cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yuli Andriansyah
Contact Email
yuliandriansyah@uii.ac.id
Phone
+6285369607374
Journal Mail Official
editor.unisia@uii.ac.id
Editorial Address
Jl. Kaliurang KM 14,5, Besi, Sleman, DI Yogyakarta, Kode Pos 55584
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Unisia
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 02151421     EISSN : 28291573     DOI : 10.20885/unisia
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Unisia publishes research articles devoted to social sciences and humanities. The journal publishes current research on a broad range of topics, including religion, law, political science, sociology, psychology, economics, history, language, social work, geography, international studies, and women studies. The journal features articles illustrating the use of quantitative or qualitative methods to empirically analyze current issues in social sciences and humanities to solve society problems. The journal emphasizes research articles concerned with multidisciplinary studies in social sciences and humanities.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 695 Documents
 1   2   3   4   5 
Penyesuaian Masalah Agensi (Agency Problem) dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Muhammad Muhammad
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art1

Abstract

Kontrak mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syari’ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (shahibul mal/principal) dengan pelaku usaha (mudharib/agents). Kontrak mudharabah adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank/principals) dengan nasabah (agents). Hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah ini biasanya dikenal dengan nama hubungan agency (agency contractual). Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi pihak pelaku usaha. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas adverse selection dan moral hazard. Dalam transaksi keuangan, masalah adverse selection dan moral hazard merupakan masalah asymmetric information. Kontrak mudharabah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas asymmetric information.
Mencermati Kinerja Kepala Daerah Pasca Pilkada Langsung dalam Mengendalikan Pemerintah Daerah dan Menjamin Kesejahteraan Rakyat (Upaya Mencari Sebab Buruknya Kinerja dan Tawaran Solusi) Agus Riewanto
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art2

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah daerah (Pemda) dalam memajukan kesejateraan rayat di daerah (human development). Untuk menjamin akselerasi Otda itu maka diperlukan pemimpina daerah (kepala daerah) yang  dipilih langsung (pilkada) agar menjadi kuat legitimasi politiknya dan dapat tenang bekerja karena tidak dirongrong oleh permainan politik di daerah. Pilkada langsung saja tidak cukup, masih perlu pula di dapat kepala daerah yang kuat, cerdas, enerjik, berintegritas moral yang kuat dan syarat pengalaman dalam mengendalikan Pemda dan memajukan kesejateraan rayat. Realitasnya hasil pilkada langsung 2005-2007 lebih didominasi wajah baru ketimbang incumbent. Ini menandaskan bahwa mereka tidak cukup berpengalaman di birokrasi, apalagi yang bukan dari parpol mayoritas di daerah. Maka akan lebih disibukkan dan terkonsentrasi untuk membangi kue kekuasaannya pada parpol pengusung, orang dekat dan para kerabatnya, lebih banyak beradaptasi dengan aparat birokrasi daerah dan berlindung pada Muspida.
Perencanaan Pembangunan Berwawasan HAM Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat Dardiri Hasyim
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art3

Abstract

Perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam perencanaan pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan. Dari sisi pembangunan hukum, hukum yang relevan untuk dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai HAM adalah model humanis partisipatoris. Manifestasi dari model pembangunan hukum ini adalah memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain. Kata-kata kunci: Pembangunan, Hak asasi manusia, hukum, pendidikan.
Membangun Organisasi Birokrasi yang Katalis (Telaah Kritis Model Birokrasi Indonesia) Murtir Jeddawi
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art4

Abstract

Bergulirnya reformasi dan lahirnya UU Tentang Pemerintah Daerah  (UU No.32 dan 33 Tahun 2004) sistem organisasi birokrasi yang katalitik telah mulai dibangun. Intinya birokrasi model ini tidak lagi hanya bergantung pada pemerintahan pusat melainkan telah didesentralisasikan ke daerah.Dengan model ini maka birokrasi sebenarnya dapat lebih responsif, antisipatif dan memiliki pembagian kerja yang jauh lebih jelas, efektif dan efisien. Hanya saja di sini diperlukan kreativitas pengembangan dan pendalaman dari para ahli dan para pelaku administrasi di Indonesia.Hal yang tak kalah pentingnya dalam kaitan ini adalah mengacu pula kepada model good governance dan clean government yang memang sangat dekat dengan implementasi konsep katalitik. Keywords: Reformasi, Birokrasi, Pemerintah Daerah, Katalis.
Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global Nur Kholis
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art5

Abstract

Ilmu ekonomi konvensional tidak hanya mempunyai kelemahan tetapi juga kelebihan-kelebihan. Kelemahannya terutama terletak kepada paradigma sekulernya yang memisahkan antara ekonomi positif dan normatif, ketiadaan hubungan yang kokoh antara ekonomi mikro dan makro, pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya. Kelebihannya adalah kepada sophistificated-nya pencapaian teori-teori ekonomi konvensional dengan model-model matematik dan kalkulus. Era globalisasi dan fenomena trend perkembangan ilmu ekonomi telah  melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam ke depan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan kegagalan ekonomi konvensional, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif untuk betul-betul dapat mewujudkan ekonomi Islam yang rahmatan lil’alamin dalam berbagai aspeknya. Keywords: Ekonomi Islam, Global, Perkembangan, Rahmatan lil ’alamin.
Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme Zuly Qodir
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art6

Abstract

Tulisan ini menguraikan silang sengkarut perdebatan tentang kebhinekaan yang terdapat di Indonesia. Ada penyebab yang paling kentara terkait keindonesia yang multi SARA menjadi hal yang haram jadah; yakni politik belah bamboo Rezim Orde Baru di bawah Soeharto dengan control militerisme. Sebagai alternative ke depan, Indonesia harus memikirkan kembali rekonsiliasi atas pergolakan-pergolakan yang pernah terjadi seperti dalam konflik kekerasan social yang memakan banyak korban jiwa dan material, sehingga Indonesia menjadi juara dunia dalam konflik. Tawarannya adalah negosiasi Negara dengan masyarakat yang multi SARA, sebagai basis Indonesia dipertimbangkan.Keywords: Rekonsiliasi, Kebhinekaan, Multikulturalisme, Sara.
Mengkritisi Program Legislasi Nasional 2004-2009: Agenda DPR, DPD dan Pemerintah yang Gagal Sobirin Malian
Unisia Vol. 31 No. 68 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol31.iss68.art7

Abstract

Kita tak bisa lagi berharap banyak pada kinerja Prolegnas DPR mengingat waktu efektif mereka menjabat tinggal 20 bulan lagi (hingga Pemilu Mei 2009). Ini berarti dapat disimpulkan kinerja legislasi mereka telah gagal. Dengan waktu yang demikian singkat rasanya mustahil kinerja itu dapat diperbaiki secara optimal.Kalau pun mereka memproduk undang-undang dikhawatirkan itu hanya sekadar mengejar proyek UUD (ujung-ujungnya duit) seperti lagu band Slank yang sempat akan dimejahijaukan Badan Kehormatan DPR tapi batal. Oleh karena itu, ke depan pasca Pemilu 2009 kita harus lebih mengkritisi lagi setiap program mereka seperti Prolegnas ini karena didalamnya sangat sarat dengan kepentingan yang di antaranya memboroskan anggaran demikian besar namun kualitasnya sangat minim. Keywords: Undang-undang, legislasi, Prolegnas, Pemerintah.
Implikasi Ruu-BHP dan Perpres 77/2000 Sofian Effendi
Unisia Vol. 31 No. 67 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.v31i67.150

Abstract

Pendidikan nasional pada esensinya bukan bidang usaha jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik, yang satu kategori dengan industri pertambangan, perdagangan dan jasa. Pendidikan nasional adalah upaya Pemerintah dan semua unsur bangsa untuk to preserve national identity, to transfer norms and values, to sustain and develop the intellectuial and cultural base of the society, to give inspiration and pride to citizens, dan to promote dialoge for the respect of cultural and social diversity.Salah satu tugas utama pendidikan nasional, terutama pendidikan dasar dan menengah, adalah mentransfer nilai-nilai luhur bangsa, menanamkan semangat kebangsaan, menanamkan identities bangsa, dan melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa. Tugas mulia tersebut adalah tugas Pemerintah dan merupakan tanggung-jawab bangsa Indonesia sehingga tidak mungkin dialihkan menjadi tanggungjawab para pemilik modal usaha jasa pendidikan. Liberalisasi jasa pendidikan tinggi dan sub-sektor pendidikan lainnya haruslah dilaksanakan dengan sikap nasionalisme yang kuat.Kata-kata kunci: Implikasi, pendidikan, liberalisasi, perdagangan, jasa.
Membangun Daya Saing Institusi Pendidikan Berbasis Kompetensi Dasar Organisasi Edy Suandi Hamid
Unisia Vol. 31 No. 67 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.v31i67.167

Abstract

This article is intended to oversee some experiences of the Islamic University of Indonesia (Universitas Islam Indonesia abbreviated by UII) in developing its core competences as the main source of competetiveness to face higher education changes and challenges. As the first Islamic and national university in Indonesia, UII faces the fact that developing high quality in academic atmosphere and services to all stakeholders is no longer gained merely by its famous name as the oldest university in the country. As many universities especially state and government-funded universities and higher education institutions grow faster, UII has realised that to be a noticed part and important contributor in higher education in Indonesia, extra efforts must be accomplished. And UII started it by defining its core compteneces in several areas of educational services.As this article finds, UII has developed its core competence mainly in the arts of management and government of university. UII introduced a more simple highest level management in all units to reduce cost of activities and to fasten decision making proccess. More simple management introduced by UII has transformed it to be smaller and slimmer in structure but with more flexibility in implementing its policy. The new simple management has became one of the most interested issues by many other higher education institutions. Using this simple management, UII has developed its main activities based on its mission to promote Islamic values as blessing for all creatures.Concluding from the empirical findings obtained in the field, this article suggests several important points to universities, especially islamic ones, to develop their core competence based on management and government issues. Firstly, highest level management of university needs to take a deep look at the real world challenges faced by university that required several adjustment in internal body of university. Secondly, as changes in internal structure of university are accepted, unlimited commitment by stakeholders and higher management in a university must be taken into account and becomes the main power of internal changes. And thirdly, as Islamic values become important part of Islamic education institutions, their implementation requires more consideration by all university stakeholders.
Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum Jawahir Thontowi
Unisia Vol. 31 No. 67 (2008)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.v31i67.168

Abstract

This study repeals that thet law enforcement on corruption crime carried by the Corruption Committee (KPK) cannot effectively control to minimize it from happening. It is important to take into account to propose that KPK still maintain to be established, but it role needs to be reduced in order to make a balance authority in handling corruption case between KPK and other legal institutions. In order to avoid conflict interest between involved parties police, public prosecutor and judges at district government level have their own jurisdiction to proceed corruption crime which are carried out by  public civil gervants. Hence, the establishment of Police Task Force inrespect to investigate corruption case is a vital role to take into consideration.

Page 1 of 70 | Total Record : 695

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

1988 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 1 (2023) Vol. 40 No. 2 (2022) Vol. 40 No. 1 (2022) Vol. 39 No. 2 (2021) Vol. 39 No. 1 (2021) Vol. 38 No. 84 (2016) Vol. 37 No. 82 (2015) Vol. 36 No. 81 (2014): Jurnal Unisia Vol. 35 No. 78: Januari 2013 No. 77: Volume XXXIV Nomor 77 Juli 2012 No. 76: Tahun XXXIV Triwulan I 2012 Vol. 33, No. 74, 2011 No. 75: Tahun XXXIII Triwulan VII 2011 Vol. 33 No. 73 (2010): Jurnal Unisia Vol. 32 No. 72 (2009): Jurnal Unisia Vol. 32 No. 71 (2009): Jurnal Unisia Vol. 31 No. 70 (2008): Jurnal Unisia Vol. 31 No. 69 (2008): Jurnal Unisia Vol. 31 No. 68 (2008) Vol. 31 No. 67 (2008) Vol 31, No 67 Maret 2008 Vol. 30 No. 66 (2007): Jurnal Unisia Vol. 30 No. 65 (2007): Jurnal Unisia Vol. 30 No. 64 (2007): Jurnal Unisia Volume XXX Nomor 64 Juni 2007 No. 63: Tahun XXX Triwulan I 2007 No. 61: Tahun XXIX Triwulan III 2006 No. 60: Tahun XXIX Triwulan II 2006 No. 59: Tahun XXIX Triwulan I 2006 No. 58: Tahun XXVIII Triwulan IV 2005 No. 57: Tahun XXVIII Triwulan III 2005 No. 56: XXVIII Triwulan II 2005 No 55/XXVIII/I/2005 No 54/XXVII/IV/2004 No 53/XXVII/III/2004 No. 52: Tahun XXVII Triwulan II 2004 No 51/XXVII/I/2004 No 50/XXVI/IV/2003 No. 49: Tahun XXVI Triwulan III 2003 No. 48: Tahun XXVI Triwulan II 2003 No. 47: Tahun XXVI Triwulan I 2003 No 46/XXV/III/2002 No 45/XXV/II/2002 No 44/XXV/I/2002 No 43/XXIV/I/2001 No 41/XXII/IV/2000 No 39/XXII/III/1999 No 36/XXI/IV/1998 No 33/XVIII/I/1997 No 32/XVII/IV/1997 No 31 Tahun 1996 No 30 Tahun 1996 No. 29: Tahun XVI Triwulan I 1996 No. 27: Tahun XV Triwulan III 1995 No. 26: Tahun XV Triwulan II 1995 No. 24: Tahun XIV Triwulan IV 1994 No. 23: Tahun XIV Triwulan III 1994 No. 22: Tahun XIV Triwulan II 1994 No. 21: Tahun XIV Triwulan I 1994 No. 19: Tahun XIII Triwulan 4 1993 No. 20: Tahun XIII Triwulan IV 1993 No. 17: Tahun XIII Triwulan VI 1993 No. 13: Tahun XIII Triwulan 2 1992 No. 16: Tahun XIII Triwulan V 1992 No. 15: Tahun XIII Triwulan IV 1992 No. 11: Tahun XII Triwulan I 1991 No. 10: Tahun XI Triwulan IV 1991 No. 9: Tahun XI Triwulan III 1991 No. 2: Tahun X Triwulan II 1988 More Issue