Garuda - Garba Rujukan Digital

SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI Abdul Majid; Arif Sugitanata
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Indonesia is a country that upholds the values of sovereignty in the nation and state. However, the transitional period with several elections that have been held has not been able to make Indonesia a well-established and well-democratic country. This shows that the legal system in Indonesia is still weak, which changes every time an election is held. This paper explains the journey of the democratic system and elections that have been carried out in Indonesia from time to time by conducting historical and juridical studies and the findings in this paper conclude that the ethics and morality of the personality of the political elite need to be built so that the democratic system in Indonesia can run well, because of the debate. politics and democracy so far have not been able to make political elites realize that democracy is a process that runs from the individual level. If the principles of democracy are mature from the individual level, they may be easily applied in the public political community, so that it will have an impact on changing the democratic system in Indonesia for the better. Abstrak Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, masa transisi dengan beberapa Pemilu yang telah dilaksanakan ternyata belum mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik dan mapan. Hal ini terlihat masih lemahnya sistem hukum di Indonesia yang berubah-ubah setiap akan menyelenggarakan Pemilu. Tulisan ini menjelaskan perjalanan sistem demokrasi dan Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia dari masa ke masa dengan melakukan kajian historis dan yuridis serta temuan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa etika dan moralitas kepribadian elit politik perlu dibangun agar sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena perdebatan politik dan demokrasi selama ini tidak mampu menyadarkan para elit politik bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berjalan sejak tingkat individual. Apabila prinsip demokrasi sudah matang dari tingkat individunya, mungkin akan mudah diaplikasikan di dalam komunitas politik yang bersifat publik, sehingga akan berdampak pada perubahan sistem demokrasi di Indonesia yang lebih baik.

PENYERDEHANAAN SURAT SUARA PEMILU DALAM PRESFEKTIF SISTEM PEMILU DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Sahran Raden
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

This paper aims to analyze the ideas and policy proposals for simplification of ballot papers implemented in the 2024 simultaneous elections. This simplification of ballots is carried out in an effort to make it easier for voters to vote on voting day in the simultaneous elections, especially in getting to know election participants and their candidates in the right way and legitimate. In addition, simplification of ballot papers makes it easier for election organizers in the process of vote counting accuracy. The design of the electoral ballot must always be relevant to the electoral system and the context of a country's system of government. How is the design of election ballots in the context of the electoral system and the presidential government system adopted in Indonesia. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan dan usulan kebijakan penyederhaan surat suara yang dilaksanakan dalam pemilu serentak 2024. Penyederhanaan surat suara ini dilakukan dalam upaya untuk memudahkan pemilih dalam memilih saat hari pemungutan suara pada pemilu serentak terutama dalam mengenal peserta pemilu dan kandidatnya dengan cara yang benar dan sah. Selain itu penyederhaan surat suara memberikan kemudahan bagi penyelenggara pemilu dalam proses akurasi penghitungan suara. Desain surat suara pemilu harus selalu relevan dengan sistem pemilu dan konteks sistem pemerintahan suatu negara. Bagaimana desain surat suara pemilu dalam konteks sistem pemilu dan sistem pemerintahan Presidensial yang dianut di Indonesia.

OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 Muhammad Akbar; Muhajir Muhajir; Hamiyuddin Hamiyuddin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

In research conducted in Kab. Morowali with the theme of Siyasah Syar'iyah Review on Optimizing the Role of the Bahodopi District Election Committee in increasing participation in the 2020 Governor and Deputy Governor Elections shows that public participation in the regional head election in Morowali Regency, Bahodopi District is not optimal, even far from expectations, because many people are more choose not to participate in the election of regional heads in this case the election of the Governor and Deputy Governor. Several factors caused the suboptimal participation of the community in the 2020 regional head elections, including: first, the number of people who consider regional head elections unimportant and have no effect on people's welfare. Second, there are many people who have lost trust in local government so that they think that the regional head election does not have an impact on their lives. Third, many people are busy in their work. Fourth, due to the COVID-19 pandemic, many people choose to stay at home. the committee from the KPU has taken several steps to carry out its roles and responsibilities in optimizing public participation in regional head elections. However, the data shows that public participation in the election of regional heads in Morowali Regency, Bahodopi District is not yet optimal and even far from expectations, because many people prefer not to participate in regional head elections. Abstrak Dalam penelitian yang dilakukan di Kab. Morowali dengan tema Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi dalam meningkatkan partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Beberapa faktor penyebab kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, diantaranya: pertama, banyaknya masyarakat yang menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap pemerintah daerah sehingga menganggap pemilihan kepala daerah tidak memberikan dampak pada kehidupan mereka. Ketiga, banyaknya masyarakat yang sibuk dalam pekerjaannya. Keempat, dikarenakan pandemi covid – 19 sehingga banyaknya masyarakat yang memilih di rumah saja. panitia dari pihak KPU sudah melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Namun, data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Morowali Kecamatan Bahodopi belumlah optimal bahkan jauh dari harapan, karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

PENYELENGGARAAN PROSES PILKADA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DONGGALA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Ahmad Arief; Zumria Zumria
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

This study aims to find out how the implementation of the Pilkada process by the Donggala General Election Commission from the perspective of Fiqih siyasah. The author finds that in the process of holding the Pilkada there are several stages that need to be carried out by the KPU, namely: 1). First establish PPS or the so-called Voting Committee. 2). Residents who are not registered in the DPT (permanent voter list) can cast their vote as long as they use an ID card (KTP) which states that they are domiciled in the village or sub-district. 3) aged 17 years and over. 4). Elections must be in accordance with existing laws. what is the perspective of Fiqih siyasah in the implementation of the regional election process by the Donggalan General Election Commission, such as: 1). Budgeting. 2). Updating Voter Data. 3). Socialization. 4). Technical. 5). Law. The implications of this research are addressed to the Donggala KPU in terms of the implementation of the regional elections that must still be carried out transparently, carried out fairly without harming the community. And the KPU must be able to improve the quality of novice voters, so that their awareness increases to use their voting rights properly. The KPU must also carry out frequent socialization to the community, so that people are not easily influenced by the purchase of voting rights or often referred to as bribes, without this socialization, the public will be easily influenced and consider their voting rights not too important for the future, and this activity is very important. useful to prevent prospective leaders who want to commit fraud in the elections. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan proses Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Prespektif Fiqih Siyasah. Penulis menemukan bahwasannya dalam proses penyelenggaraan Pilkada itu memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh KPU, yaitu : 1). Membentuk terlebih dahulu PPS atau yang disebut Panitia Pemungutan Suara. 2). Bagi Penduduk yang tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) dapat memberikan hak suaranya selama menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) yang menyatakan bahwa betul berdomisili di desa atau di kelurahan tersebut. 3) berusia 17 tahun keatas. 4). Pemilihan harus sesui dengan undang-undang yang telah ada. bagaimana prespektif Fiqih Siyasah dalam penyelenggaraan proses Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Donggalan seperti : 1). Penyusunan anggaran. 2). Pemutahiran Data Pemilih. 3). Sosialisasi. 4). Teknis. 5). Hukum. Implikasi penelitian ini ditujukan kepada pihak KPU Donggala dalam hal pelaksanaan pilkada tetap harus dilakukan secara transparan, dilakukan secara adil tanpa merugikan masyarakat. Serta KPU harus bisa meningkatkan mutu pemilih pemula, agar meningkatnya kesadaran mereka untuk menggunakan hak suaranya dengan tepat. KPU juga harus sering melakukan sosialisai kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pembelian hak suara ataupun sering yang dikatakan sebagai suap, tanpa adanya sosialisai tersebut maka masyarakat akan mudah terpengaruh dan mengganggap hak suara mereka tidak terlalu penting untuk kedepannya, dan kegiatan ini pun sangat bermanfaat unutuk mencegah calon permimpin yang ingin melakukan kecurangan dalam pilkada.

EFEKTIFITAS HUKUM PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA TAHUN 2020 Elfi Isratul Janna; Gani Jumat; Wahyuni Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Law No. 7 of 2017 concerning General Affairs, contains various rules and prohibitions to facilitate the process of conducting general elections and those who violate the election will be subject to sanctions. One of the things regulated in the Election Law is the prohibition for State Civil Apparatus (ASN) to be the executor and team of the general election campaign as stated in Article 280 paragraph 2 letter (f). The results of the supervision of the RI Bawaslu during the 2019 election there were 1,096 legal violations related to the neutrality of the ASN, TNI and Polri. RI Bawaslu data as of April 2019 showed that there were 227 violations of ASN neutrality in 24 provinces, while the Central Sulawesi Bawaslu found 10 (ten) cases of ASN violations, followed by Kab. Banggai 8 (eight) cases, Banggai Laut 5 (five) cases, Toli-Toli 3 (three) cases, North Morowali 2 (two) cases, Parigi Moutong 2 (two) cases, Palu 2 (two) cases and Central Sulawesi 1 (one) Case. Therefore, the Central Sulawesi Province Bawaslu made several efforts to monitor the neutrality of ASN including conducting socialization related to ASN towards ASN in the Central Sulawesi Regional Government, making pamphlets or brochures and then distributing them to the Central Sulawesi regional government and on social media, sending letters of appeal. to local government agencies in Central Sulawesi and the formation of Pokja Teams at every stage involving election observers and the mass media in supervising ASN activities. However, the supervision carried out by the Bawaslu of Central Sulawesi Province in the 2020 Pilkada has not been effective because there are still individuals who violate the Neutrality of the State Civil Apparatus. Abstrak Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memuat berbagai aturan-aturan dan larangan untuk memperlancar proses pelaksanaan pemilihan umum dan bagi yang melanggarnya akan memperoleh sanksi. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tersebut adalah larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat 2 huruf (f). Hasil pengawasan Bawaslu RI pada saat pemilu 2019 terdapat 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri. Data bawaslu RI per April tahun 2019 menunjukan bahwa terdapat 227 pelanggaran netralitas ASN di 24 Provinsi, adapun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 10 (sepuluh) kasus pelanggaran ASN, kemudian di susul Kab. Banggai 8 (delapan) kasus, Banggai Laut 5 (lima) kasus, Toli-Toli 3 (tiga) kasus, Morowali Utara 2 (dua) kasus, Parigi Moutong 2 (dua) kasus, Palu 2 (dua) kasus dan Sulawesi Tengah 1 (satu) Kasus. Karena itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan beberapa upaya dalam mengawasi netralitas ASN diantaranya ialah melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, membuat pamflet atau brosur kemudian di sebarkan dilingkungan kerja pemerintahan daerah Sulawesi Tengah dan di media sosial, mengirim surat himbauan kepada instansi pemerintahan daerah di lingkungan Sulawesi Tengah dan dembentuk Tim Pokja (Kelompok Kerja) di setiap tahapan yang melibatkan pemantau pemilu dan media massa dalam mengawasi kegiatan ASN. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pilkada 2020 belum efektif karena masih tetap ditemukan oknum yang melakukan pelanggaran terhadap terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara.

POLEMIK PENAFSIRAN DALAM HUBUNGAN SYURA DAN DEMOKRASI Muhammad Taufik
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Democracy is a concept that has developed in people's lives which originally came from the Western tradition. Democracy was only entered into the treasures of Islamic thought in the second half of the 19th century because it is a value system that can be applied in the context of people's lives, as a nation and state and does not conflict with Islamic values. At the beginning of the 20th century Islamic thinkers conducted a study of the relationship between Islam and democracy. Many Islamic thinkers view that democracy has positive values. Therefore, they tried to find the equivalent of the word democracy in Islamic teachings, then the term shura was invented. Shura is one of the teachings brought by the Prophet Muhammad, then practiced in Islam, especially in solving all life problems related to the affairs of the community, nation and state. Therefore, Islam is identified with the word shura, while the West is more familiar with the word democracy. However, in viewing the relationship between shura and democracy, the Mufassirs and Islamic intellectuals have different opinions. There was a polemic between them which has not been resolved until now. There are two different views regarding the relationship between shura and democracy. The first view, says that shura and democracy are two different things historically as well as their sources, shura comes from Islam while democracy comes from the West, therefore these two things are very contradictory. The second view is that between shura and democracy, although they have different origins, they have the same value content, among which they both hope for justice, equality and freedom. Therefore, shura and democracy are compatible and not contradictory. Abstrak Demokrasi merupakan salah satu konsep yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat yang awalnya berasal dari tradisi Barat. Demokrasi baru masuk dalam khazah pemikiran Islam pada paruh kedua Abad ke 19 karena merupakan sebuah sistem nilai yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada permulaan abad ke 20 para pemikir Islam melakukan kajian terhadap hubungan Islam dan demokrasi. Banyak dari kalangan pemikir Islam memandang bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai positif. Karena itu, mereka berusaha mencari padanan kata demokrasi dalam ajaran-ajaran Islam, lalu ditemukanlah istilah syura. Syura merupakan salah satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dipraktekkan dalam Islam, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan urusan masyarakat, bangsa dan Negara. Karena itu Islam diidentikkan dengan kata syura, sedangkan kalangan Barat lebih akrab dengan kata demokrasi. Namun, dalam melihat hubungan syura dan demokrasi, para Mufassir dan intelektual Islam berbeda pendapat. Terjadi polemik di antara mereka yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan hubungan syura dan demokrasi. Pandangan pertama, mengatakan syura dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda secara historis maupun sumbernya, syura bersumber dari Islam sedangkan demokrasi bersumber dari Barat karena itu kedua hal tersebut sangat bertentangan. Pandangan kedua, antara syura dan demokrasi walaupun mempunyai sumber asal yang berbeda, tetapi mempunyai kandungan nilai yang sama di antaranya sama-sama mengharapkan keadilan, persamaan dan kebebasan kareana itu, syura dan demokrasi sejalan dan tidak bertentangan.

PRINSIP TAUHID DALAM DEMOKRASI ISLAM (SUATU ANALISIS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN) Muhaemin Muhaemin
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

The formulation of the principles of democracy in Islam has actually been compiled by many thinkers, both from insiders and outsiders. Of the many principles that exist, the author is interested in studying the principle of monotheism. This is because, this principle is the most essential principle in democracy from an Islamic perspective. This principle is then examined by the author based on the theory of sovereignty. The results of the author's study show that the principle of monotheism as part of the democratic principle in Islam is very much in line with the theory of sovereignty which wants a sovereign person who has power, as well as rules that are continuity and obedience. Abstrak Rumusan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam sebenarnya telah banyak disusun oleh para pemikir, baik dari dalam maupun dari luar. Dari sekian banyak asas yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji asas tauhid. Sebab, asas ini merupakan asas yang paling esensial dalam demokrasi dari perspektif Islam. Prinsip ini kemudian dikaji oleh penulis berdasarkan teori kedaulatan. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa prinsip tauhid sebagai bagian dari prinsip demokrasi dalam Islam sangat sejalan dengan teori kedaulatan yang menginginkan pribadi yang berdaulat yang memiliki kekuasaan, serta aturan-aturan yang bersifat kontinuitas dan ketaatan.

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINJAUAN FIQH SIYASAH Ukasyah Ukasyah
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.35

This research specifically understands and examines the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in administering village governance from the perspective of Fiqh Siyasah. This research is included in the category of field research, which is a research that is carried out systematically by collecting data in the field. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The subjects in this study consisted of BPD, Village Head, Village Secretary, Head of Government, community leaders, and youth leaders. The research object is to study the function of BPD from the Fiqh Siyasah perspective. The results showed that the BPD of Ujumbou Village was not optimal in carrying out its functions. There are several inhibiting factors in the implementation of BPD functions, namely village facilities and infrastructure, inadequate funding and human resources. Based on the Siyasah Fiqh review, the BPD is synonymous with the ahl al-hall wa al-aqd institution as an institution that has a legislative function that drafts laws and regulations including village regulations at the village level and supervisory functions, and carries out deliberations to resolve all problems faced by the community as as exemplified by the Prophet Muhammad, but in its implementation the BPD in Ujumbou Village has not been optimal in carrying out its functions. Abstrak Penelitian ini secara spesifik memahami dan mengkaji implmentasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Adapun objek penelitiannya adalah mengkaji fungsi BPD perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Ujumbou belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana desa, pendanaan dan sumber daya manusia yang belum memadai. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah, BPD identik dengan lembaga ahl al-hall wa al-aqd sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi yang merancang peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa di tingkat desa dan fungsi pengawasan, dan melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, namun dalam implementasinya BPD di Desa Ujumbou belum Optimal dalam menjalankan fungsinya.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT Yusran; Muhammad Akbar
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.36

The article entitled review of Fiqh Siyasah on the performance of the village head in empowering the community in Konamukan Village, Bunobogu District, Buol Regency. This paper aims to determine the performance of the Konamukan Village Head in empowering the community and his review of siyasah fiqh. This study uses a descriptive qualitative approach, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and data verification. As well as checking the validity of the data used are trust, dependence, certainty and triangulation. The results of this study indicate that the village head's performance in community empowerment, especially in development in Konamukan Village, is quite good, although there are still obstacles in community development. This can be seen from the quality of work, the implementation of the physical program which reaches 80 percent. Regarding timeliness, the performance of the Village Head in community empowerment, specifically in development, is fast and timely. This can be seen from the quick and straightforward settlement of affairs. The village head's performance in community empowerment is not fully in accordance with the principles contained in siyasah fiqh, because the decision making carried out by the Konamukan Village Head still does not apply the principles of deliberation and has not made the principles of transparency effective such as disseminating village funds through the installation of billboards or other information facilities so that it affects the level of community participation in development and empowerment. Abstrak Tulisan yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Konamukan dalam memberdayakan masyarakat serta tinjauannya dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data.serta pengecekankeabsahan data yang digunakan adalah kepercayaan, kebergantungan, kepastian dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan di Desa Konamukan sudah cukup baik, meskipun masih ada kendala dalam pembangunan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas kerja, pelaksanaan program fisik yang mencapai 80 persen, Terkait dengan ketepatan waktu, kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khusus dalam pembangunan sudah termasuk cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian urusan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Kinerja kepala desa Pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah, karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Konamukan masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip tranparansi seperti sosialisai dana desa melalui pemasangan baliho atau sarana informasi lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.

POLA SIMBIOTIK NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Wahyuni
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/qaumiyyah.v2i2.37

One of the issues in the field of religion that is of concern is global information disclosure which has an impact on violence in religion. Narrow interpretations of religion that give rise to conflicts between religious communities and between adherents of the same religion, especially in Indonesia, are experiencing dynamics that affect the state structure. Religious order and state order in Indonesia have a close relationship. Therefore, this paper seeks to provide an overview of how the position of religion in the state is from the perspective of constitutional law. The position of religion in the state can be seen in three patterns, namely the integralistic pattern, the symbiotic pattern and the secularistic pattern. Through the concept of the three patterns, it will provide a normative descriptive analysis of the position of religion in various countries in the world and its correlation to the effectiveness of law. Abstrak Salah satu isu dibidang agama yang menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi global yang berdampak pada kekerasan dalam beragama. Penafsiran sempit terhadap agama yang memunculkan konflik antar umat beragama maupun antar sesama penganut agama yang sama khususnya di Indonesia mengalami dinamika yang mempengaruhi tatanan negara. Tatanan keagamaan dan tatanan negara di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Olehnya tulisan ini berupaya memberikan gambaran bagaimana kedudukan agama dalam negara dengan perspektif hukum tata negara. Kedudukan agama dalam negara dapat dilihat pada tiga pola, yaitu pola integralistik, pola simbiotik dan pola sekularistik. Melalui konsep tiga pola tersebut akan memberikan deskriptif analisis secara normatif mengenai kedudukan agama dalam berbagai negara di dunia serta korelasinya terhadap efektivitas hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Randi Atma

Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Phone
+6282345682297

Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Randi Atma

Contact Email qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Phone +6282345682297

Journal Mail Official qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Editorial Address Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Location Kota palu, Sulawesi tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Randi Atma

Contact Email
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Phone
+6282345682297

Journal Mail Official
qaumiyyah@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA