Bandung Conference Series: Law Studies
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Articles
340 Documents
<![CDATA[Implementasi Penertiban Reklame yang Tidak Berizin di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Ariq Alauddin]]>;
<![CDATA[Abdul Rohman]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.057 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2512
<![CDATA[Abstract. In the State of Indonesia, since January 1, 2001, regional autonomy has been implemented. Regional autonomy is implemented based on Law Number 23 of 2014 as amended by Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government, hereinafter referred to as the Regional Government Law. This means that the Regional Government is given the authority by the Act to manage and administer its own area. One way to increase and implement regional autonomy itself by the Bandung City Government focuses on increasing regional original income through the implementation of billboards. Advertisements based on the Regional Regulation of the City of Bandung Number 2 of 2007 concerning the Implementation of Advertisements. billboards are an inseparable part of the modern social system and society. The method used in this research is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. With library research data collection techniques, this is done by collecting secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. As well as the research specifications used are descriptive analytical. It was concluded that the Bandung City Government has made efforts to control the implementation of billboards that are not in accordance with the provisions for their placement, namely through mechanisms regarding licensing and supervision carried out by relevant agencies mandated by Bandung Mayor Regulation Number 217 of 2018 concerning Instructions for the Implementation of Billboards. Abstrak. Di Negara Indonesia, sejak tanggal 1 Januari 2001 telah memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya penulis sebut UU Pemda. Artinya Pemerintah Daerah diberikan wewenang oleh Undang-undang tersebut untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan otonomi daerah sendiri oleh Pemerintahan Kota Bandung menitikberatkan peningkatan pendapatan asli daerah yang melalui penyelenggaraan reklame. Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Reklame. reklame merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Diperoleh simpulan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melakukan upaya dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan penempatannya adalah melalui mekanisme mengenai perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang dimandatkan oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasinya terhadap Kebocoran Data Pengguna Electronic Healcth Alert Card ]]>
<![CDATA[Herlan Solehudin]]>;
<![CDATA[Neni Ruhaeni]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.406 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2520
<![CDATA[Abstract. The government through the Ministry of Health made an eHAC (Electronic Health Alert Card) application and required people traveling outside the city to register for eHAC. Electronic Health Alert Card is an application that functions to verify passengers while traveling. Existing laws and regulations have not been effectively implemented, so there are still many cases of leakage of personal data at the practical level, including the leakage of personal data of users of the EHAC application.Based on the explanation above, this study aims to find out how the implementation of legal protection for leakage from personal users of the electronic health alert card application is reviewed from law number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.This research method uses normative juridical and this research is Descriptive Analysis. Meanwhile, the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method.So the result was obtained that the Provisions regarding Personal Data as previously stated were a provision that placed the Electronic System Provider Company as a party that was obliged to always maintain all Personal Data of its consumers. Violations of the provisions of Personal Data have been regulated by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Abstrak. Pada tahun 2021 pemerintah melalui kemenkes membuat aplikasi eHAC (Electronic Health Alert Card) dan mewajibkan masyarakat yang bepergian ke luar kota wajib mendaftar eHAC. Electronic Health Alert Card merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan verifikasi penumpang selama bepergian. Aplikasi ini wajib untuk setiap wisatawan dari Negara atau wilayah tertentu yang terkena penyakit, misalnya Covid-19.. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana impelentasi perlindungan hukum atas kebocoran dari pribadi pengguna aplikasi electronic health alert card ditinjau dari undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Data Pribadi sebegaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan suatu ketentuan yang menempatkan. Pelanggaran terhadap ketentuan Data Pribadi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).]]>
<![CDATA[Kegiatan Investasi yang Dilakukan Secara Online Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik ]]>
<![CDATA[Muhammad Aldiansyah Wibisono]]>;
<![CDATA[Ratna Januarita]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.019 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2526
<![CDATA[Abstract. Investment is the activity of placing funds or other valuable assets in an instrument within a certain period of time. Investment is divided into 2 types in terms of the mechanism, namely, direct investment, namely as direct investment, where the direct investor is actively involved in business management losses and is directly responsible if a loss occurs. And second, there is indirect investment, which is investment in financial assets, not assets or factors of production. Trading is a long-term financial transaction process or in other words it can also be called trading activity in the form of currency. Binary Options are a trading effort carried out by buying foreign exchange or foreign assets online based on exchange rate movements or fluctuating market patterns. In writing this thesis, the author uses a normative legal approach, namely research that puts the law as a system of norms. Based on the results of this study, it can be concluded that the practice with the Binary Option system contained in the Binomo Platform is illegal due to the lack of clarity in the agreement contained therein and not in accordance with Article 18 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law. Abstrak. Investasi adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen dalam jangka waktu tertentu. Investasi terbagi menjadi 2 jenis dari segi mekanismenya yaitu, investasi langsung (Direct Investmen) yaitu sebagai penanaman modal secara langsung, dimana pihak investor langsung terlibat aktif dalam kerugian pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi kerugian. Dan yang kedua terdapat investasi tidak langsung (Imdirect Investmen) adalah investasi pada aset finansial, bukan aset atau faktor produksi. Trading adalah sebuah proses transaksi finansial jangka panjang atau dengan kata lain dapat disebut juga aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang. Binary Option merupakan sebuah upaya perdagangan yang dilakukan dengan jalan transaksi membeli valuta asing atau aset asing melalui daring berdasarkan pergerakan kurs atau pola pasar yang bersifat fluktuatif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik dengan sistem Binary Option yang terdapat dalam Platform Binomo adalah ilegal dikarenakan ketidak jelasan dalam perjanjian yang terdapat di dalamnya dan tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ]]>
<![CDATA[Adela Berliana Nugraha]]>;
<![CDATA[Chepi Ali Firman Zakaria]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.145 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2529
<![CDATA[Abstract. The crime of sexual harassment is a dangerous problem in social life, because it is not only a physical and psychological burden on the victim, the crime of sexual harassment is a problem that also burdens the state. This crime of decency and sexual harassment has reached a very complex stage, disturbing and worrying the community. However, looking at the facts on the ground which show that sexual harassment crimes that occur in Indonesia where the victim is the weakest position are often used as perpetrators in other crimes, therefore the purpose of this study is to find out how the optimal legal protection for victims is by regulation and practice. This study uses a normative juridical research method with the nature of the research using analytical descriptive with secondary data obtained through literature study or documentation study. Then, all data and information were processed using qualitative data analysis. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that suppressing legal protection for victims of criminal acts of sexual harassment optimally in practice becomes an urgency, given the rise of cases of sexual violence in Indonesia. Optimal law enforcement to protect victims of sexual violence is Article 5 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and also entitled to medical assistance, rehabilitation, compensation and restitution. Abstrak. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakrat, karena selain menjadi beban fisik dan psikis terhadap korban, tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang juga membebani negara. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah sampai pada tahap begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat. Namun, melihat fakta lapangan yang menunjukan bahwa kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang mana korbannya adalah posisi yang paling lemah sering dijadikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang optimal bagi korban secara regulasi dan praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan data sekunder diperoleh melalui cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengekan perlindungan hokum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang optimal secara praktik menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Penegakan hokum yang optimal melindungi korban kekerasan seksual terdapat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabiltasi, kompensasi dan juga restitusi.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Kritis Tindak Pidana Praktik Pengobatan Ilegal oleh Dokter Dihubungkan dengan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ]]>
<![CDATA[Kharisma Fajar Ilmperdana]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (52.082 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2532
<![CDATA[Abstract. The phenomenon of cases involving health workers with patients, often occurs. Starting from patients who feel harassed by nurses, patients who are dissatisfied with hospital services, and even more terrible are patients who are injured or died due to illegal medical practices. The criminal act of illegal medical practice by a doctor is contrary to the doctor's code of ethics and the doctor's oath which states that a doctor will always put the patient's health first, taking into account the interests of the community. This research is a normative juridical research using a criminological approach based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is descriptive qualitative. From the results of research that has been carried out, related to the implementation of imposing sanctions and preventive measures taken against perpetrators of illegal medical practices, it is carried out by imposing sanctions on perpetrators other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving community welfare. To achieve this welfare, synergy between law enforcement officers and the community is needed because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future. Abstrak. Fenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, sering terjadi. Mulai dari pasien yang merasa dilecehkan oleh perawat, pasien yang tidak puas akan pelayanan rumah sakit, dan yang lebih mengerikan adalah pasien yang luka atau meninggal karena praktik kedokteran ilegal. Tindak pidana praktik pengobatan ilegal yang dilakukan oleh seorang dokter bertentangan dengan kode etik dokter dan sumpah dokter sendiri yang menyatakan bahwa seorang dokter akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kriminologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait implementasi penjatuhan sanksi dan upaya preventif yang dilakukan terhadap terhadap pelaku praktik pengobatan ilegal dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Fikri Fathurrachman]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (62.021 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2536
<![CDATA[Abstract. The phenomenon of fraud cases carried out by affiliates through binary options trading, often occurs lately. Starting from the many advertisements on social media about binary options trading that were shared by affiliates, then many people were interested in trying it, until what was even more terrible was that people lost their wealth for binary options trading because of fraud committed by affiliates. The criminal act of affiliate practice, which is mostly carried out by an influencer, is contrary to the function of the influencer itself, which is supposed to educate the public, instead deceiving the public. This research uses normative juridical research based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the criminal responsibility of an affiliate and the factors causing the affiliate to commit a criminal act of fraud against the victim, it is carried out by imposing sanctions on the perpetrator other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving public welfare. To achieve this prosperity, synergy is needed between law enforcement officials and the community because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future. Abstrak. Fenomena kasus penipuan yang dilakukan oleh affiliator melalui trading binary option, sering terjadi akhir-akhir ini. Berawal dari bnyaknya iklan di media sosial tentang trading binary option yang dibagikan oleh affiliator, lalu banyak masyarakat yang tertarik untuk mencobanya, hingga yang lebih mengerikan masyarakat kehilangan hartanya untuk trading binary option karena penipuan yang dilakukan oleh affiliator. Tindak pidana praktik affiliator yang kebanyakan dilakukan oleh seorang influencer bertentangan dengan fungsi influencer itu sendiri yang seharusnya mengedukasi masyarakat justru menipu masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganlisis sendiri dengan memusatka kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pertanggungjawaban pidana seorang affiliator dan faktor penyebab affiliator melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara apparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya ]]>
<![CDATA[Muhammad Reza Firdaus]]>;
<![CDATA[Dian Alan Setiawan]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (52.559 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2540
<![CDATA[Abstract. Animal is one of biological diversity and elemnt of nature which act as a pillar of life. Because of that significant importence, the government has applied protection for animal in form of written law. Even though the government has applied regulations about rare animal protection, animal smunggling is still a problem which occur frequently. The purpose of this research is to know how the regulations of rare animal protection work and preventive effort to prevent rare animal smunggling according to Law No.5 of 1990 about the conservation of biological natural resources and it's ecosystem (KSDA Law). The method used in this research is juridical normative method with analytical descroptive as it's research spesificatiom. The type of data collection technique used n this research is secondary data collection and qualitative analysis as it's method. The result of this research concluded that the law protection according to KSDA law realized in form of preventive and represive protection by applying prohibiton until criminal penalty for animal smugglers. The use of that law has not entirely protrcted the existance of rare animal and it's role in maintaining nature sustainability. Preventive acts which have been done by the government starting from planning the regulations until controlling is still not good enough to achieve the maximal result of law protection despite of it's accordance with KSDA Law. The substance of law regulation, funding, and the lack of sufficient facilities and infrastructures are several factors which caused the purpose of law protection through preventive acts has not been achieved until now. Abstrak. Satwa merupakan keanekaragaman hayati dan unsur lingkungan hidup penyangga kehidupan. Pentingnya keberadaan satwa dalam keberlangsungan lingkungan hidup pemerintah menetapkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum secara tertulis. Permasalahannya meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan berkaitan dengan perlindungan satwa langka, penyelundupan satwa masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap satwa langka dan upaya preventif mencegah terjadinya penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum berdasarkan UU KSDA diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif berupa larangan hingga sanksi pidana bagi pelanggar. Perlindungan hukum dalam peraturan tersebut masih belum maksimal melindungi satwa langka yang seharusnya menjamin keberadaan satwa langka menjaga kelestarian lingkungan. Upaya preventif yang telah ditempuh oleh pemerintah mulai dari pembentukan peraturan hingga pengawasan meskipun telah sesuai dengan UU KSDA, namun upaya tersebut belum dapat mencapai tujuan perlindungan hukum yang maksimal. Faktor-faktor belum tercapainya tujuan perlindungan hukum melalui upaya preventif yaitu karena substansi dari peraturan hukum, faktor pendanaan, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ressy Rizki Utari]]>;
<![CDATA[Ade Mahmud]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.588 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2543
<![CDATA[Abstract. It has been more than a century that the Indonesian Criminal Code has been in force. There have been more than four attempts to do so. However, the DPRD's hammer never knocks on the validity of the new Criminal Code. An attempt was also made in 2019. But instead it created a large wave of protests from many community groups. One of the articles that is also considered colonial and not pro to the people is Article 431 of the RKUHP. The article reads "Everyone who is wandering on the street or in a public place that disturbs the public shall be punished with a maximum fine of category I or a fine of Rp. 1 million." This purpose is to find out how the law is against criminal acts of homeless people in Indonesia. the second knows article 431 of the RKUHP with a criminal law policy in the crime of vagrants. The main method that the author uses in this research is through juridical-normative. This approach, studies and researches primary legal materials and secondary legal materials. This study also uses the technique of analyzing legal materials for literature studies. The authors in this study found one, that criminal law enforcement against homeless people is effective in reducing crime and the number of homeless people. Second, the approach beyond the penal in dealing with the social problems of the homeless who were born due to poverty in the community. Abstrak. Sudah lebih dari satu abad KUHP di Indonesia berlaku. Usaha untuk melakukan pembaharuan pun sudah lebih dari empat kali. Namun palu DPRD tak kunjung juga mengetok sah kan KUHP baru. Usaha pembaharuan juga sempat dilakukan pada tahun 2019. Tetapi malah menciptakan gelombang protes yang besar dari banyak kelompok masyarakat. salah satu pasal yang juga dianggap masih kolonial dan tidak pro terhadap rakyat adalah pasal 431 RKUHP. Pasal itu berbunyi “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I atau denda Rp1 juta.” Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan di Indonesia. yang kedua mengetahui kesesuaian pasal 431 RKUHP dengan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana gelandangan. Metode utama yang penulis gunakan dalam penelitian yakni melalui yuridis-normatif. Pendekatan ini, mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum studi kepustakaan. Penulisn dalam penelitian ini menemukan satu, tidak efektifnya penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dalam mengurangi kriminalitas maupun jumlah gelandangan. Kedua, diperlukan pendekatan diluar penal dalam menangani permasalahan sosial gelandangan yang lahir karena tingkat kemiskinan dimasyarakat.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban PT. Nindya Berlyn 1 Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Rotan pada PT. Bariq Kemilau berdasarkan Surat Perjanjian No:003/Surat Kontrak Kerja/Vi/2021 Ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata ]]>
<![CDATA[Baharian Rizky]]>;
<![CDATA[Husni Syawali]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.979 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2552
<![CDATA[Abstract. The sale and purchase agreement will be in line when both parties agree on the content of the contract where the content of the contract aims to guarantee legal protection to the agreeing party. The research identified the problem of what the legal consequences would be if the seller violated the contract article, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement in terms of the Civil Code. In addition, it is also to examine how the liability for the seller if he has violated the article of the contract, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement reviewed from the Civil Code. The purpose of this study is to examine and find out the legal consequences if the seller violates the contract article, namely the delay in delivery in the sale and purchase agreement and the form of liability to the seller if it has violated the contract article, namely the delay in delivery which is based on the provisions of the Civil Code. The research method used in this study is a normative juridical approach through the use of secondary data. The normative approach is based on the use of laws and regulations as secondary data made from primary law. Other secondary data are obtained through the collection of secondary and tertiary legal materials such as through legal dictionaries and the internet. Based on the results of research on the legal consequences of sellers who violate the application of the contract article, it is necessary to provide compensation as stipulated in Article 1246 of the Civil Code. Abstrak. Perjanjian jual beli akan bejalan ketika kedua belah pihak menyetujui isi kontrak dimana isi kontrak tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum kepada pihak yang bersepakat. Namun dalam praktiknya penjual melanggar isi kontrak yang sudah disetujui keduanya. Penelitian mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana akibat hukum apabila penjual melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Hukum Perdata. Selain itu juga untuk meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban bagi penjual apabila telah melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli ditinjau dari Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Tujuan penelitian ini guna mengkaji dan mengetahui akibat hukum apabila penjual melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman dalam perjanjian jual beli dan bentuk pertanggungjawaban terhadap penjual apabila telah melanggar pasal kontrak yaitu keterlambatan pengiriman yang didasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan data sekunder. Pendekatan normatif didasarkan kepada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder berbahan hukum primer. Data sekunder lainnya diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier seperti melalui kamus hukum dan internet. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum terhadap penjual yang melanggar penerapan pasal kontrak adalah perlunya memberikan ganti rugi sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual ]]>
<![CDATA[Zhetira Rizkika]]>;
<![CDATA[Nandang Sambas]]>
<![CDATA[ Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[UNISBA Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (51.887 KB)
|
DOI: 10.29313/bcsls.v2i2.2553
<![CDATA[Abstract. Violence against children can have a long traumatic impact that can disturb them and even those around them. It is possible that acts of violence that occur in children will be able to interfere with the child's growth and development and turn off all the positive potential that the child has which should be developed by the child in the future. Sexual violence against children is one of the problems facing the government today because it is related to the government's efforts to implement the Child Protection Law no. 35 of 2014. The purpose of this study is to describe the factors that cause sexual abuse inflicted on children and to find out what obstacles are obstacles in providing legal protection to children as victims of decency and how the efforts are being made to overcome these obstacles. To help answer research problems, the method used in this research is a normative approach and writing specifications are descriptive analytical using secondary and tertiary materials as well as the method used is library research and analysis method is literature study. The results obtained in this study indicate that forms of legal protection for children as victims of sexual violence committed by blood relatives include protection as contained in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, including psychosocial assistance during treatment to recovery and the provision of protection as well as assistance at every level of examination starting from the investigation process, prosecution process, to the examination process in court. Abstrak. Tindak kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja tindak kekerasan yang terjadi pada anak akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut dan mematikan segala potensi positif yang dimiliki nya yang seharusnya dapat dikembangkan oleh anak kemudian hari. Kekerasan seksual terhadap anak merupakasn salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor – faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ditimbulkan kepada anak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dan spefisifikasi penulisan adalah deskriptif analitis menggunakan bahan – bahan sekunder dan tersier juga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis dalah studi kepustakan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat sedarahnya diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak]]>
