cover
Contact Name
Fatin Hamamah
Contact Email
focus@library-untagcirebon.ac.id
Phone
+6285351417897
Journal Mail Official
focus@library-untagcirebon.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNTAG Cirebon Jl. Perjuangan No.17, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Focus: Jurnal of Law
ISSN : -     EISSN : 27745783     DOI : https://doi.org/10.47685/focus
Core Subject : Social,
FOCUS: Jurnal of Law merupakan Jurnal media komunikasi dan publikasi ilmiah diterbitkan dua kali setahun oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, menerima artikel hasil penelitian di bidang hukum diantaranya: Teori Hukum, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, Hukum Indonesia, Hukum Filsafat, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Agama, Filsafat Hukum dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Fatin Hamamah
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.932 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum dalam peradilan pidana serta kebijakan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara tindak kejahatan yang dilakukan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka. Adapun sifat penelitian yaitu deskriptif analitik, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomenasosial, praktek dan „urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara kejahatan yang dilakukan oleh dalam bentuk perkosaan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan kemudian dianalisis menurut hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penanganan anak yang bermasalah maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan diantaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur- unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebijakan yang diambil oleh hakim kurang sesuai sebab hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang No. 3 Tahun 1997).
Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 KUHP Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika Juju Samsudin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.419 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.84

Abstract

Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi seluler ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronika yang sudah sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan serta mengetahui bagaimana proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam tindak pidana melalui sarana Short Message Service. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka serta studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur – unsurnya yang sesuai menurut Undang – undang.
Tanggung Jawab Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 P Maulana Kamal
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.106 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.85

Abstract

Eksistensi PT Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya. Sehingga dengan demikian maka, Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya, sangatlah penting untuk di cermati dan di pahami secara lebih mendalam. Permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undangundang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero)? Apakah tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam meyalurkan santunan asuransi terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas atau belum ? Bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) apabila korban mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Asuransi lain dalam kasus yang sama ?, Tanggung jawab Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. Santunan asuransi jasa raharja yang salurkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak akan diberikan kepada korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaaan : bunuh diri; percobaan embunuhan atau kesengajaan lain pada korban/ahli warisnya; korban dalam keadaan mabok ata tak sadar; melakukan perbuatan kejahatan
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Penumpang dan Barang Dihubungkan Dengan Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api Sukama Sukama
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.194 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.86

Abstract

Sistem Transportasi atau pengangkutan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan berpengaruh pada berbagai aspek. Dari aspek hukum dalam pengoprasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab serta pengasuransian apabila terjadi kecelakaan. Kereta api merupakan moda transportasi darat yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus dan lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintas. Maka dari itu, pengangkutan melalui kereta api memegang peranan penting. Meskipun demikian, tak dapat disangkal kemungkinan adanya resiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang maupun pengirim barang. Oleh karena itu penulis dapat mengidentifikasi suatu permasalahan yang menyangkut judul yang penulis bahas. Adapun identifikasi masalah penulis kemukakan sebagai suatu bahasan untuk mempersempit suatu permasalahan sehingga penelitian ini sesuai dengan sasaran antara lain: bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penumpang dan barang, bagaimana bentuk pengawasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang melalui kereta api. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma-norma, azas-azas hukum positif serta usaha menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap penumpang dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia, akan diberi ganti rugi sebesar nilai kerugian yang dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh PT. KAI kepada PT. Jasa Raharja. Jika penumpang mengalami kerugian bukan akibat kecelakaan, malainkan kelalaian penyelenggara kereta api ataupun bencana alam, maka PT. KAI akan memberikan ganti rugi secara langsung ataupun menyediakan moda transportasi lain seperti bus yang dapat mengantarkan penumpang hingga ke tempat tujuan. Berdasarkan aturan Pasal 166 sampai dengan Pasal 171 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api
Pendidikan Ideologi Pancasila Bagi Pemuda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kepemudaan Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Sunarko Kasidin
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 1 (2020): Focus: Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.399 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i1.87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis yang dimaksud dengan pendidikan ideologi Pancasila serta pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasial hasil pendidikan dalam pembangunan NKRI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang juga sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu bertempat di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon dan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu; Observasi (Observation), wawancara mendalam (In depth interview), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan ideologi Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-maslah pembangunan bangsa dan Negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia serta Pemberdayaan pemuda yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila hasil pendidikan di perguruan tinggi, tidak ada upaya dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memberdayakannya, melainkan pemuda yang telah menempuh pendidikannya di perguruan tinggi dibiarkan mencari tempat pengabdiannya secara mandiri.
Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Dalam Transaksi Di Platform E-Commerce Fatin Hamamah; Dimas Pratama Soekarno
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 2 (2021): Focus: Edisi Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.696 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.149

Abstract

The ease of access to the Internet has increased the number of e-commerce consumers for reasons including practicality, easy-to-use payment systems, time efficiency, and the many preferential prices of online businesses. This is for many reasons. However, considering the number of online companies, behind all the conveniences and benefits provided, there is another concern that online companies are responsible for e-commerce consumers. In the context of the current Indonesian consumer protection law (namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection), the rights and obligations of consumers and business actors have been clearly and firmly regulated. The rights and obligations of consumers are regulated in Articles 4 and 5 of Law Number 8 of 1999, while the rights and obligations of commercial actors are regulated in Articles 6 and 7 of Law Number 8 of 1999.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Cirebon Idris Abas Ibrahim
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 2 (2021): Focus: Edisi Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.156 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.150

Abstract

The application of good corporate governance encourages the management of savings and loan cooperatives (KSP) to carry out their business activities by paying attention to the principles of cooperatives and the principles of prudence so that they become cooperatives that are transparent, accountable, and responsive. This study uses a social, legal approach while the data is obtained through field research and literature. Furthermore, the data were analyzed qualitatively. The problems are formulated: (1) how is the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in savings and loan cooperatives in Cirebon ?; (2) what must be done so that the GCG principles can be fully implemented by KSP in Cirebon Regency? The results of the study concluded: 1) The application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the Savings and Loans Cooperative (KSP) in Cirebon Regency is a necessity that must be carried out and enforced in Cirebon Regency. 2) Cooperatives in Cirebon have not fully implemented the principles of cooperatives, have more to do with the principles of GCG. 3) GCG principles must be part of cooperatives, especially in Cirebon Regency and generally for cooperatives in Indonesia. The following suggestions should be issued: 1) Regulations that regulate the obligation to apply cooperative principles and Good Corporate Governance should be published in the KSP so that the establishment of the KSP does not end with the closure of the KSP, which in the end is detrimental to its members. 2) KSP should be obliged to become a member of the Deposit Insurance Corporation so that if there is a KSP closure, it will not be detrimental to members who have deposited at the closed KSP. KSP members will trust KSP; 3) Guidance and supervision of cooperatives should be increased and intensified. Establish a National Accreditation Agency for Indonesian Cooperatives to spur improvement in managing cooperatives in Indonesia.
Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum Izzul Fata
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 2 (2021): Focus: Edisi Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.469 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.151

Abstract

This study aims to determine the description of how the state, through its legal politics, give enormous authority to the Constitutional Court, which is the body (judicative) to interfere with parliamentary (legislative) and government (executive) affairs, which are not bene the three branches of government (legislative, executive and judicative). Rationally have the same position. This research method uses normative juridical research. Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia establishes the Constitutional Court as one of the special judicial actors and the Supreme Court, with authority to examine laws against the Constitution, which is carried out at the first and last levels whose decisions are final. Giving too far lead head control power authority to the Constitutional Court to amend the laws made by the parliament (legislative) or to cancel what constitutes government (executive) policies would contradict the principle of distribution of power (tries politic) and the direct focus of checks and balances.
Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Marhendi Marhendi; Perliana Garmayu
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 2 (2021): Focus: Edisi Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.193 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.152

Abstract

The position of Civil Servants (PNS) is vital and determines the success of the government's mission. One of the factors considered important is creating a clean and authoritative state apparatus, namely the discipline of civil servants. To discipline Civil Servants, the government issued Government Regulation No. 53/2010 concerning Civil Servant Discipline. The purpose of this study was to determine and study: (1) the implementation of the Discipline of the State Civil Apparatus at the Cakrabhuwana Airport Office in Cirebon, and (2) the inhibiting factors for the implementation of the Discipline of the State Civil Apparatus at the Cakrabhuwana Airport Office in Cirebon. This research approach is a combination of normative legal research with empirical legal research,.Namely, this research examines data based on existing norms regarding the implementation of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. All data obtained from the research results were analyzed qualitatively, then presented descriptively based on the existing problem formulations, and finally, a conclusion was drawn. The results showed that: (1) in implementing the work discipline enforcement of employees at the Cirebon Cakrabhuwana Airport Office refers to Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Work Discipline. When there are civil servants who violate disciplinary rules, they will be subject to disciplinary sanctions or penalties according to the type of violation committed. The imposition of sanctions or disciplinary penalties for civil servants who violate discipline is carried out by direct superiors as long as they are under their authority, and (2) factors that affect the implementation of discipline enforcement of Civil Servants at the Cirebon Cakrabhuwana Airport Office are divided into 2 (two). First, the supporting factors are the factors of rules (law), facilities and infrastructure, and respect for Civil Servants. Second, the inhibiting factor is the self-awareness of Civil Servants and the budget factor.
Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia Sunarko Kasidin; Karsono Karsono
FOCUS: Jurnal of Law Vol 1 No 2 (2021): Focus: Edisi Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.728 KB) | DOI: 10.47685/focus.v1i2.153

Abstract

The purpose of this research is to find out the picture related to euthanasia that occurs and applies in Indonesia. What if, due to technological advances, there is "taking other people's lives" or "letting other people's lives be stolen by death. This research uses normative legal analysis. The data collection method uses the snowball method to continuously dig from various sources, books, other related literature studies. The results of this study illustrate that 1) The perspective of the Criminal Code in Indonesia is that convicting a person is not only because he has committed an act that fulfills the elements. - only the elements of the formulation of offenses (criminal act, actus reus) but still have to be taken into consideration is the problem of whether or not the person concerned is accountable for his actions (criminal responsibility, men's rea), 2) As a philosophical basis regarding the prohibition of euthanasia states, all kinds of killings are against morals.

Page 1 of 3 | Total Record : 25