersebut bisa kami tangani bersama. Pihak mananger selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis pembiyaan dan memutuskan apakah pembiyaan disetujui untuk di realisasi atau tidak. Jika pembiyaan disetujui oleh pusat melalui email dan manger sudah setujuh, maka proses pencairan akan dilakukan]]>
<![CDATA[Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[mustaen mustaen]]>;
<![CDATA[Zuhri Zuhri]]>;
<![CDATA[Siti Nur Faizah]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.928 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i1.106
<![CDATA[Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah mencapai batas umur yang telah ditetapkan dalam undangundang yang berlaku. Dispensasi nikah adalah permohonan perizinan dan meminta keringanan untuk melangsungkan pernikahan, dimana para calon mempelai atau salah satunya belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu usia minimal 19 tahun. Hakim dalam hal ini melihat faktor apa saja yang menyebabkan diajukannya permohonan tersebut dan juga mempertimbangkan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau tidak. Dengan demikian, penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah sangatlah penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur.]]>
<![CDATA[Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik ]]>
<![CDATA[Masruha Masruha]]>;
<![CDATA[Ainun Barakah]]>;
<![CDATA[Ulfatun Najihah]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 1 (2021): MARET 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.412 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i1.107
<![CDATA[Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban atas semua individu dari umat Islam yang memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada malam dan hari raya ‘eidul fitri. Penyaluran zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya boleh secara langsung, atau melalui amil dan atau melalui panitia yang bertindak sebagai wakil dari orang yang berzakat.Penyaluran zakat baik melalui amil atau panitia memiliki beberapa karateristik yang berbeda yang sebagiannya berkaitan dengan sah tidaknya zakat atau adanya konsekuensi dalam penundaan penyaluran kepada mustahiqqin.Banyaknya panitia yang bertindak sebagai amil dalam penyaluran zakat yang sebagian besar berbasis masjid, menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang sesuai dengan hukum Islam yang dalam hal ini merujuk kepada hukum fikih Islam ataukah tidak.Penelitian ini menfokuskan kepada praktik penyaluran zakat berbasis masjid di desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.Desa Lebak memiliki beberapa masjid di beberapa dusunnya,setelah dilakukan pengumpulan data, baik dari lapangan dan literature fikih Islam khususnya sudut pandang dalam mazdhab Syafi’I didapati fenomena pembagian zakat yang secara umum sesuai dengan hukum Islam.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode library research dengan pendekatan fenomenologi.Data yang diperoleh dari fenomena yang terjadi pada masyarakat Lebak dianalisa dengan perspektif hukum Islam yang terdapat pada literature fikih Islam]]>
<![CDATA[Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah ]]>
<![CDATA[suhairiyah suhairiyah]]>;
<![CDATA[Aang Kunaifi]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 2 (2021): SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.684 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i2.132
<![CDATA[Industri keuangan syariah telah merambah wilayah pedesaan. Melalui perkembangan koperasi syariah yang sebelumnya dikenal dengan baitul maal wa at-tamwi (BMT) masyarakat pedesaan bisa menikmati layanan dan produk keuangan berbasis syariah. Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan bagaiamana preferensi masyarakat pedesaan terhadap produk keuangan syariah dan faktor-faktor apa saja yang menentukan kekuatan preferensi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan hal tersebut penelitian disusun dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan terhadap realita aktivitas di beberapa BMT serta melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat yang merupakan anggota BMT dan melakukan transaksi dengan BMT dalam beragam akad. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat preferensi masyarakat pedesaan terhadap produk keuangan syariah masing sangat rendah yaitu hanya mencapai angka 30 persen. Adapun factor rendahnya preferensi tersebut mayoritas disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka terhadap industry keuangan syariah, sehingga muncul asumsi bahwa tidak ada perbedaan antara produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional. Berdasarkan temuan di atas, maka implikasi penelitian ini diharapkan berdampak pada lebih masifnya program literasi dan inklusi produk keuangan syariah oleh seluruh stake holder, baik perbankan, koperasi syariah, lembaga pendidikan, serta para akademisi.]]>
<![CDATA[E-Commerece Dalam Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[muhammad zulkifli amin]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 2 (2021): SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.735 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i2.133
<![CDATA[Interaksi sering terjadi antara manusia dengana manusia lain dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Seiring dengan perkembangan jaman, jual beli dapat dilakukan melalui media elektronik yang sering disebut e-commerece. Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama, sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli manusia mampu berinteraksi jual beli dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia. Hal ini menunjukan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Hukum islam juga bersifat elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. E-commerece dalam pandangan islam diperbolehkan apabila terpenuhinya rukun jual beli dalam hal hal ini adalah rukun jual beli ba’i al-salam.]]>
<![CDATA[Perspektif Ulama' Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Kehujjahan Persaksian Orang Cacat Indera ]]>
<![CDATA[Muhammad Heru Hresnawanza]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 2 (2021): SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.986 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i2.134
<![CDATA[Syahadah (persaksian) sebagai salah satu qorinah yang dapat menetapkan suatu hukum pada mukallaf memiliki peran yang sangat vital sekali dalam memutuskan suatu hukum. Dari itu, maka tidak mengherankan kalau hukum barsaksi itu adalah fardhu 'ain sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq وهى (الشهادة) فرض عين على من تحملها متى دعي اليها وخيف من ضياع الحق , بل تجب اذا خيف من ضياعه ولولم يدع لها لقوله تعالى : (ولا تكتموا الشهادة) (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) "Syahadah adalah fardhu 'ain atas orang yang membutuhkan (tahammul) syahadah tersebut, ketika diminta pada syahadah itu dan hawatir haknya hilang. Bahkan syahadah hukumnya wajib, jika hawatir haknya hilang walaupun tidak diminta untuk bersaksi. Karena firman Allah SWT: Janganlah kamu menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah berdosa hatinya." Dalam redaksi tersebut dipaparkan bahwa persaksian, hukumnya wajib bagi seseorang yang memiliki suatu syahadah ketika ditakutkan hilangnya suatu kebenaran. Dalam hal ini Sayyid sabiq menggunakan dalil al-Qur'an. Sekilas dalam catatan sejarah, pada tahun 2004 K. H. Abdur Rahman Wahid (Gus Dur) tercoret dari KPU ketika beliau mencalonkan sebagai presiden Indonesia. Hal ini semata-mata dikarenakan beliau cacat indera. Sebagian pers menyatakan ini tidak adil karena belum tentu orang yang tidak cacat fisik lantas tidak cacat mental. Terkait dengan syahadah, cacat indra ternyata juga menjadi persoalan bagi para syahid dalam hal persaksiannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui para tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara. Tentunya mereka tak jarang pula merasakan apa yang terjadi di sekitar mereka, sehingga boleh jadi mereka dapat pula bersaksi di suatu pengadilan atau di hadapan qodhi. Akan tetapi mu'tabarkah persaksian mereka? mengingat syahadah sendiri berawal dari penglihatan dengan mata kepala dan disampaikan pula dengan cara bertutur kata di depan hakim. Ini merupakan persoalan yang perlu kiranya dibahas mengingat pada dasarnya mereka juga manusia yang juga terbebani oleh hukum-hukum yang bersumber dari Syari'. Sehingga mereka seharusnya punya hak pula untuk bersyahadah. Boleh jadi aspek 'adalah seseorang yang cacat indera lebih terjamin dari pada orang yang tak cacat. Terkait dengan masalah syahadah yang akan dibahas, terjadi perbedaan pendapat antara ulama’ Syafi’iyah dan Hanafiyah. Dua imam madzhab yang termasyhur dan sudah banyak pengikutnya di Indonesia. Pengkomparasian pendapat dua imam ini tidak ditujukan untuk mencari kelemahan-kelemahan mereka, melainkan untuk mempelajari pola pikir mereka dalam menetukan sebuah hukum.]]>
<![CDATA[Nusyuz Penyelesain Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Abd Jalil]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 2 (2021): SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.85 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i2.135
<![CDATA[Ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat utama dalam Islam. Nikah dilaksanakan untuk selamanya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga impian sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih saying dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Konflik keluarga datang kapan dan diamana saja, jika tidak selesaikan akan berakhir pada pencerain. Islam sebagai agama sempurna memberikan pedoman cara menyelesaikan konflik keluarga secarah bijaksana. dengan menjunjung tinggi harat dan martabat perempuan dengan memberkan hak-haknya. Begitu juga dengan laki-laki berikan solusi tampa merendahkan dan mendiskriminalkan perempuan. ]]>
<![CDATA[Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang Di Desa Telukjatidawang) ]]>
<![CDATA[Masruha Masruha]]>;
<![CDATA[ainun barakah]]>
<![CDATA[ JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 1 No. 2 (2021): SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.406 KB)
|
DOI: 10.37348/jurisy.v1i2.136
<![CDATA[Abstrak: Peran istri dalam rumah tangga ada dua yaitu, peran publik dan domestik. Dalam hal ini, istri juga dapat ikut serta dalam membantu peningkatan ekonomi keluarga, sehingga perlu untuk mengetahui mengenai peran istri dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut pandangan fiqih munakahat. Peran seorang istri dapat menjadi ibu rumah tangga, mitra kerja suami dan pengusaha maka dari itu seorang istri tidak harus memiliki peran domestik saja akan tetapi seorang istri juga memiliki peran publik. Hukum seorang istri bekerja yaitu boleh tetapi dengan syarat harus mengikuti syariat islam dan mendapat izin dari suami dan kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah kepada seorang istri meski istri mempunyai penghasilan sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan pengamatan dan trianggulasi.]]>
