cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 261 Documents
 1   2   3   4   5 
PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK BERDASAR ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALl DALAM PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska Septa Fajar Adi Kusuma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.31982

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisaan data secara kualitatif dengan model interaktif yaitu teknis analisis melalui komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan asas  Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.  Pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dirasa terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam ancaman pidana lebih berat (Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska). AbstractThis study aims to determine the basis of judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. In this study the authors use this type of empirical legal research is descriptive meant to provide an overview or exposure of the subject and object of research related to the consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in the District Court of Surakarta. Source data obtained from the primary data and secondary data. Qualitative data analysis with interactive models of components, namely technical analysis through data reduction and presentation of the data is done in conjunction with the collection of data, conclusions  and verification. Based on the research and discussion produced the conclusion that the judge’s consideration of the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of Lex Specialis derogate Legi Generali. Basic considerations in the use of the criminal provisions of judges in the case of traffic accidents  causing  the death of the victim in the District Court used the principle of Justice Surakarta Simple, Fast, and Cost of Light. Consideration of the judges in the use of penal provisions in case of a traffic accident that caused  the death of the victim in Surakarta District Court based on the principle of Lex Specialis not derogate Legi Generali considered defendant did not meet the threats of 贅riminal justice in heavier (Decision case number 460/Pid.B/2009  / PN.Ska). 
PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK BERDASAR ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALl DALAM PUTUSAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Putusan Hakim Nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan 22/Pid.B/2010/PN.Ska Septa Fajar Adi Kusuma
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31990

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisaan data secara kualitatif dengan model interaktif yaitu teknis analisis melalui komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data, kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta menggunakan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pertimbangan hakim dalam penggunaan ketentuan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berdasarkan asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dirasa terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dalam ancaman pidana lebih berat (Putusan perkara nomor 460/Pid.B/2009/PN.Ska).Kata Kunci : pertimbangan hakim, Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali, kecelakaan lalu lintas
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI WHISHTBLOWER (PENIUP PELUIT) DENGAN JUSTICE COLLABOLATOR (PELAPOR PELAKU) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Anisa Roshda Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31992

Abstract

AbstrakAdapun tujuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlandaskan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Lembaga Saksi dan Korban lahir untuk menunjukkan niat baik dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Dalam kasus korupsi Lembaga Saksi dan Korban dan instansi hukum yang lain bekerja sama untuk perlindungan kepada saksi atau korban yang menjadi seorang whistleblower and justice collabolator untuk bekerjasama dengan aparat hukum untuk memberikan keterangan beserta informasi kepada aparat hukum untuk ditindak berdasarkan hukum,dan seorang saksi korban yang telah memberikan informasi akan mendapatkan award berupa pengurangan hukuman sesuai dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.Kata Kunci : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,Whistleblower, Justice collabolator.
KARAKTERISTIK INFORMAL VALUE TRANSFER SYSTEM SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA PRAKTEK MONEY LAUNDERING DAN KEGIATAN PEMBIAYAAN TERORISME Yosef Darman Damanik
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31994

Abstract

AbstractInformal value transfer system is a money transfer system that is already operating before the presence of the formal financial system. Remittance system was originally used to facilitate illegal activities, but this time, the system is actually used by criminals to commit money laundering and financing of terrorism. Characteristics possessed by money transfer system has made this system as a factor contributing to the crime of money laundering and financing of terrorism committed by criminals.Keywords: informal value transfer system, money laundering, financing of terorism.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERENCANA DISERTAI PEMERKOSAAN SEBAGAI CONCURSUS REALIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1379/Pid.B/2005/Pn.Sby) Purwanto Purba; Oki Budi Santoso
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.31996

Abstract

AbstractThat this research aims to determine the application of the concursus setting in rape and murder crime in Case Decision No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby and consideration of the judges in criminal of murder that preceded the crime of rape in Case Decision No.1379/Pid.B/2005/PN.Sby.The research method used in the writing of this law are as follows: type of normative research, the nature of prescriptive research, case study approach, qualitative research methods, data analysis techniques to the deduction method, the collection of legal materials to the library and the secondary legal materials (text books written by legal experts, law journals, opinions of scholars, scientific works, papers, and magazines), tertiary legal materials (dictionaries and the Internet), and legal research sources of primary legal materials consist of legislation, record- official records or minutes in the making of legislation and the decisions of judges and secondary legal materials in the form of all the publicity about the law that are not official documents. Publication of the law include text books, law dictionaries, law journals, and the comments of the decision by the court.Based on this research can be concluded, the crime of rape with homicide is an act of deed unison. Rape as a criminal offense under Article 285 of the Criminal Code is: “ Whoever by force or by threat of force a woman not his wife have intercourse with him, because of rape, shall be punished with imprisonment for twelve years”. Element behavior “taking the life” of others, show that the crime of murder is a substantive criminal offense, which is a criminal offense that prohibits certain consequences (as a result of prohibited or due to constitutive / constitutief gevolg). Judge’s decision is in conformity with the act of deed unison (Concursus Realist or Meerdaadse Samenloop). Because the deed is done by unison with continuing act the decision imposition was already in accordance with the concepts and theories of criminal law and in accordance with concursus that is the basis for consideration. The judge in the decision of justice in Case Decision No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby he decided by a panel of judges with a second charge then it is true that the Public Prosecutor to use Article 340 of the Criminal Code article 338 of the Criminal Code subsidiary; Article 285 of the Criminal Code; Article 2 paragraph (1) of Law No. 12 of 1951.Keywords: Rape, Murder, Deeds Unison.
HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM Nur Ainiyah Rahmawati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32002

Abstract

AbstractThe number of misdemeanor cases among people who sued to the realm of the courts in recent times, have seized the attention of the general public. Cases were classified as misdemeanors like theft causes many losses were mostly done by poor people who do not know about the law. Although there anyway because of the economy in a pinch. But in fact, the Indonesian criminal justice system still lacking empirical aspects of implementing the objectives of the law are the rule of law, justice and expediency. All three are still difficult to implement. The purpose of this paper is to review the principles of criminal law as related remedium ultimum reality in society. The method used in this study is a socio-legal approach that is qualitative, based on the literature and cyber media. With this approach, this paper uses two approaches, namely the social approach and normative juridical approach. Writing is concluded that in the present conditions, criminal law no longer reflects the principle ultimum remedium, but rather the principle of Primum remedium. Therefore, the function of law enforcement officers should have been able to use a settlement out of court undertakings to reduce the accumulation of cases in court is also due to limited human resources to handle such cases.Key words: criminal law, the principle of ultimum remedium, law enforcement officers
REKONSTRUKSI PEMIDANAAN KERJA SOSIAL PADA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BERULANGNYA TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA Ika Wahyu Setyawati
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32004

Abstract

AbstractAwareness of legal obligations are not solely related to the legal obligations of the provisions of the law, but also the unwritten law. Seeing the conditions that occur in today’s society, the writer can know that criminal sanctions in misdemeanor becomes less effective. It can be seen from the continued recurrence of minor criminal offenses and showed increasing trend. The emergence of an increasing trend of misdemeanor cases is caused by several factors, including the ineffectiveness of the function of providing a deterrent effect on criminal sanctions provided in the community and also the level of legal awareness of Indonesia is still relatively low. Therefore, the emphasis in this paper is whether the application of criminal sanctions for minor offenses outlined in the Code of Penal Code (Code) to run effectively? How does the formation of an appropriate model for social work criminal sanctions in cases of misdemeanor as recurrence prevention solutions misdemeanor cases in order to realize social justice.Keywords: misdemeanor, social work criminal
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Boyolali) DISPARITY OF SENTENCING IN ARTICLE 81 ACT NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION (Researched In Sukoharjo District Court And Boyolali District Court) Deny Dwi Kurniawan; Galuh Indra Purnama
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32010

Abstract

AbstractDisparity of sentencing is not the same application on the same criminal act, it can be bad if the defendant or the victim comparing him with the decision handed down the same verdict yet another different decision,it is getting worse if the victim or the defendant is a child, particularly in the crime of child rape.Children should receive special treatment in the law because the child has a psychological condition that is less prepared to face severe criminal sanctions and different from the same decision but a different verdict .In this journal the authors conducted a study using interviews with judges who had handled the child rape cases committed in the District Court and Boyolali Sukoharjo to discover how the disparity can occur in the criminal offense of child rape and efforts to address disparities criminal onset.Keywords: Disparities criminal,Child rape, Punishment of Article 81 of Law No. 23 of 2002.
ANALISIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 167/PID.B/2003/PN.DPS TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA TERORISME BOM BALI 1 Dhika Paskah Adi Putri; Ismaya Salindri; Yosua Revie Nouke Satria
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32014

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to ascertain the application of the retroactive principle on the terrorism case. This study is descriptive or applied in legal research and the writers use normative legal research. Based on the research that Indonesian law had legislation which criminalize of terrorism, compiled after the the Bali Bombing I. In the formulation of terrorism statute applicable the retroactive principle for terrorism cases that happened previously included the Bali Bombing I which ultimately give punishment to the perpetrators of the bombing and also give a sense of justice to the victims as well as the legal certainty for all.Keywords: retroactive principle, terrorism, terrorism statute.
PENERAPAN GRASI DI INDONESIA SEBAGAI HAK PREROGATIF PRESIDEN TERHADAP TERPIDANA KASUS NARKOBA Amelia Riska Permatasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 1 (2013): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i1.32016

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to determine the extent of the application of clemency granted to convicted drug cases in Indonesia. Clemency is the prerogative of the president of which is forgiveness in the form of change, mitigation, reduction or elimination of the implementation of the convicted criminal by the President. The scope of clemency by Law no. 5 of 2010 on the amendment of Law no. 22 of 2002 on the pardon of all court decisions that have permanent legal force. The verdict is the death penalty, life imprisonment or imprisonment for a two-year low. Given the number of convicted drug cases in Indonesia to seek a pardon, humanitarian considerations may be one reason for granting clemency to death row drug cases. However, the granting of pardons should be right given to inmates who do have a strong humanitarian reasons.Keywords: clemency, presidential prerogative, drugs.

Page 1 of 27 | Total Record : 261

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue