Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Aktualita : Jurnal Hukum

aktualita
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : 26209101 EISSN : 26209098 DOI : https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3996

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Hukum is academic law journal published two times a year by Faculty of Law, Universitas Islam Bandung (UNISBA). Since February 2018 editorial board decide to change publication period June and December. The accepted articles will be available online following the journal peer-reviewing process. Language used in this journal is English and Bahasa.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 119 Documents

1 2 3 4 5

Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu Humaedi Abdurahman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya sebuah sengketa atas penggunaan nama Bensu. Ruben Onsu yang seorang publik figur merasa nama tersebut merupakan nama terkenal yang melekat pada dirinya, sehingga aktivitas pendaftaran merek bisnisnya di Ditjen HaKI dengan nama bensu terhambat karena sudah digunakan oleh Bengkel Susu (Bensu) yang dimiliki oleh Jesy Handalim, karena Undang-Undang no. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurids normatif dengan metode deskriptif, dan analisis menggunakan library research. Hasil penelitian yang di dapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Ruben Onsu atas Jesy Handalim tidak diterima oleh majelis hakim. Dan sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file principal dimana pendaftar pertama mendapatkan hak ekslusif dan perlindungan hukum. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib di daftarkan karena jika tidak tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidaj memiliki perlindungan dan hak ekslusif.Kata Kunci : Hak Merek, First File To Principal, Konstitutif.

Pengaruh Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Irfan Ardiansyah
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi factor; perundang-undangan, pribadi hakim, dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi. Disparitas pidana tidak berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara dibuatnya pedoman pemidanaan, mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim, dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi.

IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI’AH (ANALISIS YURIDIS) mohamad hilal nu'man
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Lembaga pembiayaan syariah secara hukum merupakan hal menarik dan berkembang belakangan ini. Membahas mengenai peluang pengembangan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Lingkup yang dipilih penulis dalam penulisan ini adalah pengembangan konsep Rahn yang sejauh ini telah berkembang dalam ketentuan Rahn Tasjily. Maka tulisan ini ditujukan untuk menganalisa peluang pengembangan Akad Rahn dan tantangan pengembangannya. Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan yang diangkat adalah metode penulisan yuridis normatif. Lembaga pembiayaan syariah merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan konsep rahn. Rahn merupakan bagian dari hukum jaminan tepatnya pada jaminan kebendaan. Dengan mengacu pada ketentuan dalam fiqh yang merupakan hasil ijtihad ulama madzhab. Implementasi akad rahn yang dibuat oleh para pihak ada beberapa tahapan antara lain : tahap pra akad, tahap akad rahn, dan tahap post akad rahn berupa berakhirnya akad rahn.

UPAYA PENERAPAN ARBITRASE ONLINE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BUSINESS TO CONSUMER E-COMMERCE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN Dian Rubiana Suherman
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Arbitrase online dirasa dapat menjadi jalan tengah ketika terjadi sengketa e-commerce terutama yang bersifat lintas batas. Hal tersebut karena pada dasarnya Indonesia telah memiliki perangkat aturan yang telah mendukung pemberlakuan arbitrase online sebagai mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, dan adanya dorongan dari Presiden Republik Indonesia melalui Instruski Presiden Nomor 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) Tahun 2017-2019. Penelitian ini dibuat sebagai upaya pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang patut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa arbitrase online sudah dapat dilaksanakan di Indonesia sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa business to consumer e-commerce.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah suci hati handayani
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah seringkali terjadi permasalah mengenai penyerahan objek akad, yang mana akad tersebut tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DALAM UPAYA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA kriswanto kriswanto
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Salah satu tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk melindungi warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Pada saat ini fenomena terorisme telah menjadi fenomena global yang telah merambah seluruh negara termasuk Indonesia. Terorisme merupakan extra ordinary crime karena telah membahayakan idiologi, keamanan, kedaulatan dan mempunyai tujuan tertentu. Dibutuhkan penanganan secara khusus, terarah, terencana dan berkesinambungan dari seluruh komponen negara termasuk dalam melibatkan TNI untuk memberantas tindak pidana terorisme dan dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait serta seluruh komponen masyarakat termasuk TNI. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan formulasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana, implementasi peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana serta peran TNI dalam pemberantasan terorisme dimasa yang akan datang dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Peran tentara nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dalam beberapa tahap, yakni melalui tahap kebijakan formulasi, tahap implementasi dan peran TNI dimasa yang akan datang.

KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND Riska Febrianti
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.1 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Dalam hal pemberian kredit biasanya selalu disertai dengan pemberian adanya suatu jaminan, yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan akan utang oleh debitor kepada kreditor. Setiap hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tambahan atau accesoir berkaitan dengan jaminan, maka para pihak dilarang membuat janji bagi kreditor untuk dapat langsung memiliki objek jaminan apabila debitor wanprestasi. Pada praktiknya, seringkali dijumpai pemberian kredit dengan jaminan yang memberikan hak bagi pemegang jaminan atau kreditor untuk dapat langsung menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan apabila debitor dalam keadaan wanpretasi. Menjadi persoalan ketika pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) oleh kreditor atas debitor yang mengalami kredit macet, serta kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik merupakan asset yang diambil alih (AYDA) Oleh kreditor sebagai badan hukum dengan Akta De Command.

STRATEGI KEBIJAKAN MENGURANGI FRAUD DALAM KLAIM BPJS DITINJAU DARI PERMENKES NO.36 TAHUN 2015 keika marriska
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 3 No.2 2020
Publisher : Universitas Islam Bandung

Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk itulah pemerintah membuat program BPJS Kesehatan. Namun dalam pelaksanaanya, ditemukan kendala berupa fraud. Sebagai upaya pencegahan fraud, pemerintah menerbitkan Permenkes 36/2015. Metode penelitian: yuridis normatif. Kesimpulan: (1) Mekanisme fraud oleh peserta : pemalsuan status kepesertaan dan kondisi kesehatan; oleh pemberi pelayanan: upcoding, fragmentation,readmisi, no medical value, type of room charge; oleh pembuat kebijakan: menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan, membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan; (2) Implementasi Kebijakan: penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan fraud, pengembangan budaya pencegahan fraud, pembentukkan tim pencegahan fraud; (3) Strategi pencegahan fraud: kesadaran pihak terkait terhadap fraud, menentukan standar pelayanan kedokteran, meninjau ulang secara berkala paket INA-CBG’s/kapitasi; keseragaman penyediaan dan pemakaian obat/alkes sesuai fornas.; memperkuat pengawasan di Kemenkes dan BPJS Kesehatan.Kata Kunci : Fraud, Klaim BPJS, Permenkes 36/2015.

KEBENARAN FORMAL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA tamat zaifudin
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 2 (Desember) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formal belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya keadilan. Apabila hal itu terus dipertahankan, maka nampaknya semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan lagi. Pada gilirannya akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas institusi peradilan, sehingga dalam praktek di pengadilan agama apakah memungkinkan menuju kepada kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya, karena pencarian kebenaran formal semata dirasakan belum cukup memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami urgensi pemberlakuan kebenaran formal dalam pembuktian di pengadilan agama yang ciri dan karakternya berbeda dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, maka dalam pembuktian lebih mengutamakan pencarian kebenaran materiil daripada kebenaran formal.

Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta soni ramdani
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak Cipta dalam bentuk ciptaan lagu dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena ciptaan lagu merupakan benda bergerak tidak berwujud. Namun ciptaan lagu yang dapat dijadikan objek jaminan adalah ciptaan lagu yang memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari suatu ciptaan itu dapat dilihat dari seberapa banyak royalti yang didapatkan oleh pencipta dari ciptaannya tersebut. Penyerahan Hak milik atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal objeknya adalah Hak cipta dapat dilakukan berdasarkan penyerahan Constitutum Possesorium.

Page 1 of 12 | Total Record : 119

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2020

Filter By Issues

All Issue Volume 3 No.2 2020 Volume 3 No.1 2020 Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019 Volume 2 No. 1 (Juni) 2019 Volume 1 No. 2 (Desember) 2018 Volume 1 No. 1 (Juni) 2018

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dadi Ahmadi

Contact Email dadi.ahmadi@gmail.com

Phone +6281320484892

Journal Mail Official aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dadi Ahmadi

Contact Email
dadi.ahmadi@gmail.com

Phone
+6281320484892

Journal Mail Official
aktualita@unisba.ac.id

Editorial Address
Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA