cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Khairuddin
Contact Email
khairuddinazka15@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
jurnalmediasas@gmail.com
Editorial Address
Jl, Subulussalam-Singkil Lipat Kajang Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Singkil
ISSN : 26551497     EISSN : 28082303     DOI : 10.58824
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus Mediasas Journal Media Ilmu Syariah and Ahwal Al-Syakhsiyah provides scientific articles developed in attending to the publication of articles, original research reports, reviews, and scientific commentary on Sharia. Coverage The Mediasas Journal includes research from researchers, academics, and practitioners. In particular, papers considering the following general topics were promulgated family law in the Islamic world, Islamic law, Constitutional law (Siyasah), Sharia economic law, civil law, criminal law, Regulations invitation, law knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Hanik Harianti; Mansari Mansari; Rizkal Rizkal
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.787 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v4i1.263

Abstract

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin Azharuddin Azharuddin; Dhiauddin Tanjung
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.061 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v5i2.495

Abstract

Research The problem of inheritance seems to never end to be discussed, although the rules regarding Islamic inheritance have been very detailed and regulated in the Qur’an, but there are still problems caused in social life. This paper wants to explain how the development of inheritance law in Indonesia, this paper itself directs Hazairin's thoughts in bringing about the renewal of the concept of Islamic inheritance in Indonesia. This research is literature research or often referred to as normative juridical, because this research does not use primary data sources, but only uses secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials and if necessary also uses tertiary legal materials. The research shows that Hazairin believes the inheritance law system desired by the Qur’an is bilateral, this belief is extracted from the interpretation of the inheritance verses contained in the Qur’an itself. The influence of Hazairin's thought has very implications for the national legal system, this can be marked by the application of successor heirs in the Compilation of Islamic Law which is the main reference of religious courts in Indonesia (;).Permasalahan waris seperti tidak pernah habis untuk dibahas, walaupun aturan tentang waris Islam sudah sangat detail diatur dalam Alquran namun tetap saja ada permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perkembangan hukum waris di Indonesia, tulisan ini sendiri mengarahkan pemikiran Hazairin dalam membawa pembaharuan konsep waris Islam di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan yuridis normatif, karena penelitian ini tidak memakai sumber data primer, melainkan hanya memakai sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta jika diperlukan juga memakai bahan hukum tersier. Hasli penelitian menunjukkan bahwa Hazairin berkeyakinan sistem hukum waris yang diinginkan oleh Alquran adalah sistem bilateral, keyakinan ini digali dari penafsiran ayat-ayat waris yang terdapat dalam Alquran sendiri. Pengaruh dari pemikiran Hazairin tersebut sangat berimplikasi dalam tata hukum nasional, hal ini bisa ditandai diterapannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan utama Pengadilan Agama di Indonesia
Tindak Pidana Penghinaan Secara Bersama-Sama Melalui Media Elektronik: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Jabbar Jabbar; Putra Aguswandi; Muhammad Nur
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.084 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v5i1.367

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27ayat(3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan melalui media elektronik baik penghinaan, pencemaran nama baik diancam dengan hukuman paling lama empat tahun penjara atau denda palingbanyakRp.750.000.000,00. Meskipun telah ada regulasi, masih ada masyarakat yang melakukan penghinaan melalui media  elektronik secara bersama-sama, seperti terjadi di Kota Banda Aceh. Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis lima belas hari penjara terhadap MI bin MN dan TIH bin TL yang terbukti melakukan penghinaan via media elektronik secara bersama-sama. Tujuan penelitian agar memberikan sumbangsih terhadap perlindungan hukum serta sanksi dalam kasus pidana penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik, dan berdampak pada penyempurnaan  sistem  hukum  nasional,  khususnya  hukum pidana dalam penerapan sanksi kasus penghinaan secara bersama-sama melalui media elektronik. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis empiris Sumber data primer adalah MI bin MN dan TIH bin TL dan unsur penegak hukum di Kota Banda Aceh, yang diperoleh dari penelitian lapangan(field research). Sedangkan data skunder hasil telaah bahan pustaka. Hasil penelitian menggambarkan penghinaan bersama-sama faktor ketidaksengajaan,ketidaktahuan, dan kebebasan menggunakan media internet dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sangat ringan, yaitu lima belas hari penjara.   
Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Muhd Farabi Dinata
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.043 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v4i2.316

Abstract

    Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate  Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena manusia\diciptakan berpasang-pasangan. Dalam proses perkawinan melalui tahapan di mulai dari ta’aruf, kemudian lamaran, akad dan resepsi pernikahan. Ada perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan karena setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan adat istiadat dalam prosesi pernikahan di desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil? Dan bagaimana sanksi bagi orang yang tidak menjalankan walimah sesuai adat desa Rimo? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum adat terhadap sanksi, serta ketetapan pemangku adat bagi laki-laki yang enggan mengikuti prosesi adat.  Penelitian lapangan ini adalah hasil obesrvasi dan wawancara di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.  Hasil penelitian yang ditemukan, bahwa terdapat penerapan unsur-unsur adat perkawinan, sebelum pelaksanaan walimatul ursy ditemukan kegiatan-kegiatan seperti hinai menangko, yaitu proses memakai hinai bagi pengantin tanpa diketahui sintua (mukim atau gecik), selanjutnya hinai Sintua diawali dengan mengantarkan Nakan Gersing (nasi kunyit/ nasi tumpeng) ketempat sintua agar bersedia mendatangi walimatul ursy untuk melakukan tepung tawar (pesejuk), mengarakyaitu sebelum pengantin laki-laki diantarkan di kediaman pengantin wanita “anak dara” maka diadakan acara makan bersama “makan adat” dengan keluarga dekat yang dilakukan oleh mempule dirumahnya, dan sandingyaitu pengantin laki-laki disandingkan dengan pengantin perempuan “tandek” dipelaminan. bagi yang melanggar dikenakan sanksi adat dengan membayar  210.000 rupiah.
Kajian Hukum Islam Terhadap Larangan Membunuh Binatang Saat Istri Sedang Hamil Khairuddin Khairuddin
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.765 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v4i2.280

Abstract

 Di era modern ini, masih ada pandangan masyarakat tentang larangan hewan membunuh saat istri sedang hamil, tepatnya di Desa Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil. Pandangan ini perlu ditelah lebih lanjut untuk mengetahui munculnya persepsi masyarakat Suka Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Suka Jaya berpandangan bahwa membunuh hewan saat istri sedang hamil adalah perbuatan yang dilarang karena berdampak pada ibu dan anak yang lahir cacat, sebagian lainnya tidak. percaya pada pandangan ini, karena asumsi seperti itu. adalah pandangan salah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut, yaitu lemahnya pendidikan,
Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal (Keyboard) Mahyudin Munthe
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1061.247 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v4i2.470

Abstract

This research is an attempt to find out the basic habits of people in doing keyboard entertainment. The main questions to be answered through this research are: 1) What according to Islamic law regarding a single organ (keyboard)? 2) What are the effects of a single organ (keyboard)? This study aims to determine Islamic law regarding a single organ (keyboard) and to determine the impact that arises from a single organ (keyboard) on the surrounding community. To answer this question, this research uses a type of library research. From the research, the majority of people in carrying out keyboard entertainment is a habit that is often done by the community and based on a strong tradition. even though keyboard entertainment is not in accordance with Islamic teachings (haram). And as for the impact of a single organ (keyboard), namely the number of sins that arise such as drunkenness, displaying genitalia, disturbances, disturbing balance, making the center of courtship, even causing lives to be lost.Penelitian ini merupakan usaha untuk mengetahui dasar kebiasaan masyarakat dalam melakukan hiburan keyboard. Pertanyaan utama  yang ingin di jawab melalui penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang organ tunggal (keyboard)? 2) apa saja dampak  yang di timbul kan organ tunggal (keyboard)? Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui hukum Islam tentang organ tunggal (keyboard) dan untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari organ tunggal (keyboard) kepada masyarakat sekitar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Berdasarkan dari penelitian, mayoritas masyarakat dalam melaksanakan hiburan keyboard merupakan suatu kebiasaan yang sering di lakukan oleh masyarakat dan di jadikan sebagai tradisi yang kuat. padahal hiburan keyboard tidak sesuai dalam ajaran islam (haram). Dan adapun dampak organ tunggal (keyboard) yaitu banyaknya dosa  yang di timbulkan seperti mabukan, menampilkan aurat, perkelahian, mengganggu ketenangan tetangga, menjadikan pusat pacaran, bahkan sampai melakukan kerusuhan yang mengakibatkan nyawa melayang. 
Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam Sisi Ade Linda
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.813 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v5i1.321

Abstract

Perekonomian adalah salah satu instrument yang tidak pernah luput dalam keseharian manusia. Karena pada dasarnya manusia menginginkan peningkatan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang mendorong mnausia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam Islam ekonomi diperhatikan dengan sangat detail, sehingga melahirkan pemikir-pemikir ekonomi yag terkenal diantaranya adalah al-Mawardi dan al-Ghazali. Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi al-Mawardi dan al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian historis yang membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pemikiran ekonomi al-Mawardi dan al-Ghazali yang sama adalah terkait peran pemerintah dalam perekonomian. al-Mawardi dan al-Ghazali menyatakan bahwasanya pemerintah memiliki andil yang besar dalam perkembangan ekonomi umat, sehingga tercipta perekonomian umat  yang sejahtera.
Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 (Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam) Akhmad Naibul Kholili; Muhamad Ghofir Makturidi; Muharir Muharir
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.771 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v4i2.303

Abstract

    Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate Berangkat dari dualisme pandangan dimana Wasiat ikhtiariyah yang merupakan wasiat yang diberikan secara sukarela dan wasiat wajibah yakni wasiat yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang, maka peneliti berusaha menguak serta menggali tentang Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 dengan membandingkan Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (Library Research) dimana data dan sumber data peneliti peroleh dari berbagai literatur (buku, jurnal, internet, dan sumber data lainnya yang relevan). Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa di era 4.0 seperti sekarang ini Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 adalah dengan konsep maslahat, dimana konsep ini dicetuskan oleh Najmuddin Al Thufi, yakni wasiat ini dapat dilakukan dengan Sistem perdamaian  dan Pembagian Harta Waris saat Pewaris masih hidup yang tentunya dengan mengedepankan konsep islam rahmatan lil ‘alamin.
PERTANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Daerah Aceh Singkil) Zakirun Pohan
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.613 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v4i1.264

Abstract

Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah menerima anak-anak yatim atau fakir miskin dengan syarat memiliki surat keterangan dari Kepala kampong masing-masing dimana mereka bertempat tinggal (domisili) yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim atau fakir miskin. Kebanyakan orang tuan menitipkan anaknya karena ketidak mampuannya utuk mengurus dan menyekolahkannya. Penelitian ini akan menemukan sebuah hasil terkait pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan selain itu juga penulis menggunakan penetian pustaka. Hasil penelitian, kurang perhatiannya wali terhadap anak yang telah dititipkan di panti Asuhan. Seharusnya setiap orang tua terus berupaya demi bisa bersama anak perwaliannya dan mengasuh dengan sebaik-baiknya..
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Peredaran Krim Wajah Tanpa Nomor Registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Mhd. Nasirwan
Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Syakhsiyyah Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : STAI SYEKH ABDUR RAUF ACEH SINGKIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.351 KB) | DOI: 10.58824/mediasas.v5i2.472

Abstract

This paper will discuss how the view of Islamic economic law on the circulation of face creams without a BPOM registration number, the type of research used is literature research, using data sources in the form of books, scientific articles published in journals related to the problems discussed, namely the circulation of face creams without BPOM registration numbers, The nature of this research is categorized as qualitative research,  Here the researcher will try to uncover or describe the actual facts in the form of words derived from written descriptions. The analysis shows that the circulation of face cream without a BPOM registration number when viewed from Islamic economic law is haram because there is an element of gharar (deception) in the transaction, namely, there is no clear information about the goods so that one of the parties to the transaction becomes disadvantaged. Either the object or the subject of the sale and purchase has violated the rules of laa dhararu walaa dhirar because this cream is harmful to health. Then this transaction is also inconsistent with the principles and principles of economics in Islamic economics, namely the principle of manfaah, the principle of adamul gharar, the principle of as-shidiq (honesty), and the principle of al-bir al-taqwa (;). Tulisan ini akan membahas bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan sumber data berupa buku, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM, Sifat penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif, disini peneliti akan berusaha menguak atau mendiskripsikan fakta yang sebenarnya dalam bentuk kata-kata yang berasal dari uraian tertulis. Analisis menunjukkan bahwa peredaran krim wajah tanpa nomor registrasi BPOM jika ditinjau dari hukum ekonomi islam hukumnya adalah haram karena terdapat unsur gharar (tipuan) dalam transaksi tersebut yaitu tidak ada info yang jelas mengenai barang sehingga salah satu pihak dalam transaksi menjadi dirugikan. Baik obyek atau subjek jual beli telah melanggar kaidah laa dhararu walaa dhirar karena krim ini membahayakan kesehatan. Kemudian transaksi ini juga tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip ekonomi dalam ekonomi islam yaitu asas manfaah, asas adamul gharar, asas as-shidiq (kejujuran), serta asas al-bir al-taqwa (;).

Page 2 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 1 (2019)