cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Vivit Fitriyanti
Contact Email
vivitfitriyanti@gmail.com
Phone
+6285346752984
Journal Mail Official
redaksi.qonunfasya@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Kampus 2 IAIN Samarinda, Jalan H. A. M. Rifadin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ISSN : -     EISSN : 27743209     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan is an open access, peer-reviewed journal which aims to offer an international academic platform for Islamic legal stuidies. It encompeasses research articles, both normative-doctrinal and empirical, in the dicipline of Islamic law that includes: Constitutional Law and Administrative Law Human Rights and Religious Freedom Islamic Jurisprudence (Fiqih) Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) Law in Modern Muslim World (Legislation/Codification, Statues, Regulations, Legal, Professions, and Institutions) Comparative Law, Law & Religion, or Law & Society which interest with Islamic Law Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan was established in 2020 and is affiliated to the faculty of Sharia and Law, UINSI Samarinda. Academic quality and the international character of the journal are guaranteed by editorial board, which consists of national and foreign experts in all specializations of Islamic legal studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA TERHADAP PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH Bagas Andida Pradana; Abnan Pancasilawati; Muzayyin Ahyar
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terkait penempatan menara telekomunikasi dan apa saja faktor pendukung serta penghambat dalam tinjauan siyasah syar'iyyah berdasarkan teori Al-Mawardi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) serta menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kegiatan membahas, menguraikan, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh DPUPR Kota Samarinda dalam penataan menara telekomunikasi yaitu dengan adanya pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor pendukung dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sulitnya mengetahui pemilik menara yang belum memiliki izin membangun menara telekomunikasi, tetapi sudah beroperasional. Dalam siyasah syar’iyyah, penataan menara telekomunikasi bisa dilihat dalam perspektif ihya’ al mawat dengan menggunakan ushul fikih yakni istihsan (qiyas khafi) tentang sewa menyewa lahan (ijarah) serta dalam aspek maslahah mursalah penataan menara telekomunikasi oleh DPUPR Kota Samarinda sudah menjalankan dua prinsip yaitu musyawarah dan keadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat di sekitar titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi. Kata Kunci: Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda; Menara Telekomunikasi; Siyasah Syar’iyyah
MAQASID SYARIAH DAN UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK DI KALIMANTAN TIMUR Yulika Ramdayani; Ashar Pagala; Maisyarah Rahmi Hasan
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5363

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang upaya BKKBN Kaltim dalam menyikapi tingginya angka kelahiran total (TFR) Kalimantan Timur yang belum mencapai target 2,14 angka TFR. Tujuan penelitian mengetahui upaya yang dilakukan BKKBN Kalimantan Timur dalam amanat Undang-Undang No.59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, serta kendala yang dihadapi dan aspek maslahat terhadap upaya-upaya tersebut. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, data dikelompokkan, disaring kemudian dikaitkan perspektif Maqashid Syariah agar ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dalam upaya Pengendalian Penduduk BKKBN Kaltim berupa Pengendalian Angka Kelahiran, Penurunan Angka kematian ibu dan anak, pengembangan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Peningkatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga serta Penyiapan Pengaturan Perkawinan dan Kehamilan. kendala berupa Pandemi Covid 19, Kebijakan dan Pendidikan kependudukan yang belum menyeluruh, Cakupan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan yang belum Optimal. Serta belum ada sistem peringatan dini pada Pemerintah Daerah untuk menangani masalah kependudukan. Upaya yang dilakukan sejalan dengan Maqashid Syariah untuk mencapai kemaslahatan diantaranya pengendalian angka kelahiran serta penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (Hifdz Nash) Pengembangan Kualitas Penduduk berupa Program pembinaan dan edukasi remaja (Hifdz Aql), pengarahan mobilitas penduduk (Hifdz Mal) Penyiapan Pengaturan Perkawinan serta Kehamilan (Hifdz Nasl).
TINDAKAN ABOSRSI DALAM TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN KUHP Fikri Nasrullah; Materan Materan; Muhammad Idzhar
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5366

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, orang tua yang tidak menginginkan kehamilannya merasa memiliki hak untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan aborsi. Sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini yakni pertama faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, kedua bagaimana pandangan fiqih jinayah dan KUHP terhadap tindak pidana aborsi, ketiga bagaimana sanksi pelaku yang membantu melakukan aborsi dalam fiqih jinayah dan KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus, serta menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan aborsi dalam fiqih jinayah dan aborsi dalam KUHP. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab aborsi adalah faktor ekonomi, faktor penyakit herediter, faktor fisikologis, faktor usia, faktor penyakit ibu, faktor fisik, faktor lingkungan, faktor kegagalan alat kontrasepsi, dan faktor tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. aborsi diperbolehkan apabila belum mencapai usia 120 hari atau belum ditiupkan ruh, dan apabila janin sudah ditiupkan ruh para ulama sepakat akan keharamannya, sedangkan aborsi karena darurat ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya boleh. Dalam KUHP melarang segala bentuk aborsi dan Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 tentang kesehatan membolehkan aborsi apabila mengancam nyawa si ibu dan kehamilan akibat pemerkosaan. Sanksi orang yang membantu melakukan aborsi akan mendapat sanksi pidana yang telah ditentukan dan dicabut ijin praktiknya dan mendapat sanksi hukum membayar diyat juga dikenai sanksi hukum kafarat dalam fiqih jinayah.
TEPATKAH KEBIJAKAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) DITERAPKAN DI KELURAHAN ? siti aminah; Murjani Murjani; Suwardi Sagama
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5372

Abstract

KPU sebagai salah satu lembaga negara independen yang secara mandiri memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan. Dalam artikel ini membahas terkait Kebijakan KPU yang ditetapkan, yakni membuat program pendidikan pemilih secara nasional yakni desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3). KPU Kota Samarinda telah memetakan lokasi untuk dijadikan lokasi program tersebut dan terpilihlah Kelurahan Pelabuhan. Dengan ditetapkannya kelurahan Pelabuhan maka dengan ini untuk mengetahui pertimbangan apa yang menjadi faktor ditetapkan kebijakan tersebut serta implementasinya ditinjau dari kebijakan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris . Objek kajian pada penelitian ini adalah surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Hasil peneilitian yang ditemukan yakni Pertimbangan partisipasi terendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2020, Kelurahan Pelabuhan menduduki angka terendah dengan presentase 37% dibanding dengan Kelurahan lainnya. Dalam hal ini berdasarkan syarat/kriteria locus project tersebut telah terpenuhi. secara normatif rendahnya partisipan pemilih dan pelanggaran admnistrasi merupakan faktor utama yang keterkaitan dengan pemilu dan bencana alam merupakan faktor lain penyebab turunnya kualitas dan kuantitas pemilih yang bersifat kumulatif. Dalam implementasi kebijakan tersebut telah berjalan secara tidak maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, Pendidikan pemilih yang dilakukan tidak memenuhi standar pelaksanaan, tidak ada penegasan waktu dalam pelakanaan, kurang nya komunikasi yang efektif antar pemangku kebijakan. Artinya secara normatif standarisasi pelaksanaan yang dijadikan acuan/petunjuk teknis kurang kompleks dan berdampak pada pelaksaaan yang tidak maksimal. Kata Kunci: (Desa; Kebijakan; KPU; Pemilu; Pelaksanaan)
DUALISME PARTAI DEMOKRAT DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH Ahmad Yogi Setiawan; Murjani Murjani; Suwardi Sagama
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5378

Abstract

Konflik internal partai politik sering terjadi di Indonesia dan belakangan ini terjadi timbulnya dualisme partai politik, yaitu pada kasus dualisme partai Demokrat antara kubu Moeldoko dan Kubu AHY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi serta faktor penyebab dualisme partai Demokrat, bagaimana logika hukum dari tinjauan Dualisme Partai Demokrat di dalam Hukum Positif dan Fiqih Siyasah serta mekanisme penyelesainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berjenis normatif yuridis serta menggunakan satu pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode issue, rule, analysis/application, conclusion (IRAC). Kronologi kasus ini adalah ketika kepengurusan baru kubu Moeldoko mengklaim kekuasaan partai dari kubu AHY melalui KLB Deli Serdang, akibat tidak demokratisnya KLB Partai pada tahun 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus partai Demokrat ini ialah dualisme partai politik dan prosedur tahapan penyelesaiannya dimulai dari Mahkamah Partai, kemudian Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020. Tetapi dalam kronologi dualisme Partai Demokrat penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui Mahkamah Partai Demokrat. Penyelesaian sengketa ini dalam Fiqih Siyasah adalah mengacu pada prinsip musyawarah dan kaidah putusan hakim menyelesaikan perselisihan melalui putusan Hakim atau Qadhi.
HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DALAM SIYASAH SYAR’IYYAH dan PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Luthfi Fitriyah; Abnan Pancasilawati; Suwardi Sagama
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5384

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjadi sebuah landasan bahwa pengakuan akan hak penyandang disabilitas mulai diterapkan. Terutama bagi hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif. Berdasarkan masalah di atas penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan perspektif siyasah syar’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu siyasah syar’iyyah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif berupa membangun kesadaran orang tua siswa menenai hak anak penyandang disabilitas, melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif dan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah dasar inklusif. Tetapi implementasinya masih belum berjalan. Berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyah. Aturan-aturan dalam peraturan pemerintah daerah tersebut sudah berkesuaian dengan fikih siyasah serta isi dari pasal 9,10,11 dalam aturan tersebut sudah mencerminkan hukum islam. Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Anak, Disabilitas, Inklusif, Kalimantan Timur, Siyasah Syar’iyyah
TINJAUAN TEORI SADD AL-DZARI’AH TERHADAP UPAYA HAKIM WANITA DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DAN PENGADILAN AGAMA TENGGARONG DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Putri Sabrina; Hervina Hervina; Vivit Fitriyanti
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.4787

Abstract

Abstract Judges as one of the professions that have mutation regulations. The implementation of the transfer of judges is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court (KMA) of the Republic of Indonesia Number: 48/KMA/SK/II/2017 concerning the renewal of the pattern of promotion and transfer of judges in four court environments. These regulations can lead to long-distance marriage relationships for judges who are already married, this raises many challenges and obstacles related to household harmony. Especially for female judges who are married, they must carry out many roles, both as wives, mothers for their families and law enforcement in Indonesia. Based on these problems, the purpose of this study was to find out the opinions of female judges at the Samarinda and Tenggarong Religious Courts regarding the concept of a harmonious family, then to find out the efforts of female judges at the Samarinda and Tenggarong Religious Courts in maintaining household harmony, and to find out a review of sadd al-dzariah theory. to the efforts of female judges at the Samarinda and Tenggarong Religious Courts in maintaining household harmony. This research is a type of qualitative research with a normative empirical approach. The subjects in this study were female judges at the Samarinda Religious Court and the Tenggarong Religious Court who were married, while the object in this study was the efforts of female judges in maintaining household harmony. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis with the steps of data collection, data reduction, data processing, and drawing conclusions. The results that can be obtained from this study are the opinion of female judges regarding the concept of a harmonious family, which is a family that has a strong commitment to maintaining the integrity of the household, there is mutual trust, openness, honesty, good communication, problems are solved together and there is an attitude of acceptance. criticism and self-improvement. Efforts made by female judges to maintain household harmony are: adhering to religion, respecting, appreciating and understanding, good communication, quality time, being open and trusting, solving problems together, guarding actions or words that can offend husbands. and keep away from things that are feared will lead to bad consequences. A review of sadd al-dzariah theory on the efforts of female judges at the Samarinda and Tenggarong Religious Courts in maintaining household harmony, namely that these efforts are in line with the sadd al-dzarî'ah concept and in line with Islamic law. Keywords: Efforts of Female Judges, Household Harmony, Sadd Al-Dzari'ah
PENJABATAN NON-MUSLIM PADA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: Muhammad Kholil Muqorrobien
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i2.5960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat ulama kontemporer tentang hukum penjabatan non-muslim pada jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di sistem pemerintahan republik dan memberikan prefensi dari pendapat-pendapat mereka, kemudian mengimplementasikan hukum tersebut di dalam konteks Indonesia. Beberapa dari kalangan ulama Islam menyamakan DPR di dalam sistem demokrasi dengan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan islam, sedangkan kalangan ulama di pihak lain berpendapat DPR dalam demokrasi dan Majelis Syuro dalam sistem pemerintahan islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Perbedaan paradigma ini menyebabkan perbedaan mereka dalam menjawab pertanyaan: apakah boleh non-muslim menjabat jabatan DPR di negara dengan mayoritas muslim? Bagi kalangan ulama yang menganggap DPR dan Majelis Syuro adalah dua entitas yang sama mereka berpendapat tidak boleh bagi non-muslim untuk menjabat jabatan DPR karena jabatan itu termasuk dalam kekuasaan umum (al-wilayah al-‘amah) yang tidak boleh dilimpahkan kepada non-muslim, sedangkan bagi kalangan yang menganggap DPR dan Majelis Syuro adalah dua entitas yang berbeda meskipun memiliki beberapa kemiripan berpendapat boleh bagi non-muslim untuk menjabat jabatan DPR karena jabatan itu bukan termasuk kekuasaan umum (al-wilayah al-‘ammah). Setelah menelaah dalil-dalil dari kedua belah pihak dan menganalisis bantahan setiap dalil yang diajukan kedua belah pihak, peneliti lebih condong kepada pendapat yang melarang non-Muslim untuk menjabat DPR di negara muslim khususnya Indonesia.
KETERLIBATAN PERAN SUAMI DI WILAYAH DOMESTIK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA Sulung Najmawati Zakiyya
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i1.5997

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membedah tentang pembagian pola peran suami istri dan pentingnya pola komunikasi dalam urusan domestik. Fokus kajian guna menjawab bagaimana pola relasi suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami ataupun istri serta peneliti juga berusaha mengurai detil tentang pola komunikasi antar suami istri dalam berbagi peran nya dalam kehidupan rumah tangga. Peran sebagai suami istri atau ayah ibu, merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Di dalam perkawinan, masing-masing individu terikat oleh suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukannya dalam kurun waktu yang panjang, dan diharapkan kedua belah pihak saling dapat menyesuaikan diri sejalan dengan tugas kehidupan dalam keluarga. Kuatnya pengaruh budaya patriarkhi menjadikan pembagian peran pada laki-laki lebih otoriter dan menempatkan posisi perempuan menjadi satu-satunya figur yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, pengasuhan anak dan reproduksi. Norma sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan tidak selalu menguntungkan laki-laki sendiri karena laki-laki dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap kehidupan anggota keluarga yang lain. Minimnya pemahaman dan keterlibatannya laki-laki tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik, khususnya pada pola asuh anak menjadikan istri sebagai satu-satunya penanggung jawab atas kewajiban tersebut. Kondisi ini menempatkan gambaran seorang istri hanyalah sebagai pelengkap dan bukan partner yang dapat diajak bekerja sama dalam suatu relasi perkawinan.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom di Samarinda Seberang Perspektif Maqashid Syariah Frida Amalia; Hervina Hervina; Dewi Maryah
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v7i1.6122

Abstract

Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat mudah ditemui baik di online store maupun offline store, seperti minimarket, supermarket, dan apotek. Kondom sering disalahgunakan oleh berbagai usia, baik usia dewasa maupun usia remaja. Penyalahgunaan alat kontrasepsi sangatlah dilarang oleh negara namun belum ada aturan yang tegas pembatasan dalam pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi. Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasuln-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat ialah tentang urgensi pembentukan peraturan terhadao pembelian alat kontrasepsi jenis kondom dan penulis meninjau dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif deksriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari dokumentasi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bahwa pemerintah belum mengatur syarat batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Kedua, pemerintah merasa cukup untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi yang terdapat dalam program BKKBN yaitu Genre. Ketiga, dalam Maqashid Syariah pembatasan pembelian merupakan termasuk dalam kebutauhan al-Daruryah yaitu kebutuhan pokok.

Page 3 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021)