Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
65 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TERDAHULU SUATU INVENSI YANG SAMA DALAM SISTEM PATEN: (STUDI PUTUSAN PN NIAGA SURABAYA NOMOR 1/PDT.SUS-PATEN/2019/PN.NIAGA.SBY) ]]>
<![CDATA[Aji Mulyono]]>;
<![CDATA[Zainal Asikin]]>;
<![CDATA[Dwi Martini]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.931 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.313
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dan kesesuaian bentuk perlindungan hukum pemakai terdahulu yang dikaitkan dengan putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus/Paten/2019/PN.Niaga.Sby Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah berupa permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta kesesuaian perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah Penggugat bukan merupakan pemakai terdahulu karena invensinya tidak sama dengan Tergugat serta invensi tersbut telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak membayar biaya tahunan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN PEMBERI PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mutahar Moerad]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.286 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.314
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perusahaan pemberi pinjaman online di Indonesia, dan mekanisme pinjaman online serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah diantara para pihak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pinjaman onlien sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Mekanisme Pinjaman Online hanya menggunakan KTP, Foto, dan Rekening Bank peminjam sudah dapat menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pinjaman online dapat melalui litigasi ataupun non litigasi serta dapat juga diselesaikan dengan somasi dan melaporkan data diri nasabah kredit macet atau gagal bayar kepada OJK untuk dimasukan kedalam daftar hitam (Blacklist).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Andri Kadarisma]]>;
<![CDATA[Sudiarto Sudiarto]]>;
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.684 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.315
<![CDATA[This research aims to find out legal protection forms for BPJS members in health services as well as inhibitor factors of the legal protection. Applied research method is normative legal research method using field data as complement. Research report indicates that the implementation of health services toward BPJS members has been conducted in accordance to existing law. However, according to the members, there are certain services that still not implemented maximally. Inhibitor factors of that prevent patients from receiving legal protection are namely the incomplete paper work provided by patients, lack of public socialization on service procedures and required documents as well as numbers of unpaid bills by BPJS members leads to the rejection of services fulfillment.]]>
<![CDATA[AKUISISI PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA: (STUDI AKUISISI PT.BANK PERMATA TBK OLEH BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) ]]>
<![CDATA[Nurum Dilia Octri Yanie]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>;
<![CDATA[Dwi Martini]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.699 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.316
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji kesesuaian pengaturan dengan praktik akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang melibatkan perusahaan asing tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya: Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENUNDAAN KREDIT PERBANKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM SYSTEM PERBANKAN INDONESIA : (STUDI BANK BRI CABANG CAKRANEGARA) ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Marchelia Yusa]]>;
<![CDATA[Lalu Wira Pria Suhartana]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.004 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.317
<![CDATA[The purpose of this study is to find out and explain the basis for providing banking credit in Indonesia and the legal aspects of delaying banking credit due to the Covid-19 pandemic. The research advantage isas recommendations for readers, academics, and the government. This research is normative and empirical legal research. The research results show that, the legal basis for providing bank credit to customers is based on the duties and obligations of banks as financial institutions in Indonesia, the regulations are: (a) Article 23 and 27 of the 1945 Constitution, (b) Article 1 number 2 of the Banking Law, and (c) the Indonesian Civil Code. Legal protection given to Bank Rakyat Indonesia (BRI) customers due to a credit delay as recommended by the Government are preventive and repressive legal protection measures.]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putra Krishna Kumara Jaya]]>;
<![CDATA[Lalu Wira Pria Suhartana]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.699 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian Normatif Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya berbeda dengan BUMDes ataupun BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kuangan Mikro. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa LPD dapat dijalankan dengan menerapkan hukum yang diatur oleh desa adat setempat.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMKM USAHA KULINER DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sang Putu Suparsa]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim B.F]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.924 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.319
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian kredit UMKM usaha kuliner di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap UMKM usaha kuliner di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pemerintah memberikan regulasi kepada UMKM berupa pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Langsung Tunai dan Kredit Usaha Rakyat. Regulasi yang diberikan pemerintah kepada UMKM sangat membantu untuk mempertahankan usahanya di masa Pandemi covid-19. Selain membantu mempertahankan usahanya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap UMKM yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam proses pemberdayaan UMKM usaha kuliner masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap usaha kuliner.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Yudhi Setiawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.229 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.320
<![CDATA[Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PKPU PADA PT.ASURANSI JIWA KRESNA: (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 /PN-Niaga.Jkt.Pst.) ]]>
<![CDATA[Marva Yordana Ashila Rashid]]>;
<![CDATA[Zainal Asikin]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.494 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.321
<![CDATA[This study argues that the Commercial Court Decision NO 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst has inadequate legal consideration, as well as identifies the legal standing of insurance holders that file the case of debt payment delay. This study is a normative one. Results of this study show that the regulation for this issue is the Law of Bankruptcy and Debt Payment Delay, Law of Financial Security Authority, Law of Insurance, Supreme Court Decision, and Rules of Financial Security Authority. In addition, the decision granting the plaintiff the delay has inadequate legal consideration, as the only institution eligible for the demand for delay is OJK. In other words, insurance holder is legally ineligible to file the case of delay demand.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA VTUBE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Komang Sri Jayanti]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Wisudawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.631 KB)
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.322
<![CDATA[This thesis has the purpose to find out how the business investigation regulation for the Future View Tech (VTube) in Indonesia and how the legal responsibility of the Future View Tech (VTube) against VTube application users in Indonesia. The research method in this study uses normative legal research. The purpose and the benefit of this study are that the public can find out the investment business regulations through the Future View Tech (VTube) application and the legal responsibility of the Future View Tech (VTube) against the users of VTube who have already used the application. This could be a reference for the people for the legal protection of users against illegal applications on social media, especially the users of the VTube application. The result of this study showed that the VTube application developed by the PT Future View Tech who work in the advertising business is declared illegal by Investment Readiness Task Force (SWI) The Financial Services Authority (OJK) with SP Number 06/VII/2020 decisions since 03 June 2020, because Vtube is not eligible. The legal responsibility company against Vtube users that they are identity getting protection by Kominfo and the development of VTube have been doing by preventive and repressive legal protections.]]>
