EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
EduYustisia adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang memuat artikel-artikel tentang penelitian ilmiah bidang Ilmu Hukum, memuat hasil penelitian ilmiah dan ulasan tentang disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang studi hukum (hukum perdata, hukum Pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan).
Articles
20 Documents
<![CDATA[Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Ricky Risnanda Surbakti]]>;
<![CDATA[Nursariani Simatupang]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.255 KB)
<![CDATA[Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun. ASN yang melakukan tindak pidana maka mekanisme penjatuhan sanksi disiplinnya berbeda pula dengan penjatuhan sanksi disiplin terhadap ASN yang hanya melakukan pelanggaran ringan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap ASN, proses penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, data bersumber dari hukum islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan hukum, diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Proses penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman, dan tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin. Kendala dalam proses penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan tindak pidana yakni terkendala karena lamanya proses pelaporan dari kejaksaan ke Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Medan bagi pelanggar sanksi disiplin khusus kasus tindak pidana]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/Pn.Trt) ]]>
<![CDATA[Poltak Silitonga]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin Lubis]]>;
<![CDATA[Zaidar Zaidar]]>;
<![CDATA[Mirza Nasution]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Desember - Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.318 KB)
<![CDATA[Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, maka kepentingan pemilik hak atas tanah tersebut dilindungi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini mengeni kedudukan hukum putusan pengadilan negeri yang sudah berkekuatan Hukum terhadap pembatalan sertifikat tanah. Perlindungan hukum terhadap para pihak. Analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni berupa putusan pengadilan (horizontal). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah kedudukan hukum putusan pengadilan negeri terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak menempuh upaya hukum banding merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Perlindungan hukum terhadap para pihak yang bersengketa dalam putusan perkara tersebut dimana penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Trt, terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah harus melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan sertifikat hak milik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau melalui Badan Pertanahan Nasional.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Mochammad Rifky Dalimunte]]>;
<![CDATA[Ahmad Fauzi]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.771 KB)
<![CDATA[Perjanjian jual beli dapat terjadi jika ada kesepakatan yang telah dibuat dan dinegosiasikan bersama tanpa paksaan dan menjadi hukum bagi para pihak, namun berbeda jika perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas tanah disimpulkan dengan a tenggat waktu kembali yang umumnya tidak diatur atau dilarang oleh hukum. Namun perlu diperhatikan apakah ada perbedaan tanggal penandatanganan dan yang seharusnya, apakah ada pihak lain yang dirugikan, atau ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (untuk Misalnya penggelapan pajak, dll.). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Undang-undang tersebut diberlakukan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ayat (1) pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Konsekuensi hukum perjanjian dengan tanggal berakhir dalam jual beli dan pengalihan hak atas tanah bagi para pihak, ketika perjanjian dapat diakhiri, seolah-olah salah satu pihak meminta penghentian perjanjian, membutuhkan pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi jika ditemukan pelanggaran atau pelanggaran perjanjian yang dibuat dengan tanggal terbalik untuk jual beli dan pengalihan hak atas tanah. Istilah kontrak penjualan dan pengalihan hak atas tanah disimpulkan dengan akta notaris, meskipun Pasal 1321 KUH Perdata menekankan persyaratan hukum. kontrak itu sendiri]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tentang Keabsahan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Tukar Tanah Yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN LLG ]]>
<![CDATA[Josephine Wirawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin]]>;
<![CDATA[Zaidar Zaidar]]>;
<![CDATA[Afnila Afnila]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Desember - Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.912 KB)
<![CDATA[Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari dan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi kalangan petani di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia. Pentingnya arti tanah bagi masyarakat Indonesia, maka banyak masyarakat yang berupaya untuk memiliki hak atas tanah tersebut agar dapat dijadikan tempat mendirikan rumah kediaman, tempat bercocok tanam, tempat berusaha dengan mendirikan bangunan rumah tempat usaha atau bahkan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut melalui suatu transaksi jual beli. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dapat memberikan informasi untuk dipahami tentang Keabsahan surat tukar tanah yang dibuat oleh Kepala Desa adanya suatu kewenangan berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah sehingga diantara para pihak yang berkeinginan untuk melakukan peralihan hak berupa tukar menukar atas tanah baik secara lisan maupun tertulis kemudian harus dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak atas persetujuan tukar menukar sehingga Kepala Desa dapat membuat surat keterangan atas peralihan hak berupa tukar menukar tanah tersebut.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Syukriza Aldi]]>;
<![CDATA[Tengku Erwinsyahbana]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.029 KB)
<![CDATA[Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya oleh orang yang memegang kekuasaan partai politik. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kemanfaatan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah Sumatera Utara adalah Penyusunan peraturan daerah memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan keluhan dari masyarakat harus dilaksanakan pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem yang ada bisa berbentuk perda maupun dalam hal pembangunan. Kendala yang dihadapi untuk mengadopsi aspirasi masyarakat pada proses penyusunan rancangan peraturan daerah Sumatera Utara adalah tidak semua bisa di penuhi karena aspirasi masyarakat harus di rapat kan kembali ke komisi untuk mewujudkan. Upaya partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara: Perlu Adanya Peraturan Teknis Yang Rinci Terkait Partisipasi Masyarakat, mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan Sosialisasi Raperda Kepada Masyarakat]]>
<![CDATA[Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Roman Situngkir]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Desember - Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (543.683 KB)
<![CDATA[Pengangkatan pelaksana tugas Kepala Daerah ini dapat menimbulkan permasalahan dalam aspek Hukum Tata Negara. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengisian jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, bagaimana batasan kewenangan Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Daerah, bagaimana efektivitas jabatan Pelaksana Tugas dalam penyelenggaraan pemerintah. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran. pengisian jabatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dilengkapi dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara sehingga dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan yang diperoleh Kepala Daerah sangat menentukan jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan baik. Batasan kewenangan Pelaksana Tugas dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Daerah bersumber dari kewenangan mandat, dimana kewenangan Plt Kepala Daerah hanya sebatas menjalankan kewenangan berupa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah defenitif dalam Pemerintahan Daerah karena kedudukannya hanya sebagai pejabat sementara yang menggantikan kekosongan Kepala Daerah]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Petani Penggarap Dalam Penguasaan Tanah Hgu Ptpn Ii Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya ]]>
<![CDATA[M Ilham Akbar Lemmy]]>;
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.676 KB)
<![CDATA[Meningkatnya jumlah penduduk secara tidak langsung mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Maka kebutuhan pembangunan juga untuk pemukiman dan kebutuhan tanah kepentingan lain dan saat itu tanah yang tersedia jumlahnya mulai terasa sangat terbatas terbatas. Kondisi ini dapat memicu meningkatnya konflik/Sengketa pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah liar, dan tumpang tindihnya penggunaan lahan. Penelian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di dukung oleh data primer berupa wawancara dengan narasumber, adapaun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjamin memberikan perlindungan kepada lahan 26 Ha yang dikuasai oleh petani. Dan BUMN selaku pemilik aset tanah yang sudah dikeluarkan dari HGU melalui SK BPN segera mencoret tanah tersebut sebagai aset BUMN, sehingga tanah tersebut dapat di distribusikan untuk segera dimanfaatkan guna kepentingan orang banyak]]>
<![CDATA[PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BERDASARKAN PASAL 50-68 KUHP (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan) ]]>
<![CDATA[Lisa Yuliani]]>;
<![CDATA[M Hamdan]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Desember - Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.089 KB)
<![CDATA[Penelitian ini untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, untuk menemukan dan menganalisis Hak-hak tersangka atau terdakwa yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta sekaligus upaya-upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hokum, diantaranya KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnnya. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak terlaksana dengan baik diantaranya : kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta wujud nyata hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hamabatan tersebut lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada, mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berada]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Nafa Fadhilah]]>;
<![CDATA[Nasir Sitompul]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 1 (2022): Juni - November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.368 KB)
<![CDATA[Di dunia Illegal Fishing sudah menjadi permasalahan yang khusus dan sering terjadi di negara-negara berkembang ataupun di negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan laut yang luas. Pengaturan Hukum Internasional yang mengatur tentang laut terdapat di dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982). Penenggelaman dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan efek jera kepada kapal asing yang melakukan Illegal Fishing di perairan Indonesi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk Illegal Fishing dalam Hukum Internasional.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder dengan pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan sanksi Illegal Fishing Terhadap Penenggelaman Kapal Asing Di Indonesia Menurut Hukum Internasional tidak diatur secara khusus didalam hukum internasional mengenai penenggelaman kapal asing illegal fishing. Penenggelaman kapal asing illegal fishing tidak bertentangan dengan hukum internasional karena tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai penenggelaman kapal asing. Hanya saja praktiknya penenggelaman di Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu Indonesia melakukan penenggelaman dengan 2 mekanisme pertama melalui proses pengadilan yang kedua tidak melalui proses pengadilan atau penenggelaman yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mekanisme yang tidak melalui proses pengadilan inilah yang tidak sejalan dengan hukum internasional]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ASAHAN DALAM PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN PERIKANAN NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DIWILAYAH PEN ]]>
<![CDATA[Ilham Fauzi]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Faisal Akbar]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 1, No 2 (2022): Desember - Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.479 KB)
<![CDATA[Pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 71 tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Melarang Pengoprasian Alat Tangkap Trawl di seluruh zona WPPNRI. Akan tetapi di Kabupaten Asahan salah satu sentral perikanan terbesar yang ada di Sumatera Utara dan merupakan daerah yang memiliki nelayan yang hari ini masih banyak menggunakan alat tangkap Trawl. Permasalahan dalam penelitian ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 Secara normatif, kewenangan daerah Provinsi di laut untuk mengelola sumber daya alam paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai sehingga tidak ada kesingkronan dalam penegakan hukum pelarangan penggunaan alat tangkap trawl.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisa data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif terhadap data primer dan data skunder yang memaparkan serta menganalisis pelarangan penggunaan alat tankap Trawl serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode dedukatif. Pelarangan penggunaan pengoperasian alat tangkap Trawl hanya dapat dioptimalkan dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat nelayan Kabupaten Asahan, Meninggkatkan dan memperkuat koordinasi anatara para penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sama-sama mempunyai kewenangan di perairan dan peran Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk mengkaji ulang kembali kewenangan Provinsi guna mengelola sumber daya alam yang ada di laut]]>
