cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amik
Contact Email
amik@gmail.com
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
amik@gmail.com
Editorial Address
Jl. H.R. Bunyamin Blok A 11-12 , Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Published by Politeknik Pratama Purwokerto
ISSN : 29638704     EISSN : 29637651     DOI : https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 139 Documents
 1   2   3   4   5 
MODERN ERA CAPITALISM MELALUI DIPLOMASI PUBLIK KOREA WAVE DI INDONESIA Siti Hafifa Sanmas
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.725 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.507

Abstract

Saat ini kolonialisme tidak dilakukan lagi dengan cara menempati wilayah jajahan dan menguasai alat-alat produksi secara langsung, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung. Kolonialisme yang dilakukan secara tidak langsung ini bisa melalui kerja sama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan dari negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang mana mencari sumber-sumber referensi yang relevan dengan masalah yang penulis ambil. Sumber data berupa sumber data primer yang didapatkan dari rerensi jurnal, buku-buku dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Korea dan Indonesia melalui diplomasi publik Korea wave atau Hallyu memberikan dampak besar pada masyarakat Indonesia yang saat ini menjadi konsumeris tinggi terhadap produk Korea. Meskipun keuntungan bukan hanya diperoleh Korea tapi juga Indonesia, nyatanya ini yang membuat Indonesia bergantung pada Korea karena seperti yang dijelaskan pada teori Ketergantungan bahwa kemajuan negara berkembang pada bidang ekonomi diperoleh dari kemajuan negara maju. Selain itu negara berkembang hanya mengalami sedikit akibat dari kemajuan negara maju.
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN JANGKA WAKTU WAKAF MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 Nur Hidayah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.766 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.532

Abstract

This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS APLIKASI SIGNAL DI KANTOR SAMSAT KOTA TANJUNGPINANG Siska Rafitanuri; Nur Arsyida; Rizky Gunawan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.894 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.537

Abstract

E-Government menawarkan pelayanan publik bisa di akses secara 24jam, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face sehingga pelayanan menjadi lebih efesien. Menyadari akan besarnya manfaat E-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan E-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Dengan menerapkan sistem online masyarakat akan dapat lebih menghemat biaya, dan waktu karena proses pembayaran pajak dilakukan secara online. Dimasa sekarang ini telah muncul teknologi berbasis aplikasi yang dapat dijalankan di Android dan IOS yang dinamakan SIGNAL. SIGNAL adalah Aplikasi Samsat Digital Nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa E-Pengesahan (POLRI) , E-TBPKP (Bapenda Provinsi) dan E- KD (PT. Jasa Raharja). Metode yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan menggunakan teknik analisis statistik menggunakan SPSS 22 dan Ms.Excel.
ASPEK YURIDIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA (Studi Kasus di Kelurahan Cipondoh) Dadang Dadang; Tedy Subrata; Hendrik F Siregar; Sugino Sugino
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.49 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.539

Abstract

Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang. NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasmya dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika.Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif lainya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebaga berikut ;Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar, Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?Bagaimanakah Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?
STUDI BUDAYA BATAK (Studi Kasus Budaya Batak Melalui Wisata di Tugu Siraja Nabarat, Tugu Manurung, Tugu Siagian, Tugu Sonakmalela, Makam Dr. IL. Nomensen dan Sisimangaradja XII) Yerniman Gulo; Merry Moy Mita
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.389 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.542

Abstract

This study reveals how the relationship between the establishment of the monument and the traditional belief system of the Toba Batak people who still believe in the existence of the spirits of their ancestors. The actualization of this belief is manifested in the construction of an ancestral monument which is considered an embodiment of respect for the descendants of the clan that founded it. To reveal these data, in this study the authors used qualitative research. The data in the field were obtained through participatory observation techniques, interviews, and literature studies. The purpose of this study was to reveal the background of the establishment of monuments in clan groups in Balige District, Toba Samosir Regency which represents the function and meaning of the erection of clan monuments in Balige District. Toba Samosir Regency also describes the organization and implementation of the case for the establishment of the Siraja Nababat, Manurung, Nommensen, Siagian, Sonakmalela and Sisimangaraja XII monuments in and analyzes the conception of the construction of the monument in the Toba Batak community. based on the conception of traditional beliefs that believe in the existence of their ancestral spirits in people's lives. The worship of ancestral spirits is manifested in the construction of monuments. This research was conducted in the Tourism Area in the City of Balige and Porsea – North Sumatra. The aims of this study include: (1) As a deeper learning material about the reasons why Batak Culture built the Tugu, and (2) To explore and promote the richness of culture, tradition, history in the Batak tribe. The results showed that (1) all visitors who came were very enthusiastic about the history of the construction of each existing monument, (2) the role of both local and foreign tourists had a positive impact on the community, namely the development of local community knowledge systems, the emergence of new livelihoods, getting to know language diversity, technological progress, the formation of social organizations, the emergence of the commercialization of hospitality, the shift in the value of solidarity in agriculture. Cultural tourism is a travel activity carried out by certain parties (a person or group of people) by visiting certain places with the aim of learning about cultural attractions or taking advantage of the cultural potential of the places visited.
Filsafat Pendidikan Dalam Pengembangan Sains Berbasis Kearifan Lokal Asrorul Azizi; Rindu Rahmatiah; Muhammad Sarjan; Hamidi Hamidi; Mulia Rasyidi; Muh. Zaini Hasanul Muttaqin; Agus Muliadi; Yusran Khery; Iswari Fauzi; Muhammad Yamin; Bakhtiar Ardiansyah; Sudirman Sudirman
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1073.532 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.543

Abstract

Humans have the ability to think and always try to improve their knowledge. Human nature is naturally full of curiosity so humans are always looking for answers to their curiosity. Humans seek answers to their curiosity through knowledge, and through knowledge will lead to its own satisfaction according to the demands of the times. The knowledge gained is not only knowledge, but is emphasized on knowledge and truth. Learning everything by studying the right scientific foundation is one of the efforts made by humans to obtain the truth. This study aims to determine the nature of the philosophy of education in the development of science based on local wisdom. The surrounding nature gives birth to local wisdom that is unique and is a potential in the development of science. Science or science which includes physics, chemistry, biology using scientific steps, scientific thinking, and using scientific frameworks. This is the beginning of the philosophy of science used to study, uncover, and solve scientific problems for human life. This study discusses the importance of a person in developing science based on local wisdom as a means of maintaining natural resources, culture, customs that exist in people's lives.
Penerapan Adopsi Inovasi Website "Sipro" Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Sri Lestari; Dedi Kusuma Habibie
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.369 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.549

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Oleh sebab itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir membuat sebuah inovasi layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem informasi perizinan Rohil (SIPRO). SIPRO ini adalah sebuah sistem yang terprogram dalam perizinan berbasis web yang dirancang untuk mempermudah layanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inovasi dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan inovasi di DPMPTSP Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Inovasi SIPRO yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Everett M. Rogers Tahap pengetahuan, Tahap persuasi, Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi..
Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu Chinda Aqhni Adisi; Abdul Sadad
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1324.086 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.581

Abstract

Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringam, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.
Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Iis Daryati; Mimin Sundari Nasution
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1204.816 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.582

Abstract

Pengelolaan merupakan proses atau cara dalam membantu merumuskan dan tujuan organisasi, memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan tercapainya tujuan, serta melakukan kegiatan yang digerakkan tenaga orang lain. Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah Management. Tangsi Belanda merupakan benteng peninggalan belanda yang terletak di sisi sungai Siak, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisis oleh peneliti untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeloaan objek wisata Tangsi Belanda cukup baik, namun ada beberapa masalah karena kurangnya melakukan pengelolaan perencanaan pembangunan terhadap Objek Wisata Tangsi Belanda ini. kurangnya fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan minat pengunjung, dan kurangnya pegawai dalam melakukan pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda.
KONSEKUENSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Indi Nuroini
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.590

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana konsekuensi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,alih daya,waktu kerja dan waktu istirahat,dan pemutusan hubungan kerja. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer,sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum yuridis normatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun temuan dalam penelitian ini pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dimana sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh pengusaha harus memiliki hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja dalam hubungan kerja dibuat secara tertulis atau lisan. sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengakhiran itu sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengusaha. konsekuensi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang kompensasi atau uang pesangon namun ketika terjadi ketidak sesuaian pemberian uang kompensasi dan pesangon maka pekerja/buruh dapat menyelesaikannya dengan perundingan bipartid dan tripartid. Dan jika gagal maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara mediasi,konsiliasi dan arbitrase

Page 2 of 14 | Total Record : 139

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL