Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam

khuluqiyya
Website

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Brebes

ISSN : 26558882 EISSN : 2723195X DOI : https://doi.org/10.56593

Core Subject : Religion, Humanities, Health, Education,

Religion Humanities Education Nursing Public Health

Jurnal Khuluqiyya diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 sebagai media untuk menyalurkan pemahaman tentang hukum dan studi Islam berupa hasil penelitian lapangan atau laboratorium maupun studi pustaka. Khuluqiyya secara etimologi berarti hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Petunjuk untuk mengembangkan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia agar menjadi makhluk terhormat yang sesungguhnya (mulia). Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain dari dosen, peneliti, mahasiswa maupun praktisi dengan ketentuan penulisan, Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya. Khuluqiyya: Journal of Islamic Law emphasizes the study of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries in general and specifically by emphasizing the theory of Islamic family law and Islamic law and its practice in the Islamic world that developed in attendance through publications of articles. Scope This journal specializes in studying the theory and practice of Islamic family law and Islamic law in Islamic countries, Islamic studies, Islamic socio-political, Islamic philosophy, Islamic perspectives which are intended to reveal original research and current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars from related fields who discuss the following general topics; Islamic Family Law Islamic Economic Law Islamic Criminal Law Islamic Constitutional Law Zakat and Waqf Law Thought of Contemporary Islamic Law Islamic Education Islamic Socio-Politics Islamic Though Islamic Philosophy

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 57 Documents

2 3 4 5 6

Membentuk Karakter Anak Melalui Pendidikan Pra Nikah Taufiqurohman
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

This paper discusses how to shape children's character through premarital education. In the family environment, parents are obliged to protect, educate, maintain, and guide and seriously direct the child's behavior or personality in accordance with Islamic law which is based on the guidance or rules that have been determined in the Koran. and hadith. This task is the responsibility of each parent that must be carried out. Of course, the education that is presented is like a chain of relationships that cannot be separated from the education of the parents themselves, so that if you are going to educate children, parents must also have the knowledge, in this case it can be prepared through pre-marital education. the author if you want to build a child's mental, it is necessary to foster and prepare a good family. Pre-marriage education as a problem solving is a concrete means and a way in the realm of the field through institutions, meaning that pre-marriage education is not only a formality at BP4 but pre-marital education can be carried out as long as the marriage runs, both by the community and the family itself.

Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hadis Nabi Laily Liddini
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

embangun keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang tidakmudah, karena pernikahan itu menyatukan dua jiwa yang berbeda sifat, watak,pemikiran, adat, budaya, latar belakang. Oleh karena itu sebelum menikahseseorang dianjurkan untuk memilih pasangannya yang sefaham, sepemikiran,setingkat, sederajat. Meskipun bukan suatu syarat sah ataupun syarat wajib, tetapisesuatu yang Sunnah dan lebih baik karena hal ini sangat berpengaruh untukmenyamakan presepsi dan menghindarkan cela. Perbedaan-perbedaan yangmengiringi dalam bahtera rumah tangga menyebabkan benih perselisihan yangmenjadikan keharmonisan rumah tangga terganggu. Keseimbangan, keharmonisandan keserasian diutamakan dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Banyakhadis yang mendorong kita mencari keserasian sebelum menikah, setelah ditelusuihadis tentang kafa’ah itu sanadnya sambung-menyambung akan tetapi ada salahsatu rawi yang terkena Jarh, akan tetapi dapat dipakai dengan dukungan riwayatyang lain. Kafa’ah ini sangat penting dalam suatu pernikahan demi kemaslahatankedua belah pihak antara suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga yangsakinah mawaddah wa rahmah.

Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya) Muhammad Abduh
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Penundaan pembagian harta warisan merupakan salah satu tradisi yangada di Kelurahan Purbaratu Kota Tasikmalaya, faktor penyebab terjadinyapenundaan karena salah satu orang tuanya masih hidup dan ahli waris belumdewasa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandanganhukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai penundaan warisan sertaproses dan juga pandangan tokoh setempat mengenai penundaan warisan.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakanteknik wawancara kepada tokoh masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitianini: pertama, Hukum Islam tidak menganjurkan adanya penundaan pembagianharta warisan jika tidak ada udzur syar’i. Kedua, Hukum positif di Indonesiatidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta warisan. Ketiga, tradisipenundaan harta warisan di Kelurahan Purbaratu termasuk ‘urf sohih dan bisadijadikan pertimbangan hukum. Keempat, Tokoh ulama dan aparaturpemerintahan yang ada di Kelurahan Purbaratu memandang penundaan warisantersebut sebagai suatu hal yang diperbolehkan dengan adanya kesepakatan darisemua ahli warisnya.

Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Achmad Baihaqi
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Manusia sebagai subjek hokum mempnyai hak, dan salah satu hakmanusia dalam hukum perdata adalah hak keluarga (familyrechten). Setiapmanusia diciptakan berpasang-pasangan dan untuk mewujudkan keinginannyauntuk hidup bersama pasangannya dalam ikatan yang sah, maka setiap manusiaharus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk membentuksebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri. Prinsip-prinsip hukum perkawinanbersumber dari Al Quran dan Hadith. Dari keduanya dituangkan dalam garis-garishukum melalui undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dankompilasi hukum Islam tahun 1991. Terdapat 7 asas atau kaidah hukum yangdikandung salah satu diantaranya yaitu Asas keseimbangan hak dan kewajiban.Pada umumnya sering kali seorang suami bersikap sewenang-wenang terhadapistri, jika seperti itu terjadi, maka seorang wanita berhak menuntut atas haknya,untuk mendapatkan hak yang seharusnya menjadi kewajiban suaminya. Hak dankewajiban suami istri ini telah diatur di dalam UUP No 1 tahun 1974 Bab VI pasal30 hingga Pasal 34. Penjelasan lain di dalam KHI Bab XII Pasal 77 hingga Pasal78, yang digunakan untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban suamiistri untuk sebuah jaminan. Dengan adanya taklik talak diharapkan dapatmeminimalisir sebab perceraian.Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untukmengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suamimengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukanya selamajangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akanmenyebabkan istri tersebut terceraikan. Dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi HukumIslam ditulis bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikantidak dapat dicabut kembali”. Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkandalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikanperlindungan kepada pihak isteri, karena dikhawatirkan ada pihak suami yangmenelantarkan isterinya, dan para istri dapat menjadikan alasan pelanggarantaklik talak ini sebagai sarana untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidakberkenan diperlakukan seperti itu.

Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia Nur Ali
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i1.67

Hukum Keluarga Islam bukan hanya pada mengatur kehidupankeluargayang di mulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampaidengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yangmeninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf saja, namun juga mulaimemberikan kontribusi dalam perkembangan serta sudut pandang hukum sebagaisebuah corak baru dalam hukum Keluarga di Indonesia melalui KompilasiHukum Islam. Kebutuhan hukum tidak terlepas dari perkembangan hukum Islamyang sudah mulai mendapatkan pengakuan mengingat hukum Islam secarahistoris mempengaruhi atas eksistensi hukum yang hidup di Indonesia. Padarealitasnya hukum yang hidup di masyarakat terutama masyarakat Islam, hukumIslam menjadi corak tersendiri serta saling mempengaruhi dengan hukum adatyang memang hadir dan hidup di masyarakat. Dari pengaruh tersebut maka tentuhukum Islam yang hidup di masyarakat menjadi suatu hal yang perlu untukdiambil dan digunakan terutama dalam wilayah hukum meliputi keperdataanmaupun terkadang ranah hukum pidana, terlebih lagi hukum Keluarga Islammemiliki kompleksifitas hukum yang dikaji, baik bersifat khusus maupun umum.

Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an Misbahul Huda
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa beragam corak penafsiran telahdihasilkan dan tak pernah mengenal kata mandek. Terutama diskursus mengenai pemukulansuami terhadap istri dalam tafsir al-Qur’an, tidaklah sederhana seperti seperti yangdibayangkan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, tulisan ini berusaha menelusuri apasaja kontroversi diskursus pemukulan suami terhadap istri dalam tafsir al-Qur’an, sertabagaimana wujud polemik tafsir al-Qur’an tentang pemukulan suami terhadap istri.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa riwayat tentang asbab an-nuzulmikro an-Nisā’ (4): 34, belum lagi ditambah asbab an-nuzul makro. Mayoritas ulamamemaknai kata waḍribuhūnna dalam an-Nisā’ (4): 34 secara haqiqi, tetapi ada sebagian yangmemaknainya secara majazi (metaforis). Kebanyakan tafsir mengenai an-Nisā’ (4): 34menunjukan adanya pandangan bolehnya pemukulan, tetapi ada juga pandangan makruh, dankhilāf al-aulā. Terdapat beragam pandangan mengenai Surah Ṣād (38): 44 sebagai dasarpemukulan suami terhadap istri.

Analisis Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Fazat Labaiba
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Ketentuan mengenai usia perkawinan sebetulnya telah lama mendapatkan reaksi pro dan kontra. Reaksi ini terlihat semakin jelas ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan yang digugat oleh sejumlah aktifis dan warga negara. Polemik mengenai ketentuan batas minimal usia perkawinan kemudian satu per satu muncul seperti sudah tidak relevan dan terdapat beberapa Undang-Undang yang bersifat kontra terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. Ditinjau dari teori keadilan milik Rawls, mengenai dampak dan ketentuan batas minimal usia perkawinan pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan belum cukup memiliki unsur keadilan yaitu adanya pemberian unsur hak dan unsur manfaat. Dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kesempatan kepada para perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan, hak sehat, hak yang sama sebagaimna laki-laki, ia dapat bekerja dan mendapatkan porsi pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya.

Penguatan Nilai- Nilai Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter Melalui Organisasi Ipnu Ippnu Di Desa Kroya Rizki Hidayat Rizki; Sunhaji; Muflikhatul Hidayah
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Abstract Islamic religious education in national development has an important role in shaping the character of Indonesian society. Islamic Religious Education is the main subject developed from the main teachings of Islam. The purpose of this research is to provide understanding and form a person who is devoted, faithful, and has a noble character through the IPNU IPPNU organization. Keyword : Islamic Religious Education, Character Abstrak Pendidikan Agama Islam dalam pembangunan nasional memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia. Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan membentuk pribadi yang bertaqwa , beriman , dan berbudi pekerti yang mulia melalui organisasi IPNU IPPNU. Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Karakter

Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa ‘Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes) Alfiyatul Rizqiyah Alfiyatul Rizqiyah
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Abstract The 'iddah period is a period of waiting for a wife who is left dead or separated from her husband, during this waiting period she is not allowed to leave the house, get a proposal and marry another man and is not allowed to wear jewelry and fragrances. The number of violations committed by women in Benda Village, Sirampog District, Brebes Regency against the provisions of the 'iddah period, they do not carry out their obligations during the 'iddah period, not only that they do not know, but there are economic factors in it that make them leave the obligation of 'iddah. This research is a field research (Field Research) with the methods of data collection, observation, interviews, data analysis and documentation. The nature of this research is descriptive-analytical analysis using empirical research, namely research that uses phenomena in social life and examines violations of the implementation of the 'iddah period from the perspective of Islamic Family Law in Benda Village, Sirampog District, Brebes Regency. Based on the research obtained, the researcher concludes that the main factor of violating the 'iddah period by women in Benda Village, Brebes Regency is the economic factor, if viewed from Islamic Family Law the 'iddah period is an obligation that must be carried out by a wife after separating from her husband, but it is an urgent situation and forces them to violate the 'iddah' rules Keywords: 'Iddah Period, Wife, Islamic Family Law Abstrak Masa ‘iddah ialah masa menunggunya seorang istri yang ditinggal mati maupun berpisah dengan suaminya, selama masa tunggu tersebut ia tidak diperkenankan untuk keluar rumah, mendapat pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan tidak boleh memakai perhiasan serta wewangian. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan perempuan di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes terhadap ketentuan masa ‘iddah, tidak menjalankannya mereka terhadap kewajiban masa ‘iddah bukan semata-mata mereka tidak mengetahui, tetapi ada faktor ekonomi didalamnya yang membuat mereka meninggalkan kewajiban ber’iddah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, analisis data dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis dengan menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fenomena dalam hidup bermasyarakat dan mengkaji pelanggaran terhadap pelaksanaan masa ‘iddah ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan faktor utama dari pelanggaran terhadap masa ‘iddah oleh perempuan Desa Benda Kecamatan Kabupaten Brebes ialah faktor ekonomi, jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam masa ‘iddah adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang istri setelah berpisah dari suaminya, tetapi memang keadaan yang mendesak dan memaksa mereka untuk melanggar adanya aturan ‘iddah tersebut. Kata kunci: Masa ‘Iddah, Istri, Hukum Keluarga Islam

Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog) Amelin Heranti Amelin Heranti
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam
Publisher : STAI Al-Hikmah 2

Abstract In Indonesia divorce has been regulated in article 39 (1) of Law no. 1 of 1974 concerning marriage that: "Divorce can only be carried out in front of a Religious Court trial after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties". The focus of the problem this time is whether or not the provision of a living for parents, especially the male as the father and as the person in charge of the income, especially when the couple is divorced. The results of this study reveal that the factors that cause the people of Mendala Village to still divorce out of court, namely: Economic factors, there are still many people who think that divorce in court takes a long time, people do not want to bother dealing with courts, lack of legal awareness. And from divorce outside the court, the child's right to support is not fulfilled. Kata kunci: Perceraian di luar sidang, hak nafkah, Maqhāsid al-Syarī‘at. Abstrak Di Indonesia perceraian telah diatur dalam pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Fokus permaslahan kali ini adlah apakah berjalan atau tidak pemberian nafkah orang tua terutama laki-laki sebagai ayah dan sebagai penanggung jawab atas nafkah tersebut terlebih ketika pasngan tersebut telah bercerai. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Mendala masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu: Faktor ekonomi, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bercerai dipengadilan memakan waktu yang lama, masyarakat tidak mau repot berurusan ke pengadilan, kurangnya kesadaran hukum. Dan dari perceraian di luar sidang pengadilan menjadikan tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Keywords: Divorce outside the court, the right to a living, Maqhāsid al-Syarī'at.

Page 4 of 6 | Total Record : 57

2 3 4 5 6

Filter by Year

2019 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 5 No. 1 (2023): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Vol. 4 No. 2 (2022): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Khuluqqiya: Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 2 No. 2 (2020): ISSN 2655-8882 Vol. 2 No. 1 (2020): ISSN 2655-8882 Vol. 1 No. 2 (2019): ISSN 2655-8882 Vol. 1 No. 1 (2019): ISSN 2655-8882

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Iqbal

Contact Email
19muhamadiqbal@gmail.com

Phone
+6285640593061

Journal Mail Official
19muhamadiqbal@gmail.com

Editorial Address
Jl KH Zaruqi Rt 004 Rw 003 Karang Tengah Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Location
Kab. brebes,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Iqbal

Contact Email 19muhamadiqbal@gmail.com

Phone +6285640593061

Journal Mail Official 19muhamadiqbal@gmail.com

Editorial Address Jl KH Zaruqi Rt 004 Rw 003 Karang Tengah Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Location Kab. brebes, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Iqbal

Contact Email
19muhamadiqbal@gmail.com

Phone
+6285640593061

Journal Mail Official
19muhamadiqbal@gmail.com

Editorial Address
Jl KH Zaruqi Rt 004 Rw 003 Karang Tengah Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Location
Kab. brebes,

Jawa tengah

INDONESIA