Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Articles
37 Documents
<![CDATA[PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP KETENTUAN WARIS PASAL 183, 185, DAN 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI RECEPTIO A CONTRARIO ]]>
<![CDATA[Devi Kasumawati]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (617.39 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v5i2.3955
<![CDATA[The presence of Kompilasi Hukum Islam (KHI) which in the beginning was anticipated as a source of Islamic civil law after releasing in Indonesia having such a pro and contra. That’s because there are some provisions that don’t fit with the classical fiqh books. Though it is said that KHI in the formulation is based on a study of the books of fiqh, especially Shafi’i. According to several parties, like Habiburrahman in his research, there are elements of customary law comes in, especially in the chapters concerning about inheritance. Based on the statement that KHI was influenced by customary law, this research aims (1) to study KHI subsection 183 about the division of inheritance peacefully, subsection 185 about representation of heirs, and subsection 209 about obligatory bequests for adopted children; (2) how is the influence of customary law against those three articles of KHI on perspective of Receptio a Contrario Theory. This research was classified into normative research. Used data is secondary data. The process of gathering data using documentation methode according to the conceptual approach. Data was analyzed by descriptive qualitative methode. As for verifying the validity of the data using triangulation techniques. The result of research showing that subsection of 183 about division of inheritance peacefully has something in common with the tradition of Indonesian society that share their inheritance deliberately. While subsection 185 about representation of heirs was reflected family system which adopted by the majority of Indonesian society, with the name bilateral system. It can be seen from the possibly of replacement the heirs for orphaned grandchildren from deceased mother, which is not accommodated in the classical Islamic inheritance system. Subsection 209 about obligatory bequests for adopted children is an alternative solution for adopted children who didn’t get a share when his/her adoptive parents died. This policy is enforced due to the practice of adoption is something usual in Indonesia. According to the Receptio a Contrario theory, the customary law can be accepted if only it’s not contradictory with Islamic law. Based on the study which researchers did, although all three subsection are influenced by customary law, but the values that contained in there already accordance with the Islamic law.]]>
<![CDATA[PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PENENTUAN BATAS USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DI KELURAHAN LOK BAHU ]]>
<![CDATA[Rahma Dini]]>;
<![CDATA[Akhmad Sofyan]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.996 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v5i2.4040
<![CDATA[Differences in parents' views on determining the minimum and maximum age limits for marriage for women in Lok Bahu Village.Parents have different views on determining the minimum age limit for marriage for women in terms of the level of education they have. The minimum age limit set by parents is 17-19 years and the maximum age is 28-30 years. The minimum age limit for marriage is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which is to be 19 years old for both men and women. Based on this, the researchers formulated the problem of how the views of parents with low and high education on determining the minimum and maximum age limits for marriage for women in Lok Bahu Village and what factors influence parents in determining the minimum and maximum age limits for marriage for women in Lok Bahu. This study uses empirical legal research, namely research obtained from experience, discoveries, and observations made to obtain field data. The qualitative data analysis technique used in this study uses data analysis techniques according to Miles and Huberman including, collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions from the data obtained. Thus, it is hoped that the community will prioritize the level of education first before marrying off their daughters.]]>
<![CDATA[Konsep Maqasid Syariah menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur ]]>
<![CDATA[Muhammad Idzhar]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21093/qj.v5i2.4095
<![CDATA[Teori Maqasid Syari’ah dalam wacana hukum Islam dan ushul fiqh memiliki sejarah yang sangat berliku-liku. Di setiap fase sejarah teori ini memiliki ciri dan watak yang berbeda-beda ditangan para penggagasnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa teori maqasid syari’ah ini mengalami semacam evolusi dan selalu berkembang menurut semangat zaman dan kebutuhan sosial yang melingkupinya. Saat ini, era globalisasi yang berbasis pada Negara global (global governance) dan Negara bangsa telah lahir tantangan-tantangan dan masalah yang sangat kompleks. Karenanya dibutuhkan rekonstruksi dan kontekstualisasi terhadap maqasid syari’ah agar dapat menjawab tantangan ruang dan waktu. Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur menawarkan pendekatan baru dalam mempelajari maqasid syari’ah sebagai ilmu independen dalam menetapkan hukum yang disesuaikan dengan konteks kekinian dan modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) melalui kajian pustaka yang mendalam. Dari hasil penelitian, dalam penetapan pokok-pokok maqasid syariah, Ibnu ‘Asyur dalam kreasi inovatifnya membagi menjadi tiga kategori, yaitu legalitas hukum Maqasid dan urgensi penerapannya dalam merumuskan hukum, maqasid ‘ammah, dan maqasid khassah. Selain itu konsep maqasid syari’ah yang digagas oleh Ibnu ‘Asyur memiliki relevansi dalam aktualisasi fiqih, sehingga konsep ini relevan dalam menyelesaikan masalah kekinian.]]>
<![CDATA[Praktek Takaran Jual Beli Binur Udang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Di Sungei Meriyam ]]>
<![CDATA[Dewi Maryah]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.658 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v5i2.4098
<![CDATA[Penelitina ini menggangkat masalah jual beli binur udang sebagai objek penelitian, khususnya para pelaku usaha penjualan binur udang yang menggunakan alat takaran tidak sesuia alat ukur sebagaimana ketentuan undang – undang, selain itu system akad jual beli yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan yang diteriam oleh pembeli (konsumen). Tidak ada pilihan lain yang harus diterima oleh para konsumen karena semua pelaku usaha bibit udang tersebut melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini berusaha menangkap fenomena fakta lapangan dengan menggunakan analisis teroi – teori perlindungan konsumen, jual beli dalam hukum islam, konsep dasar hokum takaran dan timbangan. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kesalahan dalam praktek jual beli binur udang ini tidak hanya dari sisi akadnya (hukum Islam ) akan tetapi alat yang digunakan sebagai tolak ukur (berat volume) yang tidak sesuai kebijakan peraturan. Dalam kaitanya dengan perdagangan baik secara hokum positif maupun dari sisi bermuamalah perlu adanya tindak lanjut dari penegakan hukum sebagaimana mestinya]]>
<![CDATA[Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang) ]]>
<![CDATA[Nurviranti Dewi Idris]]>;
<![CDATA[Akhmad Haries]]>;
<![CDATA[Muzayyin Ahyar]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.296 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v6i1.4188
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang warung makan tanpa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungai keledang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pemilik warung makan terhadap pencantuman label harga dalam menjalankan usaha milik penjual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik warung makan di kelurahan sungai keledang dan konsumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian warung makan tanpa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungai keledang) terdapat 6 pemilik warung makan dan 6 konsumen yang diperoleh bahwa di Kelurahan Sungai Keledang masih ada yang tidak mencantumkan label harga pada warung makan yang sebagai penyampai informasi seputar makanan yang disajikan oleh pemilik warung makan agar konsumen tidak dirugikan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik warung makan tidak mencantumkan label harga, diantaranya : harga dan bahan baku yang tidak sama; jumlah dan timbangan yang berbeda; menu yang tidak banyak; dan sudah menjadi kebiasaan. Tidak mencantumkan label harga bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b karena merupakan kewajiban bagi pemilik warung makan untuk mencantumkan label harga sebagai informasi pada warung makan agar tidak ada konsumen yang dirugikan.]]>
<![CDATA[Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang ]]>
<![CDATA[Muhammad Anshar]]>;
<![CDATA[Akhmad Haries]]>;
<![CDATA[Sulthon Fathoni]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (52.409 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v6i1.4192
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di kecamatan . Dan teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian Persepsi pemilik toko jamu terhadap kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang adalah 7 pemilik toko jamu dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan jamu yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi jamu yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik toko jamu di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal pada jamu yang belum bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang menyebabkan tidak tersedianya produk jamu yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen,, kemudian banyak pemilik toko jamu tidak mengetahui terkait Peraturan No. 39 Tahun 2021 Pasal 141. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk jamu yang harus bersertifikat halal. Sedangkan saran pemilik toko jamu diharapkan untuk melaksakan kewajiabannya terkait dengan sertifikat halal pada jamu sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagi bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur, sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal. Kata Kunci : Persepsi, Pemilik Toko Jamu, Kewajiban Sertifikat Halal, Jamu.]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik Usaha Taksi Plat Hitam di Kecamatan Sangkulirang ]]>
<![CDATA[Loli Amiliani]]>;
<![CDATA[Hervina Hervina]]>;
<![CDATA[Khairuddin Khairuddin]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.35 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berlatar belakang masalah bagaimana implementasi akad mudharabah pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang. Taksi merupakan transportasi yang mengangkut beberapa orang untuk berpergian baik luar kota maupun daerah. Majunya usaha ini memicu munculnya kerjasama akad mudharabah pada usaha taksi di Sangkulirang. Praktik kerjasama akad mudharabah antara setiap pemilik dan pengelola sudah menjadi kebiasaan, walaupun ada yang dalam pelaksanaannya sistemnya berbeda-beda. Dari hasil penelitian pelaksanaan akad mudharabah pada praktik usaha taksi ini, dalam penyertaan akad berupa lisan, modal yang diberikan kepada pengelola berupa barang bernilai yakni mobil pemilik, resiko kerugian untuk pengelola tidak dijelaskan secara detail, pemeliharaan dan perbaikan menjadi tanggungan pemilik dan pengelola, kesepakatan dan porsi bagi hasil bervariatif dan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, para pihak bekerjasama dalam teknisnya. Adapun analisis mengenai implementasi akad mudharabah pada praktik usaha taksi plat hitam di Kecamatan Sangkulirang, dari 10 responden ada 2 pihak (yakni pemilik dan pengelola) yang tidak memenuhi ketentuan dari akad mudharabah. Dimulai dari salah satu syarat bagi hasil, resiko kerugian serta hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil. Dalam akad mudharabah menyebutkan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi fasid. Dari hal itu penting bagi pemilik dan pengelola memahami mengenai akad mudharabah yang baik dan benar agar kerjasama dengan konsep akad mudharabah ini dapat membawa manfaat dan kebaikan.]]>
<![CDATA[Maqashid Sharia Concerning Sexual Violence Against Wife In Law Number 23 Year 2004 ]]>
<![CDATA[Sayidah Khoirun Nisa]]>;
<![CDATA[Ruslandi Ruslandi]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.801 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v6i1.4390
<![CDATA[This paper departs from the internal concept, namely the contract in marriage to form a man and a woman into a new family based on consensual relationships so that the purpose of marriage is to make them both Sakinah, mawaddah, warahmah. There are rights and obligations after the contract process including rights and obligations in fulfilling sexual needs between husband and wife, but in fact in the name of religion becomes the only basis if there is coercion from one of the parties who commits sexual coercion of a husband against his wife, which should be in a husband and wife relationship in a good way (ma'ruf) and cause mutual affection between the two. Based on the facts (reality) of the incident, the author discusses how Maqashid Syar'iah from acts of sexual violence against wives in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. By using normative juridical methods, in this case researching about sexual violence against wives according to Fiqh Munakahat and its relationship with Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The results of the study explain that to achieve and maintain 5 (five) main principles in Islam, namely maintaining religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), reason (hifdz al-'qal), offspring (hifdz al-Nasl), and property (hifdz al-mal wa al-'irdh) then the victim must be protected and given justice, so that sexual violence does not happen again to a wife. Keywords: Maqashid Syari’ah; Violence; Sexual Violence.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Orang Tua dari Anak Bekebutuhan Khusus (Difabel) terhadap Kasus Bullying yang Menimpa Anaknya (Kasus di Kecamatan Samarinda Utara) ]]>
<![CDATA[NUR HALISA]]>;
<![CDATA[Hervina Hervina]]>;
<![CDATA[Nur Syamsi]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (44.149 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v6i1.4722
<![CDATA[Bullying adalah tindakan menyakiti yakni berupa kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis yang dilakukan secara terencana oleh para pelaku tindakan bullying. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus cenderung menutup diri dari lingkungan sosialnya. Padahal dari sudut pandang peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban bullying. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Setelah melakukan observasi dan pengumpulan sumber informasi yang didapat dari sumber data primer yang berupa hasil wawancara orang tua dari anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Samarinda Utara dari sumber data sekunder berupa buku dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan tujuan agar dapat menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Kecamatan Samarinda Utara, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus sering menjadi korban bullying yakni; tidak diizinkan bermain bersama dengan anak-anak yang lain, dijauhi oleh anak-anak yang lain, anak berkebutuhan khusus dijadikan suruhan oleh anak-anak yang lain, pemerasan uang jajan korban dan dipukul, dan ditiru suaranya ketika korban berbicara. Kemudian kesadaran hukum orang tua dari anak berkebutuhan khusus dapat diketahui sebagai berikut: segi pengetahuan hukum, seluruh orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal pemahaman hukum terdapat dua orang tua yang paham mengenai tujuan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sikap hukum seluruh orang tua tidak pernah melaporkan tindakan bullying yang terjadi terhadap anaknya. Pola perilaku hukum terdapat enam orang yang setuju dengan adanya pidana, sedangkan empat orang tua tidak setuju dengan adanya pidana tersebut yang sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[Pengenaan Pajak Berulang Pada Pengguna Jasa layanan Restoran Sebagai Celah Korupsi Hasil Pajak ]]>
<![CDATA[Gencar anjur Prayoga]]>
<![CDATA[ QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[FASYA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.818 KB)
|
DOI: 10.21093/qj.v6i1.4726
<![CDATA[Pemungutan pajak berulang adalah suatu prses pengenaan pajak yang pembayarannya dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang sama dengan kapasitas waktu yang berbeda. Proses ini lebih sering terjadi pada instansi-insyansi jasa layanan, terlebih Restoran yang pada umumnya dalam pertanggung jawaban kegiatan yang dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan. Dalam pelaksanaanya, proses ini ternyata terdapat indikasi menjadi pintu masuk bagi praktek korupsi hasil pakjak karena adanya salah sasaran pengenaan pajak. Isu hukum ini dikaji dengan metode Yuridis Normatif pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan dan konseptual, serta menggandeng kajian pemungutan dan penagihan konsep pajak dan pajak Restoran.]]>
